news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Kemenkumham

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merespon pernyataan kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini soal terdakwa penganiayaan <a href="https://www.inilah.com/kubu-david-ozora-sebut-pengacara-mario-dandy-halu">Mario Dandy Satriyo</a> pernah menelepon saksi dari dalam lapas.Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan setiap warga binaan diberikan hak untuk berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi di dalam lapas."Mario Dandy diberikan hak untuk berkomunikasi dengan menggunakan layanan komunikasi yang disediakan di lapas," ujar Rika kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/6/2023).Lebih lanjut, kata Rika, penghuni lapas diberikan layanan komunikasi secara gratis, termasuk Mario Dandy. Namun, layanan tersebut dibatasi dengan waktu tertentu."Layanan komunukasi ini diberikan kepada semua penghuni lapas, di jam kerja dari Senin sampai Jum'at, sesuai dengan aturan yang berlaku. Layanan ini diberikan kepada semua penghuni lapas secara gratis," tambahnya.Sebelumnya, kuasa hukum David, Mellisa Anggraini mengatakan ada saksi yang mengaku bisa ditelpon oleh Mario Dandy. Dalam perbincangkan tersebut saksi mengaku Mario Dandy mengarahkan keterangan. Padahal, diketahui, Mario Dandy tengah mendekam di lapas."Diceritakan oleh salah satu saksi yang hadir hari ini, bahwa dia ditelepon oleh seseorang dari yang kemudian dia sampaikan itu adalah Mario Dandy, yang kita ketahui sedang ditahan," ujar Mellisa kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Mario Dandy Bisa Telepon Saksi dari Lapas, Begini Dalih Ditjen Pas

Sengketa kepemilikan yang mendera <a href="https://www.inilah.com/gaduh-di-pt-asia-pasific-mining-resources-gara-gara-akta-bodong-clm">PT Citra Lampia Mandiri</a> (CLM) menemui titik terang. <a href="https://kemenkumham.go.id/">Kementerian Hukum dan HAM</a> (Kemenkumham) mengakui Zainal Abidin sebagai direktur utama CLM yang sah.Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Santun Maspari Siregar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/11/2022).Dia menegaskan, surat Menteri Hukum dan HAM RI c.q Dirjen AHU No. AHU.UM.01.01-1430 tertanggal 31 Oktober 2022 yang didasarkan pada asas prasangka sah, secara otomatis memberlakukan Akta No.07 tanggal 13 September 2022, tentang Perubahan Data PT Citra Lampia Mandiri (CLM).Pihak Kemenkumham juga mencabut Surat Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data PT CLM melalui Akta no. 09 tanggal 14 September 2022."Iya benar (Kemenkumhan keluarkan surat pencabutan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data PT CLM melalui Akta no. 09 tanggal 14 September 2022)," terang Santun.Atas putusan ini, Kemenkumham mengakui kepegurusan PT CLM di bawah Zainal Abidin Siregar sebagai Direktur Utama serta mengandaskan mimpi Helmut Hermawan mengambil alih CLM.Apabila ada pihak-pihak yang tajk puas dengan surat pencabutan Akta No. 09 tanggal 14 September 2022, Santun menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."Iya itu kan (keputusan Kemenkumham) bisa diuji (di pengadilan)," tegasnya.Mengingatkan saja, pengusaha Nikel, Helmut Hermawan sempat menyatakan menolak keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait perubahan kepemilikan saham PT CLM.Menurut dia, surat persetujuan Ditjen AHU yang diterbitkan setelah adanya pengajuan dari Notaris Oktaviana Anggraeni tertanggal 13 September 2022 itu, melawan hukum. "Kami tidak pernah melakukan perubahan atas kepemilikan saham baik secara langsung, maupun kepemilikan saham pada PT Asia Pacific Mining Resources kepada PT Aserra Mineralindo Investama ataupun pihak lain," kata Helmut, Senin (7/11/2022).Helmut menegaskan, pihaknya sudah mengirim surat keberatan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM atas akta yang dibuat oleh notaris Octaviana Anggraeni.Selain itu, lanjut dia, tim kuasa hukumnya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat tersebut.Sementara, Direktur Utama PT CLM yang sah, Zainal Abidin Siregar mengaku telah berkantor di CLM dan langsung melakukan perubahan manajemen untuk menggenjot kinerja perusahaan ke depan.Dia bilang, langkah cepat itu dilakukan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM RI c.q Dirjen AHU tertanggal 31 Okbober 2022 perihal pencabutan pengesahan RUPS tanggal 14 September 2022 yang dilakukan manajemen lama di bawah pimpinan Helmut Hermawan.Menurut dia, manajemen baru mulai menapaki era baru dalam operasi produksi perusahaan yang bergerak di bidang tambang nikel itu."Kami jamin seluruh pekerja akan tetap bekerja di bawah kepemimpinan kami dalam rangka untuk memacu produktifitas," kata Zainal."Banyak hal yang perlu dibenahi dari manajemen lama. Di antaranya, kesejahteraan karyawan, fasilitas karyawan, strategi produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Terlebih, terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara seksama yang di lakukan oleh manajemen lama," ucap Zainal, Rabu (9/11/2022).Selanjutnya dia menghargai proses hukum yang dilakukan Helmut. Namun, berdasarkan fakta dan data yang dimilikinya, dirinya meyakini Kemenkumham tidak mungkin gegabah mengambil keputusan. "Kami berharap semua pihak menghargai serta menaati keputusan tersebut," paparnya.

Sengketa Kepemilikan Citra Lampia Mandiri, Kemenkumham Sahkan Zainal Abidin

Apa yang terbayang dalam benak Anda jika mendengar nama <a href="https://www.inilah.com/masih-bebas-bersyarat-habib-rizieq-minta-jemaah-reuni-212-tak-mampir-ke-petamburan">Habib Rizieq Shihab</a>? Mungkin Anda langsung teringat sosok ulama yang selalu berpenampilan dengan baju gamis putih dan sorban di kepala. Gambaran lain yang mungkin melekat yaitu seorang ulama bersikap berani dan memegang teguh prinsip dalam berdakwah, serta tidak kompromi dengan berbagai bentuk perbuatan maksiat.Sosok Habib Rizieq memang kerap diidentikan dengan citra tersebut. Meski begitu, pendiri Front Pembela Islam (FPI) ini memiliki banyak simpatisan. Tak sedikit pula yang mengidolakannya. Kegiatan yang menghadirkan Habib Rizieq sebagai penceramah kerap dipadati massa.Seiring dengan itu, Habib Rizieq pun tercatat beberapa kali berhadapan dengan hukum dan menghuni jeruji besi. Hal ini antara lain imbas pernyataannya yang berani mengkritik dan menuai kontroversi maupun menentang situasi yang dinilai bertentangan dengan norma agama. Faktor lain, efek ketokohan dan karisma yang membuat acara yang menghadirkan sang habib kerap dipadati massa.Sebab, kasus terakhir yang menyebabkan Habib Rizieq menghuni ruang jeruji besi tak terlepas dari faktor tersebut. Dia divonis delapan bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), terkait perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020). Pelanggaran yang terjadi saat acara pernikahan putri keempat Habib Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini memunculkan kerumunan massa di tengah mencuatnya penyebaran COVID-19.Selanjutnya, kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Habib Rizieq divonis diputus pidana denda Rp 20 juta subsider lima bulan kurungan. Namun, denda ini dibayar sehingga tak dijatuhi hukuman bui.Kemudian, pendakwah kelahiran 24 Agustus 1965 itu divonis empat tahun penjara oleh PN Jaktim menyangkut berita bohong dan menimbulkan keonaran menyangkut kasus swab test Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor, Jawa Barat. Berawal saat sang habib menjalani perawatan di RS Ummi pada akhir November 2020. Ia terindikasi positif COVID-19. Namun, Habib Rizieq meminta pihak RS agar kondisinya itu tak diungkap ke publik maupun pemerintah. Pihak RS bahkan dikabarkan menghalang-halangi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor yang berupaya melakukan swab test kepada Habib Rizieq.Habib Rizieq pun mengajukan banding atas dua vonis tersebut. Setelah melalui berbagai proses hingga Mahkamah Agung (MA), Habib Rizieq tetap dijatuhi hukuman penjara delapan bulan terkait kasus pelanggaran kekarantinaan di Petamburan. Sementara, menyangkut kasus berita bohong dan swab test RS Ummi, langkah banding Habib Rizieq ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditolak. Habib Rizieq kemudian mengajukan kasasi ke MA. Oleh MA, vonis empat tahun dikurangi menjadi dua tahun.<h3>Bebas Bersyarat</h3>Pada Rabu (20/7/2022), Habib Rizieq Shihab bebas bersyarat. Bebasnya ulama yang menempuh S2 Studi Islam di Universitas Antar-Bangsa Malaysia itu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan ini mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117).Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<a href="https://kemenkumham.go.id/">Kemenkumham</a>) Rika Aprianti, masa bebas bersyarat Habib Rizieq berlaku hingga 10 Juni 2024."Habis masa percobaan 10 Juni 2024,” kata Rika dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022).Artinya, setelah pemungutan suara Pemilu dan Pilpres yang ditetapkan pada 14 Februari 2024. Saat itu, usai bebas dari rumah tahanan Bareskrim Polri, Habib Rizieq Shihab langsung menuju kediamannya di kawasan Petamburan, Jakpus. Keluarga dan simpatisan menyambut kedatangan sang habib.Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif menyampaikan pesan Habib Rizieq agar terus menggaungkan revolusi akhlak. Menurut Slamet, Habib Rizieq akan terus berdakwah.<h3>Strategi Dakwah</h3>Namun, setelah itu, Habib Rizieq Shihab cenderung sunyi dari aktivitas di muka umum. Kemunculannya di muka publik secara langsung baru mencuat kembali saat menghadiri Reuni 212 di Masjid At-Tin TMII, Jakarta Timur, Jumat (2/12/2022).Gema takbir berkumbandang menyambut kedatangan Habib Rizieq. Dengan penampilan khasnya, Imam Besar FPI itu mengaku sempat ragu datang ke Reuni 212. Keraguan ini tak lepas dari status dirinya yang masih bebas bersayarat.Dia bercerita sempat mengumpulkan seluruh pengacaranya, dan meminta pertimbangan terkait kehadiran dirinya dalam Reuni 212.“Kalau saya melanggar syaratnya, PB (Pembebasan Bersyarat) saya dibatalkan, dan saya akan ditahan lagi selama satu tahun. Sampai kapan? Sampai 10 Juni 2024,” ungkap Habib Rizieq di hadapan jemaah Reuni 212.“Makanya saya konsultasi dengan pengacara, kalau saya hadir di Reuni 212 ini melanggar hukum atau tidak. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum tidak ada masalah,” katanya melanjutkanTim pengacara menyatakan secara de jure tidak ada masalah jika Habib Rizieq hadir di Reuni 212. Namun, secara de facto tentu akan menimbulkan masalah jika ada orang-orang ada mempersoalkannya. Habib Rizieq kemudian memutuskan hadir setelah mengetahui acara Reuni 212 diselenggarakan dalam bentuk Shalat Tahajud dan selawat bersama.Bagi Habib Rizieq, langkah semacam itu ditempuhnya bukan karena takut. Namun, ia menyebut sebagai bagian strategi dakwah.

INILAHREWIND: Sunyi Habib Rizieq Usai Lepas dari Bui

Jordi Amat dan Sandy Walsh mengucap sumpah setia ke Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) dan menyelesaikan prosesi natularisasi.Keduanya resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengucap sumpah di Kantor Wilayah Kemenkumham, Jakarta, Kamis (17/11/2022).Mengenakan peci hitam, dipadu dengan jas senada dan juga dasi, Jordi dan Sandy tampak serius mengikuti prosesi terakhir sebagai WNI.Acara pelantikan pewarganegaraan Sandy Walsh dan Jordi Amat dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Baik Jordi Amat dan Sandy Walsh dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.Acara lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah kewarganegaraan. Pengambilan sumpah Jordi Amat dan Sandy Walsh lalu dilakukan secara bersamaan."Demi Tuhan yang maha Esa, saya menyatakan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalani dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulis ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya."Keduanya kemudian menandatangani sejumlah berkas dan resmi menjadi warga negera Indonesia.Dengan status WNI, Jordi dan Sandy bisa segera membela Timnas Indonesia di ajang internasional. Terdekat, mereka kemungkinan sudah siap bergabung dengan skuad Indonesia di ajang Piala AFF 2022 Desember mendatang.

Ucap Sumpah Setia ke NKRI, Jordi Amat dan Sandy Walsh Sah Jadi WNI

Seorang pejabat di kementerian diduga sebagai orang yang menandatangani pergantian nama paspor dengan perubahan nama dari Adelin Lis menjadi Hendro Leonardi. Berdasarkan catatan yang diterima wartawan, Selasa 14 September 2021, perubahan nama tersebut dilaksanakan di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada tahun 2008, yang saat itu oknum tersebut menjabat sebagai pejabat tinggi di Kantor Imigrasi. Sehingga, tersangka Adelin Lis alias Hendro Leonardi bisa lari ke Singapura hingga 2021. Kini, oknum tersebut diketahui menduduki posisi strategis di Kemenkumham. Dari data yang diterima, paspor atas nama Hendro Leonardi dengan nomor A5947562 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara merupakan penggantian/perpanjangan dari paspor sebelumnya atas nama Hendro Leonardi dengan nomor S250857 yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2008 s.d 2 Juli 2013. Kemudian paspor RI atas nama Hendro Leonardi dengan nomor S250857 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara merupakan penggantian/perpanjangan dari paspor sebelumnya atas nana Adelin Lis dengan nomor M254039 yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia tanggal 30 April 2002 s.d 30 April 2007. Diketahui, beberapa waktu lalu Indonesia dihebohkan mengenai ditangkapnya buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) Adelin Lis alias Hendro Leonardi. Ia merupakan terpidana kasus pembalakan liar hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut). Adelin buron selama 13 tahun, akhirnya ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia pada, Sabtu 19 Juni 2021. Yaitu setelah keberadaannya di Singapura terdeteksi oleh Kejagung. Dibalik pelarian Adelin, terungkap karena ia ternyata telah empat kali berganti paspor RI. Adelin merupakan pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia, yang oleh Mahkamah Agung (MA) divonis 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan dana reboisasi 2,938 juta dollar AS. Namun pada saat itu, Kejaksaan tidak bisa mengeksekusi karena yang bersangkutan lebih dulu kabur dengan modus menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Tetapi setelah ditangkap, diduga tidak dilakukan pemeriksaan secara mendalam atas surat-surat palsu yang dimiliki selama pelarian Adelin. Padahal, untuk menerbitkan paspor atas nama Hendro Leonardi mestinya melibatkan banyak oknum di Ditjen Imigrasi hingga kantor Imigrasi Jakarta Utara. Hal itu pun disoroti oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman. Ia pun mendesak Mabes Polri untuk melakukan penyidikan."Jadi istilahnya paspor itu kan aspal, asli tapi palsu. Paspornya Asli tapi keterangan di dalamnya palsu atau tidak benar. Maka itu memenuhi syarat pasal 263 maupun 266 KUHP dan itu harus diproses Mabes Polri. Karena ini membantu buron, yang tidak membantu buruan aja tetap diproses pemalsuan apalagi ini membantu buron," ujar Boyamin kepada wartawan, Rabu (15/9/2021). Selain itu, Boyamin juga mendesak pengusutan terkait adanya dugaan transaksi dalam pelarian Adelin Lis."Saya mendesak, mendorong kepolisian juga mendalami dugaan adanya transaksi di dalam penerbitan paspor aspal tersebut," katanya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Kemenkumham

Kaesang Resmi Jadi Ketum, KPU Ingatkan PSI Lapor ke Kemenkumham

Sebanyak 5.735 Warga Binaan di Lampung Peroleh Remisi Kemerdekaan

1.268 Warga Binaan Lapas Cikarang Peroleh Remisi, 24 Diantaranya Langsung Bebas

Selain Napi Tipikor, 760 Napi Narkoba dan 26 Napi Teroris Juga Dapat Remisi

Remisi untuk Belasan Napi Tipikor, Kemenkumham: Tak Ada yang Langsung Bebas

HRS Tidak Diizinkan Berumrah

Verifikasi Parpol Berbadan Hukum di Jatim, dari 76 Baru 10 Kembalikan Berkas Verifikasi

BSSN dan Kemenkumham Turun Tangan Investigasi Kebocoran 35 Juta Data Paspor WNI

Mario Dandy Bisa Telepon Saksi dari Lapas, Begini Dalih Ditjen Pas

DPR Minta Dirjen Imigrasi Silmy Karim Tak Kalah Langkah Berantas TPPO

1.216 Narapidana Buddha Terima Remisi Waisak, Terbanyak dari Wilayah Sumut

Bawa Sabu, Pegawai Rutan Pekanbaru Dipecat

Monopoli Bisnis Anak Yasonna Laoly di Lapas, Wamenkumham: Itu Baru Rumor

Idul Fitri, 7.624 Warga Binaan Lapas dan Rutan Jakarta Peroleh Remisi Khusus

6.358 Napi di Banten Dapat Remisi Lebaran, 42 Orang Langsung Bebas

146.260 Napi Terima Remisi Idul Fitri, 661 Langsung Bebas

Disebut Ada Kampung Khusus Warga Negara Asing di Bali, Begini Kata Kemenkumham

1.466 Napi Hindu Dapat Remisi Hari Nyepi, 3 Langsung Bebas

Kemenkumham Sumbar Jamin Ibadah Malam Ramadan bagi Narapidana

Foto: Momen Wamenkumham Klarifikasi ke KPK terkait Dugaan Gratifikasi Rp7 Miliar

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA