news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.inilah.com/dikabarkan-jadi-tersangka-kpk-syahrul-yasin-limpo-saya-tidak-ngerti-itu">KPK</a>) menjebloskan ke tahanan 9 dari 10 tersangka kasus dugaan korupsi terkait <a href="https://www.inilah.com/10-tersangka-tukin-esdm-jalani-pemeriksaan-intensif-kpk-bakal-ditahan">tunjangan kinerja (tukin)</a> tahun anggaran 2020-2022 di<a href="https://www.inilah.com/tag/hukum"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)</a>. Sembilan orang tersangka itu ditahan usai menjalani pemeriksaan KPK, Kamis hari ini (15/6/2023)."Sembilan orang tersangka dengan masa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 15 Juni hingga 4 Juli 2023," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.Tersangka yang ditahan tersebut yaitu PAG (Priyo Andi Gularso) Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso (PAG), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio (NHS), Staf PPK Lernhard Febian Sirait (LFS), Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo (CHP), PPK Haryat Prasetyo (HP), dan Operator SPM Beni Arianto (BA).Berikutnya, Penguji Tagihan Hendi (H), PPABP Rokhmat Annashikhah (RA) selaku PPABP, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine(MFV).Menurut Firli, penahanan terhadap sembilan tersangka ini disebar di tiga rutan berbeda."Tersangka RA, HP, PAG, NHS, BA, dan H di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Tersangka CHP, MF, di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan Tersangka LFS di Rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi," ujar Firli.Dia turut menjelaskan mengenai nasib satu orang tersangka lainnya bernama Abdullah. Firli mengatakan, Abdullah masih akan menjalani pemeriksaan kondisi kesehatannya lebih dahulu. Terkait hal ini, KPK sudah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).<h3>Konstruksi Perkara</h3>Menyangkut konstruksi perkara, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa Tukin dengan total  Rp221.924.938.176,00 selama tahun anggaran 2020-2022. Namun, para tersangka diduga memanipulasi dan menerima pembayaran Tukin sehingga tidak sesuai ketentuan."Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.399.928.153, namun dibayarkan  Rp9.003.205.373, atau terjadi selisih sebesar Rp 27.603.277.720," tutur Firli.Uang tersebut digunakan para tersangka untuk pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 miliar, dana taktis  operasional kegiatan kantor hingga keperluan pribadi. Firli pun membeberkan tentang sejumlah keperluan pribadi yang dibiayai oleh duit korupsi tukin tersebut."Kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan, serta logam mulia," jelas Firli .KPK menduga kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp27,6 miliar.Sejauh ini, KPK menerima pengembalian sebesar Rp5,7 Miliar dan logam mulia 45 gram. Hal ini juga sebagai salah satu upaya optimalisasi aset recovery hasil korupsi.Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rugikan Negara Rp27,6 Miliar, KPK Tahan 9 Tersangka Korupsi Tukin Kementerian ESDM

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata menanggapi dugaan kebocoran dokumen penyelidikan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">kasus korupsi Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).</a>Alexander mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi tukin <a href="https://www.inilah.com/kpk-telah-tetapkan-tersangka-di-kasus-korupsi-tukin-di-kementerian-esdm">Kementerian ESDM</a> bersifat terbuka. Menurut dia, apabila memang terjadi kebocoran dokumen penyelidikan, hal itu tidak memengaruhi kinerja tim penyelidikan KPK dalam mengusut kasus tersebut.“Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi. Saya kasih tahu emang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Gak ada sama sekali,” kata Alexander, Sabtu (8/4/2023).Dia menjelaskan, hal yang perlu dipermasalahkan apabila penyelidikan itu bersifat tertutup. Sebagai contoh, terkait penyadapan.“Kecuali penyelidikan yang sifatnya tertutup. Saya sadap A, B, dan C kemudian kasih tahu eh kamu disadap. Itu baru bocorin,” ujar AlexanderKPK sendiri telah menggeledah penggeledahan di Kementerian ESDM. Alexander menyebut, tim penyelidik telah menemukan sejumlah barang bukti seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).“Ya ga sia-sia juga. Ada bukti SP2Dnya dan itu sudah kita dapatkan,” katanya.Alexander yakin pihak Kementerian ESDM kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung.“Dan saya yakin ketika kita minta ke ESDM, pasti tidak akan dihilangkan itu. Karena lembaga negara itu, ada tanggung jawab untuk menyimpan dokumen-dokumen itu,” ujar Alexander menambahkan.Meski begitu, Alexander menyerahkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan adanya pelanggaran pembocoran dokumen penyelidikan KPK menyangkut kasus tukin di Kementerian ESDM tersebut."Biar nanti Dewas yang akan klarifikasi,” kata Alex.Sebelumnya, dokumen yang ditengarai laporan hasil penyelidikan KPK beredar di media sosial (medsos). Dokumen ini disebut ditemukan Tim Penindakan KPK menggeledah ruang Kepala Biro Hukum dengan inisial X di Kementerian ESDM.Diketahui, dokumen itu sebenarnya rahasia dan diperuntukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas penyelidikan kepada pimpinan KPK.Kepala Biro Hukum berinsial X itu kemudian diinterogasi. Terungkap, dokumen itu diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin disebut mendapatkan dokumen dari Mr F, salah seorang pimpinan KPK.Penyampaian dokumen itu bertujuan agar X melakukan antisipasi terkait upaya penindakan oleh KPK. Meski diketahui pula, KPK tengah menggelar operasi demi membongkar kasus korupsi di Kementerian ESDM.

KPK Tak Masalah atas Dugaan Kebocoran Dokumen Korupsi di ESDM

Dewan Pengawas (Dewas) KPK diharapkan profesional menangani kasus dugaan pelanggaran etik pembocoran dokumen penyelidikan korupsi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diduga dilakukan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Ketua KPK Firli Bahuri</a>. Hal ini dikemukakan mantan pimpinan KPK <a href="https://www.inilah.com/saut-situmorang-datangi-dewas-kpk-klarifikasi-kebocoran-dokumen-kementerian-esdm">Saut Situmorang</a> usai menjalani klarifikasi oleh Dewas KPK menyangkut laporan dugaan pelanggaran etik tersebut.“Kali ini harapan saya dewas profesional,” tegas Saut di Gedung ACLC KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).Saut sebelumnya mengungkapkan kena semprot sehingga kecewa dengan Dewas KPK. Namun, kali ini dia mengaku sudah melontarkan harapannya secara langsung di hadapan anggota Dewas yang memeriksanya yakni Syamsuddin Haris. Menurut dia, Dewas harus memberikan sanksi berat sehingga Firli lengser dari posisinya sebagai ketua umum KPK.“Ya kita minta dimundurkan diri (Firli) karena ini sudah sangat berat,” kata Saut menegaskan.Wakil ketua KPK dari 2015 hingga 2019 ini beranggapan, Firli tidak memiliki lagi kewenangan di lembaga antirasuah itu.“Artinya, dalam tahap pertama dia (Firli) diberhentikan dulu dalam urusan pekerjaan-pekerjaan. Disetop dia jangan bekerja dulu baru kemudian kita minta dia agar berhenti,” ujar Saut memaparkan.<h3>Kebocoran Dokumen</h3>Saut dan eks pimpinan KPK lainnya seperti Abraham Samad yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil belum lama ini melaporkan Ketua Umum KPK Firli Bahuri ke Dewas KPK. Laporan ini menyangkut dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran dokumen penyelidikan mengenai dugaan korupsi di Kementerian ESDM.“Kita ingin menegaskan akan melaporkan saudara Firli Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku oleh saudara Firli,” kata Abraham Samad di Gedung ACLC KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).Usai bertemu Dewas, Saut mengaku kena semprot alias dimarahi oleh Dewas KPK lantaran mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri.Hal itu menyebabkan Saut ragu laporannya bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan para aktivis antikorupsi lainnya bakal ditindaklanjuti. Pasalnya, Dewas mengaku tak punya wewenang."Tadi isinya justifikasi semua, malah kita dimarah-marahin gitu. Belum apa-apa dia sudah menyerah, dia tidak punya wewenang,” ujar Saut.Saut kemudian mengkritik Dewas dan menyebutnya sebagai bagian dari masalah di KPK. “Jadi sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan di media, Dewas itu sudah bagian masalah, Etiknya kita mungkin bisa berharap, tetapi tidak banyak,” tegasnya.

Pernah Disemprot, Saut Situmorang Berharap Dewas KPK Lengserkan Firli Bahuri

Polda Metro Jaya menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan atas kasus kebocoran data kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, peningkatan status tersebut setelah penyidik menemukan adanya tindak pidana. Dengan begitu penyidik mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan."Kan sudah ada peristiwa pidana berarti kami menemukan ada peristiwa pidana sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyidikan," ujar Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).Setelah melakukan pemeriksaan atas laporan yang diperkirakan lebih dari 10 tersebut penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. "Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," katanya.Karyoto mengatakan bukti adanya tindak pidana dalam kasus tersebut adalah informasi yang dirahasiakan penyidik KPK telah sampai ke orang yang telah menjadi sasaran. Dengan begitu, kasus yang sebelumnya tertutup malah terbuka pada orang yang menjadi target operasi."Buktinya apa? Adanya informasi yang kita dapatkan yang masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target penyeldikan itu. Artinya yang sebelumnya rahasia menjadi tidak rahasia oleh pihak pihak yang menjadi objek penyelidikan," tandasnya.Sebelumnya, dugaan kebocoran data penyelidikan ini dilaporkan LP3HI ke Polda Metro Jaya dengan register LP/B/1951/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho meyakini Polda Metro Jaya akan memproses laporan dugaan kebocoran data itu. Dia menyinggung sosok Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, yang pernah bertugas sebagai pejabat KPK."Harus ada yang bertanggung jawab atas bocornya dokumen tersebut dan terhadapnya harus dikenai sanksi pidana, bukan hanya putusan etik yang tidak ada maknanya apa pun. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang disebut dalam dokumen itu pun harus dipidana,” katanya

Kasus Kebocoran Dokumen ESDM di KPK Sudah Naik Penyidikan

<a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Ketua KPK Firli Bahuri</a> batal menjalani pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Firli sedianya menjalani pemeriksaan Kamis hari ini (11/5/2023) untuk diklarifikasi terkait laporan <a href="https://www.inilah.com/kebocoran-dokumen-kpk-harus-ada-yang-tanggung-jawab-firli-dipolisikan-lp3hi">kebocoran dokumen</a> penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).“Bukan hari ini, belum, belum dijadwalkan (pemanggilan Firli),” kata anggota Dewas, Albertina Ho kepaa awak media di Gedung ACLC KPK, Setiabudi Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.Albertina belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kapan Firli Bahuri menjalani pemeriksaan.Sebelumnya, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut Ketua KPK Firli Bahuri akan diperiksa hari ini terkait kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM."Insya Allah Kamis besok (hari ini)," kata Haris saat dikonfirmasi, Rabu (10/5/2023).Syamsuddin mengeklaim pihaknya akan sibuk dalam sepekan ke depan untuk mengumpulkan seluruh informasi soal kebocoran dokumen tersebut.“Seminggu ini Dewas klarifikasi laporan dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran informasi di kementerian ESDM,” ungkapnya.Namun Dewas masih merahasiakan nama-nama pihak yang akan dipanggil. Sejauh ini, pihak yang telah dipanggil oleh Dewas KPK yakni Bridjen Endar Priantoro, Ketua PB KAMI Sultoni, Mantan Pemimpin KPK Saut Situmorang serta pegawai internal KPK seperti penyidik dan penyelidik.Sementara itu, Dewas KPK telah memanggil Filri Bahuri bersama Wakil Ketua KPK lainya, Alex Marwata, Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Mereka dimintai klarifikasi Rabu (12/4/2023) terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK, Rabu (12/4/2023).Sebelumnya, beredar di media sosial diduga dokumen yang menyerupai laporan hasil penyelidikan KPK. Dokumen itu ditemukan ketika Tim Penindakan KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM, tepatnya di ruangan Kepala Biro Hukum dengan inisial X.Padahal, laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengusutan kepada Pimpinan KPK. Atas temuan tersebut, X diinterogasi dan diketahui dokumen tersebut diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapatkannya dari Mr F (Pimpinan KPK).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Kementerian ESDM

Imbas Perang Rusia, Investasi Rosneft di Kilang Tuban Molor

Tunjuk Irjen KESDM Rangkap Plt Dirjen Minerba, Menteri Arifin Langgar Konstitusi

Kesal Produksi Tertunda Terus, Menteri ESDM Ultimatum Pengelola Blok Masela

Pertamina Hapus Pertalite Tahun Depan, Menteri ESDM Tak Berkutik

Sebelum Telat, Buruan Daftar Sebagai Calon Pelanggan LPG Tabung 3 KG

Pakar: Subsidi Pertamax Ngawur, Bikin Tekor Anggaran

Mineral Krisis, Komoditas Paling Diburu Dukung Transisi Energi Masa Depan

Salah Subsidi Konversi Motor Listrik, Rakyat Butuh Perut Tak Keroncongan

Catat, Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 KG harus Bawa KTP

KPK Kejar Aliran Uang Korupsi Tukin Eks Bendahara Kementerian ESDM

Eks Dirjen Minerba Sarankan Pemerintah Tak Perpanjang KK Vale

Ributkan Bea Ekspor, KESDM Minta Freeport Taat Aturan

Presiden Jokowi Sebut Divestasi Saham PT Vale Mundur Sedikit

Divestasi Saham Vale, Menteri ESDM Targetkan Akhir Tahun Ini

Rakyat Miskin Masih Seabrek, Pemerintah Malah Subsidi Kendaraan Listrik

DPR Nilai Lamban Pencarian Korban Longsor Tambang Emas di Banyumas

Meski Ada Ekspor Ilegal, Jokowi Ceritakan Hilirisasi Nikel Raih Rp507 Triliun

Buntut LPG Melon Langka, Menteri ESDM Akan Wajibkan Beli Pakai KTP

Siap-siap Urus Registrasi Pembelian LPG 3 KG di Pangkalan

Atasi Kelangkaan, Pertamina Didesak Evaluasi Skema Penyaluran LPG 3 KG

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA