news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Islamofobia

Pada awal Agustus, dunia menyaksikan kengerian aksi pihak berwenang di negara bagian Haryana di India utara menghancurkan lebih dari 300 rumah dan tempat usaha milik warga Muslim di Nuh, satu-satunya distrik mayoritas Muslim di negara bagian tersebut. Mirip apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina.Kelompok sayap kanan Hindu di Haryana menindaklanjuti kekerasan tersebut dengan seruan untuk memboikot bisnis Muslim. Tak hanya itu juga disertai imbauan agar bisnis milik warga Hindu memecat karyawan Muslim. Sebelum aksi pembongkaran, bentrokan terjadi antara kelompok Hindu dan Muslim di Nuh ketika sebuah prosesi yang dipimpin oleh organisasi Hindu sayap kanan Vishwa Hindu Parishad mencapai distrik tersebut.Apa yang terjadi ini tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi dari retorika kebencian yang didorong oleh rezim nasionalis Hindu saat ini. Namun, penghancuran besar-besaran terhadap rumah-rumah dan properti warga Muslim di wilayah-wilayah seperti Nuh, tempat komunitas tersebut tinggal selama berabad-abad, menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan yakni upaya bersama untuk menghapus semua bukti kehadiran dan warisan Muslim di negara tersebut.Apakah kekhawatiran bahwa hal ini, pada gilirannya, bisa menjadi langkah pertama untuk memicu genosida besar-besaran di India?Belajar dari IsraelSenator Somdeep, Associate Professor Studi Pembangunan Internasional di Universitas Roskilde di Denmark menilai, selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi, dunia telah melihat India semakin bersikap ramah terhadap Israel. Kelompok sayap kanan Hindu secara eksplisit berupaya meniru pendekatan Israel terhadap Palestina.“Secara khusus, mereka tampaknya terinspirasi oleh upaya Israel untuk secara sistematis menghapus sejarah, warisan, dan budaya Palestina dari wilayah tersebut,” kata Somdeep, dalam tulisannya di Al Jazeera.Mereka terinspirasi oleh cara lebih dari 530 desa Palestina dihancurkan secara sistematis selama dan setelah Nakba tahun 1948. Juga cara rumah-rumah warga Palestina terus dihancurkan di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki untuk membuka jalan bagi pemukiman Israel yang dianggap ilegal berdasarkan perjanjian hukum internasional.Sama seperti Bandara Ben Gurion di Israel yang berdiri kokoh di atas sisa-sisa komunitas Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sebuah kuil baru untuk dewa Hindu Ram telah dibangun di atas puing-puing masjid bersejarah Masjid Babri di India, yang dihancurkan pada Desember 1992 oleh para ekstremis yang berkumpul di sana.Somdeep menambahkan, ada hal lain yang mungkin ingin mereka pelajari dari Israel, seperti cara museum Israel secara tegas menolak menyebut nama orang Palestina atau mengakui keberadaan orang Palestina sebagai komunitas nasional yang berbeda.Bagaimana dengan undang-undang seperti yang berlaku di Israel yang tidak memberikan hak kepada warga Palestina untuk berduka atas hilangnya rumah dan tanah leluhur mereka atau berupaya untuk mengklaimnya kembali? Hal ini termasuk Amandemen 40 UU Dasar Anggaran yang mengkriminalisasi peringatan Nakba Palestina.Ada juga Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi, yang disahkan oleh Knesset pada tahun 2018 dan menetapkan bahwa Israel adalah “negara-bangsa orang-orang Yahudi”. Secara efektif, perjanjian ini mengabadikan ketidakmampuan warga Palestina untuk memperjuangkan pembebasan atau hak atas tanah yang merupakan Negara Israel.Menghapus Masa Lalu dan Masa Kini Muslim IndiaMenurut penulis ‘Dekolonisasi Palestina: Hamas antara Antikolonial dan Pascakolonial (Cornell University Press, 2020)’ itu, India pimpinan Modi belajar banyak dari Israel. Seperti di Israel, hukum di India saat ini berlaku secara selektif. Pihak berwenang India bersikeras bahwa hanya bangunan yang dibangun secara ilegal, serta rumah dan bisnis para perusuh, yang menjadi sasaran.Namun, baik di Nuh maupun di tempat lain, terdapat banyak bukti bahwa aksi pembongkaran hampir seluruhnya ditujukan kepada umat Islam. Banyak warga menyaksikan adanya penargetan sistematis terhadap properti Muslim di ibu kota New Delhi pada tahun 2020 ketika para aktivis memprotes Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), yang mempercepat akses terhadap kewarganegaraan India hanya untuk migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.Menurut Komisi Minoritas Delhi (DMC), massa “secara selektif menargetkan” rumah, tempat usaha dan kendaraan Muslim serta masjid, madrasah, tempat suci dan kuburan. DMC menambahkan bahwa untuk meredam protes anti-CAA, “rencana pembalasan” massa Hindu dirancang “dengan dukungan pemerintah dan polisi”.Bukan Kejadian PertamaPada bulan April 2022, bentrokan terjadi di Kota Khargaon di Madhya Pradesh setelah umat Hindu yang merayakan festival Hindu Ram Namavi berbaris “melewati lingkungan Muslim dan masjid, memainkan musik yang menghasut yang menyerukan kekerasan” terhadap Muslim. Diduga sebagai pembalasan terhadap umat Islam yang melempari umat Hindu dengan batu, pihak berwenang mengirimkan buldoser untuk menghancurkan lingkungan sekitar.Pada bulan Juni 2022, ketika para aktivis memprotes komentar yang dibuat oleh para pemimpin BJP, partai yang berkuasa, terhadap Nabi Muhammad, pemerintah Uttar Pradesh menanggapi dengan cara yang sama yakni menghancurkan rumah mereka. Penasihat media menteri utama men-tweet gambar pembongkaran rumah dan berkata: “Ingatlah elemen-elemen yang tidak dapat diatur, setiap hari Jumat diikuti oleh hari Sabtu.”Sementara itu, bab-bab tentang sejarah Islam di negara tersebut telah dihapus dari buku pelajaran sekolah yang baru. Penghapusan kehadiran dan warisan Muslim di India yang disponsori negara jelas sedang berlangsung.Beringsut Menuju GenosidaMasih menurut Somdeep, perlakuan India terhadap umat Islam sejalan dengan definisi genosida yang ditetapkan PBB telah menjadi bukti nyata selama beberapa tahun terakhir – terutama dengan tindakan seperti pembongkaran rumah dan bisnis, dengan sengaja menimbulkan kondisi yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik kehidupan umat Islam.“Salah satu aspek utama dari definisi genosida adalah niat. Maksudnya, apakah suatu kelompok menjadi sasaran dengan maksud untuk melenyapkan mereka? Mungkin sulit untuk membuktikannya. Namun, jika melihat catatan Islamofobia yang dimiliki gerakan nasionalis Hindu, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ada niat yang masuk akal,” ungkapnya.Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin nasionalis Hindu secara rutin menghasut kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Islam di forum-forum publik. Pada bulan Oktober 2022, saat acara “Virat Hindu Sabha” di Delhi, Anggota Dewan Legislatif BJP Nand Kishor Gurjar memuji perilaku kelompok Hindu selama kerusuhan tahun 2020 di Delhi. Kepada 2.500 peserta, beliau menyatakan, “Kami akan membunuh para jihadis, kami akan selalu membunuh para jihadis”.Pemimpin BJP dan anggota parlemen lainnya, Parvesh Verma, juga hadir dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, Verma berkata, “Di mana pun Anda melihat mereka [Muslim], saya katakan, jika Anda ingin memperbaiki mentalitas mereka, maka Anda harus memboikot mereka sepenuhnya”. Dia menambahkan, “Kami tidak akan membeli apa pun dari toko mereka. Kami tidak akan memberi mereka pekerjaan apa pun”.Semua ini dibangun di atas sejarah panjang ideologi anti-Muslim yang berakar dalam pada filosofi Rashtriya Swayamsevak Sangh, mentor ideologis BJP pimpinan Modi dan banyak kelompok nasionalis Hindu lainnya. Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa genosida terhadap umat Islam di India “sangat mungkin terjadi”.&nbsp;Gregory Stanton, presiden Genocide Watch, yang telah meramalkan terjadinya genosida di Rwanda pada tahun 1989, mengatakan bahwa proses serupa sedang berlangsung di India. Dengan semakin kuatnya kendali gerakan nasionalis Hindu yang hampir otoriter atas semua aspek kehidupan dan politik di India, hanya ada sedikit pilihan yang tersisa untuk menggagalkan agenda genosida mereka.Namun prosesnya tidak bisa dihentikan. Menyadari bahwa penghancuran di Nuh dan tempat lain merupakan langkah menuju penghapusan identitas Muslim India, sangatlah penting untuk membangun perlawanan terhadap agenda ini.&nbsp;

Modi Belajar dari Israel, Hancurkan Rumah Muslim dan Hapus Sejarahnya

Prancis segera mengeluarkan larangan penggunaan abaya atau gaun khas Timur Tengah yang kerap dipakai perempuan Muslim di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal menuturkan pakaian tersebut melanggar hukum sekuler yang ketat dalam pendidikan."Tidak mungkin lagi mengenakan abaya di sekolah. Saya akan memberikan (mengumumkan) peraturan yang jelas di tingkat nasional," kata Attal seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (28/8/2023).Pernyataan Menteri Pendidikan Prancis ini keluar menjelang semester baru mulai 4 September mendatang.Larangan tersebut ditetapkan setelah debat selama berbulan-bulan di tingkat parlemen soal penggunaan abaya di sekolah-sekolah Prancis.Sejumlah laporan muncul bahwa penggunaan abaya di sekolah semakin banyak dan hal ini membuat ketegangan di sekolah antara guru dan orang tua murid."Sekulerisme berarti kebebasan untuk membebaskan diri melalui sekolah. (Abaya) menjadi simbol keagamaan yang bertujuan menguji perlawanan republik terhadap perlindungan sekuler," ujar Attal."Masuk ke dalam kelas, Anda tidak boleh bisa mengidentifikasi agama siswa hanya dengan melihatnya," imbuhnya.Sebelum aturan ini digagas, Prancis juga telah lama melarang penggunaan hijab di sekolah. Ini berlaku untuk murid hingga pengajar dan para pekerja lainnya di bidang pendidikan.Kelompok sayap kanan Prancis telah lama mendorong larangan ini. Sementara itu, kelompok sayap kiri menganggap larangan-larangan ini melanggar kebebasan sipil.Prancis memang telah mengesahkan Undang-Undang yang melarang penggunaan simbol agama apa pun di sekolah. UU ini mencakup larangan memakai salib besar, kippa Yahudi, dan jilbab Islam.Berbeda dengan jilbab, penggunaan abaya berada di wilayah abu-abu dan hingga saat ini belum ada larangan langsung.Namun, Kementerian Pendidikan negara Eropa itu telah mengeluarkan surat edaran mengenai masalah ini pada November tahun lalu.Pernyataan tersebut menggambarkan abaya sebagai salah satu kelompok pakaian yang penggunaannya dapat dilarang jika dikenakan dengan cara yang secara terbuka menunjukkan afiliasi agama.Satu pemimpin serikat pekerja, Bruno Bobkiewicz, menyambut baik larangan abaya ini."Instruksinya tidak jelas, sekarang sudah jelas dan kami menyambutnya," kata Bobkiewicz, sekretaris jenderal NPDEN-UNSA, yang mewakili serikat kepala sekolah.Eric Ciotto, ketua partai oposisi sayap kanan Partai Republik, juga menyambut baik berita tersebut."Kami beberapa kali menyerukan pelarangan abaya di sekolah kami," katanya.Namun, Clementine Autain dari partai oposisi sayap kiri France Unbowed mengecam larangan ini yang ia nilai sebagai 'pengaturan berpakaian'."Ini tidak konstitusional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai sekuler Prancis," kata Autain."Dan ini merupakan gejala dari penolakan obsesif pemerintah terhadap umat Islam," imbuhnya.

Prancis Akan Larang Perempuan Muslim Kenakan Abaya di Sekolah dan Kampus

Polisi Swedia mengeluarkan izin untuk sebuah protes di mana pelakunya berencana untuk membakar kitab suci Alquran di luar masjid utama Stockholm pada Rabu (28/6/2023), bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.Lampu hijau datang dua minggu setelah pengadilan banding Swedia menganulir keputusan polisi yang menolak izin dua demonstrasi di Stockholm yang mencakup pembakaran Alquran.Polisi pada saat itu mengutip masalah keamanan, menyusul pembakaran kitab suci umat Islam itu di luar kedutaan Turki pada Januari yang menyebabkan protes selama berminggu-minggu, seruan untuk memboikot barang-barang Swedia dan selanjutnya menghalangi aplikasi keanggotaan NATO Swedia.Turki, yang telah memblokir tawaran tersebut karena apa yang dianggapnya sebagai kegagalan Stockholm untuk menindak kelompok Kurdi yang dianggapnya sebagai 'teroris', sangat tersinggung karena polisi telah mengizinkan demonstrasi pada Januari itu.Polisi kemudian melarang dua permintaan berikutnya untuk protes yang melibatkan pembakaran Alquran -- satu oleh individu pribadi dan satu oleh organisasi, di luar kedutaan Turki dan Irak di Stockholm pada Februari.Pengadilan banding pada pertengahan Juni memutuskan bahwa polisi salah karena melarang protes-protes itu, dengan mengatakan 'masalah ketertiban dan keamanan' yang dirujuk oleh polisi tidak memiliki 'hubungan yang cukup jelas dengan acara yang direncanakan atau wilayah sekitarnya'.Permintaan untuk demonstrasi hari Rabu diajukan oleh individu yang sama yang permintaannya sebelumnya ditolak."Saya ingin protes di depan masjid besar di Stockholm, dan saya ingin mengungkapkan pendapat saya tentang Alquran... Saya akan merobek Alquran dan membakarnya," tulis Salwan Momika, 37, dalam salinan permohonan izinnya yang diperoleh AFP.Polisi mengatakan Rabu bahwa mereka telah memanggil bala bantuan dari seluruh negeri untuk menjaga ketertiban.Seorang koresponden AFP mengatakan beberapa mobil polisi sudah diparkir di dekat masjid pada Rabu pagi.Para politisi Swedia mengkritik pembakaran Alquran, tetapi juga dengan gigih membela hak kebebasan berekspresi. [VOA/AFP]

Miris, Polisi Swedia Beri Izin Aksi Bakar Alquran di Hari Raya Idul Adha

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah adanya pandangan yang menyatakan Pemerintah saat ini selalu mendiskreditkan Islam.Menurut dia, isu itu tidak sesuai dengan fakta-fakta dan praktik yang terjadi di masyarakat sehingga tuduhan bahwa pemerintah anti-Islam merupakan bentuk kebencian terhadap Islam atau Islamofobia."Sekarang ini Islam semua (pada unsur-unsur pemerintah, red.) dan tidak ada politik anti-Islam, karena kebijakan-kebijakan yang dituntut oleh orang Islam, kaum muslim dipenuhi semua sampai berlebihan," tutur Mahfud saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini di media sosial Twitter sebagaimana diikuti di Jakarta, Rabu.Ia menyampaikan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru berupaya memenuhi permintaan kaum muslim."Ada (usulan) Undang-Undang Pesantren. Ada Hari Santri Nasional. Sekarang, pemerintah membuat Perpres (Peraturan Presiden) Dana Abadi untuk Pesantren. Negara menyediakan dana sekian triliun untuk pengembangan pesantren. Itu tidak boleh diutak-atik," tutur Mahfud.Oleh karena itu, ia menolak ada anggapan pemerintah anti-Islam, atau politik anti-Islam.Mahfud menjelaskan banyak nilai-nilai dan ajaran Islam yang dipraktikkan secara organik oleh masyarakat dan kehidupan sehari-hari, misalnya, ada adopsi ajaran syariah pada aktivitas perekonomian.Terkait dengan isu kriminalisasi ulama, menurut Mahfud, tidak ada ulama yang dipenjara karena melakukan kegiatan keagamaan.Ia menyampaikan ada sedikit orang yang masuk bui, karena mereka memang melakukan terbukti bersalah melanggar aturan perundang-undangan."Kriminalisasi artinya orang yang tidak melakukan sesuatu kejahatan dipenjara. Sekarang siapa ulama yang dibegitukan? Tidak ada, kecuali yang memang kriminil (dia) memprovokasi, menyebarkan ujaran kebencian," ujar Mahfud.Namun, dia menambahkan jumlah ulama yang terjerat pidana cukup sedikit. "(Mereka) itu memang terbukti (di persidangan) melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, kami proporsional saja," ujar Mahfud.

Islamofobia Mencuat di Pemerintah, Begini Respon Mahfud MD

Polisi menahan sedikitnya dua orang di Malmo, Swedia, pada Minggu (3/9/2023), di mana aksi pembakaran kitab suci Alquran kembali terjadi.Media Swedia melaporkan adanya beberapa perkelahian dan aksi kekerasan pada aksi hari Minggu itu.Pembakaran Alquran telah memicu kemarahan di negara-negara Muslim, serangan terhadap misi diplomatik Swedia, dan ancaman dari para ekstremis Islam.Para pemimpin Muslim di Swedia telah meminta pemerintah untuk mencari cara guna menghentikan pembakaran Alquran.Swedia mencabut undang-undang penistaan agama terakhir kali pada tahun 1970-an dan pemerintah mengatakan tidak berniat untuk memberlakukannya kembali.Namun, pemerintah telah mengumumkan penyelidikan terhadap kemungkinan diambilnya langkah-langkah hukum untuk memungkinkan polisi menolak izin demonstrasi semacam itu karena alasan keamanan nasional.Sebelumnya diwartakan bahwa aksi penistaan Alquran yang berulang dalam sembilan bulan terakhir di Swedia telah menguras uang negara senilai 2,2 juta krona atau sekitar Rp3 miliar. [Associated Press] &nbsp;

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Islamofobia

Yordania Kecam Aksi Perobekan Alquran di Belanda

Kelompok Anti-Islam PEGIDA Robek Alquran di Depan KBRI Den Haag

Cendekiawan Perempuan Uighur Dihukum Penjara Seumur Hidup dalam Persidangan Rahasia

Anggota Parlemen Muslim India Dicerca ‘Teroris dan Germo’ Saat Sidang

PM Anwar Bertemu Presiden Erdogan, Sepakat Bendung Islamofobia

Presiden Steinmeier: Islam Adalah Bagian dari Jerman

Terlupakan Dunia, Warga Muslim Uighur Terus Mendapatkan Penindasan

Modi Belajar dari Israel, Hancurkan Rumah Muslim dan Hapus Sejarahnya

Aksi Bakar Alquran Terjadi Lagi di Swedia, Polisi Tahan 2 Orang

Oposisi India Bersatu di Pemilu 2024 Melawan Narendra Modi

Prancis Akan Larang Perempuan Muslim Kenakan Abaya di Sekolah dan Kampus

Umat Islam Belanda Gelar Aksi Protes Penodaan Alquran di Eropa

Lagi Islamofobia di India, Guru Suruh Murid-murid Lainnya Tampar Siswa Muslim

Terus Terjadi, Kelompok Ultranasionalis Denmark Kembali Bakar Alquran

Muslim Jerman Hadapi Peningkatan Pelecahan dan Ancaman

Muslim India dan Tragedi Ghetto Era Nazi Jerman

Uni Eropa Serukan Perangi Kebencian Anti-Muslim dan Islamofobia

Alquran Dibakar, Muslim di Eropa Malah Tumbuh Pesat

Islamofobia Parah di India, Naiknya Harga Tomat Jadi Senjata Melawan Muslim

Kecam 3 Aksi Bakar Alquran dalam Sebulan di Eropa, Kemenlu Malaysia Panggil Dubes Swedia

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA