news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

gerakan mahasiswa

Setiap kali membaca artikel tentang Pemilu 2024 mendatang, terutama pada sisi pemilihan presiden (Pilpres), selalu saja terasa bahwa momen tersebut dinanti-nantikan banyak kalangan. Ada makna tersirat bahwa publik menunggu sebuah perubahan, terutama perubahan pemimpin negara, presiden kita.Memang, meski sejumlah nama rajin digadang-gadang, masih terlalu dini untuk menunjuk seseorang. Namun yang jelas, keinginan untuk adanya pergantian kepemimpinan itu  telah nyaris menjadi mainstream. Paling tidak, dari penolakan publik manakala nama Presiden Jokowi ada yang menggadang-gadang untuk memimpin ketiga kali.Sebenarnya, tanpa harus merenung panjang, hal tersebut lumrah dan masuk akal saja. Common sense warga bahwa aturan hanya memberikan dua kali kesempatan, membuat tidak hanya mereka yang berseberangan pilihan yang telah siap akan datangnya wajah baru. Tapi bahkan batin para pemilih Presiden Jokowi di dua kali Pilpres pun sejatinya telah mempersiapkan diri untuk adanya orang baru di kursi tersebut.Itu bisa terlihat dari sikap Relawan Jokowi Mania (Joman), serta Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), dua komunitas terbesar simpatisan Jokowi pada Pilpres 2019. Keduanya tegas menolak tambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.  Baik atau buruknya kinerja Presiden Jokowi dalam hal ini tak banyak menentukan. Alam bawah sadar publik telah siap untuk munculnya figur baru, sekaligus harapan baru yang warga nantikan lebih bisa mewujudkan mimpi-mimpi kesejahteraan mereka.Rakyat banyak tak punya penolongPersoalannya, bisakah sosok yang akan muncul di 2024 itu diharapkan memenuhi tuntutan rakyat akan hidup sejahtera yang kian menggumpal?Sayangnya, menurut saya, tidak. Betapa pun kuatnya kharisma kepemimpinan seseorang yang akan terpilih di 2024 itu, ia menghadapi persoalan besar yang tengah menggerogoti bangsa, yang saat ini menjadikan kondisi bangsa kurang atau malah tidak sehat. Sementara kita yakin, hanya bangsa yang bugarlah akan mampu mencapai cita-cita kesejahteraan bersama yang diimpikan bahkan oleh para Bapak Bangsa manakala mereka berjuang bersama mendirikan bangsa ini.Bagaimana mungkin 2024 menjadi harapan rakyat, jika haluan bangsa pun sudah tak lagi mengarah menuju Pulau Kesejahteraan yang sebelumnya menjadi tujuan bersama? Dalam bidang ekonomi, misalnya. Banyak kalangan pemikir kritis melihat bahwa gerak perekonomian Indonesia saat ini sejatinya melenceng dari cita-cita para pembangun negeri (founding fathers). Sementara, alih-alih salah satu cita-cita kemerdekaan menegaskan negara harus memajukan kesejahteraan umum, yang kita dapat saat ini justru disparitas kesejahteraan yang kian senjang. Tak kurang dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin sendiri mengatakan, saat ini kesejahteraan ekonomi di Indonesia hanya dirasakan tak lebih dari 21,9 persen penduduk lapis paling atas. Lainnya, kata Wapres mengutip data Susenas 2019,  terdiri dari 9,4 persen penduduk miskin, 20,6 persen warga rentan, serta 48,2 persen kelompok masyarakat yang baru tertatih menuju kelas menengah.Di sisi permodalan, distribusi kepemilikan tanah yang menjadi modal bagi negara yang pernah mendaku diri agraris ini pun memprihatinkan. Indeks GINI pertanahan kita mencatatkan angka 0,59. Artinya, sebagaimana diakui Presiden Jokowi, satu persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara 99 persen penduduk lainnya hanya menguasai 41 persen lahan yang ada. Sangat timpang, tentu.Wajah bopeng pemerataan kesejahteraan itu kian diperburuk dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja yang tidak hanya meminggirkan banyak hak kaum buruh. UU itu juga laiknya menggelar selebar-lebarnya karpet merah kepada para investor pemilik modal, membuka ruang-ruang kemungkinan bagi tergerusnya hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan, serta berpeluang mempercepat eksploitasi alam yang akan memicu krisis iklim.Kajian-kajian awal akan RUU ini telah menunjukkan berbagai ketentuan yang mengerikan. Klausul undang-undang agraria, misalnya, melapangkan jalan bagi pemerintah untuk membangun kawasan industri, jalan tol atau bendungan di atas tanah yang disita dari pemilik perseorangan, memberi ganti rugi kepada pemilik seharga kurang dari nilai tanah, atau dalam beberapa kasus malah tidak menggantinya sama sekali.Penundaan berlakunya UU ini oleh Mahkamah Konstitusi, meski harus disyukuri, pada dasarnya belum memberikan garansi sekecil apapun bahwa aturan yang berpotensi merusak ini akan masuk keranjang sampah.Sedikit contoh dari sekian banyak persoalan yang membelenggu langkah Indonesia menuju negara sehat itu cukup alasan untuk membuat kita sebagai warga negara merasa pesimistis. Sejujurnya, hanya relijiusitas, yakni ajaran agama yang mengatakan bahwa pesimisme hanya layak bagi mereka yang tidak beriman, yang bisa menghindarkan warga negara ini pada sikap fatalistik tersebut.Pasalnya, di negara ini rakyat seolah tak punya penolong. Berharap kepada oligarki yang kian mencengkeram dan mendikte semua aparatur negara, bahkan pemerintah, tentu harapan kosong. Sementara partai politik dan para politisi yang mereka pilih untuk menyuarakan kepentingan publik di DPR pun, terbukti tak peduli. Bila saja para anggota DPR itu punya keberpihakan kepada rakyat, tentu RUU yang menggerus kepentingan rakyat dan potensial memiskinkan kehidupan mereka seperti UU Cipta Kerja, pada saat pengesahannya segera terlempar dari proses legislasi. Disahkannya UU IKN yang banyak mendapatkan kritik sebagai dokumen yang cenderung irasional pun, bagi banyak pihak menunjukkan secara telanjang ketidakpedulian DPR terhadap nasib rakyat dan—bahkan, negara.Dengan begitu, Pemilu 2024 sejatinya hanya akan menjadi momen pseudo-demokrasi riuh rendah yang digelar hanya untuk melestarikan kepentingan para politisi, parpol dan segelintir oligarki yang telah nyaman dengan semua ini. Bagi rakyat banyak, relatif momen lima tahunan itu tak punya arti.Menguatnya oligarkiAkan ada yang terpilih dari Pemilu 2024, baik sebagai anggota DPR yang akan mewakili rakyat menerima kesejahteraan, atau pun sebagai presiden dan wakil presiden. Tetapi, mereka relatif tak akan mengubah wajah negeri ini menjadi lebih baik. Kanker ketidakadilan di semua bidang masih akan tetap lestari, karena semua common sense yang digulirkan demi kepentingan rakyat, akan dijegal monster oligarki.Lihatlah, kurang apa legitimasi kekuasaan Jokowi manakala ia terpilih dalam dua kali Pilpres? Pada Pilpres 2014 Jokowi memperoleh kemenangan dengan suara 53,15 persen suara. Sementara pada Pilpres 2019, Jokowi unggul dengan 55,50 persen suara.Namun modal itu tersia-sia begitu saja. Jokowi tak bisa menggunakannya untuk melancarkan program-program yang lebih pro-rakyat. Yang terjadi malahan kondisi yang membuat publik melihat betapa ia seperti terbelenggu kepentingan oligarki. Buktinya, yang paling kasat mata adalah UU Cipta Kerja, yang dengan dalih penyederhanaan prosedur atau apa pun tak bisa menutup kepentingan para oligarki di belakangnya. Apalagi manakala kepentingan itu secara telanjang dibenturkan dengan digerusnya hak-hak rakyat kecil. Sementara, dalam kasus mutakhir naiknya harga minyak goreng yang dimulai dengan kelangkaan komoditas tersebut, fakta itu membuat publik secara aklamatif mengatakan bahwa negara terbukti dikangkangi sekelompok kecil orang namun memiliki kekuasaan berkelimpahan.Benar, sudah sejak lama orang percaya diktum Heraclitus,”Panta rei”, semua mengalir, segala sesuatu berubah. Tapi perubahan Jokowi dari sosok pro-publik menjadi seakan penghamba oligarki itu terjadi kurang dari satu dekade. Kita bisa merunut ke belakang dan mempersaksikan bahwa kecenderungan warga untuk memilihnya, baik sebagai gubernur DKI Jakarta atau pun manakala ia beranjak naik tangga, tak lain dari harapan yang ia pancarkan untuk melindungi dan mengayomi warga masyarakat.Di sinilah kita bisa melihat betapa pandangan seorang ‘pendukung fanatik’ Jokowi, Marcus Mietzner, yang bisa dikatakan turut bertanggung jawab mengonstruksi Jokowi sebagai representasi aktor reformis yang sangat menjanjikan dalam membawa demokrasi Indonesia lebih baik, keliru, atau barangkali, gagal.  Mietzner, Indonesianis dari Australian National University, yang menyatakan diri sebagai penganut pluralisme liberal itu mendefinisikan Indonesia pasca-Orde Baru sebagai arena pertarungan antaraktor, yang mengerucut secara diametral antara kekuatan pro-demokrasi/masyarakat sipil dan yang anti-demokrasi/oligarki.Ia juga memahami oligarki sebagai aktor, ketimbang sebagai sistem hubungan kekuasaan. Sebab itu, baginya oligarki tidak pernah dominan karena adanya masyarakat sipil sebagai penyeimbang. Bersama eksponen pluralis liberal lainnya, Mietzner pernah memuja demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang sehat dan terkonsolidasi—terutama pada periode pertama era SBY (2004-2009)—karena, menurut dia, adanya resiliensi masyarakat sipil yang mampu menahan kekuatan anti-demokrasi itu. Satu keyakinan dan analisis yang hanya berlaku kurang dari dua tahun setelah Jokowi terpilih sebagai presiden.Jokowi dan Pak Harto  Fenomena berubahnya kecenderungan Jokowi dari sosok pro-publik menjadi persona yang dirasa kurang peduli itu wajar menerbitkan wacana yang mengaitkannya pada sosok Presiden Soeharto. Keduanya dianggap sama-sama memiliki kepedulian akan rakyat, terutama di awal-awal kepemimpinan nasional mereka. Buruknya eknomi dan kemiskinan massa di periode akhir Orde Lama diyakini publik membuat Soeharto tergerak untuk mengambil peran lebih besar, bahkan dominan di kekuasaan.Sementara mata Jokowi yang kian terbuka setelah ia menjadi gubernur DKI Jakarta, membuatnya merasa akan lebih powerful dan lebih mungkin menata kehidupan orang banyak ke tingkat yang lebih baik, manakala dirinya menjadi presiden. Sudah menjadi rahasia umum, bahkan bisa di-trace secara digital bahwa Jokowi pernah mengatakan, persoalan klasik, semisal banjir dan kemacetan Jakarta, akan lebih mudah diatasi bila ia jadi presiden.Meski tiba di kekuasaan dengan niat baik dan hasrat yang sama, terbukti bahwa Soeharto dan Jokowi berbeda fakta dalam keterkaitannya dengan oligarki. Sementara Soeharto membangun para money maker di kekuasaannya, yang bisa diartikan dengan membangun oligarki, sebaliknya yang terjadi pada Jokowi. Manakala presidensi masih menjadi cita-cita Jokowi pun, oligarki Indonesia telah ada dan jumawa. Mereka baru saja mendapatkan kembali pride dan percaya diri setelah ikut jatuh bersama Orde Baru pada masa-masa reformasi.Alhasil, bila Soeharto membangun oligarki untuk membantu negara dan meminta mereka berkontribusi—ingat imbauan Presiden Soeharto kepada para konglomerat yang dikumpulkannya di Tri S Ranch, Tapos, Ahad, 4 Maret 1990, meminta mereka menyumbang negara guna mengurangi kesenjangan ekonomi--, semua itu nyaris mustahil bisa dilakukan Jokowi. Tidak sebagaimana Soeharto, Jokowi nyaris tak punya kontrol terhadap para konglomerat. Bahkan boleh jadi, yang ada sebaliknya, mengingat para oligarki itulah yang punya potensi membiayai pencalonannya di Pilpres 2014 atau pun 2019.Sementara, manakala Soeharto memegang erat-erat institusi militer—dalam hal ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—sebagai penyeimbang yang disebutnya dalam jargon ‘stabilisator dan dinamisator’, kita masih bisa meragukan apakah Polri saat ini menempati posisi itu dalam pemerintahan. Yang terasa sebaliknya, yakni lembaga Polri sendiri yang tampak mendesakkan diri, meminta peran untuk menggantikan posisi ABRI itu dalam era pemerintahan saat ini.Dengan semua uraian bertele-tele di atas, sejatinya saya hanya ingin mengatakan bahwa tanpa ada perubahan tata aturan yang lebih pro-rakyat, Pemilu 2024 sama sekali tak memberikan harapan apa pun untuk kesejahteraan rakyat ke depan. Aktor berganti, tapi yang mereka perankan hanya cerita lama yang bagi public kian basi. Melihat kuatnya sekelompok kecil orang mencengkeram ekonomi dan-- akhirnya—politik Indonesia dalam genggaman mereka, harapan untuk kesejahtera-an bersama yang sejatinya adalah tujuan berdirinya negara ini pun terasa makin mewah dan nyaris mustahil diraih.Jangan putus asaPemikir hukum AS, Lawrence M. Friedman, menegaskan bahwa jika hukum (aturan) tak dapat berjalan secara rasional, penyebabnya hanya mungkin hal-hal berikut. Pertama, budaya hukum masyarakatnya bermasalah, ketiadaan aturan untuk urusan tersebut, substansi hukum yang buruk atau penegakan hukum yang tak berjalan.Dalam kasus ketimpangan kesejahteraan di Indonesia, barangkali hal itu disebabkan substansi aturan yang salah karena tidak pro-rakyat di satu pihak, serta penegakan hukum yang lemah. Pernyataan mutakhir soal keberadaan aturan yang menyebabkan melencengnya biduk negara dari tujuan awal itu dikemukakan Ketua Umum Ormas Syarikat Islam, Hamdan Zoelva. Hamdan terutama menunjuk soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.Benar, apa yang harus dibongkar begitu mendasar, yakni arah dan aturan. Tetapi kembali, rasa pesimis hanya layak untuk mereka yang alpa dari iman. Bahkan mungkin lebih rendah lagi, mengingat seorang komunis seperti sastrawan Cina, Lu Xun, pun tak pernah kehilangan harapan. “Harapan itu mungkin laiknya jalan di daerah pedalaman, pada awalnya tidak ada jalan setapak semacam itu. Namun sesudah banyak orang berjalan di atasnya, jalan pun itu tercipta," kata dia.Interpretasi lain yang mungkin, agar harapan tercipta dan kuat, mungkin ‘jalan’ kecil itu harus kita buat bersama-sama. Makin banyak orang terlibat, akan kian baik dan menguatkan pondasi harapan itu.Kalau saat ini 2024 tak memberikan harapan datangnya kesejahteraan karena terlampau banyaknya para ‘begal’, mengapa tak bersama-sama meminta para begal itu minggir dari jalan? Bukankah selama ini mereka telah lama menikmati kesejahteraan, dan telah tiba waktunya untuk rakyat banyak ikut mengecap? Toh, kekuatan yang telah ada di tangan mereka pun tak akan membuat mereka kekurangan di masa depan. Yang ada hanya permintaan untuk berbagi, karena memang itulah sejatinya arah yang telah digariskan para pendiri negeri untuk kita ikuti. Enough is enough.Bila yang diperlukan adalah figur pemimpin, berkali kita menemukan dalam polling dan survei para persona yang memiliki elektabilitas tinggi. Bila elektabilitas kita anggap kongruen dengan kepercayaan publik, maka kepada Anies Baswedan, kepada Prabowo Subianto, kepada Ganjar Pranowo, kepada Ridwan Kamil, kepada siapa pun para tokoh yang selalu muncul sebagai harapan publik itu kita bisa berharap. Biar mereka memimpin kita semua, rakyat banyak, untuk bersama menebas alang-alang yang menutup jalan ke arah kesejahteraan bersama sebagai bangsa.Kita minta mereka bergandeng tangan  di antara sesama tokoh itu. Kita yakinkan bahwa ada hal yang lebih mulia daripada sekadar kontestasi mencari actor pengganti. Sementara cerita hanya berkisar tentang kekayaan yang dibagi-bagi di antara oligarki.Mungkin pada saatnya akan mengemuka akal sehat, bahwa siapa pun tokoh yang menolak, sejatinya dialah yang sejak saat ini pun telah bersedia menjadi hamba kekuatan maha sekelompok kecil orang itu. Lalu apa yang bisa rakyat harapkan dari dia?Cara bisa kita diskusikan bersama. Yang jelas, para tokoh tadi secara bersama membangun koalisi antarmereka dan dengan rakyat banyak untuk menghilangkan berbagai pranata kebijakan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama sebagaimana dicita-citakan Konstitusi. Mereka harus menyatukan seluruh elemen progresif bangsa, baik itu gerakan mahasiswa, organisasi buruh, perempuan, kelompok-kelompok masyarakat marjinal seperti petani-nelayan, bahkan unsur-unsur kelas menengah yang di Indonesia sering dikatakan kurang progresif.Gerakan rakyat banyak ini harus didasari kesadaran untuk bekerja bersama menuju kebaikan (fastabiqul khairat) yang mengedepankan kembali sifat gotong royong yang telah lama tumbuh sebagai budaya bangsa. Secara teoritis, budaya gotong royong ini pernah dipopulerkan teorisi Pyotr Kropotkin dalam bukunya “Mutual Aid: A Factor of Evolution” sebagai mutual aid. Caranya persis sebagaimana yang terjadi pada 1998, yakni manakala buruh-mahasiswa-rakyat banyak bergerak, para ibu-ibu berkelompok memberikan dukungan logistik dan kesehatan. Persis sama dan sebangun dengan kelompok umi-ukhti saat mendorong Gerakan 411 dan 212.Gerakan itu bisa diawali dengan perlawanan-perlawanan yang sporadis dan reaksioner, berupa aksi demonstrasi di jalanan, kampanye media, pernyataan sikap serta petisi. Kecintaan public akan media social barangkali bisa diakomodasi dengan memperbanyak tagar yang mendukung gerakan.Di sinilah pentingnya ada pemimpin. Sebab, gerakan yang melibatkan massa sebanyak apa pun tak akan optimal manakala tiadanya kepemimpinan yang kuat dan kharismatis. Alih-alih, kumpulan massa yang banyak hanya akan menjadi kerumunan tanpa daya, kalau pun tidak kemudian jadi anarkis, atau sebaliknya, dikooptasi elit.Tentang pasokan massa, seharusnya tidak menjadi kekhawatiran. Kita bisa meyakini optimisme David Graeber, seorang anarkis sekaligus antropolog terkemuka, bahwa barang siapa pernah terlibat langsung aksi perlawanan,  niscaya akan tergoda untuk mengulanginya.Hidup tidak selalu memberi kita hamparan karpet merah. Kalau boleh mengutip Marx, “Manusia membuat sejarah, tapi dalam kondisi yang tak dipilihnya sendiri.” Yang harus dipilih manusia pada hakikatnya hanyalah apa yang ia pandang benar, lalu bergerak dalam upaya konsisten untuk mewujudkannya. Itulah makna istiqamah.Menurut cendikiawan-ulama Abul Hassan Ali An-Nadwi, salah satu penulis terbaik Sirah Nabawiyah, kondisi salah urus negara umumnya akan memecah para pemimpin massa dan cendikiawan ke dalam beberapa kelompok. Pertama, kaum oposan yang membelot. Kedua, golongan apatis yang menarik diri dari medan politik, menutup mata dan telinga dari perkembangan, hanya mengurus diri sendiri dan putus asa dari upaya perbaikan. Ketiga, kelompok yang menyibukkan diri dengan melancarkan kritik dan desas-desus, tapi usaha mereka ini sama sekali tanpa arti. Keempat kaum kompromis yang gemar berkolaborasi, yang selalu bersedia dikooptasi.Mungkin, atas nama kebenaran, rakyat banyak harus menjadi kelompok pertama itu: para pembelot. Setidaknya, sikap membelot tidak datang dari rasa frustrasi melainkan justru jadi semacam kreativitas di tengah belenggu kejumudan. Pada saat kisruh, membelot barangkali justru sikap paling bertanggung jawab. Pembelotan akan hal-hal yang batil, justru kreatif karena didasari kepercayaan untuk melakukan segala hal dengan tujuan akhir kebaikan bersama. Pembelotan, dengan kata lain adalah aktivitas yang bebas dan penuh imajinasi, yang mengamini tokoh aktivis Prancis, Jean Jaures, bahwa tidak selalu imajinasi yang liar dan berani itu sesat, justru kekurangan imajinasilah yang lebih buruk. Semua demi kehidupan bersama yang lebih baik. [dsy]DARMAWAN SEPRIYOSSA

Bisakah Pemilu 2024 Jadi Harapan Rakyat?

Tidak hanya Mohammad Jumhur Hidayat yang melakukan bantahan pagi harinya,  Ahad (10/4) sore Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, membantah dirinya sebagai mentor atau kontributor aksi mahasiswa ‘114’ yang rencananya digelar para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, Senin (11/4) di Jakarta. Meski demikian Hamdan menyatakan dirinya sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa untuk menyeru dan mengeluarkan aspirasi.“Kalau soal kebebasan mahasiswa dan rakyat banyak mengeluarkan aspirasi, itu hak yang dijamin undang-undang, bahkan Konstitusi, saya dukung. Tetapi yang saya alami ini adalah penyebutan tak bertanggung jawab bahwa saya termasuk mentor atau contributor aksi tersebut di bidang hukum dan advokasi, itu tidak benar,” kata Hamdan kepada Inilah.com.Hamdan juga secara pribadi mengeluarkan bantahan atas beredarnya pesan di grup WA tentang ‘setting aksi 114’. Pesan yang mengatasnamakan ‘Timsus BAIS’ itu menyatakan bahwa dalam aksi besok beberapa tokoh menjadi mentor atau contributor. Selain Hamdan yang disebutkan sebagai ‘mentor bidang hukum dan advokasi’ bersama zainal Arifin dan Bussyro Muqoddas, Rizal Ramli juga tercatat dalam pesan itu sebagai mentor bidang ekonomi. Sementara beberapa nama aktivis dan politisi terkenal seperti Jumhur Hidayat, Ubaidillah Badrun, Syahganda Nainggolan dan Ferry Mursidan Baldan, sebagai mentor bidang isu politik.“Beredar di group WA Skenario setingan Aksi Senin 11 April 2022 mencantumkan nama saya sebagai mentor/kontributor aksi. Sepanjang menyebut sama saya, info tersebut tidak benar dan menyesatkan,”cuit Hamdan via akun Twitter @hamdanzoelva. “Saya justeru baru dengar info ada Aksi mahasiswa 11 April. Saya tambah kaget, ketika menyebut nama saya sebagai salah satu mentor/konstributor. Jelas info tersebut menyesatkan dan tidak bertanggung jawab,” ia menambahkan dalam media social tersebut.Selain Hamdan, pada Ahad (10/4) pagi aktivis Mohammad Jumhur Hidayat juga membantah dirinya terkait aksi tersebut, apalagi menjadi mentor di dalamnya. Baginya, pencantuman namanya dalam pesan yang tersebar di grup-grup WA oleh pihak yang mengatasnamakan ‘Timsus BAIS’ tersebut  tak hanya merupakan informasi yang salah, tetapi juga “menjadi fitnah yang keji terutama bagi saya dan keluarga saya.”Tidak hanya itu, bagi Jumhur, informasi itu pun telah merendahkan martabat gerakan mahasiswa. “Pada hemat saya, aksi tanggal 11 April 2022 tersebut merupakan buah pemikiran dari para mahasiswa sendiri, bukan karena hasutan apalagi perintah dari orang per orang,” kata aktivis yang setidaknya telah dua kali mengalami penjara di dua rejim karena sifat kritisnya terhadap penguasa yang menurutnya tidak bersikap adil itu.Jumhur juga menegaskan, ia sama sekali tidak kenal dengan para mahasiswa yang merencanakan aksi pada 11 April 2022, yang telah resmi diumumkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut.Sebagaimana diketahui, sejak Sabtu sore beredar pesan di banyak grup WA yang mengatasnamakan Timsus BAIS. Isinya menyatakan adanya setting yang telah disepakati untuk digulirkan dalam aksi 114, Senin (11/4). Selain mengurai rencana kronologis aksi, pada “setting” tersebut antara lain dikatakan bahwa beberapa tokoh dan aktivis terkemuka menjadi mentor atau contributor aksi sebagaimana kapasitas mereka masing-masing.

Dukung Penuh Kebebasan Aspirasi, Hamdan Zoelva Bantah Jadi Kontributor Aksi 114

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan (Dosen Fisip UMJ)Lagu Jamrud berjudul “Selamat Ulang Tahun”, Selasa (6/9/2022) berkumandang di <a href="https://www.inilah.com/demo-buruh-tolak-kenaikan-harga-bbm-tinggalkan-gedung-dpr-ri">Gedung DP</a>R, gedung yang katanya mewakili rakyat, untuk merayakan ulang tahun Puan Maharani yang ke 49 tahun. Beberapa anggota DPR berjoget dan bertepuk tangan. Mereka bergembira ria.Di luar gedung DPR RI, ribuan mahasiswa melakukan perlawanan atas kenaikan BBM. Begitu juga puluhan ribu buruh yang dikerahkan Partai Buruh. Gerakan mahasiswa ini terjadi secara paralel di berbagai penjuru tanah air. Mereka merasa terkhianati di republik ini, karena mereka berjuang sendiri untuk keterpurukan yang dialami akibat krisis ekonomi, khususnya inflasi dan gelombang PHK, pasca kenaikan BBM. Hanya anggota DPR dari Fraksi PKS saja yang bulat menolak kenaikan BBM ini, maksudnya secara total.Mahasiswa bergerak merupakan kewajiban sejarahnya. Mahasiswa adalah avant garde dari sebuah pemberontakan terhadap situasi yang memuakkan. Hampir seluruh gerakan besar di dunia mempunyai irisan dengan gerakan mahasiswa. Misalnya, Revolusi Umbrella di Hongkong, beberapa tahun lalu, adalah tulang punggung gerakan rakyat Hongkong melawan pembungkaman sipil oleh rezim Peking di sana. Begitu juga gerakan civil right,  Kulit Hitam di Amerika, pimpinan Martin Luther King dan Malcom X, di masa lalu, sepanjang tahun 60-an, berbarengan dengan gerakan mahasiswa "the sit-ins", gerakan menduduki restoran orang khusus kulit putih, maupun Gerakan Tanpa Kekerasan.Indonesia sendiri, tidak akan pernah merdeka jika mahasiswa tidak melakukan Sumpah Pemuda dan menculik Sukarno Hatta di Rengas Dengklok, untuk dipaksa menyatakan kemerdekaan RI. Begitu juga tahun 1960 an dan era reformasi, di mana mahasiswa tampil sebagai kekuatan moral menjatuhkan rezim zalim.Naik turunnya gerakan mahasiswa selalu berkaitan dengan representasi politik sebuah negara. Jika representasi itu mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan penderitaan rakyat, umumnya mahasiswa mengambil posisi pragmatis dalam aktifitasnya. Namun, sebaliknya, jika penderitaan rakyat semakin parah dan perwakilan rakyat kurang memperjuangkan, tentu saja mereka akan muncul sendiri mewakili penderitaan rakyat itu.Fenomena gerakan mahasiswa belakangan ini, antara lain, menolak revisi UU KPK (2019), menolak RUU Omnibuslaw (2020), menolak isu Talibanisasi KPK (2021) dan sekarang isu kenaikan BBM memperlihatkan mahasiswa tampil sebagai avant garde. Artinya, mereka mempertaruhkan reputasi kesejarahannya, bukan sekadar kepentingan dirinya yang terganggu. Analisa kesejarahan biasanya dibarengi dengan analisa kelas, di mana mahasiswa dianggap bagian kelas menengah. Dalam dialektika Marxian, yang membuat sebuah pemberontakan adalah terganggunya kepentingan material kelas tersebut. Namun, di berbagai New Social Movement theory, perjuangan "beyond social class", dapat dipahami, yakni perjuanganan mahasiswa lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri.Arah gerakan mahasiswa umumnya tarik menarik antara afiliasinya dan misi suci gerakan itu sendiri. Dari sisi afiliasi, gerakan mahasiswa saat ini, terjadi bukan saja oleh mahasiswa intra kampus, atau BEM, melainkan juga oleh mahasiswa kelompok Cipayung (GMNI, PMII, HMI dll). Kelompok Cipayung ditenggarai selama ini berafiliasi secara ideologis dengan kelompok sosial yang lebih besar, bahkan partai. Namun, sejatinya mereka dapat berseberangan dengan afiliasi mereka, seperti tahun 1965 dan 1998. Apalagi, dalam situasi era digital saat ini, difahami bahwa loyalitas mahasiswa pada afiliasi vertikal dapat dikalahkan oleh kolaborasi di antara mereka dan kepentingan rakyat.Kasus kenaikan BBM saat ini begitu buruk, baik dari sisi kepentingan mahasiswa atas masa depan mereka, yakni semakin suram karena beban biaya hidup dan semakin banyaknya PHK, maupun kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Di sisi lainnya, wakil rakyat dan elit-elit bangsa tidak memperlihatkan sensitivitas, misalnya ada pejabat kepolisian yang di-bully nitizen karena memakai baju seharga Rp 7-10 juta, di tengah kemiskinan rakyat. Apalagi kasus Sambo yang menggemparkan Indonesia, bahwa supermasi hukum sudah berubah jadi mafia hukum dan kekerasan.Menaikkan BBM dalam masa sulit di kalangan buruh, tani dan rakyat miskin kota, khususnya ketika pandemi Covid-19 baru hampir usai, sangatlah tidak tepat. Alasannya pun tidak pas. Pernyataan Puan Maharani misalnya bahwa kenaikan BBM untuk kesejahteraan rakyat dimaknai ingkar terhadap penolakan Puan atas kenaikan BBM era SBY. Justru rakyat semakin susah atas kenaikan harga-harga menyusul beberapa saat lagi, sekaligus hancurnya daya beli.Maka kita akan melihat gerakan mahasiswa akan menemukan sejarahnya sendiri, sebagaimana akun istagram @gejayanmemanggil, 6 September 2022, "Arahkan amarahmu, buat titik api di sekitarmu". Ini adalah bahasa pemberontakan.Mari kita berdoa, agar gerakan mahasiswa berjalan dengan baik, untuk kepentingan rakyat jelata dan dalam lindungan Allah SWT.

Kenaikan BBM Memicu Pemberontakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa di era 60-an sampai tahun 80-an senantiasa didahului oleh sebuah pertarungan wacana yang kuat. Gerakan mahasiswa sekarang harus melihat kenyataaan bahwa legislatif tidak lagi efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Yudikatif melupakan fungsinya sebagai penjaga gawang konstitusi dan keadilan hukum. Eksekutif menjalankan roda pemerintahan tanpa arah kecuali ikuti arahan pemodal.Oleh: In’am El Mustofa – Aktivis dan Direktur Eksekutif  Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan YogyakartaBagi aktivis saat ini, Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 hampir pasti memiliki tempat tersendiri, artinya peristiwa tersebut senantiasa dihadirkan setiap tahun untuk diperingati terutama setelah peristiwa itu berlalu puluhan tahun.Sejarah masa lalu dihadirkan sekarang untuk diberi makna ulang dengan harapan akan cukup membantu untuk meneropong keadaan terkini yang sedang menapaki masa yang akan datang. Begitulah Malari 1974. Meskipun akhir-akhir ini lebih banyak bernuansa seremonial dan romantika kronik masa lalu. Jauh dari itu semua, hal tersebut tidak terlepas dari sosok Hariman Siregar, ikon Malari 74.Yang luput diperhatikan oleh kaum milennial dari sejarah gerakan mahasiswa masa 60an, 70an dan 80an adalah bahwa pergerakan dari para pendahulu mereka senantiasa didahului oleh sebuah pertarungan wacana yang kuat. Aktivis pers, aktivis kelompok diskusi, dan demonstran berkemampuan untuk melakukan kolaborasi, diskusi bersama mewacanakan keadaan ekonomi, politik dan hankam serta arah pembangunan.Ke arah mana hendak berlayar negara bangsa Indonesia. Sehingga ideologi pembangunan bangsa Indonesia pada era Hariman Siregar selalu menjadi perdebatan sengit. Pertempuran ideologi pasar dan nasionalisme ekonomi menghiasi setiap diskusi yang digelar oleh aktivis kampus. Mana yang berpotensi lebih besar untuk mempercepat proses kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Dua ideologi itu terus menerus diuji.Hingga akhirnya berkesimpulan bahwa pasar berkemungkinan kecil untuk berpihak pada rakyat kecil-menengah, karena pasar dikendalikan para pemodal yang dipastikan akan memberi keuntungan sebesar-besarnya pada konglomerat. Dulu istilah oligarki belum begitu familiar seperti sekarang. Kecuali pada kelompok-kelompok diskusi mahasiswa.Pada masanya kaum pergerakan sangat hafal dengan tokoh-tokoh semacam Wijoyo Nitisastro, Muhammad Sadli (ekonom), Ali Moertopo (politik) – kajian yang dilakukan sangat sehat. Dialektikanya hidup sehingga setiap diskusi yang dilakukan secara simultan ada proses internalisasi. Membangun wacana dengan kuat sehingga pergerakan yang kemudian berujung di jalanan akan bertahan lama, dan memiliki daya tahan secara ideologis. Mungkin ini yang membedakan dengan gerakan mahasiswa kekinian yang sedang mencari bentuk, bagaimana dapat memainkan peranannya di tengah arus teknologi dan kapatalisme pasar yang makin menguat.Kita ketahui bersama, Peristiwa Malari 1974 adalah transisi kekuasaan dari masa Soekarno ke Soeharto. Sebuah transisi ekonomi dari anti kapitalisme/kolonialisme ke era Pembangunanisme ala Soeharto. Politik dan ekonomi oleh Soeharto dikendalikan secara terpusat yang sebenarnya tidak jauh beda dengan Soekarno, yang membedakan cuma kiblat dan cara membangun bangsa. Ringkasnya politik dan ekonomi yang dilaksanakan secara terpusat dapat dipastikan akan menimbulkan masalah. Apalagi era Soeharto peran dari TNI diberi tempat istimewa untuk masuk ke beberapa sektor yang sebenarnya bukan Tupoksinya. Sehingga tidak heran kaum Malari dan aktivis 80-an menyebut era Soeharto sangat militeristik.Setiap ada dominasi kelompok, baik yang datang dari kelompok ekonomi, pelaku bisnis, militer dan polisi, memiliki potensi untuk membuat kebijakan tidak populis, mengesampingkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sistem politik Indonesia sudah bagus, semoga saja tetap berlandas pada sila ke empat; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dikatakan semoga, karena pergerakan untuk menggoyang trias politika dengan cara mengkooptasi lembaga tersebut secara kentara kini terlihat.Legislatif tidak lagi efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Yudikatif melupakan fungsinya sebagai penjaga gawang konstitusi dan keadilan hukum, dan eksekutif menjalankan roda pemerintahan tanpa arah kecuali ikuti arahan pemodal.Tentu saja keadaan ini membuat miris, kemana hendak berlabuh bangsa ini. Setidaknya dengan potensi sumber daya alam dan demografi jangan sampai dianggap “remeh temeh” ketika terjadi dominasi atau eksploitasi alam dan manusia dalam jumlah besar. Cepat atau lambat hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa ‘koeli’ di tengah kekayaan melimpah.Malari setidaknya memberi pelajaran pada generasi kini agar kita peduli dengan keadaan dan jangan sampai kehilangan sensitivitasnya terhadap perasaan keadilan rakyat. Dulu Malari berhadapan dengan militer, kini yang dihadapi adalah Polisi. Korupsi pada masa sebelum Malari meledak juga sangat massif bahkan melibatkan para pejabat penting dan keluarga Presiden.Reformasi 98 menghendaki militer kembali ke barak agar tidak mencederai demokrasi, namun sayangnya peran itu kini digantikan oleh polisi. Jika kini ada gagasan reformasi Polri maka itu adalah keniscayaan. Mengembalikan Polri sebagai pengayom masyarakat. Kita amat prihatin jika ditengarai mayoritas kasus narkoba, prostisusi dan judi di belakangnya adalah oknum polisi. Namun adanya kasus Sambo cukup membuat mata rakyat terbuka bagaimana sebenarnya Polri kita. Kita akan bersyukur jika Polisi segera mereformasi diri sebagaimana militer dulu saat reformasi 98.Kini KPK juga lambat laun diamputasi, korupsi juga makin banyak dan merata ke semua sektor. Namun juga tidak fair jika membandingkan masa Orba dengan masa kini. Standar dan indeks demokrasi, kesejahteraan rakyat, kualitas SDM tentu sangat berbeda.Maka Malari semestinya dimaknai sebagai jalan panjang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semua bidang. “Malari-malari” yang lain pada setiap periode kehidupan akan lahir melalui konsolidasi demokrasi pada semua lini tanpa kecuali.(Disarikan dari Wawancara Pril Huseno dari Forum Selamatkan Indonesia (FASI) dengan In’am El Mustofa aktivis mahasiswa 90-an, inisiator JALA (Jaringan Aktivis Lintas Angkatan) dan Direktur Eksekutif LeSPK (Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan Yogyakarta).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar gerakan mahasiswa

49 Tahun Malari: Menolak Lupa dan Menata Ulang Arah Perjalanan Bangsa

Kenaikan BBM Memicu Pemberontakan Mahasiswa

Bisakah Pemilu 2024 Jadi Harapan Rakyat?

Dukung Penuh Kebebasan Aspirasi, Hamdan Zoelva Bantah Jadi Kontributor Aksi 114

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA