news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak dapat diubah. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif mengatakan, NIK berlaku seumur hidup. Dengan demikian, NIK Presiden Jokowi yang kadung tersebar tidak dapat diubah. Apalagi hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang. "NIK berlaku seumur hidup sesuai dengan aturan dalam UU Adminduk," kata Zudan Arif kepada wartawan, Jumat (3/9/2021). Terkait data pribadi termasuk NIK, Zudan meminta masyarakat tidak sembarangan menyebarkan data penting ke publik. Zudan juga meminta masyarakat menjaga privasi. Zudan menambahkan, Kemendagri juga meminta sebuah lembaga tidak mengumumkan atau menyebarluaskan NIK seseorang."Tiap lembaga jangan mengumumkan NIK penduduk, NIK pelanggan, nasabah, mahasiswa, dan seterusnya," ujar Zudan. Kepada operator aplikasi, Zudan menyarankan menggunakan autentikasi dua faktor atau two factor authentication (2FA).  "Tiap aplikasi yang dibuat agar minimal menggunakan dua faktor atau unsur untuk otentikasi," katanya. Seperti diketahui, Jumat pagi, jagad media sosial, dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksin dan NIK Presiden Jokowi.  Dalam tangkapan layar sertifikat vaksin Jokowi itu, tertera nama dan tanggal lahir Jokowi beserta barcode. Masih di dalam sertifikat itu, juga tertera Jokowi telah divaksin dosis kedua pada 27 Januari 2021.  Pada bagian bawah sertifikat, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Bahkan tertera nomor HP ajudan Presiden. Pemerintah secara resmi membenarkan hal tersebut. Melalui pernyataan bersama, pemerintah mengakui keberadaan sertifikat vaksin dan NIK milik Jokowi. Namun pemerintah membantah data tersebut bocor dari aplikasi PeduliLindungi. "Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi. Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," kata Menkominfo Johnny G Plate.

NIK Jokowi Tidak Bisa Diubah

Semestinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan untuk melantik 10 Penjabat (Pj) Gubernur pada hari ini, Selasa (5/9/2023). Namun Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi, tiba-tiba tidak ada saat pelantikan.Tito menjelaskan, Pj Gubernur NTB memang tidak jadi dilantik pada hari ini, karena masa &nbsp;jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru berakhir 19 September. Sedangkan sembilan gubernur lainnya, memang masa jabatannya berakhir pada tanggal 5 September."Satu lagi itu NTB, itu tanggal 19 (September), baru berakhir, masa dilantik hari ini? Itu namanya mengurangi hak dari pejabat yang lama yang berakhir 19 (September)," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).Tito mengatakan pelantikan Pj Gubernur NTB akan dilakukan setelah masa jabatan Gubernur NTB berakhir. "Jadi kita akan lantik mungkin tanggal 19 (September 2023) untuk NTB," ujarnya menambahkan.Sebelumnya, Tito resmi melantik sembilan Pj Gubernur. Sembilan Pj gubernur itu bakal bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.Pelantikan para Pj Gubernur itu digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023). Pelantikan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. Berikut nama sembilan Pj Gubernur yang dilantik hari ini:1. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin 2. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana 3. Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin 4. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya 5. Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun 6. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake 7. Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi 8. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi 9. Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin

Pj Gubernur NTB Batal Dilantik, Mendagri Tito Ungkap Alasannya

Di Indonesia, perkawinan diatur lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) undang-undang itu menyebut perkawinan dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Namun ada hal lain yakni perkawinan tanpa pencatatan oleh negara, yang dikenal dengan nama nikah siri.Pemerintah kini mengizinkan pasangan suami istri yang menikah siri bisa membuat kartu keluarga (KK). Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. "Semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam Kartu Keluarga. Bagi yang nikah siri, bisa dimasukkan dalam satu KK," kata Zudan dalam keterangan video, baru-baru ini. Dukcapil Kemendagri tetap memberi syarat tambahan bagi pasangan nikah siri. Seperti surat pernyataan tentang pernikahan mereka. Pernyataan tanggung jawab mutlak yang diketahui dua orang saksi.Setelah dinyatakan lengkap, pasangan nikah siri itu dicatat dalam satu KK selayaknya suami istri lainnya. Namun tetap diberi tanda khusus pada KK pasangan nikah siri.  "Kami hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nanti di dalam Kartu Keluarga akan tertulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat," tutup dia.

Diberi Tanda Khusus, Begini Syarat Pasangan Nikah Siri Buat Kartu Keluarga

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta daerah untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat dan pembangunan dapat segera berjalan."Kementerian Dalam Negeri terus berharap agar APBD bisa direalisasikan dengan cepat sejak awal tahun dan juga besar realisasinya agar APBD itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan bisa berjalan," ujar Agus dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara secara virtual di Jakarta, Rabu (17/5/2023)Ia menuturkan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting dilakukan agar bisa beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat."Uang APBD itu lebih dari Rp1.200 triliun saat ini. Kalau itu beredar di awal tahun, ini akan mendorong daya beli masyarakat kemudian akan juga meningkatkan daya beli masyarakat dan ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi  di masyarakat," ujarnya.APBD juga perlu direalisasikan secepatnya  agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan sejak awal tahun, bukan dari pertengahan tahun atau di akhir tahun."Kalau pembangunan dilakukan sejak awal tahun maka masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan negara, dan masyarakat tahu bahwa negara melakukan pembangunan, daerah melakukan pembangunan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Kalau tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi, maka partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi," tuturnya.Realisasi APBD perlu dilaksanakan sejak awal tahun agar pelayanan publik dilakukan di sepanjang tahun sehingga masyarakat akan semakin yakin kepada pemerintah dan semakin merasakan bahwa pemerintah bekerja."Kalau pelayanan publik dilakukan di akhir tahun karena lelang terlambat misalnya maka masyarakat hanya bisa merasakan pembangunan itu hanya di akhir-akhir tahun," ujarnya.Selain itu, Agus mengatakan APBD juga perlu direalisasikan sejak awal tahun agar kesejahteraan masyarakat meningkat."Pembangunan yang meningkat, pelayanan publik meningkat daya beli masyarakat meningkat, ini sudah pasti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.Di samping itu, realisasi APBD dilaksanakan sejak awal tahun juga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing daerah sehingga investor akan datang berinvestasi, dan pada gilirannya akan menggerakkan roda ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Mari kita dorong realisasi APBD sejak awal tahun agar tujuan yang kita tetapkan bisa tercapai. Kalau APBD tidak terserap maka sebagian besar tujuan yang sudah kita tetapkan sudah pasti tidak tercapai karena tidak terlaksananya program," ujarnya.Adapun lima cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan, melaksanakan ekstensifikasi dengan memperluas atau menggali sumber-sumber pendapatan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang namun belum tergali, melakukan digitalisasi pemerintahan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta melakukan inovasi-inovasi."Dengan lima langkah yang dilakukan ini mudah-mudahan pendapatan daerah bisa meningkat, biaya pembangunan bisa meningkat sehingga pembangunan dan pelayanan publik bisa dilakukan, dan kesejahteraan rakyat juga meningkat," ujar dia.

Kemendagri Minta Daerah Realisasikan APBD Sejak Awal Tahun untuk Tingkatkan Daya Beli

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia terkait pandemi COVID-19 untuk periode 19 Oktober-1 November 2021. Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang ditandatangi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (18/10/2021). "Untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka Pengendalian Penyebaran COVID-19," bunyi Inmendagri tersebut.Dikutip dari salinan Inmendagri, Selasa (19/10), terdapat 54 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berstatus level 2. Penetapan level ini berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kriteria yang membuat suatu daerah bisa masuk ke level 2 yaitu angka kasus positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu. Selain itu, jumlah rawat inap di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu. Terakhir, jumlah angka kematian kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk di daerah itu. PPKM level 1 1. Jawa Barat: Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar 2. Jawa Tengah: Kota Tegal dan Kota Semarang 3. Jawa Timur: Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Pasuruan 4. Sumatera Utara: Kota Sibolga 5. Sumatera Barat: Kota Padang Panjang 6. Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Tengah 7. Lampung: Kota Metro 8. Kepulauan Riau: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam. 9. NTB: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat 10. Kalimatan Timur: Kabupaten Mahakam Ulu. 11. Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Talaud. 12. Gorontalo: Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. 13. Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. PPKM Level 2 1. DKI Jakarta: Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. 2. Banten: Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan 3. Jawa Barat: Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, 4. Jawa Tengah: Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Demak. 5. DIY: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul. 6. Jawa Timur: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. 7. Bali: Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. 8. Aceh: Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Banda Aceh. 9. Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Barat Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli. 10. Sumatera Barat: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. 11. Riau: Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. 12. Jambi: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. 13. Sumatera Selatan: Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih. 14. Bengkulu: Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu. 15. Lampung: Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung. 16. Bangka Belitung: Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. 17. Kepulauan Riau: Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang. 18. NTB: Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. 19. NTT: Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang. 20. Kalimantan Barat: Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. 21. Kalimantan Tengah: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. 22. Kalimantan Selatan: Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. 23. Kalimantan Timur: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. 24. Kalimantan Utara: Kabupaten Nunukan. 25. Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. 26. Sulawesi Tengah: Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kota Palu. 27. Sulawesi Selatan: Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo. 28. Sulawesi Tenggara: Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari. 29. Gorontalo: Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo. 30. Sulawesi Barat: Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene. 31. Maluku: Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon, dan Kota Tual. 32. Maluku Utara: Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu. 33. Papua: Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kota Jayapura. 34. Papua Barat: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Kemendagri

Dukung Kepala Daerah Tumbuhkan Ekonomi, Kemendagri Apresiasi Bank DKI

Terlibat Korupsi, Kemendagri Resmi Berhentikan Yana Mulyana secara Tidak Hormat

Pj Gubernur NTB Batal Dilantik, Mendagri Tito Ungkap Alasannya

Mendagri Lantik Sembilan Penjabat Gubernur di Jakarta, Ini Daftarnya

Besok Mendagri Tito Lantik 10 Pj Gubernur Pilihan Jokowi, Ini Daftarnya

Mendagri Tito: Kades Mesti Punya Power, Follower dan Konsep agar Desa Maju

Mendagri Tito Beberkan Bukti-bukti Keseriusan Pemerintah Membangun Desa

DPR dan Pemerintah Perlu Berembuk Atur Waktu Pelantikan Hasil Pilkada Serentak 2024

Demi Efisiensi, PDIP Setuju Digelarnya Pelantikan Serentak Kepala Daerah 2024

Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi, P2G: Perbaiki Saja Regulasinya

Pakar: Rekam Jejak Tiga Kandidat Pj Gubernur Jateng Tak Perlu Diragukan

Nama Calon Pj Gubernur Sumut Sudah Dikirim ke Kemendagri, Tak Ada Nama Jenderal

Tiga Calon Pj Gubernur Sumut Diusulkan ke Kemendagri, Ini Nama-namanya

ICW Sebut Pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Kemendagri Mencederai Demokrasi

DPRD Sulsel Bahas Tiga Calon Pj Gubernur, Nama Dirjen Polpum Bahtiar Menguat

Anggaran Disetujui, Kemendagri Segera Tambah Stok Blangko e-KTP untuk Pemilu 2024

Perkuat Nasionalisme, Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Digelar di Papua Barat Daya

Kemendagri Soroti Kurangnya Publikasi Kegiatan Pembagian 10 Juta Bendera Merah-Putih

Mulai 1-31 Agustus 2023, Seluruh Wilayah di Indonesia Wajib Kibarkan Bendera Merah-Putih

HUT ke-78 RI, Kemendagri Bagikan 10 Juta Bendera Merah-Putih

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA