news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Kasus Korupsi BTS

Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memanggil Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, I Ketut Sumedana mengatakan pemanggilan terhadap Happy Hapsoro tergantung dari kebutuhan penyidik dalam mendalami kasus dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo.“Penyidik yang lebih tahu apakah diperlukan dalam rangka pembuktian atau tidak,” kata Ketut di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).Dia mengatakan penyidik Kejagung membuka peluang untuk memanggil Happy Hapsoro terkait kasus BTS tersebut. Namun hal itu tergantung dari alat bukti yang dimiliki oleh penyidik.Happy Hapsoro merupakan suami dari Ketua DPR, Puan Maharani. Nama Happy muncul karena dia memiliki saham sebanyak 99 persen pada PT Basis Utama Prima. Perusahaan tersebut terlibat dalam proyek BTS BAKTI Kominfo, dan Direktur Utamanya yakni Muhammad Yusrizki Muliawan sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut bersama mantan Menkominfo, Johnny G. Plate.Sebelumnya, jaksa penuntut umum mengatakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, memerintahkan Direktur Utama BAKTI, Anang Achmad Latif, agar Tersangka Muhammad Yusrizki Muliawan menggarap pekerjaan power system penyediaan Infrastruktur menara BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5.Perintah ini disampaikan oleh Plate sekitar awal 2021 di ruang kerjanya. Ia memerintahkan Anang agar bertemu Yusrizki untuk membicarakan bisnis yang dapat dikerjasamakan dengan proyek BTS 4G.“Atas perintah Plate, Anang bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan perintah Terdakwa Johnny Gerard Plate,” kata jaksa.Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, salah satu perusahaan yang menjadi bagian konsorsium proyek BAKTI.Perintah Plate adalah supaya pekerjaan power system BTS 4G BAKTI, yang meliputi battery dan solar panel, paket 1 sampai dengan 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Yusrizki.Saat bertemu Anang, Yusrizki menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses penjajakan bisnis dengan semua konsorsium pemenang. Yusrizki mengatakan telah menemui Deng selaku Direktur FiberHome yang mewakili Konsorsium FiberHome Telkominfra Multi Trans Data (MTD) untuk pengadaan Paket 1 dan 2. Kemudian, ia juga menemui Alfi Asman, Direktur PT Lintasarta yang mewakili Konsorsium Lintasarta Huawei Surya Energi Indotama untuk pengadaan Paket 3.

Kasus Korupsi BTS, Kejagung Buka Peluang Panggil Suami Puan Happy Hapsoro

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membantah soal keterlibatan suami dari Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi atau Happy dalam kasus dugaan korupsi proyek penyedia BTS di Kominfo.Hasto mengatakan kabar yang menyebut adanya keterlibatan Happy dalam kasus BTS hanya sebatas gosip politik. Hasto justru menyebut Johnny G. Plate sebagai Menkominfo adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi tersebut."Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo," tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat (29/5/2023).Dia menjelaskan PDIP telah melakukan pembenahan di internal partai agar tidak ada lagi kader yang terseret dalam kasus korupsi. Sebab PDIP sudah tahu dampak sosial atas kasus korupsi tersebut."Kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara," tambah Hasto.Sebagai informasi, kabar mengenai keterlibatan Happy ini santer jadi pembicaraan warganet usai @dhemit_is_back mengunggah tweet mengenai nama-nama yang diduga berkaitan dengan kasus BTS Kominfo yang saat ini menjerat mantan Menkominfo Johnny G.Plate. Dengan salah satu nama yang disebut adalah suami dari Puan tersebut.Terkait kasus BTS Kominfo, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk Johnny G. Plate. Dengan enam tersangka lainnya terdiri dari Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi, Dirut PT Mora Telematika Galumbang Menak S, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Heriawan, dan terakhir Direktur Keuangan PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.

Respon PDIP Soal Keterlibatan Suami Puan di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Partai Demokrat akan menghormati proses hukum kasus yang menyeret Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate usai ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini tak akan mempengaruhi soliditas koalisi Perubahan."Kami berempati dan turut mendoakan Bapak Johnny G. Plate dan Partai Nasdem, agar bisa segera menemukan jalan keluar yang terbaik," terang Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/5/2023).Meski begitu, ia menyebut bahwa proses yang sedang berlangsung ini tak akan mempengaruhi rencana Koalisi Perubahan Jelang Pilpres 2024. "Proses ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap koalisi perubahan. Kami tetap solid, karena modal utama Koalisi Perubahan adalah kesolidan," pungkas Herzaky.Sebagai informasi, Kejagung mengumumkan penetapan tersangka terhadap Menkominfo Johnny G Plate pada Rabu siang. Status tersangka ini menyangkut dugaan keterlibatan Johnny dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo tahun 2020-2022.Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pihak Kejagung sempat menggeledah mobil milik Johnny. Selain itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengungkapkan penggeledahan juga dilakukan pihaknya di kantor dan rumah dinas Johnny. “Selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan, saat ini juga kami sedang melakukan penggeledahan di rumah dinas Kominfo dan di kantor Kominfo,” ujar Kuntadi.

Status Tersangka Johnny Plate Tak Ganggu Soliditas Koalisi Perubahan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya tidak akan mengintervensi proses penyelidikan dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) Kominfo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Meskipun sebenarnya Komisi III DPR merupakan mitra dari Kejagung."Memang (Komisi III bermitra dengan aparat) penegakan hukum, tetapi kan itu lebih di Komisi I (pembahasan) BTS itu," jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (11/7/2023).Ia juga tidak ingin mengintervensi kasus yang prosesnya sedang berjalan dan penyelidikan Kejagung. Bahkah Komisi III DPR tidak boleh menanyakan kasus yang sedang diselidiki tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP)."Dan kami juga tidak boleh mengintervensi persoalan hukum yang sedang running. Tidak boleh kami memanggil, wah (nanti jadi) masalah. Takutnya kami mengintervensi bisa begitu," lanjut dia.Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan juga menyebut bahwa pihaknya kemungkinan akan memanggil Kejagung di masa sidang berikutnya.Sebab menurutnya, saat ini DPR akan memasuki masa reses sehingga tidak mungkin melakukan RDP dalam waktu dekat."Jadi mungkin habis masa sidang berikut, pastinya akan ketemu dengan Jaksa Agung. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pembahasan terkait dengan masalah yang, ya beberapa celebrity case yang ada di Kejaksaan," kata Arteria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (11/7/2023).Ia menyatakan bahwa saat reses nanti, Komisi III DPR juga tak akan mengadakan rapat, dan akan memberikan ruang kepada Kejagung untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik."Kita memberikan ruang, waktu, kesempatan kepada Kejagung untuk melakukan penegakan hukum yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya," pungkas Arteria.Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022.“Kami juga masih mendalami apakah ada atau tidak juga belum tentu,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi saat jumpa pers di Gedung Bundar Kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023).Kuntadi mengisyaratkan pihaknya akan memproses sesuai hukum apabila ditemukan fakta menyangkut perintangan penyidikan terkait kasus proyek BTS dan infrastruktur Kementerian Kominfo periode 2020-2022 tersebut.Lebih lanjut, Kuntadi memastikan, pemeriksaan Dito hari ini, tidak menyangkut perkara dugaan korupsi BTS dan infrastruktur pendukung Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sebab, kasus dugaan perintangan penyidikan itu di luar tempus delicti atau waktu delik tindak pidana. Kuntandi pun enggan merinci 24 pertanyaan tim Jampidsus yang dilayangkan ke Mepora Dito Ariotedjo.

Hindari Intervensi, Komisi III DPR Beri Ruang Kejagung Usut Kasus BTS Kominfo

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kedatangan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ke Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6/2023), untuk membahas terkait dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS)."Saya baru dapat informasi bahwa yang bersangkutan akan membuat surat ke Komisi III," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.Dasco mengaku tidak mempermasalahkan kedatangan Saut ke Komisi III DPR RI. Sebab, dia menilai kondisi seperti itu sudah ada mekanisme yang mengaturnya."Nanti, mekanisme di komisi teknis itu yang akan kemudian dilakukan sesuai dengan tata tertib (tatib) yang ada di DPR," jelasnya.Dia menambahkan pihaknya akan terlebih dulu melakukan rapat. Kemudian, apabila ada masukan-masukan untuk laporan tersebut, maka mekanismenya ada di Komisi III DPR RI."Mengenai tindak lanjutnya itu juga ada mekanisme sendiri yang kami akan serahkan ke Komisi III," imbuhnya.Sementara itu, Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI guna membahas agar permasalahan korupsi BTS diselesaikan secara holistik atau tuntas secara keseluruhan."Saya sekarang ke Komisi III untuk kasus yang sama. Dia (Ketua MAKI Bonyamin) pendekatan di Komisi I, saya pendekatannya di Komisi III. Intinya adalah kami ingin (kasus korupsi) BTS ini diselesaikan secara holistik," kata Saut.Dia tidak ingin penyelesaian kasus tersebut hanya melihat pada latar belakang seseorang. Oleh karena itu, kedatangannya ke Komisi III DPR untuk mendorong agar DPR berdialog dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya dugaan kasus korupsi BTS menjadi jelas."Kami harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto, Ketua Komisi III DPR), itu kasus Sambo itu juga jelas setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi, kami harus lakukan model dialog yang sama," tuturnya.Sebelumnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022. Dua orang di antaranya adalah ajudan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate.Dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8,3 triliun itu, penyidik telah menetapkan tujuh orang tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy.Kemudian, Johnny G. Plate dan Windi Purnama, selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Kasus Korupsi BTS

Anies Desak Usut Semua yang Terlibat Korupsi BTS, Bentuk Kesalehan Berpolitik

Kasus Korupsi BTS, Kejagung Buka Peluang Panggil Suami Puan Happy Hapsoro

Hindari Intervensi, Komisi III DPR Beri Ruang Kejagung Usut Kasus BTS Kominfo

Usut Pemberi Duit Rp27 Miliar, Kejagung Harus Periksa Maqdir

Menpora Dito di Pusaran Kasus Korupsi BTS?

Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi, Menpora Dito: Ini Pelajaran Berharga, Tunggu Undangan Saya

Respons Kedatangan Saut Situmorang di DPR soal Korupsi BTS, Dasco: Ada Mekanismenya

NasDem Ajukan Praperadilan Johnny Plate, Kejagung: Kami Siap Hadapi

Respon PDIP Soal Keterlibatan Suami Puan di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Mantan Sekjen Minta Kejagung Usut Aliran Korupsi Johnny Plate ke NasDem

Mahfud MD Pastikan Jabatan Dirut PT. BAKTI Masih Kosong

Tak Seperti Biasa, Mahfud Irit Bicara Soal Aliran Duit Korupsi Proyek BTS Kominfo

Mahfud MD Akan Kawal Kasus Korupsi Menteri NasDem Johnny Plate

Status Tersangka Johnny Plate Tak Ganggu Soliditas Koalisi Perubahan

Diperbolehkan KPU, NasDem Terus Dukung Johnny G Plate Jadi Caleg 2024

Johnny G Plate Tersangka, Surya Paloh Tunjuk Hermawi Taslim Jadi Plt Sekjen NasDem

Kejagung Temukan Indikasi TPPU di Kasus BTS 4G Kemenkominfo

Kejagung Periksa Tiga Direktur Perusahaan Terkait Korupsi BTS Kominfo

Sebelum Periksa Menteri Johnny, Kejagung Panggil Sekretaris BAKTI hingga Admin Huawei

Menteri Johnny Bungkam Saat Ditanya Soal Kasus Korupsi Proyek BTS 4G

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA