news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat merasa heran dengan aduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal terbatasnya akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon)Menurut dia, jika hal itu berkaitan dengan Silon yang berlandaskan PKPU 10/2023 Bawaslu dapat menggugat uji materi ke Mahkamah Agung (MA)."KPU itu bekerja berlandaskan aturan Undang-Undang (UU), jadi di PKPU 10 sudah dijelaskan bahkan sudah dibaca dan kalau memang merasa tidak sepakat dengan soal PKPU itu mestinya langkahnya ke MA juga. Jadi biar jelas begitu," kata Yulianto di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).Yulianto khawatir Bawaslu tidak akan mendapatkan kepastian jika mengadukan ke DKPP. Sebab, jika PKPU yang jadi permasalahan, aturan itulah yang kemudian diperkarakan, bukan KPU yang diadukan."Kalau penyelenggara seperti ini terus, bagaimana? Enggak ada kepastian nanti. Silakan salurkan ke lembaga yang berwenang. Bukan nabrak-nabrak begini. Mohon maaf. Kalau memang masalah itu aturannya, ya di-challenge dong aturannya," imbuhnya.Ia juga menegaskan KPU selama bertugas selalu berpegang teguh pada UU dan PKPU, sehingga tidak mungkin jika pihaknya akan melanggar aturan yang KPU rancang sendiri. "Jadi KPU kenapa melakukan sikap itu karena berpegang teguh pada UU dan PKPU. Mana mungkin kami melanggar aturan kami sendiri. Terkait tadi sudah diberikan akses yang tertuang di PKPU, (jika Bawaslu) tidak puas, mestinya (mencari cara) gimana caranya PKPU diubah," tambah dia.Sekadar informasi, DKPP menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu mengenai terbatasnya akses Silon. Selain itu, KPU juga didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan Pemilu. Dalam sidang tersebut, seluruh komisioner KPU nampak hadir mulai dari Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari beserta anggota-anggota lainnya. Namun, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos hadir secara daring.Sedangkan Bawaslu, hanya diwakili Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dan anggotanya Totok Hariyono serta Herwyn JH Malonda. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Ratna Dewi sebagai ketua majelis sidang ditemani oleh Muhammad Tio Aliansyah dan Raka Sandi.

Sidang DKPP Akses Silon, KPU Sarankan Bawaslu Uji Materi PKPU ke MA

Partai Ummat dinyatakan telah lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024, dengan demikian partai besutan Amien Rais ini lanjut ke tahap berikutnya, <a href="https://www.inilah.com/diberi-waktu-perbaikan-partai-ummat-masih-ada-asa-ikut-pemilu">verifikasi faktual</a> perbaikan.Keputusan ini disampaikan oleh Komisioner <a href="http://kpu.go.id">Komisi Pemilihan Umum</a> (KPU) Idham Kholik. Menurutnya, KPU telah melakukan penarikan sampel keanggotaan Partai Ummat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara."Iya (lolos verifikasi administrasi), jadi prosesnya begini, penarikan sampel keanggotaan parpol itu baru dapat dilakukan, apabila hasil verifikasi administrasi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat," ujarnya, di Jakarta, Senin (26/12/2022).Untuk proses selanjutnya, Idham mengatakan KPU Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara akan melakukan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Ummat. Verifikasi faktual akan dilakukan selama tiga hari."Hari ini, 26-28 Desember 2022, KPU Kabupaten/Kota di dua provinsi tersebut (Provinsi NTT dan Sulut) mulai melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Ummat berdasarkan data keanggotaan tersampel yang diberikan oleh KPU RI berdasarkan hasil penarikan sampel kemarin sore," ujarnya.Diketahui, asa bagi Partai Ummat untuk bisa berpartisipasi dalam gelaran Pemilu 2024, kembali tumbuh. Pasalnya proses mediasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai kata sepakat. Mediasi yang digelar di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Selasa (20/12/2022) ini, memutuskan untuk memberikan kesempatan perbaikan.“Putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu,” ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Totok Hariyono, membacakan hasil mediasi. Selasa (20/12/2022).Adapun hal-hal yang disepakati antara lain, Partai Ummat bersedia memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan partai di 5 kabupaten di Provinsi NTT dan 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.“Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan partai pada sekurang-kurangnya 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara,” ujar anggota Bawaslu, Lolly Suhenty.

Lolos Administrasi, Partai Ummat Lanjut ke Verifikasi Faktual Perbaikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi putusan sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan KPU untuk mengganti nomor urut bakal caleg DPD Provinsi Jawa Barat (Jabar).Anggota KPU RI, Idham Holik mengaku siap menjalankan putusan tersebut, hanya saja pihaknya merasa bingung dalam pelaksanaannya, lantaran tidak memiliki panduan teknisnya."Karena dalam amar putusan Bawaslu itu tidak mengatur secara eksplisit seperti putusan pengadilan lainnya. Maka kami berkirim surat kepada Bawaslu untuk memberikan simulasi teknisnya seperti apa,” ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023)Meski akan menuruti putusan Bawaslu, namun pihaknya mengaku sudah melakukan penyusunan sesuai dengan alfabetis. Sehingga, sejatinya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh KPU. "Akan kami diskusikan dengan Bawaslu jika surat sudah dibalas," ucapnya.Diberitakan sebelumnya, Bawaslu RI menyatakan KPU RI telah melanggar administrasi pemilu terkait penyusunan nomor urut pada daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar)."Mengadili, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Memerintahkan kepada terlapor untuk memperbaiki penyusunan nomor urut daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan umum 2024," ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membacakan putusan dipantau melalui YouTube Bawaslu RI, Jumat (15/9/2023)."Memerintahkan kepada terlapor untuk menyusun nomor urut daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat &nbsp;dalam pemilihan umum 2024 sesuai abjad dengan pertimbangan nama lengkap dalam dokumen kependudukan yang resmi, termasuk karakter dalam nama lengkap," kata dia menambahkan.Lebih lanjut, dalam putusan itu, majelis pemeriksa turut mempertimbangkan sejumlah hal dalam persidangan. Mulai dari bukti, jawaban terlapor, keterangan ahli, serta kesimpulan masing-masing pihak.Dalam perkara nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023, calon anggota DPD A. Irwan Bola selaku pelapor mengaku bahwa dalam setiap undangan KPU Jawa Barat, namanya selalu berada pada urutan nomor satu.Akan tetapi, dalam Surat Keputusan KPU 1042 Tahun 2023 tentang penetapan DCS anggota DPD per 18 Agustus 2023, A. Irwan Bola tiba-tiba ada di urutan ketujuh, sesuatu yang dianggap merugikan terkait dengan peluang keterpilihannya. &nbsp;

Diperintahkan Ubah Nomor Urut Caleg, KPU Minta Petunjuk Bawaslu

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) <a href="https://www.inilah.com/said-abdullah-tebar-amplop-di-masjid-perludem-sarankan-ini-ke-bawaslu">Fadli Ramadhanil</a> mengatakan putusan <a href="http://inilah.com/tag/hukum">Pengadilan Tinggi</a> (PT) DKI Jakarta yang menerima banding <a href="http://inilah.com/tag/politik">KPU</a> terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, telah mengurangi tingkat kontroversi pelaksanaan <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">pemilu</a>.“Paling tidak, putusan PT DKI Jakarta itu sementara ini mengurangi kontroversi pelaksanaan pemilu, dan memberi kepastian jalannya tahapan pemilu,” ucap Fadli saat dihubungi inilah.com, Jakarta, Rabu (12/4/2023).Ia menuturkan, pengabulan upaya banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tertanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan oleh KPU, adalah putusan yang tepat. “Saya kira putusan PT DKI sudah tepat. Putusan PN Jakarta Pusat memang secara terang bermasalah dalam kompetensi absolut, dan itu yang dikoreksi oleh PT DKI,” jelas dia.Fadli berharap tahapan pemilu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para penyelenggara pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Sekaran jalankan saja tahapan pemilu sebaik-baiknya. Bekerja profesional, transparan dan akuntabel,” tutup Fadli.Sebelumnya, PT DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan banding dari KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.“Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat,” ujar Hakim Ketua Sugeng Riyono dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).Dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut, PT DKI Jakarta pun menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tertanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding oleh KPU.Berikutnya, PT DKI Jakarta mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Partai Prima itu.

Perludem: Putusan PT DKI Jakarta Meredam Kontroversi Pemilu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Prima, Dominggus Oktavianus mendukung petitum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menonaktifkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Kami mendukung pemberhentian seluruh Komisioner KPU oleh DKPP. Pelanggaran ini bukan yang pertama dan sudah sering diingatkan oleh berbagai pihak. Prima menjadi salah satu korban dari inkonsistensi dan tidak transparannya KPU,” kata Dominggus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).Terlihat Partai Prima begitu senang dengan petitum itu, hingga menyiarkan kabar tersebut di akun X pribadinya dengan kutipan yang sama. Dalam cuitannya Dominggus, ia turut menyebutkan sejumlah akun X penyelenggara dan pemerhati pemilu “Cc: @DKPP_RI @bawaslu_RI @titianggraini @HadarNG,” tulis akun X @dom_otk dilihat Inilah.com, Rabu (6/9/2023).Sebelumnya, DKPP telah menggelar sidang pemeriksaan KPU soal akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bawaslu dalam hal ini pengadu, meminta DKPP memberhentikan jabatan seluruh Komisioner KPU untuk sementara waktu.“Pengadu memohon kepada DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu, Hasyim Asy’ari, sebagai Ketua merangkap Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik , August Mellaz, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Apabila DKPP berpandapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membacakan permohonan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).Dalam permohonannya, Bawaslu menilai KPU telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu dengan membatasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.“Bahwa waktu kejadian dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu yakni tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Pengaduan ini diajukan masih terjadi,” ucap Bagja.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Komisi Pemilihan Umum

Anggaran Pilpres Rp76,6 Triliun, KPU Pastikan Cukup untuk Dua Putaran

Lantik 91 Anggota KPUD, Hasyim Ingatkan soal Ritme Kerja

Logistik Pemilu Sudah Siap, Bakal Disebar KPU Usai Surat Suara Dicetak

KPU DKI Siapkan 80 TPS Khusus untuk Ponpes Hingga Lapas

KPU Target Oktober Rampungkan Urusan Kontrak Sewa Gudang Logistik

Ketua Komisi II DPR: Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Bukan Dipercepat tapi Disesuaikan

Diperintahkan Ubah Nomor Urut Caleg, KPU Minta Petunjuk Bawaslu

KPU Ingin Percepat Jadwal Pemungutan Suara di Luar Negeri

KPU Akui Sistem Pemilu Terbuka Bikin Rumit Desain Surat Suara

Rapat dengan DPR RI, KPU Sodorkan Dua Opsi Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Menag Persilakan KPU Gunakan Kantor KUA untuk Kegiatan Pemilu

Sukseskan Pemilu 2024, KPU Gandeng Kemenag, PPATK dan Kemenpora

Sidang DKPP Akses Silon, KPU Sarankan Bawaslu Uji Materi PKPU ke MA

Wacana Perubahan Jadwal Pendaftaran Paslon, KPU: Rancangan Aturan Sedang Disiapkan

Publik Butuh Kepastian, KPU Segera Konsultasi soal Perubahan Jadwal Pendaftaran Paslon

Wacana Jadwal Pendaftaran Paslon Dimajukan, DPR Tunggu Permintaan Konsultasi KPU

Bawaslu Minta DKPP nonaktifkan Komisioner KPU, Partai Prima Semringah

Sidang DKPP soal Akses Silon Ditunda hingga 13 September

KPU Akan Telusuri Data Warga Meninggal pada DPT Pemilu 2024

Demokrat Birukan KPU, Gerobak Pedagang Sekitar Ditempeli Stiker Partai

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA