news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

komisaris bumn

Seperti yang diketahui, <a href="https://www.inilah.com/gaji-menteri-di-indonesia-tunjangan-serta-fasilitas">Menteri BUMN</a> Erick Thohir telah memangkas gaji pengurus BUMN mulai awal tahun 2021. Namun, Menteri BUMN tidak mengubah formula gaji untuk Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas. Besaran gaji komisaris BUMN selalu menarik untuk dibahas, apalagi profesi ini selalu dikaitkan dengan faktor politik. Dengan gaji yang diterima, komisaris ini memiliki beberapa tugas penting. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan umum atau khusus sesuai anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Hal ini diatur dalam UUPT Pasal 31(6) UUPT. Dengan gaji yang diterima, komisaris ini memiliki beberapa tugas penting. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi. Hal ini diatur oleh Pasal 1 angka 6 UUPT Pasal 31 UU BUMN. <h2>Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris</h2>Dalam Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007, ada beberapa tugas pokok dan tanggung jawab komisaris yang berkaitan dengan <a href="https://www.inilah.com/gaji-pegawai-pajak-dan-tunjangan">perseroan terbatas</a> atau UUPT. Tugas pokok dan tanggung jawab komisaris, meliputi:<ul> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan pada kebijakan perusahaan. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan pada operasional pengurusan secara umum. Baik hal yang terkait dengan perseroan maupun usaha perseroan. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris dapat memberikan nasihat-nasihat kepada dewan direksi. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberian nasihat dan pengawasan dilakukan demi kepentingan dari perseroan tersebut. Dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris akan melakukan tugasnya dengan penuh perhatian, maksud yang baik serta bertanggung jawab atas kepentingan perusahaan. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris harus ikut bertanggung jawab bila ada kerugian yang dialami perusahaan, jika mereka lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</li></ul>Dalam hal ini, para dewan komisaris juga memiliki beberapa kewajiban menurut Pasal 116 UU PT. Kewajiban komisaris tersebut antara lain:<ul> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris mempersiapkan sebuah risalah rapat dewan komisaris. Kemudian menyimpan salinannya dengan rapi. Tujuannya agar nanti mudah ditemukan saat dibutuhkan. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris harus memberikan laporan kepada perseroan atau perusahaan. Laporan mengacu pada kepemilikan saham atau keluarganya kepada perseroan. </li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Dewan komisaris wajib melaporkan tugas dan pengawasannya yang sudah dilakukan </li></ul><h2>Gaji Komisaris BUMN</h2><figure class="image"><img class="size-medium wp-image-177955" src="https://c.inilah.com/2023/03/0314_052707_677f_inilah.com_-300x197.png" alt="gaji komisaris bumn" width="300" height="197" /><figcaption>Foto; freepik.com</figcaption></figure>Besaran gaji komisaris adalah tergantung pada jenis perusahaan. Gaji komisaris di perusahaan swasta akan berbeda dengan gaji komisaris di perusahaan BUMN. Gaji seorang komisaris ditetapkan dengan menggunakan dasar perhitungan remunerasi.<a href="https://www.inilah.com/besaran-gaji-dishub-dki-jakarta">Gaji komisaris</a> di perusahaan BUMN tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Gaji komisaris utama (komut) BUMN adalah 45% dari gaji ketua yang juga merangkap sebagai direktur. Hal tersebut tercantum dalam BAB II , nomor 13, bagian E. Sementara apabila ada komisaris lain, gajinya 90 persen dari gaji komisaris utama. <h2>1. Gaji Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI)</h2>Gaji seluruh komisaris mencapai Rp127,2 miliar berdasarkan Laporan tahunan BIS tahun 2020. Jumlah ini sudah termasuk THR, bonus, biaya, tunjangan perjalanan, asuransi kerja dan pakaian kerja. Sebanyak 17 orang menerima santunan. Alhasil, setiap komisaris BIS apabila pembagiannya dibagi rata akan mendapat kompensasi kurang lebih sebesar Rp7,5 miliar.<h2>2. Gaji Komisaris PT Pertamina (Persero)</h2>Gaji yang dibayarkan kepada direksi dan wali amanat perusahaan mencapai USD47,23 juta atau setara Rp1,661 miliar, menurut laporan keuangan Pertamina 2018. Remunerasi tersebut dibagi antara pengurus dan auditor Pertamina, yang terdiri dari 17 orang. Jadi kalau kita ambil rata-rata, setiap orang menerima kurang lebih Rp38 miliar per tahun atau Rp3,16 miliar per bulan. <h2>3. Gaji Komisaris PT Telkom (TLKM)</h2>Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Direksi Telkom untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp96,0 miliar. Khusus untuk Komisaris Presiden, Rp9,86 miliar termasuk honorarium dan tunjangan lain sebesar Rp3,81 miliar, dan bonus Rp6,06 miliar.Sedangkan gaji komisaris independen berkisar antara Rp1,49 miliar hingga Rp11,31 miliar. Remunerasi posisi komisaris berkisar antara Rp1,48 miliar hingga Rp8,86 miliar, termasuk gaji, tunjangan, dan bonus. Jika seorang komisaris menerima Rp1,48 miliar per tahun, ini setara dengan lebih dari Rp120 juta per bulan. <h2>4. Gaji Komisaris PT Garuda Indonesia (GIAA)</h2>Gaji Komisaris Garuda Indonesia per 31 Desember 2020 adalah $745.030 setara Rp11,5 juta. Angka ini didasarkan pada total gaji tahun sebelumnya, yaitu sebesar $94.191 atau setara Rp1,5 juta. Gaji tersebut dibagi kepada lima orang, diantaranya komisaris utama, wakil ketua, dua anggota independen dan seorang komisaris pembantu. <h2>5. Gaji Komisaris Bank BNI (BBNI)</h2>Pada tahun 2021, BNI melaporkan bahwa perusahaan membayar lebih dari Rp233 miliar kepada direksi dan komisaris perusahaan. Dewan Komisaris Bank BNI menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 23,70 miliar tahun lalu, ditambah tantiem sebesar Rp 49,17 miliar. Gaji dan tunjangan direksi BNI sebesar Rp62,96 miliar dan bonus lainnya sebesar Rp85,48 miliar. Artinya, pendapatan Dewan komisaris dan Direksi perusahaan BNI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat lebih dari Rp283 miliar.  <h2>6. Gaji Komisaris Bank Mandiri (BMRI)</h2>Bank Mandiri melaporkan bahwa perusahaan membayar lebih dari Rp 740 miliar pada tahun 2021 untuk membayar dewan direksi dan komisaris perusahaan. Dari total pendapatan diatas, pendapatan direksi perusahaan menurun. Sementara itu, pendapatan komisaris justru meningkat dari tahun sebelumnya.Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Bank Mandiri tahun lalu berjumlah sekitar Rp73,44 miliar, dengan tambahan bonus tahunan sebesar Rp110,81 miliar. Pada tahun 2021, BMRI membagikan Rp214,79 miliar untuk gaji dan tunjangan direksi perusahaan, dan Rp313,38 miliar untuk bonus lainnya.

Fantastis! Segini Gaji Komisaris BUMN, Capai Puluhan Miliar

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT Pusri) mengangkat KH Amiruddin Nahrawi yang merupakan Ketua PWNU Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai Komisaris Independen di perusahaan tersebut.Pengangkatan Cak Amir panggilan akrab Amiruddin ini sebagai komisaris perusahaan umumkan lewat Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman. Acara pengumumam ini berlangsung di Gedung Pupuk Indonesia Jakarta. Jajaran direksi juga hadir dalam acara tersebut."Saya ucapkan selamat kepada Bapak KH Amiruddin Nahrawi selaku anggota Komisaris Independen PT Pusri Palembang yang hari ini baru saja," kata Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/5/2022).Dia berharap kehadiran Cak Amir dalam jajaran komisaris dapat menumbuhkan energi dan semangat baru untuk mengembalikan Pusri pada masa kejayaan."Jadi mohon doa restunya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran pada kita semua sehingga tim yang baru ini akan menjadi lebih baik ke depan," katanya.Sementara itu Cak Amir mengatakan akan bertugas sesuai tupoksi yang ada."Dan menyesuaikan kemampuan saya tentunya. Karena bagaimanapun saya akan berbuat yang terbaik," kata Cak Amir yang juga merupakan salah satu Ketua PBNU tersebut.Lebih lanjut Cak Amir menjelaskan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lembaga pertanian. Dia juga mewakili lembaga banom dan lembaga-lembaga pertanian di NU.<h2>Jadi Komisaris Cak Amir Akan Sinergi dengan PWNU</h2>Cak Amir mengungkapkan mayoritas pengguna pupuk di Indonesia adalah para petani NU, terutama di daerah pedesaan.Oleh karena itu, sesuai arahan Dirut PT Pupuk Indonesia, Cak Amir siap bekerja secara profesional agar lebih bermanfaat kepada bangsa dan negara. Dia juga berjanji memaksimalkan jaringan pertanian NU di seluruh Indonesia."Nanti akan dipadukan bagaimana nanti saya selaku Komisaris PT Pusri akan memakai jaringan itu. Dan Insya Allah tentu kita selalu ada manfaat," ucap dia.Cak Amir juga segera mengagendakan kunjungan ke Palembang pada Kamis (19/5) dalam rangka perkenalan bersama jajaran direksi PT Pusri. Setelah itu mempersiapkan sosialisasi sejumlah rancangan program jangka panjang maupun jangka pendek."Insya Allah saya selaku komisaris akan berbuat yang terbaik, misalnya, masuk kantor tidak hanya cuma sebulan satu kali. Nggak begitu. Saya mengubah itu, bagaimana cara satu minggu empat hari atau lima hari saya harus ngantor di sana," ungkap Cak Amir.Pada kesempatan akhir, Cak Amir juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir."Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin di Indonesia terutama karena banyak kepedulian beliau mengangkat harkat masyarakat Indonesia di pinggiran beliau sangat intens untuk mengangkat itu," ujarnya.

Ketua PWNU Sumsel Diangkat jadi Komisaris PT Pusri

Menyangkut <a href="http://Sri Mulyani Jangan Diamkan Rangkap Jabatan 39 Pejabat Kemenkeu">39 pejabat kementerian keuangan (Kemenkeu) yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN</a>, Menkeu Sri Mulyani seharusnya bisa tegas. Beraninya jangan hanya kepada Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, rangkap jabatan di kemenkeu dan insitusi lainnya, harus diberantas. "Karena tiga alasan. Pertama, rangkap jabatan hanya memunculkan kesenjangan pendapatan antar pegawai," paparnya kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (4/3/2023).Apalagi, kata dia, nilai tantiem BUMN cukup besar, sehingga peluang tambahan pendapatan dalam jumlah signifikan. Alasan kedua, menjadikan pejabat tidak fokus pada kinerja pokok sebagai penyelenggara urusan negara atau sebaliknya fokus pengawasan komisaris bumn jadi terbagi dan tidak optimal. "Ketiga, rangkap jabatan hanya memunculkan konflik kepentingan apalagi bagi pejabat kementerian keuangan," ungkapnya."Kan lucu kalau ada pemungut pajak dengan yang dipungut pajak berada di posisi yang sama, itu tata kelola jadi buruk sekali. Ini memberi teladan yang buruk ke pegawai lain bahwa is ok bisa rangkap jabatan, dan akhirnya jadi pembenaran," tuturnya.Tim Data dan Riset Seknas FITRA, Gunardi Ridwan menyampaikan setidaknya ada 39 pejabat teras Kemenkeu yang kini merangkap jabatan disejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."Namun, dari pantauan Seknas Fitra, setidaknya 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN," kata Gunardi, Jakarta, Jumat (3/3/2023).Dia menjelaskan jika ditelaah secara lebih luas, rangkap jabatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di BUMN tersebar hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga. Pada tahun 2023, Seknas Fitra melalukan uji petik pada 243 komisaris BUMN di seluruh BUMN, ditemukan fakta minimalnya terdapat 95 aparatur negara atau 45% yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.Lalu siapa saja anak buah Sri Mulyani yang ketiban rejeki nompolok karena bisa nyambi kerja di BUMN? Berikut daftarnya.1. Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan sebagai Komisari PLN2. Heru Pambudi Sekretaris Jenderal sebagaia Komisari Pertamina3. Isa rachmatarwata Direktur Jenderal Anggaran sebagai Komisari PT Telkom4. Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak sebagai Komisari PT SMI5. Askolani Direktur Bea dan Cukai sebagai Komisaris BNI6. Rionald Silaban direktur Kekayaan Negara sebagai Komisaris Bank Mandiri7. Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Komisaris PT Semen Indonesia Grup8. Luky Alfirman Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (bukan BUMN)9. Awan Nurmawan Nuh Inspektur Jenderal Kemenkeu sebagai Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur10. Febrio Nathan Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia11. Andin Hadiyanto Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara12. Sudarto Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi sebagai Komisaris Pegadaian13. Suminto Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank14. Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial15. Yon Arsal Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance16. Made Arya Wijaya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai komisaris PT Biofarma17. Rina Widiyani Wahyuningdyah Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan menjabat sebagai komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF18. R. Wiwin IstantiKepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Komisaris PTPN 719. Ari Wahyuni Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai Komisaris Jamkrindo20. Arief Wibisono Kepala Biro Hukum wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)21. Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Advokasi sebagai Komisaris Utama PT Geodipa energi22. Rukijo Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)23. Sugeng Wardoyo Kepala Biro Umum sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna24. Hidayat Amir Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I25. Agung Kuswandono Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia26. Rofyanto Kurniawan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Komisaris PT ASABRI27. Chalimah Pujihastuti Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebagai Komisaris PT POS28. Dedy Syarif Usman Sekretaris DJKN sebagai Komisaris PT Waskita Karya TBK29. Encep Sudarwan Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagai Komisaris Askrindo30. Dwi Pudjiastuti Handayani Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai Komisaris Indonesia Re31. Wawan Sunarjo Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga sebagai Komisaris PT Surveyor Indonesia32. Lisbon Sirait Direktur Sistem Penganggaran sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM33. Sudarso Inspektur V sebagai Komisaris PT Barata Indonesia34. Meirijal Nur Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai Komisaris Indosat35. Joko Prihanto Direktur Lelang sebagai Komisaris PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)36. Mariatul Aini Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur37. Bhimantara Widyajala Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance38. Heri Setiawan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebagai Komisaris PT Geodipa energi39. Adi Budiarso Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) sebagai Komisaris PT SUCOFINDO

Sri Mulyani Jangan Diamkan Rangkap Jabatan 39 Pejabat Kemenkeu

Terdakwa tindak pidana terorisme Munarman singgung pencopotan Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel 'Noel' Ebenezer dari Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia dalam dupliknya.Saat membacakan duplik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Jumat (25/3/2022), Munarman menilai pencopotan Noel merupakan kepentingan politik yang sedang bekerja.Awalnya, Munarman mengatakan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan dirinya merupakan bagian dari jaringan teroris.Munarman mengatakan ada penguasa politik yang mengendalikan skenario untuk menjebloskan dirinya ke dalam penjara."Dan pada kesempatan duplik ini, saya akan sampaikan kembali, bahwa perkara a quo adalah fitnah, rekayasa, dan ada penguasa politik yang sangat powerful mengendalikan semua skenario untuk menjebloskan saya ke penjara," ujar Munarman mengawali dupliknya."Hal ini sudah dibuktikan dengan dicopotnya saksi yang meringankan saya, yaitu sahabat saya Immanuel Ebenezer, dicopot dari jabatan komut setelah bersaksi yang meringankan untuk saya. Ini jelas-jelas bukti konkret motif politik dan kepentingan politik sedang bekerja dalam perkara a quo," sambungnya.Noel sendiri merasa pencopotannya dari jabatan Komisaris Utama PT Mega Eltra atau anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia itu terkait adanya dendam di lingkaran Jokowi. Noel mengklaim dendam itu berkaitan pula dengan dirinya yang sempat menjadi saksi meringankan terdakwa terorisme Munarman.

Munarman Singgung Pencopotan Noel dalam Dupliknya

<a href="https://www.inilah.com/tag/bisnis">Menteri BUMN Erick Thohir</a> (Etho) melarang direksi BUMN yang rangkap jabatan di anak usaha, mendapatkan gaji dobel alias remunerasi.Larangan tersebut disematkan Menteri Etho dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang mengatur single income dari petinggi BUMN yang rangkap jabatan di anak usaha BUMN.Asal tahu saja, permen ini merupakan penyederhanaan dari 45 aturan yang ada sebelumnya. Dan, larangan gaji ganda untuk direksi atau komisaris BUMN ini, disampaikan Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata di Jakarta, Senin (27/3/2023).Menurut Tedi, Kementerian BUMN masih membolehkan direksi rangkap jabatan menjadi komisaris di anak usaha BUMN. Namun, upah yang diterima hanya satu, yakni sebagai direksi BUMN."Jabatan rangkap di komisaris anak usaha BUMN, nantinya tidak mendapatkan tambahan remunerasi. Jadi, remunerasi hanya satu yakni sebagai direksi di atas (BUMN)," terangnya Tedi.Meski direksi diperkenankan menjabat komisaris di anak usaha BUMN, namun bukan sebagai komisaris utama atau komut. Selain itu, persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah.Semula, syarat untuk mendapat tantiem adalah perusahaan (BUMN) harus mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Ke depan, naik kelas menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."Yang eligible terhadap tantiem yang WTP semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan, WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," tutur Tedi.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar komisaris bumn

Menteri Etho Larang Gaji Dobel Direksi yang Rangkap Jabatan Komisaris

Irjen Kemenkeu Rangkap Komisaris BRI, Sebentar Lagi Hartanya Melampaui Rp17,9 Miliar

Fantastis! Segini Gaji Komisaris BUMN, Capai Puluhan Miliar

Sri Mulyani Jangan Diamkan Rangkap Jabatan 39 Pejabat Kemenkeu

Ketua PWNU Sumsel Diangkat jadi Komisaris PT Pusri

Munarman Singgung Pencopotan Noel dalam Dupliknya

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA