news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

geruduk

Mayor Dedi Hasibuan, perwira TNI yang viral karena aksinya menggeruduk Mapolrestabes Medan, lolos dari hukuman pidana.Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Puspomad tidak menemukan adanya pelanggaran pidana dalam kasus Mayor Dedi."Setelah melalui pendalaman di Puspom TNI dan Puspomad, tidak ditemukan unsur pelanggaran pidananya sehingga diserahkan lagi ke Kodam I/Bukit Barisan," kata Kadispenad saat dihubungi wartawa, Senin (14/8/2023).Mayor Dedi, yang berdinas di Kodam I/Bukit Barisan, sebelumnya menjalani pemeriksaan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad).Meski begitu, Mayor Dedi yang berdinas di Satuan Hukum Kodam (Kumdam) I/Bukit Barisan masih menjalani pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran disiplin."Itu kami serahkan ke Pomdam I/Bukit Barisan," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan Kolonel Inf. Rico Julyanto.Nantinya, hasil pemeriksaan Pomdam I/Bukit Barisan bakal menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin atas aksi Mayor Dedi beserta 13 prajurit TNI AD di Markas Polrestabes Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 5 Agustus 2023.Sebelumnya saat diperiksa Puspom TNI, Mayor Dedi terancam sanksi atas aksinya yang masuk kategori show of force. Mayor Dedi bersama rombongan datang pada hari libur ke Maolrestabes Medan menggunakan pakaian dinas berwarna hijau loreng."Aksi itu dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan untuk berupaya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan," kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko saat jumpa pers di Mabes TNI pada hari Kamis (10/8).Mayor Dedi bersama rombongannya datang ke Mapolrestabes Medan untuk menanyakan tindak lanjut permohonan penangguhan penahanan terhadap Ahmad Rosyid Hasibuan (ARH), tersangka kasus pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah. ARH merupakan keponakan dari Mayor Dedi Hasibuan.Dalam aturan perundang-undangan, perwira hukum TNI dapat memberi bantuan hukum kepada prajurit TNI, PNS TNI, beserta keluarga mereka. Keponakan masuk dalam daftar anggota keluarga yang dapat diberi bantuan hukum oleh perwira hukum TNI sebagaimana diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI yang disahkan oleh Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1089/XII/2017.Namun, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro memperkirakan ada prosedur yang tidak dilalui oleh perwira menengah TNI itu."Ada kesalahan prosedur dalam pemberian bantuan hukum, khususnya adalah tata cara dan mekanisme dalam memberikan bantuan hukum," kata Kababinkum TNI saat jumpa pers di Mabes TNI, Kamis (10/8).

Mayor Dedi Lolos Pidana, Tapi Masih Diperiksa soal Pelanggaran Disiplin

Massa yang tergabung dalam Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) menggeruduk <a href="https://kemlu.go.id/portal/id">kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura</a> di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (20/5/2022).Mereka berunjuk rasa membela Ustaz Abdul Somad (UAS). Hal ini buntut kebijakan Pemerintah Singapura yang tidak mengizinkan Ustaz <a href="https://www.inilah.com/hendak-liburan-uas-dideportasi-dari-singapura">Abdul Somad</a> masuk ke wilayah Singapura beberapa hari lalu."Kami yang mencintai guru kita Ustaz Abdul Somad kami menuntut Singapura untuk meminta maaf dalam 2x24 jam. Guru kami dipermalukan dan terkena deportasi. Sayangnya pemerintah tidak hadir membela rakyatnya," pekik orator unjuk rasa di depan kantor Kedubes Singapura untuk Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jaksel, Jumat (20/5/2022).Pantauan Inilah.com, puluhan massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan 'Hentikan Islamofobia dan tuntutan Singapura meminta maaf' '. Lebih lanjut, orator unjuk rasa mengatakan, pihaknya akan terus berjuang apabila umat Islam menderita."Kami akan berjuang terus selama umat Islam disakiti dan hentikan Islamofobia," tegasnya.Sementara, Polda Metro Jaya menerapkan sejumlah langkah pengamanan terkait demo di kantor Kedubes Singapura tersebut."Surat pemberitahuan (adanya unjuk rasa) sudah Ditintelkam Polda Metro Jaya terima. Dalam pemberitahuan, (pengunjuk rasa) 50 (orang)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan.Zulpan mengatakan, pengerahan personel polisi menyesuaikan dengan jumlah pengunjuk rasa yang hadir. Pengamanan juga melibatkan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya. [yud]

Bela UAS, Massa Geruduk Kantor Kedubes Singapura

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajarannya di Kodam I/Bukit Barisan khususnya komandan polisi militer (danpom) memeriksa perwira menengahnya yang mendatangi Markas Polrestabes Medan Sumatera Utara untuk meminta penangguhan penahanan salah satu tersangka."Sudah saya perintahkan danpom TNI langsung periksa, sudah saya perintahkan nanti, akan kami periksa mereka yang melakukan, apa namanya, kemarin yang ke Polres itu akan kami periksa dulu apa masalahnya. Mungkin, kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan itu," kata Panglima TNI selepas upacara penyematan Brevet Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada dirinya di Jakarta, Senin (7/8/2023).Yudo melanjutkan, tindakan prajuritnya di Polrestabes Medan itu tidak mewakili institusi. Dia menyebut itu merupakan oknum."Termasuk bukan atas nama Pangdam (Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan), bukan atas nama institusi Kodam, tetapi kan satuan Kumdam (Hukum Kodam). Makanya, kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa, dan Danpuspom TNI juga untuk mem-back up untuk memeriksa," ungkap Panglima Yudo.Dia juga menilai sikap prajuritnya di Polrestabes Medan itu tidak dibenarkan."Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu," tegasnya.Oleh karena itu, dia meminta seluruh prajurit TNI untuk menjadikan perintah harian Panglima TNI sebagai pedoman dalam bersikap.Dia menambahkan TNI tegas menindak para prajuritnya manakala mereka melanggar aturan."Jadi ada hal yang seperti itu, kami langsung, tidak ada impunitas (kebal hukum, red.), tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kami tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran," tandasnya.Sebelumnya, video Mayor Dedi Hasibuan bersama beberapa prajurit TNI lainnya datang ke Markas Polrestabes Medan, untuk meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial ARH, viral di media sosial.Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Hadi Wahyudi menjelaskan kedatangan itu bertujuan untuk koordinasi."Iya betul, beliau hadir ke ruangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait permohonan penangguhan penahanan salah seorang tersangka ARH merupakan keluarga dari Mayor Dedi Hasibuan," kata Hadi dalam siaran resminya, Minggu (6/8).Kedatangan Mayor Dedi itu, yang rekamannya dapat ditemukan di beberapa media lokal dan media nasional, menjadi sorotan beberapa pihak, termasuk di antaranya Ketua Komisi I DPR RI dan Koalisi Masyarakat Sipil.

Panglima TNI Perintahkan Danpom Periksa Mayor Dedi yang Geruduk Mapolres Medan

Massa dari elemen buruh, petani, dan nelayan menggeruduk <a href="https://www.dpr.go.id/">Gedung MPR/DPR RI</a>, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022). Mereka berunjuk rasa guna menyoroti kebijakan pemerintah menyalurkan <a href="https://www.inilah.com/jokowi-kasih-blt-rp5-000-sehari-seharga-satu-porsi-cimol">bantuan langsung tunai (BLT)</a> yang dinilai hanya "pemanis" pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)."Kami menyampaikan bahwa BLT itu hanya pemanis. Itu bukan solusi menyelesaikan persoalan rakyat. Tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan rakyat," kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di lokasi aksi.Dia menjelaskan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sejatinya membuat masyarakat makin sulit dan terhimpit. Padahal, kemiskinan masih menyelimuti rakyat."Kalau pemerintah mau rakyat daya belinya meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat maka bagaimana pendapatan rakyat yang harus jadi prioritas," ujar Nining."Bukan menekan kenaikan harga, BBM, tapi pendapatan rakyat ditekan serendah-rendahnya," imbuh dia."Pemerintah bilang naiknya BBM di negara luar itu mahal. Maka harus disesuaikan di negara Indonesia. Nah pertanyaannya ini kita menuntut bagaimana pendapatan rakyat disesuaikan juga dengan pendapatan luar negeri. Ada yang digaji Rp50 juta Rp60 juta," tegas Nining.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan program bantuan sosial (bansos) atau BLT sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak kenaikan harga BBM.BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali. Total anggaran Rp12,4 triliun.Kemudian, bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.Bantuan dari pemerintah daerah lainnya menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun. Hal ini demi membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Elemen Buruh hingga Nelayan Geruduk DPR, Sindir BLT Hanya "Pemanis"

Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam <a href="https://www.ui.ac.id/">Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)</a> dan beberapa aliansi mahasiswa lainnya menggeruduk Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022).Mereka meneriakkan dan menolak <a href="https://www.inilah.com/tuntut-bertemu-puan-mahasiswa-siap-geruduk-dpr-terkait-rkuhp">Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)</a>. Para mahasiswa juga menuntut Ketua DPR RI, Puan Maharani keluar dari Gedung DPR/MPR dan berdialog untuk meminta penuntasan kontroversi sejumlah pasal dalam draft RKUHPTerpantau, para pengunjuk rasa tiba di depan Gedung DPR/MPR sejak pukul 15.15 WIB. Mereka berjalan dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Gedung DPR sambil membentangkan spanduk tuntutan dan mengibarkan bendera kampusnya masing-masing."Kami menolak RKUHP. Kami datang ke sini ke gedung wakil rakyat kita yang sudah tak peduli dengan aspirasi masyarakat. Hidup mahasiswa!," pekik seorang orator perempuan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta."Mari teriakkan bersama, huuu," sahut para pengunjuk rasa.Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Bayu Satria Utomo mengatakan, massa mahasiswa antara lain berangkat dari UI sekitar 250 orang dengan menggunakan bus. Menurut dia, total massa aksi jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Sebab akan ada mahasiswa lainnya dari berbagai universitas.Sementara, pihak kepolisian terpantau melakukan penjagaan dan pengamanan hingga membentangkan pagar kawat berduri di depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar geruduk

Mayor Dedi Lolos Pidana, Tapi Masih Diperiksa soal Pelanggaran Disiplin

Masuk Kategori Show of Force, TNI Jamin Mayor Dedi Hasibuan Bakal Disanksi!

Mayor Dedi Ditahan Puspom TNI Akibat Geruduk Mapolrestabes Medan

Panglima TNI Perintahkan Danpom Periksa Mayor Dedi yang Geruduk Mapolres Medan

Tenaga Honorer Tuntut Perbaikan Nasib, Jokowi Jangan Tutup Mata

Geruduk DPR, Forum Honorer se-Banten Tuntut Seleksi PPPK Tak Lagi Dibuka Umum

Elemen Buruh hingga Nelayan Geruduk DPR, Sindir BLT Hanya "Pemanis"

Buruh Geruduk Kawasan Patung Kuda Monas Tolak Kenaikan BBM

Demo DPR, Mahasiswa: Kami Menolak RKUHP

Bela UAS, Massa Geruduk Kantor Kedubes Singapura

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA