news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

kasasi

<a href="http://inilah.com/tag/kriminal">Ricky Rizal</a> bakal mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) soal putusan banding yang dijatuhkan oleh <a href="http://inilah.com/tag/hukum">Pengadilan Tinggi</a> (PT) DKI Jakarta dengan menguatkan vonis 13 tahun penjara.Langkah kasasi diambil, lantaran putusan Pengadilan Tinggi (PT) terhadap <a href="https://www.inilah.com/dianggap-setimpal-pt-dki-jakarta-tetap-hukum-ricky-rizal-13-tahun-penjara">Ricky Rizal</a> telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Dia juga menyebut putusan majelis hakim merupakan peradilan sesat."Ya akan kasasi, Ricky Rizal tidak menerima putusan ini. Menurut keyakinan saya ini melanjutkan dari PN Jakarta Selatan yang didasarkan hanya asumsi yang mengabaikan fakta-fakta dan bukti persidangan, yang menurut saya untuk terdakwa Ricky Rizal adalah peradilan sesat," ujar Kuasa Hukum Ricky Rizal, Erman Umar kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terdakwa Ricky Rizal dengan vonis 13 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J."Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal yang dimintakan banding tersebut," ujar ketua hakim H Mulyanto saat pembacaan putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023).Majelis hakim Mulyanto mengatakan Pengadilan Tinggi sepakat dengan hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menilai hukuman tersebut sudah setimpal dan bukan karena adanya desakan publik.Tak hanya itu, sikap mantan ajudan eks Kadiv Propam Ferdy Sambo tersebut juga berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan kesaksiannya. Lebih lanjut, terdakwa Ricky Rizal tidak dihadirkan dalam sidang banding tersebut.Ricky Rizal menjadi terdakwa ketiga setelah sebelumnya, Pengadilan Tinggi menguatkan vonis istri Ferdy Sambo dengan 20 tahun penjara. Sementara itu, Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo juga tetap divonis hukuman mati.

Tolak Putusan Banding dan Ajukan Kasasi, Pengacara Ricky Rizal: Peradilan Sesat

<a href="https://www.inilah.com/hasto-pdip-sindir-nasdem-soal-dukung-pemerintahan-jokowi">Presiden Jokowi</a> telah memecat Sudrajad Dimyati selaku hakim agung pada <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id">Mahkamah Agung (MA)</a>. Sekretaris MA Hasbi Hasan mengungkapkan, surat keputusan (SK) pemecatan sementara dari Jokowi terhadap tersangka perkara korupsi di KPK itu sudah terbit.“Pemecatan sementara ya, terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Sementara oleh Presiden,” kata Hasbi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Sudrajad di KPK, Jakarta, Jumat (28/10/2022).Selain Sudrajad, tersangka lainnya selaku pegawai MA juga dipecat. Mereka yakni hakim yustisial MA bernama Elly Tri Pangesti, PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Bedanya hanya Sudrajad yang dipecat melalui SK Presiden."Kalau Elly oleh MA, kalau empat pegawai lainnya saya yang pecat," tutur Hasbi.Hasbi diperiksa penyidik KPK bersama delapan saksi lainnya yakni Arif Saptono selaku asisten Sudrajad Dimyati, Leman selaku staf asisten Sudrajad Dimyati, panitera muda perkara pidana umum Daryanto, Bayu Ardi dan Rudie selaku panitera pengganti serta tiga saksi berprofesi sebagai staf masing-masing Arifah, Susi, dan Ika Hapsari.Pemeriksaan Hasbi sejatinya diagendakan pada Kamis (13/10/2022) yang lalu namun dia tidak hadir sehingga dijadwalkan ulang untuk hari ini. Dalam perkara ini KPK menersangkakan 10 orang termasuk Sudrajad dan lima pegawai MA. Sedangkan lima lainnya selaku pemberi suap yakni Yosep Parera dan Eko Suparno masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.Sudrajad dan lima pegawai MA ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap untuk menguatkan putusan pailit KSP Intidana di PN Semarang, pada tingkat kasasi. Total suap yang diterima mencapai 202 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,2 miliar.

Jokowi Pecat Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Anak AG (15), memutuskan naik kasasi setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis 3,5 tahun dalam kasus penganiyaan David Ozora (17)."Jadi hari ini dalam memori kasasi kami kurang lebih pada intinya sama seperti bagaimana yang kami sampaikan dari awal dalam pleidoi kami dan juga dalam memori banding dan kali ini juga dalam berkas memori kasasi kami," ujar Kuasa Hukum AG, Bhirawa J. Arifi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).Dalam memori kasasinya, AG membantah turut serta atau membiarkan peristiwa penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy (20) dan Shane Lukas (19)."Pada intinya kami meminta agar AG dipertimbangkan dan juga ditetapkan agar tidak terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 355 dan juga pasal 55 kurang lebih seperti itu untuk hari ini," katanya."Ya pastinya disini semua pertimbangan argumen sudah kami sampaikan baik dari awal saat pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri dan juga di memori banding kami, dan kali ini memori kasasi," sambungnya.Bhirawa berharap agar hakim agung mempertimbangkan kembali dan memeriksa secara keseluruhan semua unsur yang relevan terhadap kasus ini."Tapi kembali lagi kami memohon agar nantinya yang mulia hakim agung dapat mempertimbangkan dan memeriksa secara keseluruhan dan semua unsur-unsur yang relevan terhadap kasus ini sehingga nanti nya dapat menemukan putusan yang seadil-adilnya," tandasnya.Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis AG dengan pidana penjara selama 3,5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora.AG diproses hukum atas kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Tindak pidana itu dilakukan AG bersama-sama dengan Mario Dandy (20) dan Shane Lukas (19).Peristiwa penganiayaan David terjadi di sebuah perumahan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB.Pada putusan banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis AG dengan masa tahanan 3,5 tahun penjara.

Banding Ditolak, Anak AG Ajukan Kasasi ke MA Soal Vonis 3,5 Tahun Bui

Indonesia Corruption Watch (<a href="https://antikorupsi.org/id/beranda">ICW</a>) menilai vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan <a href="https://www.inilah.com/ma-pangkas-hukuman-edhy-prabowo-jadi-5-tahun-penjara">Edhy Prabowo</a> Absurd."Sebab, jika ia sudah baik bekerja dan telah memberi harapan kepada masyarakat tentu Edhy tidak diproses hukum oleh KPK," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3/2022).Kurnia menekankan, bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu adalah seorang pelaku tindak pidana korupsi. Ia memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum."Maka dari itu, Edhy ditangkap dan divonis dengan sejumlah pemidanaan, mulai dari penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik," ungkapnya.Pemotongan hukuman oleh Mahkamah Agung ini dikhawatirkan menjadi multivitamin sekaligus penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi."Sebab, mereka melihat secara langsung bagaimana putusan lembaga kekuasaan kehakiman jarang memberikan efek jera," tandasnya.Berdasarkan catatan ICW pada 2019-2020, ada banyak terdakwa korupsi dipangkas hukumannya melalui kasasi atau peninjauan kembali di MA. ICW juga merata-ratakan vonis yang diberikan koruptor hanya sekitar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, tergolong vonis ringan.Dilansir dari pemantauan ICW, berikut daftar koruptor yang mendapat potongan hukuman dari MA:1. Musa ZainuddinMantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin divonis bersalah menerima suap Rp 7 miliar dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukumnya 9 tahun penjara. Namun, MA di tingkat Peninjauan Kembali memangkas hukuman Musa selama tiga tahun, menjadi 6 tahun penjara.2. Idrus MahramMantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dihukum bui tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 5 tahun. Namun, MA di tingkat kasasi memangkas hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara.3. Kasus E-KTP Irman dan SugiartoMahkamah Agung memotong hukuman dua terpidana kasus korupsi KTP elektronik, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman semula 15 tahun menjadi 12 tahun, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Potongan hukuman ini dikabulkan setelah PK yang diajukan ke MA pada September 2020.4. Anas UrbaningrumMantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan terpidana kasus suap Hambalang yang dihukum selama 14 tahun dalam persidangan kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar. Pada akhir September 2020, MA mengabulkan PK yang diusulkan Anas dan potongan hukuman tersebut menjadi 8 tahun penjara.5. ArsunMantan Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun, terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari. Pidana penjaranya dikurangi menjadi empat tahun di tahap PK. Sebelumnya dihukum itu 5,5 tahun.6. Badaruddin BachsinMantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin, terjerat kasus suap penanganan perkara di PN Kepahiang. Di tahap kasasi, ia divonis delapan tahun. Setelah mengajukan PK hukumannya dikurangi menjadi lima tahun penjara.7. Dirwan MahmudDirwan, eks Bupati Bengkulu Selatan, menjadi terdakwa penerima suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam kasus ini, Ia diduga menerima suap Rp98 juta dari juhari, kontraktor yang proyek pembangunan tersebut. Pada PK yang diajukan, Dirwan mendapat potongan hukuman semula 6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan.8. RohadiBekas panitera pengadilan, Rohadi, didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total Rp11,5 miliar. Salah kasusnya adalah menerima suap terkait penanganan perkara Saipul Jamil. Suap senilai Rp 50 juta untuk pengurusan majelis hakim dan Rp 250 juta untuk mengatur agar Saipul Jamil divonis ringan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara. Melalui PK dan keputusan MA pada Juni 2020, Rohadi mendapat potongan hukum semula 7 tahun menjadi 5 tahun.9. Sri Wahyumi Maria ManalipMantan Bupati Kepulauan Talaud ini awalnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara di pengadilan tindak pidana korupsi atas kasus suap proyek revitalisasi pasar pada Desember 2019. Pada September 2020, Sri mengajukan PK dan mendapat pengurangan hukuman penjara menjadi 2 tahun.10. Tubagus Irman AriyadiMantan Wali Kota Cilegon ini semula mendapat vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama atas kasus suap izin amdal. Pada September 2020, MA mengabulkan permohonan PK Iman dan mengurangi hukumannya menjadi 4 tahun.11. Hidayatul Abdul RahmanBekas pejabat Direktorat Kementerian Pertanian, semula divonis 9 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan bantuan langsung benih unggul. Namun, September 2020, Hidayat mengajukan PK kepada MA, dan hakim mengurangi hukuman penjaranya menjadi 5 tahun, serta denda yang semula dikenakan Rp 500 juta menjadi Rp 200 juta.12. Adriatma Dwi Putra dan AsrunMantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, bersama Ayahnya Asrun didakwa menerima suap senilai Rp 2,8 miliar dari proyek pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari. MA mengabulkan PK yang diajukan pada September 2020, dan hakim memotong vonis hukuman penjara Adriatma dan Asrun semula 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun.13. SudartoEks Direktur PT Hakayo Kridanusa, Sudarto, semula divonis 10 tahun atas kasus korupsi proyek alat KB di BKKBN. Kemudian hakim mengabulkan peninjauan kembali dan memberikan potongan hukuman menjadi 5 tahun penjara pada Desember 2020.14. Novi HariantiNovi, Eks Kepala Cabang Bank Syariah BUMN Cimahi, didakwa melakukan korupsi dalam persetujuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 13 outlet My Salon yang diajukan Thomas Lie, hingga dilakukan pencairan KUR Rp6,5 miliar. Semula Novi divonis 3 tahun hukuman penjara. Namun, setelah mengajukan PK, hakim memberikan potongan hukuman menjadi 1 tahun penjara.15. Jefri SitindaonMantan pejabat Bank Sumut, Jefri, diduga atas kasus korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional Bank Sumut. Semula Jefri divonis hukuman penjara 7 tahun. Namun, hakim memangkas hukumannya menjadi 3 tahun penjara setelah peninjauan kembali.

Sunat Hukuman Edhy Prabowo, Berikut Daftar Koruptor yang Dapat Potongan Hukuman MA

Korban penganiayaan Andy Cahyady mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) terkait kasus penganiayaan terhadapnya.Andy bersyukur bahwa perjalanan panjang kasusnya diakhiri dengan tegaknya keadilan."Saya bersykur masih ada sikap objektif dan keadilan buat rakyat," kata Andy kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).Meski begitu, Andy masih berharap penegakan hukum juga berjalan untuk pelaku penganiayaan terhadapnya, Wenhai Guan, yang belum juga dieksekusi."Semoga penegak hukum segera melaksanakan putusan pengadilan untuk mengeksekusi terpidana," ungkapnya.MA menolak kasasi JPU terkait kasus penganiayaan dengan terdakwa Andy Cahyady. Putusan kasasi oleh MA tertuang dalam Nomor 388 K/Pid/2022."Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara," demikian isi putusan yang dilihat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamis, 21 Juli 2022.Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakut membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Andy Cahyady. Dia dinilai tidak terbukti menganiaya WNA Wenhai Guan."Terdakwa terbukti melakukan pemukulan kepada saksi Wenhai Guan. Namun, pemukulan tersebut terpaksa karena membela diri. Andy Cahyady harus dilepaskan dalam tuntutan apa pun dan dipulihkan nama baiknya," kata hakim ketua Djuyamto dalam pembacaaan putusan di PN Jakarta Utara, Selasa, 30 November 2021.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar kasasi

2 Hakim Tolak Kasasi Ferdy Sambo dan Beri Dissenting Opinion. Apa Itu Dissenting Opinion?

Kejagung Harus Tempuh Upaya Hukum Luar Biasa Atas Putusan Ferdy Sambo

Selain Sambo, MA Juga Potong Hukuman Putri Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Fokus Usut Gratifikasi-TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh

Partai Prima Ajukan Kasasi ke MA, KPU Yakin Ditolak

Banding Ditolak, Anak AG Ajukan Kasasi ke MA Soal Vonis 3,5 Tahun Bui

Tidak Terima Vonis 15 Tahun, Kuat Ma'ruf Ajukan Kasasi

Tolak Putusan Banding dan Ajukan Kasasi, Pengacara Ricky Rizal: Peradilan Sesat

Kasasi Jaksa untuk Vonis Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

MA Tolak Kasasi Alvin Lim

Kasasi Kasus Indosurya, KSP Ingatkan MA Perhatikan Nasib Para Korban

Bos KSP Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Pemerintah Akan Kasasi

Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri Tetap Divonis Mati, Begini Kronologi Kasusnya

Tingkat Kasasi MA Sumber Masalah, "Kasih Uang Habis Perkara" Sudah Budaya

Jokowi Pecat Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Kasasi Vonis Banding Dodi Alex Noerdin

Geledah MA, KPK Sita Dokumen dan Data Elektronik Kasus Suap Sudrajad Dimyati

Apresiasi Putusan Kasasi MA, Andy Berharap Wenhai Guan Segera Dieksekusi

MA Tolak Kasasi Penuntut Umum Terhadap Andy Cahyady

Belum Ada Keputusan Mengikat, MS Glow Tetap Beroperasi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA