news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Kemenkeu

Isu bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggadaikan APBN untuk proyek kereta cepat, semakin terang benderang. Bahwa APBN memang dijaminkan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi, termasuk kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang ganti nama kereta WHOOSH.Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan, besarnya jaminan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi yang ditanggung APBN sebesar Rp824 miliar.Pernyataan Wahyu itu menjawab pertanyaan seputar berapa duit negara yang digelontorkan untuk penjaminan proyek kereta WHOOSH. "Besarannya berapa? Sebenarnya enggak terlalu besar. Penjaminan di bawah Rp1 triliun. Di 2024, penjaminannya Rp824 miliar, dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur," kata Wahyu dalam Media Briefing APBN 2024 di Grand Aston, Cianjur, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).Ia menegaskan penjaminan dilakukan negara demi menarik pembiayaan lebih besar untuk proyek tersebut. Wahyu menyebut ini adalah salah satu bentuk pembiayaan kreatif dan inovatif yang dilakukan pemerintah.Wahyu meminta masyarakat tidak perlu khawatir penjaminan bakal merugikan negara. Ia meyakinkan bahwa setiap penjaminan sudah berdasarkan studi matang, meski tak menutup mata ada risiko default alias gagal bayar."Itu hanya untuk memberikan kepastian, misalnya dia meminjam ke perbankan dan lembaga internasional. Dengan dijamin pemerintah, kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembiayaan kreatif dan inovatif. Beban APBN kecil, tapi bisa me-leverage pembiayaan lebih besar sehingga mampu mengakselerasi kebutuhan pembiayaan yang besar," tuturnya.Terkait dengan penjaminan KCJB, Wahyu mengatakan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.Beleid ini diteken Sri Mulyani itu, mengatur penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB.Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, mulai dari pokok pinjaman, bunga, atau biaya lain yang timbul akibat utang-utang tersebut."Kita belum tahu persisnya, belum tahu. Ya kereta cepat kan 2023, bukan 2024. Kalau sudah dijamin di 2023, ya berarti enggak perlu lagi. (PMK Nomor 89) tahun ini, itu kan sudah tahun ini (anggarannya). Enggak tahu (besarannya)," kata Wahyu.&nbsp; &nbsp;

 Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH 

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani agar meninjau ulang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023.Beleid itu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.Kata kader PKS ini, pasal 2 dalam PMK 89/2023 itu, menjelaskan bahwa penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta dan Bandung (KCJB), disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas pembengkakan biaya atau cost overrun, sesuai keputusan komite.“Tentang hal ini harus dilakukan secermat mungkin bahkan bila perlu ditinjau ulang, jangan sampai merugikan keuangan negara di kemudian hari, apalagi tahun 2015 lalu Pemerintah pernah menolak proposal KCJB dari Jepang karena adanya syarat jaminan dari Pemerintah" kata Anis, Jakarta, dikutip Sabtu (23/9/2023).Kata Anis, sejak awal hingga akhir, pemerintah tidak konsisten dan terbuka terkait proyek KCJB yang sekarang ganti nama menjadi kereta WHOOSH, kependekan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal. Menunjukkan bahwa proyek kereta cepat, terkesan kuat tidak memiliki perencanaan yang matang, dan berujung membebani APBN“Sedikit kita flash back, awalnya Pemerintah berkomitmen pembiayaan KCJB sifatnya business to business (b to b). Kemudian Pemerintah mengajukan PMN untuk KAI. Selanjutnya meminta diberikannya subsidi tiket. Saat ini kita dikagetkan, dengan pengajuan skema penjaminan terhadap APBN bila terjadi perubahan biaya (cost overrun). Hal ini menunjukkan Proyek ini dari awal tidak punya perencanaan yang matang dan akhirnya membebani APBN," ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini.Legislator Dapil DKI Jakarta I mengingatkan bahwa sejatinya APBN adalah amanah konstitusi yang harus dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa proyek KCJB tidak punya tingkat signifikansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat yang harus didanai oleh APBN."Masih banyak persoalan bangsa yang patut dan layak dibiayai oleh APBN untuk membantu kehidupan Masyarakat, diantaranya: kemiskinan ekstrem, stunting, fasilitas puskesmas, tenaga honorer, membantu petani, nelayan dan lainnya. KCJB proyek mercusuar Pemerintah yang belum dibutuhkan Masyarakat saat ini, cost-nya jauh lebih besar ketimbang manfaat yang bisa dirasakan masyarakat luas," tutup Anis.&nbsp;

 Gara-gara Sri Mulyani, Proyek Kereta WHOOSH Jadi Beban APBN 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan merubah sejumlah asumsi makro-ekonomi di RAPBN 20254. Yakni, minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeum Febrio Kacaribu menyampaikan, asumsi ICP meningkat menjadi 82 dolar AS per barel dari yang sebelumnya 80 dolar AS per barel, serta lifting minyak ditargetkan 635 ribu barel per hari dari yang sebelumnya 625 ribu barel per hari.“Perubahan itu tentunya mengantisipasi, terutama harga ICP, kita harapkan juga mengakomodir risiko yang memang kita lihat dalam harga ICP ke depan, mungkin harus kita siapkan antisipasi risikonya. Jadi, supaya APBN kita tetap forward looking,” kata Febrio, Jakarta, dikutyip Rabu (6/9/2023).Terlepas adanya perubahan tersebut, Febrio menjelaskan berdasarkan hasil rapat, telah diputuskan bahwa tidak ada perubahan dalam aspek defisit fiskal.Pemerintah, lanjutnya tetap menargetkan bahwa defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 tetap di angka 2,29 persen.“Nah ini nanti segera kita akan masuk ke postur sementara, tetapi yang tidak berubah adalah defisitnya. Defisitnya tetap di 2,29 persen dari PDB, dengan demikian nilai nominal dari defisitnya juga tidak berubah,” jelas Febrio.Menurutnya, perubahan dalam asumsi dasar makro tersebut diperlukan guna memberikan APBN yang antisipatif, fleksibel, serta sehat. Hal itu mengingat posisi perekonomian Indonesia yang masih resilien, bahkan cenderung bertumbuh di tengah gejolak perekonomian global yang tak menentu.Selain itu, disebutkan bahwa RAPBN 2024 telah mencapai konsolidasi yang kuat dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI (Banggar DPR RI).Adapun sejauh ini, asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 yang disetujui pemerintah dan DPR RI mencakup pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15 ribu per dolar AS, dan suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun 6,7 persen.Febrio mengatakan bahwa asumsi dasar makro saat ini masih dalam postur yang sementara. Akan ada rapat lanjutan antara pemerintah dengan Banggar DPR RI.Pekan depan rencananya akan ada pembahasan lebih lanjut dari panitia kerja B terkait belanja pemerintah pusat dan daerah, serta panitia kerja C.Kemudian, akan dilanjutkan ke tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk selanjutnya pengambilan keputusan di tingkat Banggar.Semua prosesi pembahasan tersebut, lanjutnya, akan disahkan dalam rapat paripurna mendatang.&nbsp;

  Sri Mulyani Rombak ICP dan Lifting Minyak di RAPBN 2024

Anggota Komisi III DPR Santoso menyebutkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpeluang diminta keterangan oleh Komisi III DPR."Iya (peluang dipanggil dalam rapat). Kami dorong dan pantau terus kasus ini jangan berhenti pada tujuh orang tersangka," kata Santoso saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/6/2023).Politikus Partai Demokrat ini menyoroti adanya dugaan tebang pilih Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.Dugaan adanya kongkalingkong itu muncul setelah Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata lepas dari agenda pemeriksaan Kejagung yang disiarkan ke publik. Padahal, Isa sudah tiga kali dimintai keterangan dalam pengembangan kasus yang telah menjerat Menkominfo nonaktif Johnny G Plate tersebut.Santoso yakin pemeriksaan terhadap Isa bisa membuka kasus itu selebar-lebarnya. Dia menilai jika keterangan Isa menjadi pintu masuk Kejagung untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek BTS tersebut."Mengenai pemeriksaan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang telah diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi adalah terobosan yang bisa saja akan mengarah kepada pihak-pihak yang terlibat pada mega korupsi BTS ini. Jika terus dilakukan pengembangan oleh Kejagung akan terungkap nanti nama-nama lain yang terlibat," jelasnya.Di sisi lain, Santoso mengaku bangga dengan kerja Kejagung yang menetapkan Plate sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, Korps Adhyaksa membuktikan kepada publik telah bekerja maksimal dalam membongkar praktik rasuah di Tanah Air.Ia berharap Kejagung tak boleh tebang pilih dalam mengembangkan kasus itu. Kejagung harus mengusut pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk Isa.Santoso mengingatkan Kejagung untuk bersikap transparan. Institusi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu diharap membuka ke publik soal nama-nama pihak yang terlibat dan saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut."Untuk memberi ruang kepada publik bahwa Kejagung terus mengembangkan kasus ini. Kejagung diharapkan selalu membuka informasi ke publik siapa saja yang telah diperiksa sebagai saksi," pesannya.Nama Isa tercatat sudah tiga kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Rinciannya, pada Selasa, 31 Januari, Senin, 6 Februari, dan Rabu, 7 Juni 2023.Belum diketahui secara pasti peran Isa dalam kasus ini. Namun, kuat dugaan Isa mengetahui banyak ihwal rasuah megaproyek tersebut.Kepada awak media, Isa juga tak banyak berkomentar saat disinggung soal pemeriksaannya kemarin. "Nanti, nanti ya," kata Isa ditemui di Kejagung, Rabu (7/6/2023).Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka kasus BTS BAKTI Kominfo. Selain Plate, enam tersangka lain adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak dan tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto. Lalu, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, dan WP selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan.Belakangan Kejagung berpeluang menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Plate. Kuat dugaan, Plate menyamarkan hasil korupsinya ke sejumlah aset atas nama orang lain.

Kasus BTS Kominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu Berpeluang Diminta Keterangan Komisi III DPR

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil. Total, ada tiga dugaan korupsi yang melibatkan Muhammad AdilAdil disebut tak hanya menerima suap menyangkut jasa umrah, tetapi juga terlibat pemotongan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Meranti."Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).Dia menjelaskan, Muhammad Adil ditengarai juga kongkalikong dengan Auditor BPK."Dugaan suap menyuap terkait pemeriksaan oleh auditor BPK agar Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh predikat WTP," ujar Ali menambahkan.Secara keseluruhan, ada 25 orang yang dibekuk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti.Sejak pukul 16.18 WIB, Adil bersama tim Auditor BPK masih menjalani pemeriksaan. Hingga pukul 22.00 WIB, kedua orang tersebut belum turun dari ruang pemeriksaan lantai 2 KPK.Sementara, enam orang lainnya yang turut ditangkap KPK baru menyusul ikut diperiksa lembaga antirasuah sekitar pukul 20.12 WIBSedangkan 17 sisanya, masih menjalani pemeriksaan di Kepulauan Meranti dan di Pekanbaru, Riau"Yang dibawa ke Jakarta 8 orang. Sisanya dilakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Pekanbaru," kata Ali.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Kemenkeu

Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH

Gara-gara Sri Mulyani, Proyek Kereta WHOOSH Jadi Beban APBN

Pilpres 2024 Dua Putaran, Kemenkeu Jamin Anggarannya Aman

Pengusaha Pendukung Diintip Pajaknya, Lapangan Banteng Ramai-ramai Bantah Anies

Terinspirasi Kofi Annan, Sri Mulyani Sebut Korupsi Bikin Ekonomi Negara Tak Maju-maju

Diminta Tingkatkan Efisiensi, DPR Tolak Usulan PMN Bagi PLN Rp10 Triliun

Kinerja Jeblok Satgas TPPU, 4 Bulan Hanya Temukan Surat-surat

Sri Mulyani Rombak ICP dan Lifting Minyak di RAPBN 2024

Ekonomi RI Moncer 5 Persen dalam 7 Kuartal, Ternyata Bukan Jaminan

Sri Mulyani Pamer Penghematan Anggaran, Terbesar Saat COVID-19 Tembus Rp1,12 Triliun

Lapangan Banteng Ngaku Belum Pernah Bahas Penghapusan Pertalite

Gelaran Seminar dan Sharing Session UMKM Jadi Wujud Dukungan Bea Cukai untuk UMKM Bali

KPK Bongkar Safe Deposit Box Rafael Alun, Isinya Rp37,8 Miliar

DPR Tolak Bentuk Pansus, Pengusutan Kasus Transaksi Janggal Rp349 Triliun Jalan Terus

Kemenlu-Kemenkeu Berkolaborasi Perkuat Diplomasi Ekonomi

Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Instansi Pemerintahan di Sulsel Dorong Ekspor Bagi Pelaku UMKM

Janji Hati-hati, Kemenkeu Ungkap Utang Pemerintah Bulan Juni Jadi Rp7.805 Triliun

Setoran Pajak Digital Selama 3,5 Tahun Capai Rp13,2 Triliun

Selama 12 Tahun, Rafael Alun Kantongi Cuan dari Perusahaan dan Konsultan Pajak

Kemenkeu Catat 68 K/L Belum Setor PNBP Senilai Rp27,6 Triliun

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA