news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Kemendikbudristek

Kabar baik bagi guru yang mengajar di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T)  akan mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mereka lebih semangat mengajar."Itu yang sedang kami coba rancang apa saja insentif yang bisa dilakukan agar guru jauh lebih semangat," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di sela meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Negeri Dasan Baru, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.Pria yang akrab disapa Mas Menteri itu mengatakan salah satu yang dilakukan untuk memotivasi semangat guru daerah 3T adalah memberikan tunjangan daerah khusus. Itu adalah salah satu program yang terus berjalan."Itu tunjangan yang signifikan untuk daerah-daerah khusus, tapi kita akan melihat ke depannya apalagi yang bisa kita lakukan agar guru-guru dan kepala sekolah mau pindah ke daerah-daerah yang membutuhkan guru," ujarnya.Selain merancang insentif, kata Mas Menteri, pihaknya juga membuka formasi guru penempatan daerah 3T.Menurut dia, ada perbedaan jumlah orang yang mau mengajar dengan jumlah kebutuhan guru di daerah 3T."Kita tidak bisa memaksa guru mau lokasi di mana, tapi ada perbedaan jumlah orang yang mau di situ dengan jumlah kebutuhan," katanya.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan juga mengakui masih kekurangan guru SMA dan SMK di daerah 3T.Untuk itu, pihaknya akan menyebar para guru P3K secara merata ke daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan.Begitu juga dengan yang tidak lolos sebagai P3K akan diupayakan menjadi tenaga pendidik di daerah pelosok melalui guru daerah yang ditugaskan oleh gubernur."Nanti kalau yang tidak lulus jadi P3K, kami akan proses melalui guru daerah yang ditugaskan oleh Gubenur seperti hasil ujian kompetensi guru beberapa waktu lalu," katanya.

Seluruh Guru 3T Disiapkan Dana Insentif dari Kemendikbudristek

Alarm tanda bahaya datang dari proses pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai digulirkan pemerintah. Satu-satu sekolah yang menerapkan PTM melaporkan klaster baru Covid-19. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) merilis data survei terkait munculnya 25 kluster Covid-19 di Jakarta yang berasal dari PTM terbatas. Berdasarkan data dari 897 responden sekolah yang mengisi survei tersebut diketahui terdapat 25 kluster. Dari 25 kluster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kluster PTM terbanyak, yakni 8 kluster. Sedangkan Jakarta Timur 6 kluster, Jakarta Utara 5 kluster, Jakarta Selatan 5 kluster dan 1 kluster di Jakarta Pusat. Total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif Covid-19 mencapai 227 kasus. Sedangkan siswa atau peserta didik yang terpapar Covid-19 dan berstatus positif terhitung 241 kasus. Di Jawa Tengah, sebanyak 61 siswa SMPN 3 Mrebet dan 90 siswa SMPN 4 Mrebet di terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian PTM di Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, juga akhirnya dihentikan setelah muncul kasus 25 siswa dan tiga guru positif Covid-19.   Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizin menyoroti klaster penularan Covid-19 di sekolah saat pembelajaran tatap muka (PTM). Ia mengingatkan sekolah yang hendak menggelar PTM harus melalui izin dan verifikasi Satgas Covid-19. "Ini tentunya menjadi pembelajaran bersama adanya kluster-kluster (sekolah) ini," kata Nadia saat dihubungi, Kamis (23/9/2021). Setiap sekolah yang hendak melaksanakan PTM harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kemenkes, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. SKB itu berisi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19."Sekolah yang akan PTM harus diverifikasi dulu oleh Satgas Covid-19 baru boleh beroperasi. Kedua memastikan sekolah menjalankan prokes yang ketat dan perlu kerjasama dari orang tua juga dalam menerapkan prokes," kata Nadia. Ketua Komisi X Syaiful Huda berharap, munculnya klaster penularan Covid-19 saat digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk melakukan perbaikan ke depan. Ia menyatakan, PTM penting untuk tetap dilaksanakan sebagai upaya mengurangi learning loss yang terjadi selama masa pandemi. Adapun evaluasi perlu dilakukan bukan untuk menghentikan kegiatan PTM itu. "Kita minta peristiwa (klaster PTM) pemda melakukan mitigasi dibantu oleh Kemendikbud dan dinas pendidikan untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan," kata Syaiful dalam rapat Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (23/9/2021). "Tapi semangatnya bukan untuk menunda lagi PTM, semangatnnya adalah melakukan perbaikan dari yang sudah terjadi kluster," tegasnya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, PTM harus terus berjalan. Meski saat ini muncul klaster penularan Covid-19, namun persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan 50 juta anak didik yang sebagian telah melaksanakan PTM. Selain itu, ia mengatakan, penularan Covid-19 terhadap anak-anak lebih banyak terjadi di luar kegiatan PTM."Ketika ada klaster sekolah yang jumlahnya sekitar 1.200 kurang lebih, itu angka persentase yang kecil dibanding dengan ketika ada tingkat penularan hampir 350.000 anak-anak itu di luar PTM, di luar pelaksanaan," ujar dia.

Mayday, Klaster Sekolah Ditemukan, Sekolah Tatap Muka Dihentikan?

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menunjukkan kelemahan dalam hal sosialisasi dan pengawasan di level daerah, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Penyimpangan dalam proses ini telah ditemukan dalam evaluasi rutin yang dilakukan oleh kementerian.Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (13/7/2023), Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang, menekankan bahwa temuan ini berasal dari pemantauan dan evaluasi periodik atas pelaksanaan PPDB.“Kami menemukan bahwa sosialisasi dan pengawasan PPDB di daerah masih lemah,” ungkapnya.Dengan menghadapi situasi ini, Chatarina mendesak Dinas Pendidikan untuk memperkuat sosialisasi dan pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip PPDB diterapkan dengan baik. Menurutnya, upaya sosialisasi harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat SD maupun SMP, sebelum PPDB dimulai untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.Dengan begitu, sambung Chatarina, dapat menghindari masalah yang telah ditemukan dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi untuk tahun ajaran 2023/2024, seperti pemalsuan Kartu Keluarga (KK), hilangnya data 155 siswa, penggunaan nama siswa yang sama lebih dari sekali, dan intervensi oleh anggota DPRD."Kami berharap Dinas Pendidikan dapat menjalankan fungsi ini," tegas Chatarina.Ia menambahkan bahwa Kemendikbudristek telah mengeluarkan empat aturan hukum untuk mengatasi masalah yang muncul di daerah terkait PPDB di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Aturan tersebut mencakup Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, dan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

Kemendikbudristek Ungkap Kelemahan dalam Pelaksanaan PPDB di Daerah

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kembali mengawal dua program besutan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna membantu pendidikan bagi generasi muda Indonesia melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.  Apalagi situasi pandemi COVID-19 turut berdampak pada sektor pendidikan. Ibas memberikan bantuan beasiswa PIP SK tahap satu kepada 6.529 pelajar di 5 kabupaten Dapil VII Jawa Timur di wilayah Magetan, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan.  Sebanyak 4.178 untuk siswa SD, 1.833 untuk siswa SMP, 245 untuk siswa SMA, dan 273 untuk  siswa SMK. Sedangkan program KIP Kuliah dan Talenta Inovasi diberikan kepada total 271 mahasiswa di dapilnya. “Semoga ini dapat meringankan beban, memberikan semangat belajar, berprestasi mengejar mimpi. Nyalakan lilin-lilin kecil itu, berikan cahaya kemajuan dan harapan menggapai cita-cita terbaikmu,” kata Ibas melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021). Anggota Komisi VI DPR itu juga menyampaikan kawalannya untuk percepatan vaksinasi, khususnya di lingkungan pendidikan. “Sebagai wakil rakyat bapak dan ibu, saya selalu mendorong dan memperjuangkan kepada pemerintah agar percepatan vaksinasi, khususnya di lingkungan pendidikan termasuk kampus, sekolah, dan tenaga pendidik bisa tercapai cepat merata,” ujarnya. Adanya percepatan vaksinasi ini akan membantu pemulihan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (TMP). Ibas juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah bersinergi mendukung kegiatan belajar tatap muka di Jawa Timur. “Good news-nya setelah sekian lama kita berhadapan dengan COVID-19, pembelajaran tatap muka terbanyak saat ini adalah Jatim, walaupun Pemprov dan Pemda secara berkala juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM berjenjang SMA/SMK atau SLB yang telah berlangsung. Kita semua ingin sehat, selamat, dan melanjutkan pendidikan untuk masa depan generasi muda yang lebih cerah. Sehingga pendidikan harus mendapatkan perhatian lebih,” tandas Ibas.

Ibas Kawal Program Pendidikan Kemendikbudristek untuk Ribuan Pelajar di Jatim

Kehadiran tim khusus (shadow team) yang dicetuskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dinilai bak benalu. Keberadaan tim khusus yang berjumlah 400 orang itu lambat laun tampak merusak ekosistem internal Kementerian.Pengakuan ini dicetuskan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kemendikbudristek. Orang yang disembunyikan namanya ini mengaku, kehadiran tim bayangan sudah terhendus sejak dua tahun silam.“Sejujurnya kami sudah merasakan keresahan ini sejak 2 tahun lalu. Kita banyak pekerjaan yang kemudian di PMO (Pendidikan Mangement Organisasi) kan,” curhatan salah seorang ASN yang diunggah akun twitter @kpertiwi29 dikutip, Sabtu (24/9/2022).Kemudian kata dia, orang-orang yang berkerja dalam timsus ini mulai merangsek masuk ke berbagai unit yang hadir di Kementerian. Dengan embel-embel Staf Khusus dari Menteri Nadiem, personel tim ini dengan leluasa menerapkan kebijakan.“Di unit utama saya namanya Tim Akselerasi. Tiap 2 minggu mereka akan progress report ke SKM dan Menteri tentang berbagai situasi,” tukasnya.“Tapi ya saya miris. Situasinya bener bener dirusak dari dalam,” lanjut dia.Bukan hanya itu saja, kekecewaan mereka bahkan terbilang berlipat ketika pada faktanya, Menteri Nadiem enggan melirik kehadiran para ASN. Nadiem cenderung memalingkan muka terhadap peran sentral para guru-guru, akademisi hingga kaum intelektual yang berada di internal Kementerian.“Kenyataannya adalah kami ga pernah dilibatkan apapuun. Menteri ga pernah hadir atau punya waktu untuk menyapa kami kami atau sekedar nanya coba ada ga staf yang bisa urus ini itu. Atau Ditjen mana yang bisa bertanggung jawab atas platform pembelajaran,” imbuhnya.Adapun, semula gembar-gembor 400 orang yang tergabung dalam tim bayangan ini disampaikan Nadiem dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB. Ia mengklaim, jika tim yang berisikan 400 orang itu bukanlah vendor untuk kementerian.Nadiem menjamin sosok-sosok dalam tim tersebut memiliki sejumlah leader yang setara dengan Direktur Jendral (Dirjen) pada direktorat yang ada di Kemendikbudristek.<blockquote class="twitter-tweet">Sisi lain dari kebijakan “shadow organisation” cc <a href="https://twitter.com/PNS_Ababil?ref_src=twsrc%5Etfw">@PNS_Ababil</a> <a href="https://twitter.com/BetaEpsilonPhi?ref_src=twsrc%5Etfw">@BetaEpsilonPhi</a> <a href="https://t.co/JEBKSAraze">pic.twitter.com/JEBKSAraze</a>— kpertiwi29 (@kpertiwi29) <a href="https://twitter.com/kpertiwi29/status/1573446872475500544?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Kemendikbudristek

P2G: Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Belum Mampu Lindungi Guru dan Siswa dari Kekerasan

Kemendikbudristek: AMI Awards 2023 Kuatkan Ekosistem Musik Nasional

Aturan Berlalu Lintas Kini Masuk Kurikulum Merdeka Belajar

Kemendikbudristek Ambil Langkah Penting: Perubahan Iklim Masuk Kurikulum

Foto: BPJamsostek Serahkan Santunan Kematian dan Beasiswa Pendidikan ke Ahli Waris di Lingkungan Kemendikbudristek

Sarjana Tak Perlu Lagi Bikin Skripsi, P2G Apresiasi Kemendikbudristek

Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi, P2G: Perbaiki Saja Regulasinya

Sambut Asesmen Nasional 2023 untuk Tingkatkan Kualitas Pembelajaran

Mendikbudristek Nadiem Makarim, Permendikbudristek jadi Payung Hukum untuk Cegah Kekerasan Seksual

Sempurnakan Versi, Platform ARKAS 4 Hadir Lebih Praktis, Aman, dan Nyaman

Semangat Kolaborasi Pecahkan Guinness World Records Gelaran Angklung Terbesar di Dunia

Rilis Siaran Pers, Mendikbud Nadiem Kini Sambut Positif Warisan PPDB Era Muhadjir

Kemendikbudristek Pimpin Forum Transformasi PAUD ASEAN

Kemendikbudristek Ungkap Kelemahan dalam Pelaksanaan PPDB di Daerah

Kemendikbudristek Tingkatkan Kualitas Kepala Sekolah Melalui Guru Penggerak

Kemendikbud: PAUD sebagai Fondasi Anak untuk Jadi Pembelajar Sejati

Kemendikbudristek Minta Wisuda TK hingga SMA Tak Bebani Orang Tua

Kemendikbud Larang Tes Calistung di PPDB, Transisi PAUD ke SD Lebih Fokus pada Pengembangan Anak

Kumpul di KPK, Anak Buah Nadiem Makarim Dibekali Jurus Tangkal Korupsi

Khofifah Titip Pesan Terkait PPDB di Jatim: Cermati Persyaratan dan Tahapan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA