news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

ganti rugi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Mario Dandy Satriyo</a> membayar restitusi atau ganti rugi Rp120,3 miliar terkait penganiayaan berat terhadap <a href="https://www.inilah.com/ayah-david-ozora-tolak-permintaan-maaf-mario-dandy">David Ozora</a>. Restitusi ini sebagai kompensasi atas penderitaan yang akan dirasakan David dalam jangka waktu cukup lama setelah menjadi korban penganiayaan berat tersebut."Terkait restitusi, tim menilai untuk mendapatkam angka yang dirasa adil," kata Ketua Tim Penilai Restitusi dari LPSK Abdanev Jova dikutip Rabu (21/6/2023).Jova mengemukakan itu saat bersaksi dalam persidangan perkara penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (20/6/2023).Jova menjelaskan, tim telah mencari informasi dari dokter yang menangani David. Remaja berusia 17 tahun ini disebut mengalami Diffuse Axonal Injury. Selanjutnya, lanjut Jova, tim kemudian mencari tahu lebih dalam mengenai penyakit tersebut dan terungkap seseorang yang mengalami Diffuse Axonal Injury stage 2 itu hanya bisa mencapai kesembuhan 10 persennya saja dari kondisi semula."Sembuh itu pun bukan dalam arti kembali seperti dalam keadaan semula. Jadi 90 persen tidak akan kembali dalam keadaan semula," katanya.Tak hanya itu, Jova mengungkapkan, tim juga meminta proyeksi perhitungan RS Mayapada. Hasil penilaian RS Mayapada, biaya yang diperlukan untuk penanganan medis David selama 1 tahun itu sekitar Rp2,1 miliar atau tepatnya Rp2.180.120.000."Tim berpendapat perhitungan merujuk dari umur, ini data BPS Provinsi Jakarta, rata-rata hidup (orang) itu 71 tahun. Kemudian 71 tahun ini dikurangi dengan umur korban 17 tahun. Artinya, ada proyeksi selama 54 tahun korban ini menderita, maka angka 54 tahun dikalikan Rp2 miliar berdasarkan dari RS Mayapada dan hasilnya Rp118.104.480.000," tegas Jova.Dia mengaku, tim yang dipimpinnya melakukan penghitungan pasca ayah David, Jonathan Latumahina mengajukan permohonan penghitungan restitusi mewakili anaknya itu."Atas dasar apa saudara melakukan penilaian?" tanya Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut."Pertama, ada permohonan dari keluarga DO (David Ozora). Surat permohonan restitusi dari saudara Jonathan mewakili korban DO itu tertanggal 17 Maret 2023 ditunjukan pada LPSK, meminta perhitungan penggantian restitusi," jawab Jova."Permohonan itu disertai dengan berapa yang dimohonkan tidak?" tanya hakim lagi."Dimohonkan itu jumlahnya Rp 52 miliar sekian," kata Jova lagi.Jova menerangkan, dalam permohonan itu terdapat identitas, kronologis peristiwa hingga sejumlah bukti-bukti. Selain itu, terdapat data pendukung terkait 3 komponen, yakni ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas perawatan medis psikologis, dan penderitaan."Transportasi dan konsumsi itu jumlah permohonan yang dimohonkan itu Rp40 juta, terkait dengan penggantian perawatan medis dan psikologis Rp1.315.045.000, dan penderitaan Rp50 miliar," imbuhnya.Dia mengungkapkan, dasar nilai itu dari 3 komponen dimaksud, pihaknya lantas melakukan pengelompokan komponen ganti rugi restitusi berdasarkan undang-undang dan permohonan tersebut. Lantas, diketahui total perhitungan kewajaran dari LPSK sebesar Rp120,3 miliar atau tepatnya Rp120.388.930.000.

Mario Dandy Diminta Restitusi Rp120 Miliar, LPSK: Kesembuhan David Ozora Hanya 10 Persen

Pemerintah dan industri di sekitar Jabodetabek terancam digugat karena dianggap menjadi dalang dari <a href="https://www.inilah.com/dprd-dki-desak-pemprov-beri-kompensasi-bagi-anak-korban-polusi">polusi udara</a> yang saat ini menghantui masyarakat. Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI) berencana menggugat ganti rugi dampak pencemaran udara di <a href="https://www.inilah.com/tag/jakarta">Jakarta</a>.Ketua FUBI Ahmad Safrudin mengatakan pencemaran udara memberikan dampak pada lingkungan hingga kesehatan warga. mengatakan gugatan tersebut akan dilayangkan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009. Dia mengatakan sekitar ada 50 orang nantinya siap melakukan gugatan tersebut."Nah gugatan yang akan kita layangkan, nanti gugatan ganti rugi. Di UU LH ada UU No 32 2009, di sana diatur masyarakat boleh mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pencemaran lingkungan," katanya di kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2023).Ahmad akan membawa rekam medis para korban yang terdampak pencemaran udara. Pihak tergugat, kata Ahmad, dari pabrik industri hingga pihak terkait, termasuk pemerintah, atas tindakan pembiaran pencemaran udara."Nanti gugatan ini, kami akan kumpulkan para korban ini. Kemudian kita hitung kerugiannya. Selain industri atau pabrik, tentu yang akan kita gugat adalah para pihak yang terkait kebijakan pengendalian pencemaran udara, ucap dia.Diketahui, data yang dirilis IQAir pada Sabtu (26/8/2023) malam, menyebut indeks kualitas udara di Jabodetabek masih masuk kategori tidak sehat. Wilayah Tangerang berada di posisi puncak dengan angka 153. Untuk urutan kedua, adalah wilayah Depok di angka 152, kemudian diikuti Bogor 133, Jakarta 127, dan Bekasi 111.Kelima wilayah ini memiliki tingkat konsentrasi polusi yang sama yakni PM2,5 atau sekitar 9 kali melebihi nilai panduan kualitas udara tahunan <a href="https://www.inilah.com/tag/kesehatan">WHO</a>.Sekadar informasi, jika dilihat dari sektor-sektornya, maka urutan penyumbang polusi udara dimulai dari transportasi 44 persen, lalu industri 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen dan komersial 1 persen.

Dianggap Dalang Polusi, Pemerintah hingga Industri Bakal Digugat

Di balik gemerlap KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT, ternyata ada cerita tak menggenakkan. Sebanyak 51 warga belum menerima ganti rugi jalan Labuan Bajo-Golo Mori. Kini mereka pun mendapat intimidasi.Muhammad Jamil dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mempertanyakan komitmen pemerintahan Jokowi yang terkesan abai terhadap janji-janjinya. Termasuk memenuhi ganti rugi atas pembangunan jalan Labuan Bajo-Golo Mori di atas aset rakyat. Belakangan, mereka terancam kriminalisasi lantaran bakal menggelar aksi menuntut haknya pada 9 Mei 2023. Bertepatan dengan pembukaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo."Ini aneh sekali. Teramat sangat tidak wajar. Belum melakukan perbuatan sudah kena. Dan, orang mau menuntut haknya malah mau dikriminalisasi," paparnya dalam jumpa pers secara daring, dikutip Selasa (9/5/2023).Jamil memaparkan, pada 6 dan 7 Mei 2023, empat warga di Labuan Bajo tiba-tiba mendapat surat panggilan dari Polres Manggarai Barat (Mabar) untuk diperiksa dengan tuduhan tindak pidana penghasutan yang akan terjadi pada 9 Mei 2023.Surat dari polisi itu muncul setelah pada 5 Mei, warga dan sejumlah aktivis NGO memberikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa pada 9 Mei 2023. Aksi ini untuk memperjuangkan ganti rugi atas tanah dan rumah warga yang tergusur proyek jalan Labuan Bajo menuju Golo Mori, salah satu titik pertemuan KTT ASEAN.Tak hanya warga, jurnalis dan media Floresa.co bernasib sama. Kena intimidasi pula. Mereka diserang usai memberitakan adanya pengabaian ganti rugi atas aset warga yang kini berubah menjadi jalan Labuan Bajo-Golo Mori. Laporan itu merupakan hasil kolaborasi dengan Project Multatuli yang diterbitkan pada 5 Mei 2023. Dalam pemberitaan itu juga menyiarkan adanya tekanan dari aparat terhadap para aktivis yang menyuarakan masalah ini.Pada 6 Mei, salah satu jurnalis Floresa yang terlibat pemberitaan ganti rugi Labuan Bajo-Golo Mori, mendapati akun Telegram dan WhatsApp-nya diretas. Serangan juga menyasar website Floresa pada 7 Mei 2023. Sebelumnya, seseorang yang mengaku intel TNI berupaya melakukan intimidasi.Berdasarkan data Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation Societas Verbi divini (JPIC-SVD), lembaga advokasi Gereja Katholik yang selama ini mengadvokasi warga terdampak proyek jalan Labuan Bajo-Golo Mori yang row-nya 23 meter, sepanjang 25 kilometer. Tercatat, 51 keluarga yang mayoritas petani dan guru honorer, harus kehilangan asetnya. Mereka berasal dari Kampung Cumbi dan Kampung Kenari di Desa Warloka, serta warga Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, belum menerima ganti rugi.Jumlah aset warga yang menjadi korban penggusuran antara lain, dua rumah permanen dua lantai, lima rumah permanen, 16 rumah semi permanen, 14.050 meter-persegi pekarangan, 1.790 meter-persegi sawah dan 1.080 meter-persegi ladang.Proyek jalan Labuan Bajo-Golo Mori diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), digarap PT Wijaya Karya (Perser). Proyek itu menelan anggaran sebesar Rp407,04 miliar. Jalan ini memang dipersiapkan untuk mendukung KTT ASEAN ke-42, serta konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, NTT. Tapi sayangnya itu tadi, ada penderitaan rakyat di jalan itu.

Di Balik Gemerlap KTT ASEAN Labuan Bajo, Ganti Rugi 51 Warga Belum Dibayar

Kasus kecelakaan mobil Pajero milik jenderal TNI yang tertimpa truk pasir di Cibubur berakhir damai.Mobil Pajero milik Brigjen Eko Setyawan Airlangga yang ringsek tertimbun pasir bakal diganti pemilik truk."Bukan sopirnya (yang mengganti kerusakan mobil), tapi pemilik truk yang bertanggung jawab mengganti kerusakan," kata Kapuspen TNI Laksma Kisdiyanto kepada wartawan, Senin (26/12/2022)."Tidak ada (proses hukum) karena tidak ditemukan pelanggaran," sambungnya. Kisdiyanto menjelaskan insiden tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas.Sebelumnya, mobil Pajero yang dikendarai Brigjen Eko Setyawan Airlangga dan istrinya tertimpa truk pasir yang terguling di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.Brigjen Airlangga yang tengah berada di dalam mobil bersama istri, mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Namun saat ini kondisi lukanya sudah baik dan dalam kondisi sehat.Kecelakaan itu dipicu saat sopir truk kaget mendengar suara sirene dari mobil Brigjen Airlangga. Awalnya kedua mobil mengarah dari arah Cibubur.Kecelakaan bermula saat mobil Pajero yang dikemudikan Brigjen Airlangga berpindah lajur dari tengah ke kanan. Saat itu mobil Brigjen Airlangga bermaksud putar balik di lokasi.

Kasus Truk Pasir vs Pajero Jenderal Berakhir Damai, Pemilik Truk Siap Ganti Rugi

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjanjikan akan mengganti kerugian warga yang rumah dan lahan pertaniannya rusak akibat bencana banjir bandang yang menimpa sejumlah wilayah di Kecamatan Karangtengah dan Sukawening."Mereka yang terdampak banjir akan mendapatkan bantuan, sekarang sedang diusulkan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Satria Budi, di posko penanggulangan bencana banjir bandang Kantor Kecamatan Sukawening, Senin (29/11/2021).Ia menuturkan rumah yang terbawa hanyut dan tidak bisa ditempati hanya satu unit, kemudian yang hanya tergenang banjir akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp1 juta per rumah.Selain itu, lanjut dia, rumah warga yang mengalami rusak ringan, sedang, dan berat masih dalam pendataan untuk menentukan besaran dana bantuannya."Rumah yang rusak lainnya masih 'assessment' jadi tidak sembarangan, takutnya kalau sekarang dicatat rusak sedang tapi ternyata berat, susah untuk diubahnya," kata Satria.Mengutip Antara, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan laporan di lapangan bencana banjir bandang telah menerjang pemukiman rumah penduduk dan merusak areal lahan pertanian akibatnya petani tidak bisa menikmati hasil panen pertaniannya.Pemerintah daerah, kata dia, menyiapkan bantuan dana untuk rumah yang terbawa hanyut dan yang rusak berat maupun sedang masih didata, sedangkan yang hanya tergenang air diberi Rp1 juta per rumah."Rumah yang tidak dapat dipergunakan Rp50 juta sesuai dengan batas BNPB, tapi dananya dari Pemda Garut, itu hanya satu di Kecamatan Sukawening, yang rusak berat itu tadi hanya satu, yang rusak berat itu nanti ada 'assessment'nya," kata Bupati.Ia menambahkan bagi warga yang lahan pertaniannya rusak akan mendapatkan bantuan sebesar Rp4 juta sampai Rp5 juta per hektare untuk mengganti biaya proses penanaman.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar ganti rugi

Dianggap Dalang Polusi, Pemerintah hingga Industri Bakal Digugat

Sultan Korban Kabel Fiber Optik Menunggu Ganti Rugi, Anggota Dewan Dorong Lapor Polisi

Mario Dandy Diminta Restitusi Rp120 Miliar, LPSK: Kesembuhan David Ozora Hanya 10 Persen

Di Balik Gemerlap KTT ASEAN Labuan Bajo, Ganti Rugi 51 Warga Belum Dibayar

Gubernur Ganjar Janjikan Duit Ganti Rugi Tol Semarang-Demak Segera Cair

Kasus Truk Pasir vs Pajero Jenderal Berakhir Damai, Pemilik Truk Siap Ganti Rugi

157 WNI Korban Penjajahan Minta Ganti Rugi, Belanda Cuma Sanggup Segini

LPSK Minta Tersangka Tragedi Kanjuruhan Dihukum Ganti Rugi

Peternak Minta Sosialisasi Ganti Rugi Ternak Mati Akibat Virus PMK

MotoGP Bermasalah, 10 Hektare Tanah Warga Belum Diganti Rugi

Buntut Pengusiran, Susi Air Gugat Bupati Malinau Rp8,9 Miliar

Pemkab Garut Akan Ganti Rugi Warga Terdampak Banjir Bandang

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA