news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

ESDM

Perusahaan migas asal Malaysia, Petronas berencana akan masuk dalam <a href="https://www.inilah.com/airlangga-hilirisasi-dapat-tingkatkan-daya-saing-komoditas-ekspor">bisnis hilir</a> di Indonesia. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan energi.President & Group CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik mengatakan saat ini pihaknya masih melihat peluang untuk masuk ke bisnis hulu hingga hilir di Indonesia."Melihat apa-apa saja potensi kolaborasi untuk hulu sampai hilir," kata Tengku saat melakukan kunjungan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (23/9/2022).Dia mengatakan, Petronas ingin berkolaborasi dengan Indonesia dalam bisnis guna menjaga ketahanan energi. Namun saat ini Petronas masih dalam proses penjajakan dengan Indonesia.Tengku menambahkan, kerja sama yang akan pihaknya lakukan nanti masih akan menunggu restu dari pemerintah khususnya SKK Migas dari sektor hulu serta Pertamina dan pelaku usaha lainnya.Petronas menilai peluang bisnis di sektor hilir memang cukup menantang. Untuk itu, Petronas membuka peluang bisnis hilir lanjutan seperti petrokimia dan pelumas.Namun, Tengku menegaskan, saat ini fokus Petronas bukan untuk masuk ke sektor ritel maupun bisnis hilir seperti SPBU.Mengutip laman resmi Petronas, perusahaan migas Malaysia ini memiliki sejumlah portfolio bisnis hilir seperti oli pelumas, polimer, olefin hingga ammonia dan fertilisers.

Petronas Bakal Masuk ke Sektor Bisnis Hilir di Indonesia

Direktur Aneka Energi Baru, dan Energi Terbarukan (EBT) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), A Feby Misna menilai, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menghemat 20-30 persen biaya listrik rumah tangga per bulan.“Menurut data pelanggan Kementerian ESDM, keberadaan PLTS Atap dapat menghemat tagihan listrik masyarakat sekitar 20-30 persen,” kata Feby di Jakarta, Selasa (5/9/2023).Menurut dia, Kementerian ESDM mencatat per-Juli 2023 jumlah pelanggan PLTS Atap di Indonesia sebanyak 7.472 atau meningkat dari sebelumnya 5.926 periode yang sama tahun lalu.Ribuan pelanggan PLTS Atap itu tidak hanya untuk rangkaian rumah tangga, namun juga para pelaku bisnis seperti ritel dan industri manufaktur.Feby menambahkan bahwa jumlah pelanggan listrik panel surya untuk segmentasi bisnis dan industri menunjukkan peningkatan utamanya di Jakarta, Banten dan Jawa Barat, yang saat ini ada 1.568 pengguna dengan kapasitas PLTS Atap per golongan 4,03 MW hingga 23,02 MW.“Kenaikan kapasitasnya 6,83 persen atau total keseluruhan nasional sebesar 105,24 MW daya yang dihasilkan,” ujarnya.Kepala Bagian Pemasaran PT. Surya Utama Nuansa (SUN) Energy Indonesia M Agiya Fersya mengatakan, berdasarkan inventaris data pelanggan perusahaan, PLTS Atap mampu menghemat sekitar 30 persen dari pengeluaran yang biasanya dibayarkan untuk listrik konvensional berbahan bakar fosil per bulan.Bahkan menurut beberapa pengguna lainnya, PLTS Atap yang memiliki daya sebesar 1.200 kWp dapat menghemat hingga sekitar Rp200 juta per tahun. “Jadi kelihatan manfaat berinvestasi PLTS Atap, rata-rata 3 tahun atau maksimal 5-6 tahun nilai investasi nya sudah balik,” kata dia.Agiya mengajak publik untuk lebih melihat dari segi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber energi listrik jangka panjang yang ekonomis dan ramah lingkungan.PLTS Atap juga dinilai sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon, gas buang industri yang turut menyumbang peningkatan polusi udara di Ibu Kota selama satu bulan terakhir.“Matahari tuh gratis dan selalu ada jadi PLTS lebih fleksibel ketimbang ETB lainnya seperti kincir angin, generator penggerak air sebagai sumber energi listrik yang jauh dari Ibu Kota,” imbuhnya.Sebagai mitra pemerintah, dia menyatakan, perusahaannya terus mendorong percepatan akselerasi pemanfaatan tenaga surya sebagai ETB Nasional.Sampai saat ini pihaknya telah menghasilkan 468 juta kWh energi bersih atau setara dengan 13 miliar pohon tertanam selama satu tahun atau telah mereduksi 421 juta kilogram CO2. &nbsp;

 Ingin Hemat Biaya Listrik Rumah Tangga, Ikuti Saran Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menduga adanya indikasi perbedaan penetapan kode HS alias Harmonized System yang dirujuk oleh Pemerintah China dan Indonesia dalam kasus dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Muhammad Wafid mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah menggencarkan koordinasi ke Pemerintah China lewat korespondensi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.Koordinasi itu ditujukan untuk mendapatkan klasifikasi pencatatan ekspor komoditas mineral dari otoritas China. "Bisa keliru soal kode HS, bisa dari komoditas yang berbeda kan," kata Wafid di Kementerian ESDM, Jakata, Senin (17/7/2023).Kode HS adalah sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya. Sistem berstandar internasional tersebut dikelola oleh World Customs Organization yang beranggotakan lebih dari 170 negara anggota dan berkantor di Brussels, Belgia.Wafid melanjutkan, dugaan adanya ekspor ilegal dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pencatatan ekspor komoditas mineral antara Indonesia dan China. Ia menjelaskan, perbedaan persepsi itu mengacu pada cara masing-masing negara dalam menentukan kode penjualan barang tambang.Dugaan ekspor ilegal, menurut Wafid, dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pencatatan ekspor komoditas mineral antara Indonesia dan China. Dia mencontohkan, Indonesia masih membuka ekspor bijih besi yang kemungkinan masih mengandung mineral ikutan dalam bentuk bijih nikel.Pada kesempatan tersebut Wafid menyangkal bahwa dugaan ekspor bijih nikel ke Cina merupakan hal yang terjadi secara sengaja. "Menurut kami ada kemungkinan salah memahami kode HS, kami tidak akan main-main mengenai larangan ekspor ini," ujarnya.Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menindaklanjuti adanya dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa adanya dugaan penyelundupan ekspor bijih nikel ke China sangat beralasan. Pasalnya, pihaknya juga pernah menemukan sekaligus mencegah kejadian serupa dengan volume 71.000 ton pada September 2021."Lima juta ton ini bukan barang yang sedikit. Dugaan penyelundupan ini sejak tahun 2020, berarti sejak dilarangnya ekspor bijih nikel dan konsentratnya," kata Nirwala.Sementara itu Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya praktik ekspor bijih nikel secara ilegal. APNI pun telah merapatkan hal tersebut dengan Kementerian ESDM pada 2022 lalu.Menurut Meidy, modus operandi ekspor bijih nikel ilegal yang pihaknya temui pada 2021-2022 menggunakan kode HS 2604 yang mengacu pada komoditas nikel olahan atau nickel pig iron (NPI). APNI mencatat ada pengiriman ekspor bijih nikel ilegal sebanyak 839.161 ton pada 2021 dan 1,08 juta ton pada 2022 dengan nilai sekitar US$54,64 juta.Praktik dalam dua tahun tersebut sama-sama menggunakan modus operasi pemakaian kode HS 2064 yang mengacu pada produk olahan bijih nikel. Meidy mengatakan, kode HS 2604 merupakan kode penjualan untuk perusahaan atau pabrik pengolahan, bukan produk pertambangan.Dia mendorong Bea Cukai agar lebih waspada dalam meloloskan dokumen penjualan dengan upaya pengecekan lebih lanjut pada komoditas yang dilaporkan dan mewaspadai pabrik yang memiliki akses ke pelabuhan internasional untuk ekspor produk olahan nikel. "Dokumen pelaporan penjualan yang digunakan HS 2604, itu adalah untuk NPI atau sejenisnya. Jadi bukan bijih nikel," kata Meidy pada forum yang sama.Kasus dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China berawal dari pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan antirasuah itu mengendus adanya dugaan ekspor ilegal bijih atau ore nikel dari Indonesia ke China dalam periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Ekspor tersebut dilakukan meskipun ada larangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.Merujuk dari data yang dikirimkan KPK, ada perbandingan dari selisih nilai ekspor yang dikeluarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bea Cukai China. Selisih nilai ekspor itu mencapai Rp14,5 triliun.Pada 2020, terdapat selisih nilai ekspor sebesar Rp8.640.774.767.712,11 (Rp8,6 triliun). Sementara itu, pada 2021 ada selisih nilai ekspor sebesar Rp 2.730.539.323.778,94 (Rp2,7 triliun).Pada 2022, tepatnya dari Januari sampai Juni 2022, ada selisih nilai ekspor mencapai Rp3.152.224.595.488,55 (Rp3,1 triliun). Dari periode 2020 hingga Juni 2022 ini secara keseluruhan ada selisih nilai ekspor ore nikel mencapai Rp14.513.538.686.979,60 (Rp14,5 triliun).Masih dari data tersebut, China melakukan impor bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton dari Indonesia sejak 2020 hingga Juni 2022. Pada 2020, China menerima impor ore nikel sebesar 3.393.251.356 kilogram.Pada 2021, China kembali mengimpor 839.161.249 kilogram, dan 1.085.675.336 kilogram pada 2022. Jika dijumlah, total ekspor ilegal ore nikel dari Indonesia ke China mencapai 5.318.087.941 atau 5,3 juta ton.

Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel ke China, ESDM: Ada Perbedaan Kode HS

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan sekitar 5,3 juta ton bijih nikel dari Indonesia senilai Rp14,5 triliun telah dikirim secara ilegal ke China dari Januari 2020 hingga Juni 2022. Diperkirakan hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan Rp575 miliar royalti dan pajak ekspor, demikian laporan The Straits Times, Rabu (6/7/2023).<a href="https://www.inilah.com/esdm-buka-suara-soal-dugaan-ekspor-ilegal-53-juta-ton-bijih-nikel-ke-china">Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid</a> mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan institusi terkait, termasuk dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, "Kami sedang memverifikasi semuanya karena ekspor bijih nikel dilarang," katanya di Jakarta, Rabu.Sementara Juru Bicara Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi temuan tersebut dengan pihak China dan sudah memperoleh daftar eksportir yang akan mereka bagikan dengan KPK.Adapun staf khusus Menteri ESDM Prof Irwandy Arif mengatakan, kementeriannya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ekspor kepada Kementerian Perdagangan, yang punya kewenangan mengeluarkan izin ekspor, sejak pelarangan dimulai."Tidak ada rencana mengekspor bijih nikel dalam anggaran tahunan yang diajukan (sejak 1 Januari 2020)," ujarnya kepada The Straits Times.Awalnya, KPK menemukan kesenjangan yang signifikan dalam nilai ekspor nikel antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Administrasi Umum Bea Cukai China.Tidak ada rincian tentang asal bijih nikel yang ditampilkan, tetapi dugaan kuat berasal dari tambang di Sulawesi atau Maluku Utara, dua daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, menurut Ketua Satgas Sumber Daya Alam (SDA) Komisi Pembatasan Korupsi (KPK) Dian Patria.Pengiriman ini melanggar larangan ekspor bijih nikel mentah yang berlaku sejak Januari 2020. Hanya nikel olahan, seperti feronikel dan pig iron nikel, yang diizinkan untuk diekspor.Larangan ini bertujuan untuk mendorong investasi dalam fasilitas pengolahan dan pabrik peleburan di Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, bahan penting dalam baterai kendaraan listrik (EV), serta untuk memperkuat industri lokal.Kelompok bisnis dan para ahli menyerukan pemerintah untuk meningkatkan upaya penyelesaian kasus ini dan menghukum para pelaku pengiriman ilegal guna mencegah kegiatan melanggar hukum semacam itu.Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, bijih nikel tersebut mungkin telah dikirim ke berbagai pelabuhan di China dengan menggunakan deklarasi palsu atau memalsukannya sebagai nikel olahan, seperti pig iron nikel."Hanya mereka yang mengolah nikel yang punya akses ke pelabuhan internasional dan dapat langsung mengekspor produk mereka," katanya kepada The Straits Times.Meidy menambahkan pengawasan yang lemah oleh otoritas yang bertanggung jawab atas ekspor, seperti kantor bea cukai, mungkin menyebabkan pelanggaran tersebut."Eksportir melaporkan dokumen manifestasi kepada pejabat. Namun, apakah dokumen tersebut sesuai dengan barang yang sebenarnya dikirim? Kemungkinan besar tidak sesuai," lanjut Meidy.Ia mengatakan, perbedaan antara harga domestik dan harga global mungkin menjadi penyebab pengiriman ilegal tersebut."Harga ekspor lebih tinggi daripada harga domestik. Itulah mengapa beberapa nikel (bijih) dijual secara ilegal ke luar negeri," jelasnya.Untuk mengatasi kesenjangan harga, asosiasi sedang mempersiapkan peluncuran indeks harga nikel Indonesia tahun 2024, tambah Meidy.Senada dengan Meidy, Direktur Eksekutif Centre of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, karena jumlah ekspor ilegal tersebut sangat signifikan, para pelaku mungkin terkait dengan fasilitas pengolahan nikel yang dapat langsung mengekspor produk mereka ke luar negeri."Bijih nikel yang diekspor secara ilegal kemungkinan punya konsentrasi kurang dari 1,8 persen yang diperlukan oleh pelebur," kata Yusri kepada The Straits Times.Yusri menyarankan agar pemerintah membentuk platform informasi nikel terpadu yang terhubung secara digital, dengan data seperti produksi nikel dari perusahaan pertambangan dan pengolahan serta penjualan domestik dan ekspor perusahaan-perusahaan tersebut.Platform ini harus dapat diakses oleh berbagai lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan mencegah ekspor ilegal.Indonesia punya cadangan nikel sebanyak 21 juta ton, hampir seperempat dari cadangan dunia, menurut Survei Geologi Amerika Serikat.Baru-baru ini, Dana Moneter Internasional (<a href="http://imf.org">IMF</a>) menyarankan Indonesia untuk mengakhiri larangan ekspor bijih nikel kasar, dengan menyatakan peningkatan investasi asing belum memberikan dampak signifikan, seperti penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.Sementara itu, larangan ini telah menyebabkan korupsi dan pencarian keuntungan, kata IMF.Namun, pejabat Indonesia membela kebijakan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menerima miliaran dolar investasi asing dari perusahaan yang berminat untuk memproduksi kendaraan listrik (EV) dan baterai di negara ini.

Indonesia Selidiki Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel, China Sudah Serahkan Daftar Eksportir

Analis menilai rencana kenaikan tarif royalti batu bara sebesar 20% untuk pemegang IUPK dan PKP2B sebagai kebijakan sensitif. Margin emiten-emiten di sektor batu bara pemegang izin tersebut bakal tergerus signifikan. Tak terkecuali, emiten PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO).Analis Panin Sekuritas Timothy Wijaya mengatakan hal tersebut. Ia mengomentari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengumumkan wacana peningkatan tarif royalti batu bara. Angka royalti tersebut menjadi 20% dari sebelumnya 13,5%. Rencana ini berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)Selain itu, kata dia, pemerintah juga mengusulkan tarif royalti tersebut bersifat progresif. Jika harga batu bara mencapai US$70 per metrik ton, tarif royaltinya sebesar 14%. Jika harga batu bara melebihi US$100 per metrik ton, tarif royaltinya mencapai 24%.“Tujuan dari skema peningkatan royalti tersebut adalah agar pemerintah mampu mendapatkan PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semakin tinggi di tengah kenaikan harga batu bara global,” kata Timothy di Jakarta, Rabu (9/3/2022).<h2>Kenaikan Tarif Royalti Gerus Margin Emiten</h2>Menurut dia, kenaikan royalti itu sangat sensitif bagi emiten-emiten pemegang IUPK dan PKP2B. Sebab, kenaikan dari 13,5% ke 20% merupakan kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 6,5% atau 50% peningkatan dari persentase sebelumnya.“Sementara pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) hanya kena biaya royalti 3%, 5%, atau 7% berdasarkan kalori batu bara yang mereka tambang,” ungkap dia.  “Perbedaan IUP dan IUPK-PKP2B ini cukup signifikan dari sisi biaya royaltinya.”Dari coverage Panin Sekuritas, Timothy melihat ITMG dan ADRO sama-sama memiliki izin PKP2B. “Ini tentunya potensial memberatkan dan menurunkan margin perseroan ke depannya jika kebijakan tersebut benar-benar terimplementasi. Saat ini masih dalam pertimbangan di Kementerian Keuangan,” papar dia.Untuk saham-saham di sektor pertambangan batu bara alias coal mining, menurut dia, pihaknya masih masih dalam posisi under review alias masih dalam peninjauan. “Tapi, secara umum masih optimistis jika melihat harga batu bara yang cukup baik pengaruhnya terhadap kinerja fundamental saham-saham di sektor pertambangan batu bara,” timpal Timothy.Pada Februari lalu, harga batubara sudah menguat 38,22% secara bulanan (month on month). Sementara itu jika dihitung dari awal 2022 atau secara year to date, harga batu bara telah menguat hingga 233,83 persen.Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira, memasuki Maret 2022, harga batu bara kembali menyentuh level US$446 per metrik ton. Sementara terakhir, harga batu bara di Newcastle turun 2,15% ke US$425,65.Pada sesi pertama perdagangan saham Rabu (9/3/2022), saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) berakhir melemah 225 (0,8%) ke posisi Rp28.075 per unit saham. Begitu juga dengan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang turun 50 poin (1,6%) ke posisi 3.070 per unit saham.Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. <a href="http://Inilah.com">Inilah.com</a> tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar ESDM

Hilangkan Gunung Wato-wato, Warga Buli Minta Menteri ESDM Cabut Izin Tambang Priven Lestari

Ingin Hemat Biaya Listrik Rumah Tangga, Ikuti Saran Kementerian ESDM

Pemerintah Optimistis Industri Hulu Migas Mampu Menjawab Tantangan Peningkatan Konsumsi Energi dan Perubahan Iklim

Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel ke China, ESDM: Ada Perbedaan Kode HS

Indonesia Selidiki Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel, China Sudah Serahkan Daftar Eksportir

ESDM Buka Suara soal Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Bijih Nikel ke China

Foto: Ketua PB KAMI, Sultoni Penuhi Panggilan Dewas KPK Terkait Dugaan Firli Bocorkan Data Korupsi

Menteri Tasrif dan Sri Mulyani Belum Sepakat soal Pungutan Batu Bara

KPK: Korupsi Tukin Karyawan ESDM Jerat 10 Tersangka

Dugaan Korupsi di ESDM Libatkan Dirjen, Terkait Penyelewengan Tunjangan Kinerja

Sebanyak 6 Juta Unit Motor BBM bakal Dikonversi ke Listrik hingga 2030

Tumbuh Berkelanjutan, ESDM Ungkap Empat Poin Tata Kelola Tambang

Januari-Maret 2023 Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik Non Subsidi

Foto: Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman Saat Libur Nataru 2022

Baru Kali Ini, 5.487 Rumah Tangga di Kalbar Dapat Sambungan Listrik

Mulan Jameela Nilai Orang Indonesia Beda dengan Bule Jadinya Sulit

Mulan Jameela Soal Kompor Listrik dari Pemerintah: Apa Sudah Termasuk Wajannya Juga?

Petronas Bakal Masuk ke Sektor Bisnis Hilir di Indonesia

Si Emas Hitam Kini Ibarat Gadis Cantik yang Dilirik Banyak Pria

Kenaikan Tarif Listrik 3.500 VA Jadi Pukulan Telak bagi Industri Hiburan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA