news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Ketua MPR RI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan wacana menghidupkan kembali Utusan Golongan perlu lebih dielaborasi karena usulan itu dapat jadi cara menjadikan MPR lebih inklusif. Oleh karena itu, Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, mendorong ruang diskusi menghidupkan Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI perlu diperbanyak. "Menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Ruang dialektikanya harus dibuka lebar, tidak boleh ditutup apalagi buru-buru ditangkal. Baik yang pro maupun kontra bisa menyampaikan argumentasinya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10/2021). Ia mengaku mendengar sejumlah pihak berpendapat bahwa Utusan Golongan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik. Oleh karena itu, kehadiran Utusan Golongan dinilai dapat menjadikan MPR RI lebih inklusif atau mengikutsertakan seluruh kelompok. "Sebagaimana pernah disampaikan Pakar Kebangsaan Yudi Latif dalam salah satu seri FGD yang diselenggarakan MPR RI bersama Aliansi Kebangsaan bahwa keberadaan Utusan Golongan berangkat dari prinsip keadilan Multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat," ujar Bamsoet. "Perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa tiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Terkait itu, pemenuhan hak individu bisa terkait dengan keadaan golongannya," dia menambahkan. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati mendukung ide membangun MPR RI yang lebih inklusif. "Utusan Golongan pada dasarnya menjadi solusi dalam hal ada celah tidak terwakilinya fungsi-fungsi penting dalam masyarakat seperti kelompok keahlian tertentu, kalangan profesional, asosiasi pelaku usaha, petani, pekerja, dan seterusnya," ucap Diani dalam siaran pers yang sama. "Di dalam kondisi sekarang, jika Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dihidupkan, penyusunannya secara eksklusif akan dipegang oleh kalangan partai politik (DPR) dan wakil daerah (DPD). Inklusifitas proses penyusunan PPHN jadi sangat penting karena berkaitan dengan berbagai komitmen SDGs yang fondasinya adalah prinsip leave no one behind," lanjut dia. Jika MPR dapat jadi lebih inklusif, menurut Diani, maka itu akan sejalan dengan upaya membentuk PPHN lewat amendemen UUD 1945. "Alasannya, PPHN, jika nantinya terbentuk, harus jadi karya kolektif bangsa, yang mana seluruh elemen bangsa turut terlibat sehingga turunannya, yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional pun jadi inklusif," kata Diani.

Bamsoet: Wacana Hidupkan Utusan Golongan di MPR Perlu Lebih Dielaborasi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Kemenpora dengan membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi terkait penjatuhan sanksi World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).   "Pembentukan Tim Akselerasi dan Investigasi oleh Menpora Zainudin Amali akan mengakomodir dan menguatkan posisi LADI sekaligus menelusuri penjatuhan sanksi dari WADA yang sesungguhnya permasalahannya cukup sederhana, tanpa mengganggu independensi LADI sesuai aturan WADA," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/10/2021).   Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP-IMI) itu menyebutkan bahwa sanksi WADA merupakan hal yang harus diusut hingga ke akar persoalan, karena hal tersebut menyangkut harkat dan martabat bangsa.   “Ada yang janggal dan menimbulkan pertanyaan di internal LADI. Mulai pergantian kepengurusan yang sudah tiga kali terjadi dari semester awal 2021, lalu adanya informasi masalah password dan akses ke sistem WADA untuk mengakses pusat pemberian sanggahan (CCC) yang masih dikuasai pengurus lama," ujar Bamsoet.   Secara terpisah, Wakil Ketua Pengurus Baru LADI, dr Rheza Maulana menjelaskan kronologi terkait penjatuhan sanksi dari WADA per 7 Oktober 2021.   Disebutkannya, bahwa pada tanggal 15 September 2021, Indonesia mendapatkan surat ancaman sanksi dari WADA karena ketidakefektifan program testing dan administrasi Anti-Doping di Indonesia.   WADA memberikan waktu 21 hari untuk membantah/menyanggah dan membenahi hal tersebut.   Menurut dr Rheza, dalam masa sanggah tersebut, kepengurusan baru LADI telah berkomunikasi secara intensif dengan WADA terkait masalah pada Bidang Testing. Setelah WADA memberikan arahan dan persetujuan, seharusnya LADI hanya tinggal menunggu implementasi.   Namun, pada tanggal 7 Oktober 2021, WADA tetap menjatuhkan sanksi pada LADI dan Indonesia, meskipun LADI telah membenahi permasalahan yang telah disampaikan WADA pada tanggal 15 September 2021.   "Kami tetap mendapatkan penjatuhan sanksi pada tanggal 7 Oktober meskipun sudah berhasil memenuhi keinginan WADA. Tentu kami bertanya-tanya, hal apa lagi kini yang dipermasalahkan? Kami langsung berkoordinasi dengan pihak WADA dan melaporkan hal ini kepada Pak Zainudin Amali selaku Menpora, yang kemudian dilanjutkan dengan menulis surat resmi ke WADA menyampaikan progress implementasi Anti-Doping di Indonesia dan menanyakan lebih lanjut alasan pemberian sanksi tersebut," papar dr Rheza.   Ternyata, dari hasil koordinasi lanjutan dengan WADA, ditemukan bahwa Indonesia memiliki banyak pending matters yang tidak terselesaikan dari tahun 2017, seperti tunggakan kewajiban administrasi, pelaporan Result Management tahunan dan pending matters lain yang sudah mengendap bertahun-tahun.   "Harus segera dilakukan investigasi mendalam. Oknum LADI yang terbukti melakukan kelalaian sehingga mencoreng dan mempermalukan nama bangsa, harus ditindak tegas sesuai hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Bamsoet.   Ketua Umum PB Kodrat (Tarung Derajat) ini juga mendukung penuh sekaligus berharap kepada tim yang dibentuk Menpora Zainudin Amali untuk dapat segera mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi.   Dukungan juga diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap upaya LADI dan Kemenpora dalam menyelesaikan permasalahan sanksi WADA saat bertemu Menpora Zainudin Amali dan Ketua Umum LADI Musthofa Fauzi di Istana Negara, Jumat (22/10/2021).

Bamsoet Dukung Investigasi Penjatuhan Sanksi WADA

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjelaskan kepastian jadwal umrah kepada masyarakat. Dalam keterangan tertulisnya, Bamsoet, panggilan akrabnya, menyatakan penjelasan itu untuk menghindari keraguan bagi masyarakat yang sudah membayar biaya umrah. "Perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan," ujarnya. Menurut Bamsoet, yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa masih ada hal yang perlu dibenahi sebelum keberangkatan umrah. Ia juga meminta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk segera merampungkan dan menyampaikan aturan teknis penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi COVID-19. "Khususnya yang terkait dengan vaksin booster hingga aturan karantina yang berlaku di Arab Saudi," kata Bamsoet menegaskan. Ia pun meminta komitmen pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk terus mengupayakan penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dengan melakukan diplomasi serta komunikasi yang baik dengan pihak Arab Saudi. Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Arab Saudi soal umrah, pemberangkatan jemaah belum juga ada kepastian.

Bamsoet Minta Pemerintah Jelaskan Kepastian Umrah kepada Masyarakat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada 8 November 2021. Dalam keterangannya di Jakarta, Bamsoet menyebutkan prestasi dan rekam jejak Jenderal Andika tidak perlu diragukan. Salah satunya ditunjukkan dengan meraih Bintang Kartika Eka Paksi, tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Darat untuk anggota korpsnya di bidang militer yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok. "Ia juga meraih Bintang Yudha Dharma adalah sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh angkatan bersenjata yaitu Kapolri dan Tentara Nasional Indonesia secara bersama," kata Bamsoet. Sebagai perwira lulusan Akademi Militer 1987, lanjut Bamsoet, Jenderal Andika sangat berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus). "Bahkan ia mengawali kariernya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran korps baret merah (Kopassus) Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun," katanya.   Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan berbagai posisi strategis juga pernah ditempati Jenderal Andika Perkasa. Antara lain, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-39 (23 Juli 2018-22 November 2018), Komandan Kodiklat TNI AD (4 Januari 2018-23 Juli 2018).   Jauh sebelumnya, Jenderal Andika menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 2014. Kemudian sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016).   Jenderal Andika, kata Bamsoet, juga memiliki rekam jejak akademis yang mumpuni. Dia menamatkan pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University (Northfield, Vermont, Amerika Serikat). Kemudian, National War College, National Defense University (Washington DC, Amerika Serikat), dan The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, Universitas George Washington (Washington DC AS).   Bamsoet menerangkan, di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa nanti, TNI harus melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Serta, menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, sekaligus menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI. Mengingat dalam berbagai survei, TNI selalu berada di urutan pertama sebagai lembaga negara yang paling dipercaya rakyat.   Terlihat pada survei Indikator yang dilakukan 13-17 April 2021 misalnya, TNI berada di peringkat pertama dengan memperoleh 89 persen kepercayaan rakyat. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melakukan survei pada 25-31 Januari 2020 mencatat TNI mendapatkan 95 persen kepercayaan rakyat. "Sesuai amanat undang-undang, Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI," ucapnya.   Yakni, melakukan kebijakan pertahanan negara, menjalankan strategi militer, melakukan operasi militer, menjalankan doktrin TNI, dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan dan komponen pertahanan.   "Serta memberikan pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis dan sumber daya nasional untuk pertahanan negara," terang Bamsoet.   Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia itu mengatakan dalam hal memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan dan komponen pertahanan, TNI harus senantiasa meningkatkan alutsista.   Saat ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian minimum essential force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60 persen.   "Pada 2024, jumlah kekuatan alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan sudah bisa terpenuhi," ucap Bamsoet.   Antara lain, matra darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Marta laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir.   "Sedangkan matra udara dengan 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara," ujar Bamsoet.

Bamsoet Dukung Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang kembali diembuskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo dinilai tak relevan karena telah kadung memasuki tahapan pemilu dan hanya menjadi konsumsi wacana di kalangan elite politik.Menurut Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, pernyataan Bamsoet bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024."Saya pikir wacana perpanjangan masa jabatan sudah tidak lagi relevan di saat ini karena telah memasuki tahun politik. Pak Jokowi sudah berkomitmen pada penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Wasisto di Jakarta kepada Inilah.com, Jumat (9/12/2022).Ia menuturkan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu hanya menjadi diskursus di kalangan elite yang gagal terkonsolidasi dan tak dapat dikonversi menjadi kebijakan.Karena itu, menurut dia, pernyataan Bamsoet hanya akan menguap karena tak memiliki kekuatan dan daya dorong untuk menganulir keputusan dan komitmen pemerintah bersama DPR menggelar Pemilu serentak di 2024."Saya pikir wacana itu hanya berputar di kalangan elite tertentu saja, jadi tidak semuanya mau mendukung bulat wacana itu," ujarnya.Untuk itu, wacana yang diembuskan Bamsoet dalam rilis survei Poltracking pada Kamis (8/12/2022) kemarin bukan merupakan pernyataan resmi dari Bamsoet sebagai Ketua MPR, melainkan hanya pendapat secara pribadi."Saya pikir itu lebih pada pandangan pribadi dan bukan mewakili institusi MPR," sebutnya.Diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berasumsi bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai 73,2 persen dapat dipotret sebagai petunjuk bahwa masyarakat menginginkan keberlanjutan kepemimpinan Jokowi di periode ketiga.Kendati menuai kontroversi, perpanjangan masa jabatan Presiden ditangkap Bamsoet dalam rilis survei Poltracking sebagai sinyal untuk Jokowi agar tetap melanjutkan kepemimpinannya."Kita tahu deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," ungkap Bamsoet saat menjadi narasumber rilis survei Poltracking yang digelar secara daring, Kamis (8/12/2022).Termasuk, ia juga menyarankan untuk adanya peninjauan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang masih berpeluang digelar dalam kondisi negeri yang belum sepenuhnya pulih dari aspek ekonomi dan sosial."Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi, dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan sebagainya," katanya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Ketua MPR RI

Laksamana Yudo Resmi Dilantik, Bamsoet Ingatkan Ancaman Nirmiliter

BRIN: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Relevan

Bamsoet Dukung Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI

Bamsoet Minta Pemerintah Jelaskan Kepastian Umrah kepada Masyarakat

Bamsoet Dukung Investigasi Penjatuhan Sanksi WADA

Bamsoet: Wacana Hidupkan Utusan Golongan di MPR Perlu Lebih Dielaborasi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA