news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

garudaindonesia

Demi efisiensi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih naik pesawat B777-300 ER milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk lawatan kenegaraan ke 3 negara. Benarkah? Kepada Inilah.com, Sabtu (30/10/2021), pakar penerbangan Alvin Lie memberikan sejumlah informasi. "Kalau pakai BBJ2 (Pesawat Kepresidenan), hanya mampu terbang nonstop maksimal 10.000 kilometer. Sehingga untuk ke Eropa harus transit, isi bahan bakar. Jadi memang tidak praktis," terang Alvin. Beda jauh dengan Boeing B777-300 ER yang mampu terbang nonstop hingga 13.650 kilometer, sehingga perjalanan dari Jakarta bisa langsung ke Eropa (Italia). Bagaimana dengan konsumsi bahan bakar (avtur)? Menurut Alvin, lebih boros Boeing B777-300 ER. Di mana, konsumsi bahan bakar untuk Boeing B777-300 ER mencapai 7.500 kilogram per jam, atau sekitar 9.300 liter per jam.  Sedangkan pesawat kepresidenan (BBJ2), konsumsi bahan bakarnya 2.600 liter per jam. Sedangkan soal protokol kesehatan (prokes), menurut mantan anggota Ombudsman RI ini, seluruh airlines sama kepatuhan prokesnya. Semuanya menyesuaikan dengan standar internasional serta peraturan nasional yang berlaku.   "Pesawat B777-300ER Garuda statusnya dicharter presiden. Tentunya tidak hanya soal prokes, tapi juga aspek keamanan disesuaikan dengan standar protokol kepresidenan," pungkasnya.      Mengingatkan saja, Presiden Jokowi menggunakan pesawat Garuda untuk terbang ke tiga negara, yakni Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab. Pada Jumat (29/10/2021), Jokowi bertolak dari Jakarta menuju Roma untuk menghadiri KTT G20. Dari Roma, Presiden Jokowi meneruskan perjalanan Glasgow, lanjut ke Abu Dhabi dan Dubai. Dalam perjalanan ini, Jokowi ditemani sejumlah menteri sehingga perlu pesawat yang berbadan lebar. para menteri yang diangkut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri BUMN Eerick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berangkat duluan. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan, pemilihan pesawat Garuda telah dipertimbangkan secara matang, seperti efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan. “Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ujar Heru, Jumat (29/10/2021). Dia melanjutkan, apabila Presiden dan rombongan harus transit, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Lawatan 3 Negara, Jokowi Pilih Naik Garuda Ketimbang Pesawat Kepresidenan, Lebih Irit?

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dililit utang Rp70 triliun, sulit diselamatkan. Kalau pailit, bagaimana nasib Chairul Tandjung (CT), pemilik Trans Corp yang dulu menjadi orang dekat SBY saat menjadi Presiden, pasca Garuda go public, menjadi pemegang saham terbesar kedua. Pengamat penerbangan Alvin Lie bilang, menyelamatkan Garuda, bergantung pemerintah. Mau diselamatkan atau pailit, resikonya sama-sama berat. "Kalau jadi pailitkan, yang kena bukan hanya Garuda tetapi Kementerian BUMN juga. Kok Kementerian BUMN tidak mampu selamatkan BUMN. Dibiarkan begitu saja. BUMN lain bakal terpengaruh juga. Tapi, diselamatkan juga ada untung dan ruginya," ungkap Alvin di Jakarta, Kamis (21/10/2021).   Mantan Ombudsman RI ini mengatakan, utang yang melilit Garuda terlanjur gede. Pada Juni 2021, utang Garuda tercatat US$4,9 miliar. Atau setara Rp70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1 triliun per bulan, karena terus menunda pembayaran kepada lessor dan kreditur lainnya. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan yang tidak bisa menutupi operasional. "Belum lagi utang Garuda ke BUMN lainnya, seperti Pertamina dan Angkasa Pura," ungkap Alvin. Saat ini, kata Alvin, bolanya berada di tangan pemerintah. Upaya restrukturisasi atas utang Garuda yang menggunung, tidaklah mudah diputuskan. "Tentunya kreditur perlu kepastian. Kalau dicicil, bayarnya berapa? Kapan? Tenornya berapa lama? Kalau berat, mereka bisa saja tidak mau," tuturnya. Namun, kata Alvin, menyelamatkan Garuda bukan pula urusan gampang. Karena, perlu dana besar untuk menalanginya. Saat ini, pemerintah tengah menghemat pengeluaran, membuat peluang penyelamatan Garuda semakin kecil. "Sekarang bukan ke Menteri BUMN tapi Menteri Keuangan. Sri Mulyani pernah janji mau suntik dana Rp8 triliun. Namun sampai sekarang hanya cair Rp1 triliun," kata mantan Anggota DPR dari PAN ini. Dari sisi bisnis, menurutnya, Garuda benar-benar sempoyongan. Meski langkah efisisensi telah dilakukan, pendapatannya masih saja tekor. Karena itu tadi, pengeluaran lebih besar. "Dari sisi bisnis, menyelamatkan Garuda memang tidak logis. Tetapi pemerintah kan punya itung-itungan lain. Dari sisi politik, misalnya," pungkas Alvin. Nah, kalau Garuda jadi pailit, berdampak pula ke pemegang saham juga. Jangan lupa, Chairul Tandjung (CT) punya andil lumayan signifikan. Melalui PT Trans Airways, pemilik CT Corp ini menggenggam 28,26% saham Garuda. Sementara pemerintah memiliki 60,54%, sisanya yang 11,2% adalah saham publik. Berdasarkan data, pada 6 Mei 2021, PT Trans Airways memborong 635.739.990 lembar saham Finegold Resources di Garuda.  Kala itu, CT menggelontorkan dana sebesar Rp317,23 miliar sebagai maharnya. Harga pelaksanaan senilai Rp499 per saham. Saat Garuda masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Februari 2011, Chairul Tanjung memang sudah kepincut untuk membenamkan duitnya di maskapai ini. Benar saja, pada 2012, CT membeli 10,88% saham Garuda, senilai Rp1,53 triliun. Lalu, berapa kira-kira kerugian yang dialami CT dari salah investasi di Garuda? Peter Frans Gontha, mantan perwakilan CT di Garuda, pernah menghitung, angkanya mencapai Rp11 triliun. Peter menyebutkan, investasi saham CT di Garuda mencapai US$350 juta dengan porsi saham 28 persen. Sembilan tahun lalu, CT membeli saham Garuda dengan harga Rp620 per lembar. Kini, harganya terjun bebas di kisaran Rp200-an. "Beli total US$ 350 juta nilai tukar Rp 8.000. Sekarang nilai tukar sudah Rp 14.500, ada perbedaan rate Rp6.500. Kerugian adalah US$350 juta x Rp 6.500 = Rp 2,275 triliun. Pembulatan Rp2,3 triliun,” kata Peter. Di sisi lain, kerugian terjadi dari penurunan ekuitas, ditaksir Rp5,1 triliun. “Investasi US$ 350 juta dikali RP14.500 sama dengan Rp5,075 triliun. Dibulatkan Rp5,1 triliun,” imbuh Peter. Kerugian investasi CT karena selisih nilai tukar dan penurunan nilai ekuitas Garuda, mencapai Rp7,4 triliun. Sementara, kerugian dari bunga simple interest atau bunga sederhana 4 persen, senilai US$14 juta per tahun. “Bunga simple interest 4 persen, kalau US$ 350 juta x 4 persen sama dengan US$ 14 juta per tahun. Selama 9 tahun US$ 126 juta atau dengan memakai nilai tukar US$ Rp 14.500 sama dengan Rp 1,8 triliun,” ujar Peter. Sehingga, total kerugian CT di maskapai pelat merah mencapai Rp 9,2 triliun. Bila diasumsikan dengan selisih antara nilai arus kas atau NPV, total potensi kerugiannya mencapai Rp11,2 triliun. “Itulah kenapa saya bilang Rp 11 triliun karena saya hitung NPV US$350 juta, yah kira-kira oportunity loss,” katanya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengakui, utang Garuda Rp70 triliun, sulit diselamatkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Upaya restrukturisasi utang dengan kreditur dan perusahaan penyewa pesawat (lessor), menjadi satu-satunya jalan yang diharapkan menjadi solusi. "Kalau mentok (restrukturisasi) ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai hutangnya terlalu besar,” ujar Tiko, sapaan akrabnya.

Punya Utang Rp70 Triliun, Garuda Terancam Bangkrut, Saham CT Apa Kabar?

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji gebrakan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Pelita Air Service dalam penyelesaian utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp90 triliun. Kata Dahlan, Pelita Air bakal nyemplung ke bisnis penerbangan komersial. Langkah Menteri Erick dinilainya sudah tepat dan cerdas. "Menteri BUMN (Erick Thohir) memang cerdas: memilih Pelita sebagai pengganti Garuda Indonesia, kalau memang diperlukan, mungkin itu tidak perlu,” papar Dahlan, dikutip dari laman disway.id, Selasa (26/10/2021). Selanjutnya, pendiri Harian Nasional terbesar di Pulau Jawa ini, membeberkan keunggulan bila Pelita Air dijadikan sebagai pengganti Garuda. Di mana, persoalan manajemen menjadi lebih mudah, karena tidak memiliki beban masa lalu. "Saat ini, Pelita masih sangat langsing. Bisa cari pesawat yang lebih murah, bisa cari tenaga yang lebih selektif. Asal penyakit lama Garuda jangan sampai terulang di Pelita,” kata Dahlan. Yang menjadi catatan Dahlan, kesiapan Pertamina karena anak usahanya dipercaya menggantikan maskapai penerbangan kakap. Dalam hal ini, Pertamina harus siap dengan segala resikonya. Di sisi lain, Dahlan tak habis pikir. Bagaimana mungkin, Pertamina masih mempercayai Garuda dengan memberikan avtur utangan senilai Rp12 triliun. "Kalau bukan Pertamina tidak mungkin punya hati sebaik itu. Mana ada perusahaan yang mau memberi pinjaman sampai Rp12 triliun,” kata Dahlan. Bisa saja, kata Dahlan, Pertamina menutup keran avtur untuk pesawat berlabel Garuda. Lantaran itu tadi, utang menggunung Rp12 triliun. Akibatnya bakalan dahsyat, Garuda lumpuh seketika lantaran tak ada pesawatnya yang terbang. Ada sesuatu yang membuat Dahlan mengganjal. Enam bulan pertama di 2020, Pertamina merugi hingga Rp11 triliun. Mungkin hanya di Pertamina, keuangannya merugi namun memiliki piutang Rp12 triliun. “Tahun ini, enam bulan pertama 2021, Pertamina laba Rp13 triliun. Hebat sekali. Apakah Pertamina punya uang Rp13 triliun? Tidak. Yang Rp12 triliun masih nyangkut di Garuda,” tuturnya. Kata Dahlan, dalam peraturan pajak, melarang sebuah perusahaan memberi utang ke perusahaan lain, dalam jumlah jumbo. Sementara, Pertamina bukanlah lembaga keuangan yang boleh memberi pinjaman. Maka, apabila Rp12 triliun itu mewujud di dalam laba Pertamina, berarti pertamina juga harus membayar pajak penghasilan. Kalau diasumsikan pajak laba 30 persen, Pertamina wajib Rp3 triliun. "Betapa ruginya Pertamina di transaksinya dengan Garuda itu. Atau Pertamina menjual bahan bakar ke Garuda dengan harga lebih mahal, memasukkan risiko ke dalam harga?” tanya Dahlan. Apabila Garuda benar-benar tidak bisa diselamatkan, Pelita Air ditunjuk sebagai penggantinya, urusan utang bisa semakin mudah. "Kalau kelak Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Pelita, perhitungan akuntansinya lebih mudah. Piutang Pertamina ke Pelita bisa langsung diputuskan dalam RUPS sebagai tambahan setoran modal," pungkasnya," papar Dahlan.

Garuda tak Bisa Diselamatkan, Dahlan Sanjung Pilihan Cerdas Menteri Erick Tunjuk Pelita Air 

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng meyakini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bakal menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, meski utangnya sudah membubung Rp100,6 triliun. Kepada Inilah.com, Jumat (5/11/2021), Salamuddin tidak yakin, Garuda yang didirikan Bung Karno harus bubar di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi Jokowi adalah pengagum Bung Karno dengan konsep Nawa Cita-nya. "Bagaimana pun Garuda adalah perusahaan negara. Selama ini sebagai perusahaan paling terpercaya dalam penerbangan di Indonesia," paparnya. Terpuruknya Garuda, menurut Salamuddin, tak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah. Ada ambisi besar dari pihak-pihak tertentu terkait dengan IPO Garuda, utang komersial yang serampangan, sewa dan beli pesawat yang tidak wajar. "Ini adalah pengalaman buruk dalam privatisasi BUMN. Sebetulnya masalahnya tampak jelas," tuturnya. Selanjutnya, Salamuddin menyampaikan sejumlah hal yang bisa dijadikan opsi untuk menyelamatkan Garuda. Utang super jumbo yang disangga Garuda, bisa saja dinegosiasi ulang atau ditalangi (bailout) pemerintah. "Selain itu, kontrak penyewaan pesawat, bisa dinegosiasikan kembali," kata dia. Sedangkan penurunan cash flow Garuda, lanjutnya, bisa diatasi dengan meningkatkan kegiatan pemerintah dan BUMN. Pemegang saham swasta. akan segera pergi karena kerugian berkepanjangan. Dan, piutang Garuda harus segera ditagih. Laporan keuangan dirapikan kembali. "Itu kalau pemerintah mau selamatkan Garuda. Kalau enggak mau, maka bisnis airlines di Indonesia bakal dikuasai maskapai asing. Jadi, semuanya sangat bergantung kepada apa maunya pemerintah," pungkasnya. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, utang Garuda menembus US$7 miliar, atau setara dengan Rp100,6 triliun. Utang tersebut terdiri atas beban pembayaran sewa pesawat terhadap  lessor. Menteri Erick mengatakan, perseroan kini sedang berupaya melakukan negosiasi dengan para lessornya untuk menekan utang. Restrukturisasi terhadap 31 lessor masih terus berjalan. “Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai US$ 7 miliar karena leasing cost termahal yang mencapai 26 persen dan juga korupsi lagi dinegosiasikan dengan para lessor. Meski demikian, kita tetap berusaha membuka opsi-opsi lain, paling tidak, agar bisa membantu pemulihan Garuda," ujar Menteri Erick.   Jumlah utang Garuda Indonesia lebih besar daripada angka sebelumnya. Pada Mei 2021, utang jatuh tempo Garuda sebesar Rp70 triliun atau US$ 4,9 miliar dari total keseluruhan utangnya yang sebesar Rp140 triliun.

Utangnya Tembus Rp100 Triliun, Garuda Warisan Soekarno, Jokowi Pasti Pertahankan

Kementerian BUMN sangat berharap proses negosiasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp70 triliun, menghasilkan kesepakatan win-win solution. Kalau gagal, dicari opsi lain. Yang penting Indonesia tetap memiliki flag carrier pelat merah. "Soal opsi Pelita Air masuk, bisa saja. Tetapi itu nantilah. Saat ini, kan masih dicari opsi-opsi penyelamatan Garuda. Kalau memang tidak bisa, pasti ada jalan. Yang penting kita (BUMN) harus tetap punya maskapai penerbangan pelat merah (flag carrier)," tegas Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (25/10/2021). Akan tetapi, kata Arya, Kementerian BUMN tetap fokus untuk mengawal proses renegosiasi utang Garuda. "Kita sedang tunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan berhasil. Ingat, kondisi Garuda saat ini, buah dari utang yang ugal-ugalan di masa lalu. Di situ ada korupsi yang gede sekali. Kemudian ada panemi COVID-19, masalah di Garuda semakin dalam," kata dia. Pandangan senada, Ketua Harian Serikat Pekerja Garuda (Sekarga), Tomy Tampatty mengkritik pernyataan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang membuka opsi pailit Garuda. Selanjutnya, Kementerian BUMN menyiapkan Pelita Air Service, anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagai penggantinya. "Itu pernyataan pejabat negara yang tidak punya nasionalisme. Sekaligus menyakiti hati rakyat Aceh yang pada zaman Bung Karno, rela menyumbangkan hartanya untuk pembelian pesawat pertama RI-001 Seulawah. Dan, pesawat ini cikal bakal lahirnya Garuda," terang Tomy kepada Inilah.com, Senin (25/10/2021). Kata dia, internal Garuda telah melakukan pengetatan ikat pinggang alias efisiensi besar-besaran. Misalnya, gaji seluruh karyawan Garuda dipotong 25-50% sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Pihak Sekarga juga mendesak aparat penegak hukum membongkar segala bentuk penyelewengan keuangan yang terjadi di manajemen Garuda di masa lalu. "Kami ada datanya. Kita sangat berharap, Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah Garuda," ungkapnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar garudaindonesia

Dulu Tiupkan Garuda Bakalan Bubar, Wamen Tiko Ujug-ujug Bicara Penyelamatan

Sambangi Gedung KPK, Sekarga Desak Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Dibongkar

Utangnya Tembus Rp100 Triliun, Garuda Warisan Soekarno, Jokowi Pasti Pertahankan

Utangnya Tembus Rp100,6 Triliun, Ekonom CELIOS: Garuda Sulit Diselamatkan

Selamatkan Garuda, Ekonom Sarankan Ini

Menjawab Tudingan Arya Sinulingga, Peter Gontha Laporkan Kasus Garuda ke Menteri Erick

DPR Dorong KPK Periksa Seluruh Komisaris dan Direksi Pemutus Sewa Pesawat yang Rugikan Garuda

Empat Bulan Disuspend, Nasib Saham Garuda Tidak Menentu

Lawatan 3 Negara, Jokowi Pilih Naik Garuda Ketimbang Pesawat Kepresidenan, Lebih Irit?

Isu Plesiran Bos Garuda Pakai Fasilitas Perusahaan, Sekarga Siap Berikan Bukti ke Menteri Erick

Garuda tak Bisa Diselamatkan, Dahlan Sanjung Pilihan Cerdas Menteri Erick Tunjuk Pelita Air

Serikat Karyawan Garuda Minta Jokowi Turun Tangan, Awas Garuda Bisa Di-Indosat-Kan

Soal Pelita Air yang akan Mengganti Garuda, Kementerian BUMN: Yang Penting Punya Flag Carrier

Restrukturisasi Utang Dinilai Sulit Dilakukan, Kementerian BUMN Masih Ingin Selamatkan Garuda

Punya Utang Rp70 Triliun, Garuda Terancam Bangkrut, Saham CT Apa Kabar?

Instruksi Menteri Tito Penumpang Wajib PCR Membuat Garuda Makin Nyungsep

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA