news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

ismail Bolong

<a href="https://www.inilah.com/usai-testimoni-ismail-bolong-dpr-minta-polri-tranparan-ungkap-bisnis-tambang-ilegal">Pengakuan Ismail Bolong</a> terkait keberadaan tambang ilegal sempat viral dan jadi perbincangan publik. Sebab dia mengklaim telah menyetorkan sejumlah uang kepada sejumlah anggota Polri salah satunya Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).Sebagai informasi, dalam video pertama berdurasi 2 menit 17 detik, Ismail Bolong menyebut dia sebagai pengepul konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Daerah itu masuk wilayah hukum Polres Bontang.Keuntungan yang Ismail Bolong dapat dalam usaha pengepulan tambang batu bara ilegal itu mencapai kisaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per bulannya. Kegiatan yang dial lakukan terjadi bulan Juli 2020 hingga November 2021.Selama melakukan pengepulan konsesi batu bara ilegal, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskim Polri Komjen Agus Andrianto. Koordinasi ini dia lakukan dugaannya untuk melindungi aktivitas penambangan tersebut.Namun publik penasaran dengan jumlah nilai ekonomi yang pemerintah dapat dari tambang-tambang yang ada di Kaltim tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menyebut sektor tambang dan penggalian memiliki peran besar bagi ekonomi di daerah tersebut.Pada 2016 saja, kontribusi sektor tambang dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Kalitim mencapai Rp219,76 triliun atau 43,19 persen.Angka ini naik pada 2020 yang mencatatkan kontribusi terhadap PDRB mencapai Rp251,60 triliun atau 41,43 persen dan di 2021 kontribusinya mencapai Rp227,95 triliun.Untuk tahun 2022 sampai dengan kuartal II, kontribusi dari tambang dan penggalian tercatat sebesar Rp124,22 triliun. Kontribusi ini berasal dari pertambangan minyak, gas, panas bumi, batu bara, lignit, bijih logam dan pertambangan lainnya. Kontribusi ini belum memperhitungkan keberadaan tambang ilegal seperti yang Ismail Bolong klaim tersebut.Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki potensi tambang dan keberadaan kegiatan pertambangan sangat potensial dan menguntungkan. Namun ini juga bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Tambang di Kaltim yang Seret Nama Kabareskrim Ternyata Bernilai Total Rp227,95 Triliun

Bau tak sedap kembali tercium dari Mabes Polri. Kali ini datang dari pernyataan seseorang yang mengaku bernama Aiptu Ismail Bolong. Pengakuan Ismail tengah viral dan jadi perbincangan publik lantaran dalam pernyataannya dia mengeklaim telah menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur.Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik itu, Ismail Bolong menyebut dirinya sebagai pengepul konsesi tambang batubara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Polres Bontang.“Terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan, ” ucap Ismail Bolong dalam video tersebut."Dalam kegiatan pengepulan ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya atas tindakan yang saya lakukan," sambung Ismail.Tak main-main, keuntungan yang diraup Ismail Bolong dalam usaha pengepulan tambang batu bara ilegal itu mencapai kisaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per bulannya. Sejak bulan Juli 2020 – November 2021.Selama melakukan pengepulan konsesi batu bara ilegal, ia juga mengakui jika dirinya telah berkoordinasi dengan Kabareskim Polri Komjen Agus Andrianto dan diduga guna melindungi aktivitas penambangan tersebut.Bahkan, ia mengungkapkan telah menyetorkan uang sebesar Rp6 miliar sebagai bentuk koordinasi kegiatan tersebut.“Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp2 miliar,” sebut Ismail."Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau." tambahnya.Tak cuma kepada Agus, Ismail Bolong mengaku juga menyetorkan uang kepada pejabat reserse Polres Bontang. "Saya pernah memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung ke Kasatreskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau," katanya.<h2 dir="ltr">Diputar di Diskusi Kopi</h2>Sebelum beredar dan viral, video pengakuan Ismail Bolong ini pernah diputar dalam diskusi komunitas Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI). Acara yang bertajuk "Mengungkap Persengkokolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang" itu diselenggarakan di kafe Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (3/11).Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, yang menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut mengaku mendapat video yang sama.Bambang menyebut video pengakuan Ismail Bolong itu tiba-tiba saja dikirimkan oleh sumber tak dikenal atau anonim ke aplikasi pesan WhatsApp-nya.Bambang menilai video pengakuan Ismail Bolong itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri atas kasus pengepulan tambang batu bara ilegal."Kalau saya melihat video yang disampaikan oleh Ismail Bolong ini merupakan hasil pemeriksaan di internal Kepolisian sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu, ini pun juga sudah dibuka di media (salah satu media nasional) bahwa ada pemeriksaan di Propam tanggal 4 April, meskipun demikian pemeriksaan ini berhenti begitu saja," kata Bambang.Sedangkan Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Tegu Santoso yang juga menjadi narasumber diskusi menyebutkan adanya perang bintang di dalam insitusi Polri. Hal ini tampak dari saling serang para perwira tinggi Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut Sugeng, masing-masing kubu saling memegang aib satu sama lain."Kalau terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran dari kepolisian, para jenderal ini kalau mau dibongkar bukannya tidak bisa," ujar Teguh.Dia menyebutkan saling kunci pun terjadi di kalangan para perwira tinggi dalam praktik pertambangan ilegal. Satu di antaranya kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang mencuat ke publik usai seorang anggota polisi berpangkat Aiptu ditangkap karena diduga sebagai pengumpul uang setoran dari tambang ilegal."Karena terjadi kesepakatan rupanya bahwa ada uang perlindungan yang memang harus dikelola dan dibagikan secara proporsional di antara petinggi kepolisian lokal di Kaltim dan juga yang di Mabes. Ini yang terekam, saya lihat di buku hitam Sambo (Ferdy Sambo)" tandas dia.Sejauh ini Polri mengaku tidak menemukan kabar video pengakuan Ismail Bolong tersebut.“Sampai dengan hari ini kami belum terinformasi,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dikonfirmasi inilah.com, Sabtu (5/11/2022).Nurul tak banyak berbicara mengenai video ini. Dia sebatas memastikan tidak ada temuan yang didapat terkait hal itu."Belum, belum ada (rilis video Ismail Bolong)," sambungnya.

Viral! Oknum Polisi Beking Tambang Mengaku Setor Uang Rp6 Miliar ke Kabareskrim Polri

Dalam beberapa hari terakhir <a href="https://polri.go.id/">Kabareskrim Komjen Agus Andrianto</a> jadi buah bibir. Bukan prestasinya yang dibicarakan tetapi soal geger pengakuan eks anggota Polresta Samarinda, <a href="https://www.inilah.com/ismail-bolong-ungkap-borok-polri-aktivis-dan-jurnalis-tuntut-reformasi">Ismail Bolong</a>, yang menyebut eks Kapolda Sumut menerima Rp6 miliar secara bertahap terkait praktik perlindungan tambang batu bara ilegal. Video rekaman Bolong yang mengaku tiga kali menyerahkan uang kepada Agus di ruang kerja Kabareskrim beredar luas dan direspons banyak kalangan. Kilau bintang yang disandang Agus di bahu seolah tertutup pekat batu bara.Peneliti bidang Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto meminta Agus untuk memberi klarifikasi secara pribadi terkait pengakuan Bolong itu. Mabes Polri pun dituntut untuk memberi klarifkasi karena testimoni Bolong merupakan pernyataan serius yang perlu ditindaklanjuti. Apabila publik tak percaya itu soal lain, asalkan Korps Bhayangkara memberi pertanggungjawaban moril dan berani mengusut keterlibatan jenderal bintang tiga dalam eksploitasi tambang."Bagi publik yang dilihat adalah aksi nyata, bukan pernyataan atau retorika," kata Bambang, kepada Inilah.com, di Jakarta, Minggu (6/11/2022).Video dengan durasi 2 menit 17 detik itu sempat diputar dalam acara diskusi bertajuk "Mengungkap Persengkokolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang" di kafe Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2022). Bambang turut hadir dalam acara diskusi itu dan mengaku pula menerima kiriman video tersebut dari ponsel pribadi.Dalam testimoninya, Bolong mengaku melakukan pengepulan terhadap konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, yang merupakan wilayah hukum Polres Bontang. Dia bisa meraup cuan mencapai Rp10 miliar setiap bulannya dari praktik kotor itu.Bolong menyebut tiga kali menyetor uang kepada Agus masing-masing Rp2 miliar pada September 2021, Oktober 2021 dan November 2021. Namun dalam pengakuannya Bolong menyatakan bertindak melakukan pengepulan atas inisiatif pribadi tanpa perintah komando.Bambang curiga video yang beredar merupakan rekaman pemeriksaan terhadap Bolong yang dilakukan Propam Polri. Anak buah Ferdy Sambo yakni Hendra Kurniawan diyakini mengintimidasi Bolong dan memaksanya untuk menyampaikan testimoni itu. Maka muncul video kedua yang isinya berupa permintaan maaf Bolong kepada Kabareskrim Komjen Agus.Menurut Bambang, petunjuk-petunjuk yang sudah muncul perlu ditindaklanjuti, bukan didiamkan seolah angin lalu. Hal ini penting agar pengakuan Bolong tak menjadi bola liar dan membenamkan Polri yang kini reputasinya terpuruk. Malahan bisa menyasar wibawa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Secara khusus, Bambang menilai pengakuan Bolong yang terekam dalam video pertama perlu mendapat atensi dari pimpinan Polri karena hal itu dilakukan oleh Divpropam Polri. Bila perlu Polri kembali memeriksa Hendra Kurniawan untuk memastikan ada atau tidaknya intimidasi terhadap Bolong hingga berani membeberkan pengakuan tersebut."Harus diusut tuntas. Bagi publik pengakuan Ismail Bolong yang pertama itu akan dianggap kebenaran. Apalagi memang ada surat pemeriksaan resmi dari Divpropam," jelasnya.Bambang juga memandang perlu bagi pemerintah memberi perhatian khusus terhadap geger pengakuan Bolong ini, bila perlu membentuk tim pencari fakta. "Kalau Kapolri tidak berani memeriksa jajarannya yang terindikasi melakukan pelanggaran tentu Presiden yang harus ambil alih karena presiden yang memililh, mengangkat dan memberhentikan Kapolri," jelasnya.Geger pengakuan Bolong turut direspons oleh aktivis Jaringan Pro Demokrasi (Prodem) yang berniat melaporkan dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Agus. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Iwan Sumule mengaku bakal melaporkan Agus kepada KPK dan Propam Polri.Sedangkan di Samarinda, gabungan elemen masyarakat sipil yang terdiri atas aktivis, akademisi hingga jurnalis yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut reformasi Polri besar-besaran. Akademisi dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengaku tak percaya pengakuan Bolong yang menyatakan melakukan pengepulan atas inisiatif pribadi bukan perintah komando.“Pengakuan Bolong ini telah mengurai keterlibatan aparat kepolisian dalam kejahatan tambang ilegal. Hal yang sebenarnya telah diduga publik sejak lama,” kata Herdiansyah alias Castro.

Pekat Batu Bara Selubungi Kilau Bintang Komjen Agus

Pengakuan Ismail Bolong, anggota <a href="https://polri.go.id/">Polri</a> yang pernah dinas di Polresta Samarinda, terkait praktik lancung polisi membekingi <a href="https://www.inilah.com/viral-oknum-polisi-beking-tambang-mengaku-setor-uang-rp6-miliar-ke-kabareskrim-polri">tambang ilegal</a> membuat kalangan aktivis, akademisi dan jurnalis bergerak. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Kegundahan mereka dapat dimengerti, sebab Bolong mengungkap secara terang-terangan praktik tersebut juga diketahui atasannya, yakni Kasatreskrim Bontang dan Kabareskrim Mabes Polri. Malahan, Bolong mengaku menyetor uang hingga miliaran rupiah secara langsung kepada kedua komandannya itu.“Reformasi besar-besaran dalam tubuh kepolisian harus segera dilakukan, karena keterlibatan anggotanya dalam bisnis haram seperti kejahatan tambang ilegal,” kata Herdiansyah Hamzah, akademisi dari Universitas Mulawarman, menyampaikan tuntutan reformasi Polri pada Sabtu (6/11/2022).Menurut sosok yang akrab disapa Castro, reformasi diperlukan karena kejahatan tambang ilegal dilakukan atas kerja sama atau dijalankan oleh sindikat dalam senyap, seperti mafia. Karena itu, KMS yang terdiri atas Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Walhi Kaltim, Pokja 30, hingga organisasi jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda meyakini Bolong tidak bekerja sendiri.Reformasi besar-besaran pada tubuh Polri, lanjut Castro, merupakan satu-satunya cara untuk memastikan Korps Bhayangkara bebas dari praktik mafia. “Pengakuan Bolong ini telah mengurai keterlibatan aparat kepolisian dalam kejahatan tambang ilegal. Hal yang sebenarnya telah diduga publik sejak lama,” kata dia.Menurut data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, aktivitas tambang ilegal saat ini semakin marak terjadi di seluruh wilayah tersebut. Hal tak lepas dari sikap diam dari yang berwenang.Dari 151 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Kaltim, menurut Jatam hanya ada 3 kasus yang sedang dalam proses hukum hingga saat ini. Koalisi Masyarakat Sipil sendiri beranggotakan banyak individu yang kritis dan peduli, seperti Castro dan Muhammad Nasir dari Universitas Balikpapan, termasuk para aktivis, dan sejumlah lembaga.

Ismail Bolong Ungkap Borok Polri, Aktivis dan Jurnalis Tuntut Reformasi

Video testimoni Ismail Bolong beredar lagi. Kali ini dia menyampaikan permintaan maaf atas video sebelumnya yang bikin geger karena menyebut <a href="https://polri.go.id/">Kabareskrim Komjen Agus Andrianto</a> menerima uang dari pengepulan tambang <a href="https://www.inilah.com/pekat-batu-bara-selubungi-kilau-bintang-komjen-agus">batu bara</a> ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia mengaku dipaksa Hendra Kurniawan selaku Karopaminal untuk membuat testimoni yang menyeret nama eks Kapolda Sumut.Bolong mengaku diperiksa pada Februari 2022 oleh anak buah Ferdy Sambo itu, yang beberapa kali mengontak. Lantas tim dari Paminal datang ke Mapolda Kaltim untuk memeriksanya dan memaksa untuk membacakan testimoni yang ditulis dalam secarik kertas."Di Polda pukul 22.00-02.00 pagi, habis itu saya tidak bisa bicara tetapi tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra. Paminal Mabes akhirnya memutuskan membawa ke salah satu hotel di Balikpapan. Baca testimoni ada kertas sudah ditulis tangan oleh Paminal Mabes dan direkam melalui HP, iPhone anggota Mabes Polri. Jadi saya dalam hal ini, saya klarifikasi, saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim. Apalagi pernah ketemu Kabareskrim," tuturnya, memberi klarifikasi.Dalam video testimoni yang pertama, Bolong mengaku menjadi pengepul tambang ilegal dan menerima cuan miliaran dari perbuatan itu. Dia mengaku pula memberikan uang secara langsung kepada Komjen Agus Rp6 miliar secara bertahap di ruangan Kabareskrim Mabes Polri. Kali ini dia menarik pernyataannya dengan dalih ditekan oleh Hendra Kurniawan dan sejumlah anggota Paminal."Perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal datang memeriksa saya untuk membuat testimoni untuk Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Hendra pada saat itu, komunikasi lewat HP dan mengancam akan dibawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," lanjut dia.Lantaran tak kuat menahan tekanan, Bolong mengaku mengajukan pensiun dini dan dikabulkan. "Melihat situasi ini saya putuskan pensiun dini, kejadian bulan Februari (2022) intimidasi Pak Hendra saya mengajukan pensiun dini bulan empat (April 2022), disetujui Juli (2022). Tanggal 1 pensiun dini," pungkasnya.Peneliti bidang Kepolisian ISSES, Bambang Rukminto mengatakan video pengakuan awal Ismail Bolong diduga merupakan hasil pemeriksaan Divpropam Polri yang mandek dan tak ditindaklanjuti. Dia meminta pemeriksaan itu dilanjutkan.Sedangkan video kedua yang mencabut pengakuan awal, lanjut Bambang harus dilakukan klarifikasi. Bisa jadi memang Bolong mengetahui fakta penting hingga diperiksa Divpropam Polri, bahkan terbuka kemungkinan pula yang bersangkutan kini mendapat intimidasi dari pihak lain hingga mencabut testimoninya."Harus diusut tuntas. Pengakuan ismail bolong yang pertama menurut saya hasil pemeriksaan Divpropam Mabes Polri.Mengapa tidak ditindaklanjuti?" ujarnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar ismail Bolong

Kinerja Polri Dikritik, IPW: Presisi Bolong dalam Kasus Ismail Bolong

Soroti Kasus Ismail Bolong, Kompolnas Pertanyakan Soal Pendalaman LHP

Berkas Kasus Sudah P-21, Ismail Bolong Terbebas dari Sangkaan Suap

Polri Umumkan Tiga Tersangka Tambang Ilegal, Termasuk Ismail Bolong

Berperan sebagai Kasir dan Dirut, Istri-Anak Ismail Bolong Belum Berstatus Tersangka

Jadi Tersangka, Ismail Bolong Ngaku Tak Pernah Setor Uang ke Kabareskrim

Ismail Bolong Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

Akhirnya Bareskrim Polri Periksa Ismail Bolong

Kapolri Masih Abu-abu Soal Status Hukum Ismail Bolong

KPK Selidiki Gratifikasi Kabareskrim

Andai Pengejaran Ismail Bolong Segigih "Enola Holmes"

Istri 'Kasir' Anak Dirut, Peran Keluarga Ismail Bolong di Tambang Batu Bara Ilegal

Kapolri Sebut Ismail Bolong Masih Dicari

Kapolri Jangan Tunggu Didesak Usut Kasus Ismail Bolong, Publik Butuh Aksi Konkret

Kasus Testimoni Ismail Bolong: Kabareskrim Dilaporkan, Polri Tetapkan Tersangka

Kasus Tambang Ilegal Naik Tahap Penyidikan, Kolega Ismail Bolong Tersangka

Kala Brigjen Hendra Tak Lagi Vokal Soal Tambang Ilegal

Pengacara Brigjen Hendra Titip Pesan ke Kapolri: Ismail Bolong Jangan Dihilangkan

Kasus Tambang Ilegal, Bareskrim Pastikan Keluarga Ismail Bolong Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Batal Digarap Karena Stres, Ismail Bolong Terancam DPO

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA