news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

hilirisasi sawit

Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 45,5 juta metrik ton (MT) selama 2022-2023. Ternyata, tandan kosong sawit pun bisa dimanfaatkan untuk produksi barang.Besarnya produksi CPO yang hasilkan akan linier dengan melimpahnya Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). Di mana tiap pengolahan 1 ton Tandan Buah Segar (TBS) dihasilkan 22–23% atau sekitar 220–230 kg TKKS.Apabila industri sawit memiliki kapasitas pengolahan TBS 100 ton/jam dan waktu operasi selama 1 jam, maka akan dihasilkan sekitar 23 ton TKKS. Ketersediaan TKKS yang melimpah tersebut memerlukan solusi solutif untuk mengatasinya.“Selama ini TKKS banyak dimanfaatkan menjadi pupuk. Namun, masih belum banyak bentuk diversifikasinya,” ujar Dosen Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) IPB University, Siti Nikmatin, dikutip Rabu (29/3/2023).Selanjutnya, dia melakukan inovasi dengan membuat pelindung kepala alias helm, berbahan baku tambahan dari serat TKKS. Alasannya, serat TKKS memiliki sifat mekanis yang bagus dan dapat digunakan sebagai filler untuk meningkatkan kualitas fisik-mekanik helm proyek.Produknya dinamakan helm ramah lingkungan atau green composite (GC). Dalam memproduksi helm, Siti bermitra dengan PT Intertisi Material Maju (PT IMM), Mitra Binaan Surveyor Indonesia yang berlokasi di Rawajaha, Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Inovasi pemanfaatan serat TKKS menjadi bahan baku material helm ini telah dipatenkan dengan nomor P00201609159. Secara komersil merk dagang yang digunakan adalah Green Composite Helmet.Helm yang diproduksi telah lulus uji SNI serta memiliki nilai TKDN 71,21%. “Proses sertifikasi TKDN difasilitasi oleh PT Surveyor Indonesia. Selain itu, PT Surveyor Indonesia juga membantu dalam proses pendanaan untuk pembelian mesin pencacah sawit, registrasi di market place Padi UMKM, pelatihan branding, dan mengikutsertakan kami dalam pameran, “ ujar CEO PT IMM, Andika Kristinawati.Untuk bahan baku, PT IMM menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Jasinga, Kabupaten Bogor, untuk menyuplai TKKS. "Pengolahan TKKS pun dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok tani di Jasinga,” ujar Andika. Pada awal kerja sama, dia melanjutkan, para kelompok tani diberikan pelatihan terkait pengolahan TKKS.Selanjutnya, mereka bisa mengolah TKKS menjadi serat untuk menjadi bahan dasar helm.Sebelum menjadi helm proyek, TKKS harus menjalani berbagai proses. Awalnya, TKKS berbonggol besar diberai menjadi serat-serat panjang oleh para kelompok tani. Biasanya pemberaian TKKS tersebut membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua pekan.Sejak 2017, helm GC sudah diperjualbelikan ke hampir seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik melalui pesanan satuan maupun pre order (PO). Bahkan, pada masa pandemi Covid-19, helm yang dijual di kisaran Rp70 ribu-Rp350, sempat dipesan sebanyak 5.000 buah untuk komunitas pesepeda. "Paling mahal helm motor full face dan paling murah ialah helm proyek," kata Andika.

Inovasi IPB Manfaatkan Tandan Kosong Sawit Jadi Pelindung Kepala

<a href="https://www.inilah.com/bisnis">Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit</a> (BPDPKS) selalu mendukung pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi yang mengembangkan produk sawit sebagai kegiatan usaha. Langkah ini didukung Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) BPDPKS Helmi Muhansah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/3/2023, menjelaskan bahwa salah satu program BPDPKS adalah mendukung kegiatan promosi sawit kepada masyarakat.Dalam BPDPKS, lanjutnya, terdapat direktorat kemitraan yang melakukan kegiatan kemitraan bersama usaha menengah dan koperasi, lembaga kemasyarakatan dan civil society serta perusahaan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan."Masyarakat termasuk pelaku UKMK hidup 24 jam bersama sawit mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya, kelapa sawit memberikan manfaat dan kontribusi besar bagi kehidupan manusia," ujarnya.Menurut Helmi, BPDPKS juga mendukung pemberdayaan pelaku UKMK yang produk-produknya berkaitan dengan kelapa sawit. Sebab, badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan ini memiliki filosofi dari sawit, oleh sawit, dan untuk sawit.Dia mencontohkan, hasil riset BPDPKS yang potensial dikomersialisasikan pada skala UKMK yaitu sabun kalsium dari lemak minyak sawit (PFAD) untuk peningkatan produksi susu sapi, produksi MDAG (Emulsifier) dari minyak sawit, dan produksi tinta cetak (Green Varnish) dari turunan minyak kelapa sawit.“BPDPKS sangat mendukung pelaku UKMK di Solo yang punya keinginan mengembangkan produk-produk makanan maupun lain yang berbahan baku sawit,” ujarnya dalam gelaran "Promosi Sawit Sehat dan Lomba Kreasi Makanan Bagi UKMK Serta Masyarakat" di Solo, Jawa Tengah.Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung mengatakan, kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Indonesia sebagai bahan baku makanan.Menurut dia, produk makanan UKM dapat dijual dengan harga terjangkau karena menggunakan minyak goreng sawit yang harganya lebih murah daripada minyak non sawit seperti kedelai, rapeseed, dan kanola.Keunggulan minyak sawit inilah yang terus digoyang para pesaingnya, lanjutnya, isu negatif sawit terus bermunculan untuk membuat imej sawit semakin buruk. Padahal, produsen minyak non sawit terutama dari negara-negara Uni Eropa menjadi salah satu pembeli utama sawit.Gulat menyatakan, pelaku UKM sebagai pengguna produk sawit berperan penting untuk menjaga kesejahteraan petani, karena minyak goreng (migor) bersumber dari tandan buah segar (TBS) sawit petani yang diolah pabrik sawit menjadi CPO.Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Wahyu Kristina menambahkan pemanfaatan produk sawit tidak terbatas pada minyak goreng dan makanan tetapi juga produk perawatan tubuh.Oleh karena itu, menurut dia, inovasi dan diversifikasi produk UMKM yang berbahan sawit perlu dilakukan karena Solo telah menjadi Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)."Hampir setiap hari selalu ada kegiatan di kota ini, potensi yang dapat dimanfaatkan pelaku UKM Solo," katanya dalam kegiatan yang diikuti 145 pelaku usaha kecil menengah dan koperasi di Solo itu.

BPDPKS dan Apkasindo Dukung Koperasi dan UKM Bikin Industri Hilir Sawit

<a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</a> (ESDM) telah menghitung, pengembangan biodiesel 35 persen (B35) berbasis minyak sawit, menghemat devisa Rp161 triliun.Selain hemat devisa karena <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">impor</a> bahan bakar minyak (BBM) dari jenis solar, menjadi berkurang, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Edi Wibowo menerangkan, masih banyak manfaat yang didapat.Ini membuktikan keseriusan Presiden Jokowi dalam mewujudkan hilirisasi di berbagai sektor, demi <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">nilai tambah</a> terhadap komoditas unggulan Indonesia. "Untuk program B35 di tahun 2023, target penyaluran biodiesel sebesar lebih dari 13,15 juta kiloliter yang menghemat devisa sekitar 10,75 miliar dolar AS, atau setara Rp161 triliun," kata Edi di Jakarta, Kamis (12/1/2023).Edi menerangkan, pengembangan bahan bakar nabati <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">B35</a>, punya efek domino selain nilai tambah minyak sawit. Yakni, membuka lapangan kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia. "Program B35 diproyeksikan mampu menyerap 1,65 juta tenaga kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 34,9 juta ton ekuivalen," tutur Edi.Saat ini, lanjut Edi, Indonesia menjadi negara terdepan dalam menerapkan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel berbasiskan minyak sawit. Terhitung sejak 2006, Indonesia memulai pemanfaatan biodiesel 2,5 persen atau B2,5. Sepuluh tahun kemudian, persentase pencampurannya naik menjadi 20 persen, atau disebut B20.Selanjutnya pada 2020, pemerintah Indonesia mengimplementasikan biodiesel 30 persen atau B30 secara nasional. Selanjutnya terus dikembangkan menjadi B40, B50, bahkan B100. "Dengan implementasi B35 yang akan kita mulai per 1 Februari 2023, sekali lagi Indonesia menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan biodiesel,” kata Edi.Sebelum melaksanakan peningkatan persentase pencampuran <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">biodiesel</a>, pemerintah telah melakukan beberapa persiapan teknis untuk memastikan performa penggunaan campuran bahan bakar nabati, di antaranya pengujian pengaruh penggunaan campuran biodiesel 35 persen terhadap sistem filtrasi mesin diesel dengan hasil tidak terjadi indikasi pemblokiran filter pada pengujian Filter Blocking Tendency (FBT) maupun pengujian Filter Rig Test.Rekomendasinya tidak ada pengaruh signifikan atas penggunaan B35, di mana telah dilakukan perbaikan pada spesifikasi Biodiesel yang digunakan untuk campuran tersebut.Sementara sebagai persiapan implementasi <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">B40</a>, pemerintah juga telah melaksanakan uji jalan B40 pada 27 Juli 2022 lalu. Hasil uji itu digunakan sebagai dasar pertimbangan sebelum implementasi B40. "Kementerian ESDM terus berkomitmen untuk mendukung rencana implementasi B35 maupun B40," pungkas Edi.

KESDM: Hilirisasi Sawit Lewat B35 Hemat Devisa Rp161 Triliun

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan penjajakan untuk menguatkan kapasitas petani kecil sebagai upaya percepatan implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia. Petani sawit akan merasakan nilai tambah dengan keberadaan koperasi.Kantor Menteri Teten Masduki ini lantas menggandeng Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan telah mencapai kesepahaman. "Jadi, inti dari kerja sama ini ada dua, yaitu terkait isu ekonomi hijau dan dampak sosial ekonominya terhadap petani sawit," kata MenkopUKM, Teten Masduki seperti dikutip usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KemenkopUKM dengan RSPO, di Jakarta, Selasa (11/7/2023).Dalam kesempatan itu, Teten Masduki menegaskan kerja sama dengan RSPO merupakan upaya mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat setempat.Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif dalam upaya menuju produksi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi petani sawit melalui koperasi.“Penandatanganan MoU ini untuk mengembangkan dan menguatkan koperasi petani sawit swadaya mengingat Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia dengan cakupan lahan mencapai 15,08 juta hektare,” tuturnya.Artinya, kata MenkopUKM, menjadi penting bagi petani sawit di Indonesia untuk tergabung dalam koperasi agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga mampu mencapai skala ekonomi."Saya berharap dengan adanya MoU ini dapat mempercepat implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia,” ucapnya.Lebih lanjut Teten mengungkapkan para petani sawit memerlukan organisasi ekonomi yang mengintegrasikan hulu-hilir sehingga dapat mencapai skala ekonominya. Sebab, saat ini, sebagian besar petani sawit rakyat yang bergerak pada on-farm, cenderung hanya menikmati nilai tambah yang relatif kecil dari mata rantai bisnis sawit.Menteri Teten berharap, posisi koperasi dalam sektor perkebunan sawit bisa berperan sebagai konsolidator lahan sawit yang dikelola oleh UMKM petani sawit anggota koperasi yang tidak dalam satu hamparan sehingga akan mencapai skala ekonomi.Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) RSPO Joseph D'Cruz menyebutkan nota kesepahaman tersebut akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan inisiatif peningkatan kapasitas dan pengembangan koperasi petani swadaya untuk mempercepat penerapan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia.“Kemitraan formal kami dengan kementerian datang pada saat yang tepat ketika persyaratan peraturan yang lebih ketat mendorong ketertelusuran yang lebih besar dalam rantai pasokan minyak sawit," kata Joseph.Dijelaskan pula, ruang lingkup MoU tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, pertukaran pelajaran untuk membangun kapasitas koperasi petani swadaya, hingga sinergi pemberdayaan dan pembinaan koperasi, serta pendampingan koperasi petani swadaya.Kemudian, di bawah skema RSPO, promosi minyak sawit berkelanjutan ke koperasi petani swadaya di bawah naungan kementerian, mendorong penguatan organisasi ekonomi koperasi petani swadaya, akses pendanaan dan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dan pendirian koperasi petani swadaya hingga proses sertifikasi, hingga partisipasi dan keterlibatan aktif dalam kegiatan atau acara yang diselenggarakan RSPO dan kementerian.Dan tak ketinggalan adalah kolaborasi antara kedua pihak untuk mendorong dan mempromosikan hilirisasi produk minyak sawit berkelanjutan melalui minyak goreng merah oleh koperasi petani swadaya.

MenkopUKM Rayu Petani Sawit Andalkan Peran Koperasi, Ini Janjinya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, hilirasi sawit yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor komoditas andalan Indonesia.“Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar sehingga jika diekspor pastinya mendatangkan devisa yang lebih besar yang bisa dipergunakan bagi kesejahteraan Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook di Jakarta, Rabu (1/12/2021).Sri Mulyani menilai, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri. “Hanya saja, hilirisasi produk kelapa sawit Indonesia belum terkembang. Karena itu, Presiden meminta fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini adalah mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi.”Selain meningkatkan pendapatan negara, Sri Mulyani mengatakan, hilirisasi pastinya meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lain.Menurut Sri Mulyani, sawit punya peran penting tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan catatan, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan, sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.Sri Mulyani juga meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut. Karena, sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar. "Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit," kata Sri Mulyani.Ia mengungkapkan sumbangan devisa dari sektor ini sebesar US$21,4 miliar, atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas. "Kami juga menggunakan sawit untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel," kata Sri Mulyani.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar hilirisasi sawit

Pasca Hilirisasi Tambang, Jokowi Ancang-ancang Setop Ekspor Pangan Mentah

MenkopUKM Rayu Petani Sawit Andalkan Peran Koperasi, Ini Janjinya

Inovasi IPB Manfaatkan Tandan Kosong Sawit Jadi Pelindung Kepala

Tembok Besar Hadang Industri Hilir Sawit Nasional

BPDPKS dan Apkasindo Dukung Koperasi dan UKM Bikin Industri Hilir Sawit

DMSI Optimis Investasi Industri Hilir Sawit UE Antri Masuk RI

KESDM: Hilirisasi Sawit Lewat B35 Hemat Devisa Rp161 Triliun

Airlangga: Hilirisasi Dapat Tingkatkan Daya Saing Komoditas Ekspor

Ingin Devisa Makin Tebal, Sri Mulyani Dorong Hilirisasi Sawit Tancap Gas

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA