news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

kelapa sawit

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut mendampingi <a href="https://www.inilah.com/presiden-jokowi-dan-pm-meloni-bahas-kerja-sama-dan-investasi-indonesia-italia">Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni</a>, Minggu (10/9/2023) di New Delhi, India.Menurut Mendag Zulhas, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah harapan kepada Italia untuk mendukung komoditas kelapa sawit Indonesia dari kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR)."Pertemuan Presiden RI dengan Perdana Menteri Italia membicarakan tentang upaya memperkuat hubungan kedua negara. Indonesia juga mengharapkan dukungan Italia untuk produk kelapa sawit kita dari kebijakan European Union Deforestation Regulation. Italia memaklumi dan akan membahasnya," kata Mendag Zulhas usai pertemuan.Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Italia tersebut digelar di sela-sela hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India. KTT G20 untuk Keketuaan India berlangsung pada 9-10 September 2023.Mendag Zulhas menyampaikan, Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi Italia di Indonesia. Presiden Jokowi juga mengapresiasi komitmen Italia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP)."Selain itu, Indonesia juga mengundang Italia untuk turut mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, infrastruktur hijau, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," ungkap Mendag Zulhas.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/italia2_9caf42f37c.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/italia2_9caf42f37c.jpeg"></figure><h2>Sekilas Perdagangan Indonesia-Italia</h2>Pada periode Januari-Juli 2023, total perdagangan Indonesia dengan Italia mencapai US$2,58 miliar. Ekspor Indonesia ke Italia tercatat sebesar US$1,46 miliar dan impor Indonesia dari Italia US$1,11 miliar. Indonesia menikmati surplus US$349 juta.Sementara itu, total perdagangan pada 2022 tercatat sebesar US$4,61 miliar. Ekspor Indonesia ke Italia tercatat sebesar US$3,12 miliar dan impor Indonesia dari Italia US$1,48 miliar. Indonesia surplus US$1,64 miliar.Komoditas ekspor utama Indonesia ke Italia antara lain minyak kelapa sawit dan pecahannya, batu bara, briket, asam lemak monokarboksilat untuk industri, dan baja tahan karat dalam bentuk canai.Sedangkan komoditas impor utama Indonesia dari Italia antara lain peralatan bepergian, mesin cuci, helikopter dan pesawat terbang, serta suku cadang mesin. &nbsp;

Dampingi Presiden Jokowi Bertemu PM Giorgia Meloni 

Mendag Zulhas Harapkan Dukungan Italia untuk Kelapa Sawit dari Kebijakan EUDR

Gerakan Vaksinasi 7 Juta Masyarakat Perkebunan yang dijalankan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Projo, Kementerian Desa, dan Polri mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo.Presiden Jokowi menjelaskan, kegiatan percepatan dan perluasan vaksinasi COVID-19 sangat membutuhkan dukungan komponen masyarakat termasuk GAPKI. "Saya menyambut baik inisiatif untuk membantu percepatan vaksinasi COVID-19 7 juta dosis untuk warga perkebunan dan desa-desa produktif," kata Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Gerakan Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan dan Desa Produktif secara virtual, Jumat (24/9/2021). Presiden mengakui peranan sektor perkebunan dan pertanian sangat penting untuk mendapatkan dukungan. Sektor perkebunan sawit sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat. Apalagi, selama pandemi COVID-19 sektor perkebunan dan pertanian mengalami pertumbuhan yang baik Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, gerakan vaksinasi yang dijalankan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Upaya percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi ditujukan mengejar target vaksinasi nasional 70 persen masyarakat Indonesia dapat tercapai pada akhir 2021. "Pandemi Covid-19 belum dapat dipredikasi kapan akan berakhir. COVID tidak mungkin hilang secara total. Makanya, pemerintah bersama komponen masyarakat mesti  mengendalikan penyebaran COVID-19,” kata Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan, sektor kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah pandemik. Bahkan, GAPKI memproyeksikan, devisa ekspor minyak sawit pada 2021, bisa mencapai US$29 miliar atau lebih dari Rp400 triliun. Operasional perkebunan sawit di tengah pandemi ini, kata Joko, berjalan relatif normal dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya, seluruh warga perkebunan, masyarakat desa sekitar perkebunan dan petani sawit yang merupakan bagian dari rantai pasok tetap mendapatkan penghasilan yang baik apalagi ditopang dengan harga TBS yang relatif tinggi. “Maka kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi, khususnya yang menyasar pada warga perkebunan, masyarakat desa produktif sekitar perkebunan yang lokasinya jauh di pelosok. Kami (perkebunan sawit) yang lokasinya di pelosok siap bekerja sama dan membantu gerakan percepatan dan perluasan vaksinasi tersebut,” ujar Joko. Diakuinya bahwa gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan herd immunity (kekebalan komunitas) di sektor perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya. Sehingga akan menjamin pemulihan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat. Dan dengan demikian program percepatan peremajaan sawit rakyat juga dapat berjalan lancar. Sejak 13 Januari 2021, pemerintah bekerja siang-malam melaksanakan vaksinasi secara massal di seluruh pelosok Tanah Air agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.Sebanyak tujuh juta sasaran vaksinasi berada di 17 provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Presiden Jokowi Puji Pelaku Sawit Jalankan Program Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan

Indonesia dan segerombolan negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) tengah berseteru. Beberapa produk asal Indonesia terutama produk minyak sawit terkena penjegalan dengan alasan isu lingkungan. Indonesia pun meradang dan menantang. Apakah larangan UE ini berhasil menekan Indonesia?Uni Eropa (UE) telah resmi memberlakukan Undang-undang (UU) Anti-deforestasi atau EU Deforestation Regulation per 16 Mei 2023 lalu. Akibatnya, produk pertanian Indonesia, tak hanya minyak sawit, tapi juga sapi, kayu, kopi, kakao, hingga karet akan terkena dampak UU ini. UU ini akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap UE memicu deforestasi.Komoditas yang paling banyak membuat tegang urat leher adalah minyak sawit. Sudah sejak sekitar 2017 lalu, seruan menolak produk minyak sawit asal Indonesia di negara-negara UE muncul. Pada Juni 2017, negosiator Uni Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai tahun 2030. Dari sini perseteruan Indonesia dengan Uni Eropa terus meruncing.Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang memproduksi sebagian besar minyak sawit yang diimpor ke Eropa, telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas apa yang mereka sebut tindakan proteksionis, jika larangan itu diberlakukan.Pada November 2017, Indonesia bahkan sempat mengancam balik memblokir impor susu bubuk dari UE jika blok tersebut mendorong maju dengan resolusi untuk membatasi impor minyak sawit. Pada Maret 2019, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan dan penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya, termasuk minyak kelapa sawit, harus dibatasi hingga tahun 2023 dan dihentikan secara bertahap pada tahun 2030.Indonesia pun mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan UE pada 16 Desember 2019, mengklaim bahwa pembatasan blok tersebut terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil. Indonesia dan Malaysia menuduh UE mendiskriminasi minyak sawit di bawah rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan yang dikenal sebagai ester 3-MCPD (monochloropropane diol) yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan.Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, mempertanyakan keputusan UE untuk memberlakukan batas bawah minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dan memperkuat kerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit pada 9 Januari 2023.<h2>Indonesia tak gentar dan bereaksi keras </h2>Sikap UE ini mendapat tentangan keras dari Indonesia. Indonesia sudah melawan aksi UE itu dengan mengajukan tuntutan ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Untuk melawan setiap kebijakan yang dapat merugikan industri kelapa sawit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit.Saat KTT khusus UE-ASEAN di Brussel pada 14 Desember tahun lalu, Jokowi telah menyatakan keprihatinannya tentang peraturan tersebut. Dia mengatakan undang-undang tersebut dapat merugikan pembangunan dan ekspor negara karena pendekatannya yang tidak fleksibel. Dia juga menyebut kebijakan itu diskriminatif.“Kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada paksaan,” kata Presiden dalam sambutannya, menyinggung aturan baru tersebut. “Tidak boleh ada lagi satu pihak yang selalu mendikte pihak lain dan berasumsi bahwa 'standar saya lebih baik dari standar Anda.”Pernyataan lebih keras datang dari Mendag Zulkifli Hasan. Ia sempat menyatakan protes keras saat bertemu dengan European Parliament (IEU) beberapa waktu. Ia mengaku kesal, Uni Eropa selalu menghambat barang Indonesia terutama UMKM untuk masuk ke wilayah mereka dengan menerapkan beberapa syarat, salah satunya sertifikat ramah lingkungan."Saya bilang kalian jahat masih diskriminatif, dia bikin Undang-undang deforestasi, Masa' kopi, turunan sawit jadi sabun, jadi kosmetik, kemudian cokelat, karet, lada tidak bisa masuk. Ini kan produksi petani dan rakyat, masa harus pakai sertifikat, bagaimana mengurusnya. Orang di kampung saya (Lampung) disuruh mengurus sertifikat golok keluar, kan tidak mungkin. Jadi itu (mereka) melarang-larang, nyusahin," ujarnya. "Tapi kalian memang penjajah dulunya, saya bilang, iya, kamu dulu jajah kita, sekarang model baru saja, saya bilang begitu," tambahnya.Zulkifli menyebut protes kerasnya tersebut sempat membuat anggota parlemen Uni Eropa marah. Hal itu katanya, bisa dilihat dari raut muka mereka yang terlihat merah padam. "Saya bilang kalian ini jahat, saya bilang (begitu), ada orangnya. Terus mereka bilang,"Tidak begitu". (Saya bilang), jangan ngajarin, kami sudah tua, sudah mengerti, saya bilang begitu, merah-merah mukanya," katanya.Zulkifli tidak peduli mereka marah. Pasalnya mereka sangat tidak adil. “Kalau kepentingan Uni Eropa terganggu, mereka selalu berteriak di dunia seolah-olah dunia mau kiamat,” kata Zulhas, saat acara Bhineka Culture Festival, di Pantai Jerman, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (23/6/2023).Sementara pengusaha minyak kelapa sawit atau CPO yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengaku tidak khawatir dengan larangan Uni Eropa terkait deforestasi termasuk minyak kelapa sawit. "Pasar sawit itu akan tetap tumbuh karena ini kan basic need ya untuk makan, energi, industri. Jadi Indonesia ketakutan kehilangan Eropa? Tidak ya karena pasar yang lain akan terus tumbuh dengan baik," kata Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono.Joko menilai bahwa Eropa sebenarnya juga tidak ingin melarang sawit karena pada saat Indonesia melarang ekspor sawit pada 2022. Eropa juga kebingungan mencari negara pengekspor sawit akibat kebutuhan industri Eropa yang cukup tinggi. "Buktinya pelarangan ekspor pun kebingungan dan ngejar-ngejar Presiden juga," ucapnya.GAPKI mencatat sepuluh negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia. Peringkat Amerika Serikat pun naik dari peringkat 5 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022. "Amerika Serikat sudah 2 juta lebih, padahal dulu cuma 400.000-an," ujar Joko.Dia menyebut banyak negara bagian Amerika Serikat yang menggunakan biodiesel, sehingga dari sisi makanan dan energi pertumbuhannya cukup bagus karena permintaan yang juga terus naik. "Yang jauh lebih penting bagaimana strategi diplomasi. Contohnya UU Deforestasi, Indonesia melakukan usaha termasuk melalui tim support dan kampanye jadi mestinya orang melihat kita bisa me-lobby," tutupnya.<h2>Larangan UE tak efektif</h2>Apa dampaknya pemberlakuan larangan UE bagi negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia? Sekitar sepertiga dari minyak sawit yang diimpor ke UE digunakan untuk produksi biodiesel, dan sisanya sebagian besar untuk industri makanan dan kimia.Produksi global minyak kelapa sawit didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, keduanya bersama-sama memasok sekitar 85 persen dari seluruh minyak kelapa sawit, dimana antara 10 dan 15 persen diekspor ke UE. Jika digabungkan, hanya kurang dari empat persen produksi minyak sawit dunia akan terkena larangan minyak sawit.Jadi, apa kemungkinan dampak dari pelarangan minyak sawit? Menurut Prof. Gernot Klepper Ph.D Ketua Dewan Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon Internasional (ISCC), pertama-tama, ekspor minyak sawit akan sedikit turun dan begitu juga dengan harga. Ini akan menimbulkan sejumlah reaksi. Salah satunya harga yang akan melemah. Namun harga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan minyak sawit dari luar UE, sehingga sebagian besar minyak sawit yang tidak diekspor ke UE akan diekspor ke tempat lain.“Harga minyak sawit yang lebih rendah akan memperlebar jarak dengan minyak nabati lainnya. Pengguna minyak sawit di luar sektor biofuel Eropa akan mendapat insentif yang meningkat untuk mengganti minyak nabati lain dengan minyak sawit, sehingga meningkatkan permintaan minyak sawit. Deforestasi pun tidak berkurang saat produksi beralih ke pengguna lain,” ujar Ketua Dewan Penasihat Ilmiah Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz (UFZ) itu, mengutip situs ICCC.Bagaimana dengan efek lokalnya? Produsen yang memasok minyak sawit ke pasar biofuel Eropa harus disertifikasi menurut Renewable Energy Directive (RED). Akibatnya, produsen yang telah menghindari deforestasi dan sertifikasi oleh sistem yang kredibel akan kehilangan pasarnya sementara jenis minyak lainnya selain CPO masih dapat diekspor meskipun sama-sama mengancam deforestasi.Ia melanjutkan, produsen minyak sawit yang belum mendapat sertifikasi bisa memasok produknya ke pasar lain tidak memberlakukan larangan di luar EU. Tetapi produsen bersertifikat dan bebas deforestasi malah kehilangan pasar mereka di UE karena larangan tersebut. “Ini insentif aneh untuk praktik produksi yang lebih berkelanjutan!” tandas Prof Gernot.Di pasar biofuel Eropa, permintaan biodiesel tidak akan berubah. Mereka akan menggantinya dengan minyak kedelai, canola, rapeseed, dan minyak nabati lainnya yang berfungsi sebagai bahan baku biodiesel. Tentu akan berbeda dari sisi harga dan ketersedian pasokan sehingga mau tidak mau akan membuat UE lebih repot.Jadi dalam posisi minyak sawit ini, posisi Indonesia masih di atas angin, tak goyah oleh larangan EU. Malah mungkin EU yang akan kerepotan kekurangan pasokan CPO untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara bagi Indonesia, masih banyak yang bisa dilakukan termasuk memperluas pasar ke negara-negara lain yang memang membutuhkan.Selain itu, UE akan lebih kerepotan lagi jika Indonesia memberikan balasan dengan memblokir beberapa produknya diekspor ke blok negara-negara tersebut.Namun meskipun masih di atas angin, industri sawit nasional harus terus berbenah. Selain mengembangkan diversifikasi pasar, sangat penting bagi pemerintah untuk mengintensifkan industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Best Agriculture Practice (BAP). Semua pelaku usaha agribisnis baik korporasi maupun petani sawit diwajibkan memiliki ISPO dan BAP dengan pendekatan kearifan lokal daerah tertentu.Standardisasi pertanian seperti ini akan menjadi pertimbangan tidak hanya bagi UE tetapi juga negara-negara lain di masa mendatang. Pemerintah juga harus lebih serius menciptakan industri, terutama di sektor perkebunan dan perhutanan yang berkelanjutan dan mencegah deforestrasi.Yang jelas, khafilah minyak sawit masih berlalu, jalan terus mencari pasar-pasar yang masih terbuka lebar di negara-negara lain. Sementara biarkan anjing menggonggong menyuarakan UU Anti-deforestasi yang tidak efektif bahkan menyulitkan mereka sendiri.

Uni Eropa Jegal Minyak Sawit RI, Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

Ada kabar baik bagi daerah penghasil kelapa sawit. Pemerintah siapkan anggaran Rp3,4 triliun sebagai dana bagi hasil (DBH) sawit.Kalau tak ada aral, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pencairan pertama DBH sawit dilakukan pada Juni 2023. Jumlah penerimanya 350 daerah. Artinya, masing-masing daerah dijatah Rp1 miliar. "Alokasi dana bagi hasil perkebunan sawit itu, bersumber dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit," papar Sri Mulyani, Jakarta, dikutip Rabu (12/4/2023).Menurut Sri Mulyani, besaran dana bagi hasil perkebunan sawit minimal empat persen dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan data saat ini, jumlah daerah penerima sebanyak 350 daerah yang terdiri dari daerah penghasil, daerah perbatasan. “Daerah penghasil ada di dalamnya termasuk empat daerah otonomi baru di Papua,” terang Sri Mulyani.Adapun formula pembagiannya yakni provinsi sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen dan kota/kabupaten berbatasan 20 persen. Melalui formula tersebut, pemerintah telah menetapkan minimal dana bagi hasil yang diterima setiap wilayah sebesar Rp1 miliar."Beberapa bulan pajak ekspor dan bea keluar ini nol penerimaannya, maka jumlahnya menjadi terlalu kecil. Karena daerah nanti bakal dapat yang paling kecil, minimal dapat Rp 1 miliar," kata menkeu.Dasar perhitungan alokasi dana bagi hasil perkebunan sawit per daerah dibagi dua, yakni alokasi formula dan alokasi kinerja.

Kabar Baik Daerah Penghasil Sawit, Sri Mulyani Siapkan DBH Rp1 Miliar

Mirip orang-orang Bugis dengan konsep “Siri” mereka, di kalangan warga Kaili konsep itu dikenal sebagai “Mosioretaka” atau menegakkan martabat keluarga. Seperti orang Bugis memegang Siri, demikian pula orang Kaili memegang konsep martabat diri yang disebut Mosioretaka itu.Oleh   : Darmawan SepriyossaHari itu, seorang buruh harian PT Badra Sukses sibuk memanen tandan sawit yang mulai matang, dibantu anaknya, pemuda tanggung usia SMP yang sedang libur sekolah. Dengan galah besi berclurit tajam di bagian ujung, dikaitnya tandan dari kumpulan pelepah daun. Di saat tandan sawit matang itu terhempas ke bumi, si anak segera menebas pangkal tandan, menikam tandan buah dengan tombak, dan menaikkannya ke troli.Setelah lima-enam tandan sawit memenuhi troli, anak itu meletakkan parang dan tombak, mendorong troli ke tempat penumpukan tandan sawit di sisi jalan utama perkebunan yang berlokasi di Mamuju, Sulawesi Barat itu. “Lumayan,”kata buruh harian itu, saat ditanya penghasilannya. Ia menolak menyebutkan nama dengan alasan khawatir di kemudian hari menjadi masalah. Bagi dirinya yang mengaku tak lagi punya lahan, menjadi buruh sawit adalah pilihan tepat dari sedikit opsi yang tersisa untuk mencari penghidupan. Penghasilannya pada 2019 itu Rp 2,5 juta per bulan, dengan setahun sekali pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dan dua-tiga kali bonus. “Jadi, kalau dapat bonus, bisa Rp2,7 juta,”kata dia kepada situs berita lingkungan, Mongabay, yang mewawancarainya.Dulu, sebelum pemekaran provinsi, wilayah Provinsi Sulbar saat ini termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Alhasil, banyak warga Sulbar saat ini pun adalah orang-orang dari etnis Kaili, yang merupakan warga asli dan dominan di Sulteng. Kaili pula yang menjadi suku kebanyakan buruh sawit di atas, seperti pula sebagian besar buruh yang ada di Mamuju, Pasangkayu, Donggala, atau banyak perkebunan lainnya di kedua provinsi tersebut.Saat itu, kata I Wayan Sucana, kepala desa dua periode di Desa Martasari, Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, tanah orang-orang Kaili luas-luas. Benar mereka umumnya petani nomaden yang kerap membabat hutan, menanaminya beberapa kali sebelum meninggalkannya. Tapi biasanya tanah-tanah hasil babatan itu diakui sebagai ‘milik’ pembabat dan pengolahnya.“Ada yang punya empat hingga 10 hektare,”kata Wayan. Umumnya tanah-tanah orang Kaili itu hilang karena dijual. Seperti juga yang kini jadi miliknya, selain tiga hektare tanah yang diberikan pemerintah kepada Wayan sebagai transmigran swakarsa yang datang pada 1987.“Kami beli dari warga asli. Mereka biasa menjual tanah untuk keperluan beli sepeda motor, menikahkan anak, juga bila timbul keinginan untuk membeli barang-barang elektronika,"kata Wayan kepada penulis, pertengahan Januari lalu.  Harganya masih terbilang murah pada saat itu. Seringkali tanah seluas kurang lebih dua hektare itu dilego hanya untuk uang Rp 500 ribu hingga sejuta saja.Yang lebih menyedihkan, kadang para pembuka lahan itu seakan-akan tak mendapat hasil setelah tanah berhasil dibuka. Pasalnya, banyak yang untuk membuka hutan itu mereka meminjam modal dari rentenir. Untuk membuka hutan, orang-orang Kaili perlu beras dan lauk pauk untuk makan, juga rokok dan batu baterei untuk penerangan. Jika mereka tak bisa melunasi utang yang menumpuk di saat membuka lahan itu, tak jarang para pembuka hutan harus merelakan lahan kepada rentenir sebagai pembayar utang. Para rentenir itulah yang kemudian menjual ulang tanah tersebut kepada para transmigran swakarsa, orang-orang Bugis dan para penda-tang lainnya.Wayan bercerita, pada 1987 hingga awal 1990-an itu ‘Martasari’ sekarang masih berupa belantara hutan. “Saya waktu itu masih menjumpai penduduk asli yang rumahnya menempel atau berada di atas pohon. Kalau ada pohon besar, mereka bikinkan rumah di situ.” Dalam penilaian Wayan, sebagai petani nomaden, orang Kaili lebih senang menebang hutan kayu daripada mengolah rumput. Habis tanam padi satu kali, kata Wayan, sering mereka meninggalkan lahan tersebut. Perubahan baru datang setelah kedatangan para transmigran swakarsa.Puluhan tahun berlalu, menurut Wayan saat ini tak banyak lagi orang Kaili yang masih memiliki tanah berhektare-hektare. Wajar bila orang-orang Kaili --seperti buruh sawit yang diceritakan di atas—umumnya menjadi buruh sawit di tanah yang mungkin dulunya menjadi milik mereka atau bapak-kakek mereka.“Saya juga kalau panen meminta bantuan warga setempat,”kata Wayan. Untuk bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 16, buruh sawit dibayar Rp 250 ribu, di luar rokok sebungkus dan makan siang. “Kadang kalau agak lebih lama, bisa sampai Rp300 ribu,”kata Wayan. Kalau sistem pembayarannya per tandan, buruh dibayar sekitar Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per tandan buah, bersih. Artinya, pemilik kebun tinggal menerima di tempat yang disepakati. Dengan melihat fenomena yang terjadi, boleh dikatakan bahwa pada sisi ini orang-orang Kaili telah terpinggirkan secara alamiah.Dalam dunia perdagangan Sulteng pun, orang-orang Kaili relatif tidak mencatatkan cerita bahagia.  Setidaknya hal itu yang diungkap Siti Hajar N Aepu dalam tesis untuk mendapatkan gelar magister studi antropologi pada Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013 lalu. Pada tesis berjudul “Model Pengelolaan Konflik di Pasar Inpres Manonda Palu, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah” itu Siti Hajar mengatakan bahwa di dunia perdagangan Sulteng, dalam skala yang lebih kecil Pasar Inpres Manonda, orang-orang Kaili pun menjadi marjinal.“…di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu ini, sudah lama terjadi di mana semua ruang-ruang ekonomi didominasi oleh pedagang etnis Bugis, sehingga etnis Kaili merasa tersingkirkan. Sementara etnis Kaili sebagai penduduk asli yang ada di kota Palu,”tulis Siti Hajar dalam tesisnya itu.Dari hasil wawancaranya terhadap beberapa sumber, Siti Hajar mendapatkan kesimpulan bahwa pedagang etnis Bugis lebih menguasai aktivitas ekonomi di Pasar Inpres Manonda. Dominasi itu meliputi penguasaan fasilitas pasar, jenis-jenis komoditas yang dipasarkan, penguasaan sarana pemasaran berbagai produk, serta kecepatan pedagang Bugis menangkap peluang-peluang ekonomi, dibanding warga Kaili.  Karena itu, kata Siti, tidak terlalu berlebihan jika pedagang etnis Kaili menyebut etnis Bugis di Pasar Manonda mirip-mirip ‘orang Cina’ karena penguasaan mereka atas perekonomian Kota Palu.Siti mengutip sumber yang disebutnya Ibu Neni (saat itu 40 tahun), yang diwawancarainya pada 27 Januari 2013. “Salah satu contoh, gedung, kios, toko, ruko yang dibangun di Pasar Inpres Manonda ini hampir bisa dikatakan 90 persen orang Bugis yang beli, sementara orang Kaili hanya di tempat-tempat yang sempit dan kecil, bahkan kami berjualan di pinggir jalan sehingga ada kecemburuan sosial yang tinggi di antara etnis Kaili dan etnis Bugis tersebut.”Semua itu, menurut tesis Siti, menimbulkan konflik yang bahkan berujung pada pembakaran Pasar Inpres Manonda, Palu Barat. Akibatnya, aktivitas di pasar itu untuk beberapa lama sempat terhenti.Untunglah, melalui  musyawarah dengan melibatkan pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua pihak yang bertikai, konflik itu pun bisa diselesaikan.Di antara banyak konflik yang terjadi antara warga lokal Kaili dengan pendatang-- termasuk dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang--konflik tanah adalah yang paling banyak mengemuka. Malahan bisa dikatakan, di mana ada perusahaan, nyaris di situ pula hadir konflik agraria.Padahal, dari sisi karakter, orang-orang Kaili termasuk suku yang sangat terbuka. Mereka juga memegang kuat budaya Sintuvu (baca: SintuBVu, atau kebersamaan). Menurut aktivis Iwan Lapasere, mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulteng, saking kuatnya perasaan untuk mengakui seseorang sebagai saudara itu, sampai dikenal istilah “sepupu kedua”, “sepupu ketiga”, misalnya.Namun, meski sangat erat memegang konsepsi kebersamaan, suku Kaili, seperti juga suku Bugis di selatan mereka, sangat memuja kebebasan, kemerdekaan dan harga diri. Mirip orang-orang Bugis dengan konsep “Siri” mereka. Di kalangan warga Kaili, kata Iwan, konsep itu dikenal sebagai “Mosioretaka” atau menegakkan martabat keluarga. Seperti orang Bugis memegang Siri, demikian pula orang Kaili memegang konsep martabat diri yang disebut Mosioretaka itu.Sebagai contoh, ia merujuk banyaknya PAD—Perkelahian Antar-Desa, bukan Pendapatan Asli Daerah—di wilayah-wilayah Kaili pada dekade lalu. Saat itu di Kota Palu saja, kata Iwan, “Dalam semalam kadang bisa ada tiga atau lebih titik perkelahian antar-desa.” Yang sering bertikai waktu itu adalah Kelurahan Nunu dengan Kelurahan Tavanjuka (baca: TaBVanjuka). “Kalau bertikai, tidak jarang sampai baku-bakar rumah.”Sering, kata Iwan, konsep hidup Sintuvu dengan gampang terlupakan, tertutup keinginan serampangan atas nama “Mosioretaka” (konsep menegakkan martabat). Semua hubungan kekerabatan yang sampai bertingkat-tingkat itu pun tidak membuat mereka satu sama lain merasa harus menghindari kekerasan bila ada perselisihan. “Perang, ya perang saja,”kata Iwan,”Nggak ada lagi pikiran mereka satu rumpun keluarga.”Soal keras kepala itu juga dibenarkan budayawan Kaili, TS Atjat, yang penulis temui di rumahnya. Menurut Atjat, ada watak yang dominan dari Suku Kaili, yakni keras, tegas, dan kukuh pada pendirian di satu sisi, serta koppig atau keras kepala di sisi lain. Tentang hal itu, menurut Atjat, kerasnya sikap menegasi atau menentang sesuatu yang mereka anggap tidak adil atau salah itu, ditunjukkan akar kebahasaan etnis Kaili sendiri.Menurut penelitian Atjat, ada sekitar 24 dialek bahasa pada etnis Kaili. Ia menyebut Kaili Ledo, Tara, Rai, Doi, Ija, Taa, Unde, Ende, Inde, Daa, Edo, Ado, Tado, Moma, Pendau, Njedu, Kori, Ndepuu, Taje, Tajio, Sedoa, Tavaelia, Bare’e dan Tiara. Belum lagi ada bahasa Kaili yang memiliki subdialek di bawahnya. Namun, kata dia, semua dialek dalam bahasa Kaili itu mengandung makna kata ‘tidak’ atau ingkar. Contohnya Ledo artinya tidak, Tara artinya tidak, Rai artinya tidak, Doi artinya tidak, dan seterusnya.“Itu menyiratkan kuatnya sifat menegasi dalam kehidupan keseharian warga Kaili,”kata Atjat.Budayawan Kaili yang juga dikenal sebagai Tjatjo Tuan Sjaichu Al-Idrus itu sempat pula diwawancarai Dwi Septiwiharti, mahasiswa doktoral UGM untuk disertasi yang juga dimuat dalam “Naditira Widya”, media publikasi  Balai Arkeologi Kalimantan Selatan Vol.14 No. 1, April 2020. Karya tulis berjudul “Budaya Sintuvu Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah” itu juga membenarkan kuatnya prinsip-prinsip orang Kaili dalam membela kehormatan, dan untuk itu bersedia mempertaruhkan ‘darah’-nya.“Tentang hal-hal yang prinsip, jika ada dua orang  bersikukuh dengan prinsipnya maka orang Kaili pada zaman dahulu biasanya saling berhadapan beradu fisik dalam sebuah sarung,”kata Tjatjo alias TS Atjat dan serangkai nama pena lainnya lagi itu. “Tetapi jika tidak ada yang kalah, maka mereka akan berdamai. Artinya, masalah harga diri bagi orang Kaili tidak ada tawar menawar, namun orang Kaili juga bersifat mudah berdamai dengan orang lain.”Tentang fakta keterpinggiran orang Kaili, banyak yang menisbahkannya pada dua hal. Pertama, pada akar kebiasaan orang Kaili yang nomaden. Dengan terbiasa nomaden, orang-orang Kaili (lama) tidak terlalu fokus untuk menumpuk logistik dan perbendaharaan di satu tempat tertentu. Yang lain, pada etos kerja orag Kaili sendiri.Almarhum Prof Mattulada, dalam bukunya “Sejarah Kebudayaan To-Kaili“, terbitan Badan Penerbit Universitas Tadulako, 1983, menulis: “…Pengalaman dalam lapangan perniagaan ini kelihatannya masih amat rendah pada To-Kaili. Mungkin sekali karena keadaan alamiah yang amat memanjakan, yaitu dengan perkebunan kelapa yang luas, dengan sedikit mengeluarkan tenaga dan biaya, tinggal  menunggu jatuhnya buah kelapa yang sudah tua, untuk ditumpuk kemudian dijual sebagai penghasilan yang memadai. Lahan Sulawesi Tengah yang masih amat luas, dengan penduduk yang masih jarang selalu mengundang penduduk untuk merasa tak perlu berdaya-upaya yang keras guna memenuhi keperluan hidup.”Karena itulah, Prof Mattulada menambahkan,”Desakan untuk bekerja keras belum menjadi keperluan yang dihajatkan. Kalau pada suatu saat tantangan datang dan memaksakan memberikan tanggapan yang sepadan dengan tantangan itu, maka bagi mereka yang tidak biasa menghadapi hal semacam itu, akan cepat mengalah, berhindar dari tantangan itu….”Adapun tentang sikap keras kepala (koppig) yang umumnya dilekatkan para peneliti, ada beberapa contoh yang diungkap Prof Mattulada. Salah satunya, menurut dia, pada saat kota administratif Palu (di 1980-an) diharapkan berkembang dan meningkat statusnya menjadi kotamadya, sebagai tempat kedudukan ibukota Sulawesi Tengah, semua pihak mendukung hal tersebut. Tetapi ketika disyaratkan bahwa ibukota Kabupaten Donggala harus berada 30 km di luar Kota Madya Palu, maka mulailah kesadaran primordial yang sempit muncul ke permukaan.Orang Donggala, tulis rektor terkemuka Universitas Tadulako itu, merasa ibukota Kabupaten Donggala “harus” di Donggala. Di Pantoloan misalnya, orang merasa lebih unggul apabila ibukota kabupaten Donggala itu di Pantoloan, atau di mana pun, asal tidak di Donggala. Orang Donggala kemudian bersikap, “Kalau  tidak di Donggala, maka lebih baik kalau tidak di mana pun!”Pada 1983 itu Mattuada menulis: “Besar dugaan, keadaan seperti itu menjadi ‘‘perasaan kepribadian To-Kaili” yang masih terasa adanya sampai masa kini, karena pengalaman cara-cara pemujaan masa lalu yang amat khusus bagi setiap kelompok To-Kaili, yang menempati wilayah terpencil antara satu sama lain.”Budayawan Kaili, Jamrin Abubakar, tampaknya termasuk golongan yang menyetujui hal itu. Namun menurut Jamrin, secara kultural orang Kaili yang hidup nomaden dalam pembukaan lahan biasanya berada di pegunungan. “Mereka punya sistem berladang berpindah-pindah, tapi balik lagi ke tempat semula,”kata dia. Tentang proses keterdesakan, Jamrin mengatakan, biasanya orang-orang Kaili yang berada di kota cenderung menjual asset-aset berupa tanah untuk pindah ke daerah pinggiran kota. “Kecuali orang Kaili yang sudah memiliki profesi di birokrasi atau pejabat, mereka tetap bertahan di antara beragam etnis dalam kota,”kata Jamrin melalui pesan WA. Ia menegaskan, yang harus dilakukan komunitas Kaili adalah meningkatkan jiwa kompetensi wirausaha yang menurut dia masih tertinggal dibanding beragam etnis lain, terutama Bugis, Jawa, dan terutama, Tionghoa.Namun lain Jamrin, lain pula dua tokoh Kota Palu yang dihubungi penulis. Wakil Kepala Museum Palu yang juga seorang arkeolog, Iksam Djorimi, tidak sepenuhnya mengamini soal cara hidup nomaden suku Kaili seperti yang banyak dikemukakan banyak peneliti. Menurut Iksam, cara hidup nomaden tidak sepenuhnya bisa dilekatkan pada orang-orang Kaili. “Cara hidup nomaden saat ini hanya sebagian kecil  dilakukan oleh komunitas Da'a di pegunungan sebelah barat lembah Palu,”tulis Iksam dalam pesan WA, menanggapi pesan penulis.Tentang proses marjinalisasi Kaili sendiri pun Iksam tidak sepenuhnya bersetuju. “Saya kira, saat ini tidak bisa digeneralisasi karena sikap (warga) lokal. Bisa jadi faktor kebijakan distribusi pekerjaan (juga menjadi penyebabnya),”kata dia.Tokoh masyarakat Palu, Sofyan Farid Lembah, bahkan mempertanyakan terma nomaden yang selama ini dilekatkan kepada komunitas Kaili. Nomaden untuk Kaili, kata Sofyan, harus dipahami bahwa mereka sebenarnya mempunyai rotasi olah lahan sesuai musim. “Mereka berpindah-pindah sesuai kalender musim untuk bercocok tanam. Kalau tidak salah, ada tujuh tempat yang dirotasi setiap tahunnya. Mereka pun akan kembali sesuai tempat mereka dan komunitas mereka,”kata Sofyan melalui pesan WA.Sementara tentang persaingan hidup, bila yang digunakan untuk menilai itu semata perspektif masyarakat modern, menurut Sofyan, jelas mereka kalah secara kualitas. Tetapi bahkan di dalam kondisi keterbatasan di bidang pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial, mereka mampu bertahan dengan kemampuan mengolah sumber daya alam di pegunungan. “Bila orang kota yang dibilang modern itu berganti tempat dengan mereka, saya yakin tak sampai sebulan pun sudah menyerah,”kata Sofyan.Entahlah, apakah pemerintah daerah setempat bisa segera memacu kemajuan warga Kaili dari citra keterpinggirannya itu, atau tidak. Namun, setidaknya saat ini harapan agar warga Kaili bisa bertahan, terutama yang terlibat dalam konflik agraria dengan beberapa perkebunan, mulai memunculkan asa yang lebih kuat.Paling tidak, saat ini mediasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bagi banyak pihak mulai menunjukkan hasil. Hal itu terungkap dari pertemuan awal Desember 2022, bertempat di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng di Palu. Selain perwakilan perusahaan perkebunan yang terlibat konflik, rembuk itu pun dihadiri unsur Forkominda, Pemda Morut, para kepala desa terkait, pihak masyarakat yang bersengketa, sekian lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak-pihak lainnya."Semua pihak menyambut baik. Hanya ada dua usulan saja mengemuka,"kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Bidang Kemasyarakatan dan HAM, Ridha Saleh, usai rembukan itu. Dari pemberitaan media massa, tersembul harapan adanya area seluas 1.000 hektare yang akan diberikan atau dikembalikan perusahaan kepada masyarakat.Dua usulan yang dimaksud Edang—sapaan Ridha Saleh—adalah pertama, rincian objek dan subjek tanah yang diklaim. Siapa saja pemiliknya, luasnya berapa, dan letaknya di desa mana. Yang kedua, perlunya petunjuk teknis verifikasi dan validasi tanah oleh kepala desa, agar ada aturan teknis yang mengikat.Semoga setelah itu tak ada lagi proses marginalisasi. Pasalnya, sedari awal semua pihak, siapa pun dia, berhak untuk besar, berkembang pesat, bahkan menjadi pusat. [dsy]

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar kelapa sawit

Hulu Hingga Hilir Kena masalah, Akademisi: Industri Sawit dalam Ancaman

Mendag Zulhas Harapkan Dukungan Italia untuk Kelapa Sawit dari Kebijakan EUDR

Selain Investasi Padat Modal, Apkasindo Incar China Tertarik Produk Kelapa Sawit Indonesia

Perusahaan Saudi Lirik Investasi Kebun Sawit RI

Perusahaan Arab Saudi Kepincut Investasi Sawit di Indonesia

Indonesia Tak Boleh Kehilangan Tahta Jawara Sawit Dunia

8 Tahun Berdiri, BPDP-KS Kumpulkan Iuran Sawit Rp186,6 Triliun

Uni Eropa Jegal Minyak Sawit RI, Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

Wacana Pemutihan Lahan, Peluang Petani Sawit Tetap Sempit

INFOGRAFIS: Sawit dan Dualisme Dampaknya pada Sosial Budaya

"Reforma Tanah" Buat Taipan: Bisnis "Raja Linglung" yang tak Kunjung Becus Diurus

10 Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, RI Juara!

Kikis Konflik Kepentingan, DMSI Usul Badan Regulator Bisnis Sawit

Menko Airlangga Ingatkan Sektor Logistik Paling Terdampak Kebijakan Deforestasi Eropa

Kemendag Rilis Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode Mei 2023

Episentrum Sawit Dunia, Indonesia Harus Menjadi Penentu Harga

Kabar Baik Daerah Penghasil Sawit, Sri Mulyani Siapkan DBH Rp1 Miliar

Agar Sawit Indonesia tak Dilecehkan Uni Eropa, Pemerintah Lakukan Ini

Orang Kaili; Terpinggirkan di Tanah Sendiri

Konflik Agraria di Sulawesi Barat; Si Kecil Tidak Selalu Benar

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA