news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

hoaks

Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, Dr Firman Kurniawan S, menyampaikan bahwa budaya membaca masyarakat harus ditingkatkan untuk menangkal hoaks. "Penting meningkatkan budaya membaca masyarakat kita agar tidak menelan begitu saja informasi-informasi yang dangkal sehingga hoaks bisa diatasi," ujar Firman dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan BPOM di Jakarta, Minggu (10/10/2021). Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini menambahkan, literasi digital di masyarakat juga harus dibangkitkan agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi. Menurut Firman, saat ini banyak beredar informasi-informasi hoaks yang memanfaatkan keuntungan, informasi sebagai social currency atau mata uang sosial, termasuk kabar soal susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas. Dengan pendekatan ini, lanjut dia, para penyebar informasi hoaks itu bisa mendapatkan kenaikan status sosial kalau informasinya dianggap penting oleh orang lain. Seseorang dianggap sebagai penyelamat oleh penerima informasi. "Dengan menyebarluaskan isu bahwa susu kental manis tidak boleh diseduh dengan air panas dan sebagainya, mungkin ada orang lain yang merasa mendapatkan manfaat meskipun informasi ini keliru, sesat dan bagi orang-orang yang tidak mengkaji lebih dalam ini merupakan hal yang penting sehingga yang menyebarkan informasi juga menjadi penting," ujar Firman yang juga mengajar di Unika Atma Jaya dan Universitas Paramadina. Menurut dia, untuk mencegah informasi hoaks susu kental manis itu, tentunya harus ada klarifikasi dari lembaga, seperti dari Badan POM, Kominfo melalui tangkal hoaks, dan cek fakta dari media. "Itu harus disebarluaskan kepada masyarakat yang memberikan penjelasan atas informasi yang tidak benar tersebut," katanya. Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito pernah menjelaskan terkait polemik serupa di tahun 2018 lalu, dan secara sistematis BPOM telah memberikan jawaban yang terukur dan tegas. "Saya mengajak kita semua, masyarakat, media, pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat berbasiskan pengetahuan, sehingga membuat masyarakat menjadi teredukasi," ujar Penny, seperti dikutip dari laman resmi BPOM. Hal ini semakin ditegaskan dengan Pengumuman BPOM yang terbit tanggal 23 September 2021 tentang pemberitaan susu kental manis di situs resminya dimana tidak tertera adanya larangan untuk mengkonsumsi susu kental manis dengan cara diseduh. Sebelumnya, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 juga tidak mengatur tentang pelarangan konsumsi susu kental manis untuk dikonsumsi ataupun diseduh, melainkan tentang pelabelan produk pangan olahan di antaranya adalah susu kental manis tidak untuk menggantikan air susu ibu (ASI), tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, serta tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. "Susu kental manis itu aman tapi bukan sebagai pengganti ASI," tegas Penny.

Budaya Baca Masyarakat Harus Ditingkatkan Demi Tangkal Hoaks

Belum lama ini publik dibuat ramai dengan pernyataan yang dikutip secara tidak akurat terkait himbauan BPOM atas konsumsi produk susu kental manis (SKM). Di media sosial (medsos) Facebook tertulis sebuah narasi yang menganjurkan agar SKM tidak diseduh. Dalam tulisan itu dibuat seolah-olah berasal dari pejabat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Benarkah? Narasi yang bikin heboh jagad medsos itu, berbunyi: "Lima fakta susu kental manis nggak boleh diseduh air panas." Dituliskan pula kalau SKM tidak boleh diseduh dengan air panas. Berdasarkan penelusuran Mafindo (<a href="https://m.facebook.com/MafindoID/" target="_blank">https://m.facebook.com/MafindoID/</a>) dalam laman Turn Back Hoax pada Minggu (19/9/2021), didapatkan bahwa bahwa narasi tersebut berkategori misleading, atau konten yang salah dan menyesatkan. Dan, narasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Berbeda dengan isi dari peraturan yang dikeluarkan BPOM no 31 tahun 2018. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, tidak mengatur tentang pelarangan konsumsi SKM sebagai pengganti susu. Melainkan tentang pelabelan produk pangan olahan, diantaranya adalah SKM tidak untuk menggantikan air susu ibu (ASI), tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan, serta tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Artinya, informasi tersebut termasuk kategori misleading content, yakni konten yang menyesatkan atau hoaks. Kepala BPOM Penny Lukito pernah menjelaskan terkait polemik serupa pada 2018. Selanjutnya, pihak BPOM telah menjelaskan secara terukur dan tegas. "Saya mengajak kita semua, masyarakat, media, pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat berbasiskan pengetahuan, sehingga membuat masyarakat menjadi teredukasi," ujar Penny, dikutip dari laman resmi BPOM. "Susu kental manis itu aman tapi bukan sebagai pengganti ASI," tegas Penny dalam kesempatan lain. Sejalan dengan sikap BPOM diatas, berdasarkan pengecekan Turn Back Hoax, pejabat BPOM tidak pernah mengatakan bahwa susu kental manis tidak boleh diseduh. Apalagi dengan air panas.   Perka BPOM Nomor 31/2018 mewajibkan produsen mencantumkan beberapa hal pada label susu kental manis, agar masyarakat dapat memanfaatkan produk ini sesuai fungsinya. Patut diduga pernyataan pejabat BPOM diplintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Awas Hoaks, Susu Kental Manis Dilarang Diseduh dengan Air Panas

Warganet beri dukungan kepada Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) yang telah melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya, Senin (29/5/2023). Beberapa peselancar media sosial menilai Denny hanya tukang bikin gaduh, pantas dihukum.Akun @tugunkri mengatakan provokator seperti Denny memang harus ditindak, pasalnya tidak bertanggung jawab, lantaran sudah bikin gaduh masyarakat soal isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu pergi ke luar negeri. Ia menduga kepergian Denny ke Australia seperti sudah dipersiapkan."Wong rapatnya saja belum kok sudah tahu, ini provokator harus di pidana. Mengarang dan menyebarkan berita bohong, sekarang malah sudah melarikan diri ke Australia. Siapakah dalang pembuat berita bohong ini ? Berarti ada cukongnya yang membiayai melarikan diri ke LN," cuitnya, dikutip Rabu (31/5/2023).Senada, akun @sendyjustin72 mendukung penuh dan berharap polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut, karena menurutnya semua orang yang melanggar hukum sudah sepantasnya dapat ganjaran. "Bagus, yang salah harus dihukum," serunya.Akun @fahmiidris7214 menyebut sudah sepatutnya Denny Indrayana dipolisikan, sebab ia menilai akademisi UGM itu sering asal bicara. "Bisa kena pasal menyebar hoaks, karena putusan MK kan belum keluar, kena deh akibat asal nyerocos,"Demikian juga dengan akun @wantoHelsinky yang merasa tidak nyaman dengan kelakuan Denny yang sudah bikin gaduh beberapa waktu belakangan ini. Ia menilai Denny seperti sengaja bicara ke publik agar menggiring opini. "Nah ini baru benar. Sebenarnya yang bocorkan ke publik itu ya Denny, bukan orang MK karena Denny bocorkan ke publik secara masif," tegasnya.<blockquote class="twitter-tweet">Wong rapat nya saja belum kok sudah tau .. ini provokator harus di pidana .. mengarang dan menyebarkan berita bohong .. skrg malah sudah melarikan di ke Australia .. .. siapa kah dalang pembuat berita bohong ini ? Berarti ada cukong nya yg membiayai melarikan diri ke LN ..— Nasionalis - NKRI (@tugunkri) <a href="https://twitter.com/tugunkri/status/1663139365751771136?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2023</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Diketahui, Denny telah dilaporkan atas dugaan membocorkan rahasia negara. Rahasia negara yang dimaksud, yaitu informasi soal Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. LSM Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) sendiri mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Denny Indrayana sekitar pukul 13.00 WIB. Laporan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Paguyuban BCAD Musa Emyus.Musa Emyus berharap polisi segera memeriksa Denny Indrayana. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Denny Indrayana telah membuat resah para bacaleg yang sedang bekerja untuk menghadapi Pemilu 2024.“Denny Indrayana nih pertama dia membocorkan rahasia negara. Kedua, dia membuat kita resah nih, kita lagi kerja-kerja di partai lagi sosialisasi terganggu dengan isu yang dibuat Denny Indrayana ini nih,” kata Musa Emyus, dalam keterangan, Senin (29/5/2023).Sementara itu, di hari yang sama Denny diketahui keberadaannya sudah tidak di Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung olehnya saat memberikan klarifikasi soal polemik yang ia sebab melalui sebuah video."Saya sedang di Portalington, Melbourne, Australia. Sekarang dingin, angin, dan waktunya bagus untuk memancing. Saya mengamati perkembangan berita di Tanah Air, setelah kemarin saya mentweet ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali." kata Denny Indrayana seperti dalam video yang tersebar pada Senin (29/5/2023).

Dukung Denny Indrayana Dipolisikan, Warganet: Bikin Gaduh Terus Kabur

Anggota Komisi IV <a href="http://inilah.com/tag/politik">DPR RI</a>, Yohanes Fransiskus Lema atau Ansy Lema memprediksi penyebaran berita bohong atau hoaks akan terjadi lagi di <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Pemilu 2024</a>. Polanya, sambung dia, berpotensi sama dengan Pemilu 2019.Asny mengungkapkan, hasil temuannya yang diambil dari Kementerian Informatika dan Komunikasi (Kominfo), menunjukkan bahwa hoaks terbesar terjadi selama periode Agustus 2018 sampai 30 September 2019, tercatata ada 916 kasus berkaitan dengan politik.“Data yang saya kutip saya ambil dari Kominfo terkait dengan berita bohong perkategori Agustus 2018 sampai 2019 total ada sebanyak 3.356 hoaks,” kata Ansy saat menjadi pembicara dalam acara <a href="https://www.inilah.com/riset-csis-isu-pemilu-2024-didominasi-aspek-kandidasi-dan-manuver-jokowi">diskusi</a> “Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024”, Gedung Pakarti, Jakarta, Rabu (12/7/2023).Selama periode itu, Ansy menjelaskan, bahwa temuan hoaks yang paling banyak terjadi di bulan April 2019, yang merupakan waktu pelaksanaan pemilu dan pilpres, eskalasi politik berada pada titik puncaknya saat itu. “Tetapi saya kira 2024 pun tren akan sama seperti pada tahun 2019 ini,” ujar Ansy.Ia mengatakan, jelang kontestasi pemilu akan selalu banyak serangan disinformasi ataupun misinformasi yang akan terjadi. Gangguan-gangguan ini, ia nilai, akan mempengaruhi pilihan politik.“Tetapi kalau ruang publik diisi dengan misinformasi ataupun gangguan informasi tentu keputusan-keputusan kita juga bisa salah,” ujar Ansy.Berkaitan dengan itu, Ansy mengingatkan kebebasan berpendapat atau bersuara harusnya bersifat netral, bukan dimanfaatkan untuk menyebarkan misinformasi yang masif dan marak di dunia politik.“Kebebasan tidak semata tentang freedom tapi harus bisa bersenyawa dengan ketertiban dan tanggung jawab. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujar Ansy.

Pemilu 2024 Diprediksi Marak Hoaks, DPR: Polanya Mirip dengan Pemilu 2019

Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama, Selasa (1/8/2023) malam.Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut dipersangkakan dengan pasal berlapis, dengan ancaman maksimal paling tinggi 10 tahun pidana penjara."Pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di mana ancamannya 10 tahun. Kemudian Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman enam tahun dan pasal 156 a KUHP dengan ancaman lima tahun," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhamdhani Rahardjo Puro di Mabes Polri.Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, Propam, Irwasum, Divkum dan Wasidik Polri.Berdasarkan hasil gelar perkara peserta menyatakan sepakat untuk menaikkan status Panji Gumilang dari saksi sebagai tersangka.Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB, dan dilakukan gelar perkara. Pukul 21.15 WIB penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan tersangka."Saat ini saudara PG (Panji Gumilang) menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka," kata Djuhamdhani.Sebelum gelar perkara, kata Djuhamdhani, Panji Gumilang lima kali mengkoreksi berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.Dalam perkara penyidik sudah memeriksa 40 saksi dan 17 saksi ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu bukti elektronik dan keterangan maupun ahli."Jadi untuk menempatkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan tiga alat bukti ditambah satu surat," ujar Djuhamdhani.Terkait penahanan tersangka, Djuhamdhani mengatakan penyidik masih mempunyai waktu 1x24 jam untuk melakukan penahanan sebagai tersangka."Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kami melihat perkembangan penyidikan yang laksanakan malam ini," tutur Djuhamdhani.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar hoaks

Bendum NasDem: Pernyataan SBY Mengandung Hoaks

Meta Ungkap Cina Terkait Kampanye Spam 'Terbesar' di Dunia

Panji Gumilang Dijerat Pasal Berlapis, Ini Ancaman Hukumannya

Hoaks Kian Marak, Bawaslu Peringatkan Gen Z Dongkrak Literasi Digital

Kementerian Kominfo Temukan 117 Konten Hoaks pada Juni 2023

Kejagung Tunggu SPDP Tersangka Panji Gumilang dari Bareskrim Polri

Pemilu 2024 Diprediksi Marak Hoaks, DPR: Polanya Mirip dengan Pemilu 2019

Polri Kerahkan Lagi Satgas Nusantara Demi Cegah Polarisasi dan Hoaks Pemilu

Bareskrim Telusuri Kemungkinan Panji Gumilang Masih Terkait NII

Hoaks Jelang Pemilu Kian Kronis, Pemerintah Didesak Tindak Tegas

Promosi Pariwisata Filipina Senilai Rp 13,5 Miliar Pakai Foto Sawah Terasering Indonesia

Hoaks Pemilu Marak, KPU-Bawaslu Didesak Atur Kampanye di Medsos secara Spesifik

Hoaks Putusan MK: Denny Indrayana, SBY dan Said Didu Dinilai Punya Fatsun Rendah

Dukung Denny Indrayana Dipolisikan, Warganet: Bikin Gaduh Terus Kabur

Jelang Pemilu, KPI Ingatkan Verifikasi Informasi saat Bermain Medsos

Foto Pentagon Meledak Viral, Bagaimana Mengenali Gambar Hasil AI?

Lemhannas Ingatkan Pemerintah, AI Rentan Digunakan untuk Sebar Hoaks

Pembuat Berita Bohong Menggunakan ChatGPT Ditangkap di China

Ganjar Wanti-wanti Relawan Tak Sebar Hoaks dan Perundungan

Pesantren Antusias Ikuti “Kejar Tabayun” untuk Minimalisasi Gibah Digital

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA