news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Komnas HAM

<a href="https://www.komnasham.go.id/">Komnas HAM</a> belum mampu menyimpulkan motif tewasnya <a href="https://www.inilah.com/pengacara-brigadir-j-sebut-bharada-e-hanya-tumbal">Brigadir Yosua (Brigadir J)</a> di rumah dinas Kadiv Propam Polri, 8 Juli 2022 yang lalu. Selama lebih dari dua pekan melakukan penyelidikan, komnas belum mampu memastikan peristiwa apa yang melatari Brigadir J tewas dengan tidak wajar di rumah jenderal Ferdy Sambo. Fakta yang didapat sejauh ini, Brigadir J turut hadir dalam acara ulang tahun pernikahan (anniversary) Ferdy Sambo dan istri, Putri Candrawathi, di Magelang serta sempat menelepon kekasih, Vera, sebelum tewas.Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, jajaran masih fokus menggali peristiwa awal yang terjadi di TKP. Setidaknya selama pukul 17.00 WIB-17.30 WIB. Namun untuk memastikannya, Komnas HAM harus menggali kegiatan-kegiatan yang terjadi pada satu hingga dua hari sebelum tewasnya Brigadir J, salah satunya momen Irjen Ferdy Sambo bersama istri, Putri Candrawathi merayakan ulang tahun pernikahan (anniversary) di Magelang."Data terbaru yang akurat, dari bukti-bukti yang kami dapatkan, berupa tiket, dan lainnya," kata Taufan, dalam acara diskusi virtual di Jakarta, Jumat (5/8/2022).Taufan melanjutkan, Jenderal Sambo bertolak ke Magelang dari Semarang menggunakan pesawat karena sedang dinas di sana. Brigadir J, Bharada E turut hadir dalam momen bersejarah di Magelang itu. Tidak ada peristiwa menonjol dalam acara di Magelang. "Yosua ada di situ, Bharada E atau Richard juga ada di situ. Yang lain-lain ada, semua situasi, suasana gembira saja," ujarnya.Komnas HAM tidak mendalami peristiwa di Magelang, namun menyebut Jenderal Sambo sempat pergi ke Magelang pada 4 Juli atau beberapa hari sebelum perayaan anniversary untuk mengantar sang putra yang bersekolah di sana. Komnas, lanjut Taufan, fokus pada peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Duren Tiga, Jaksel pada 8 Juli 2022 yang lalu.  Khususnya untuk membangun konstruksi peristiwa yang terjadi antara pukul 17.00 WIB-17.30 WIB di rumah dinas dan rumah pribadi Jenderal Sambo yang jaraknya berdekatan."Sekarang fokus kita adalah antara rumah pribadi ke rumah dinas antara pukul 17.00 WIB ke 17.30 WIB yang artinya itu waktunya sangat singkat," kata dia.Dia mengakui pada pukul 16.30 WIB terlihat Ferdy Sambo dan ajudan, Deden didampingi petugas PCR. Selang empat menit, rombongan Putri Candrawathi tiba. PCR disebut dilakukan di belakang rumah pribadi keluarga Ferdy Sambo."Nah setelah itu ada ART, ada Yosua keliatan PCR, Richard juga keliatan PCR, setelah itu istirahat semua," tuturnya.Menurut Taufan, setelah istirahat para ajudan atau Adc terdengar tertawa-tawa, bercanda, dalam suasana yang tidak tegang. Suara para ajudan tersebut terdengar oleh Vera, yang sedang menelepon Brigadir J, kekasihnya. "Setelah itu kira-kira jam 17.01 atau berapa, rombongan naik ke mobil menuju ke TKP. Pak Sambo keluar enggak berapa lama menuju tempat lain dari TKP, tapi baru beberapa menit berjalan akhirnya balik lagi," jelas Taufan.Berdasarkan keterangan penyidik, Ferdy Sambo kembali lagi ke rumah dinas, karena ditelepon istri terkait adanya kejadain tembak-menembak yang mengakibatkan Brigadir J tewas. Dalam rekaman CCTV terlihat Putri kembali ke rumah pribadi dalam keadaan menangis. Namun Taufan menilai, ada keterangan yang tidak sinkron terkait peristiwa tersebut. Khususnya antara penyidik dengan ajudan Ferdy Sambo."Problem krusialnya di sini adalah hanya keterangan Bharada E yang dia bilang mendengar teriakan-teriakan Ibu PC seperti 'Tolong Richard, tolong Riki'. Kemudian enggak lama dia turun ke bawah ketemu Yosua. Nah kan katanya Yosua menodongkan senjata, dalam keterangan mereka (ajudan) ini enggak ada keterangan itu," tuturnya.

Brigadir J Tewas Sehari Setelah Anniversary Ferdy Sambo dan Istri, Sempat Telepon Pacar

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (<a href="https://www.inilah.com/kasus-pembunuhan-aktivis-munir-masih-jadi-beban-komnas-ham">Komnas HAM</a>) adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Lembaga mandiri ini juga memiliki kedudukan yang kuat di mata hukum dan setara dengan lembaga negara lainnya.Fungsi dan tujuan utama dibentuknya Komnas HAM adalah untuk mengkaji, meneliti, penyuluhan, memantau, dan mediasi <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">hak asasi manusia</a>. Maka dari itu, masyarakat berharap sangat besar kepada Komnas HAM untuk membantu dan melindungi masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab.Berikut adalah sedikit penjelasan tentang tugas dan wewenang Komnas HAM di Indonesia.<h2>Sejarah Komnas HAM</h2>Komnas HAM didirikan pada 7 Juni 1993 berdasarkan <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid">Keputusan Presiden</a> Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia. Dalam Keppres tersebut menjelaskan tujuan awal pembentukan Komnas HAM untuk melaksanakan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.Seiring runtuhnya Orde Baru dan munculnya gerakan Reformasi 1998, keberadaan Komnas HAM semakin kuat dari segi hukum dengan terbitnya UU Nomor 39 Tahun 1999.Di dalam UU 39/1999 juga menjelaskan bahwa anggota Komnas HAM memiliki 35 anggota yang dipilih oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atas rekomendasi anggota Komnas HAM sebelumnya. Sekarang, anggota Komnas HAM memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan hanya boleh menjabat satu kali saja.<h2>Peranan Komnas HAM</h2>Komnas HAM didirikan untuk memberikan perlindungan HAM untuk masyarakat. Namun, kinerja Komnas HAM kadang diragukan dengan berbagai macam alasan, seperti:<ol> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres.</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Peranannya hanya sebatas memantau dan menyelidiki. Tidak dijelaskan dan ditegaskan prosedur peranannya dalam kegiatannya.</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kewenangannya hanya sebatas memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran.</li></ol>Berdasarkan judul artikel “Peran Komnas HAM Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia” oleh Sriyana, menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki keterbatasan dalam mengayomi seluruh masalah.Banyak masyarakat yang berharap sangat besar dengan Komnas HAM dan menganggap lembaga ini sebagai “perisai”, yang berarti sebagai harapan akhir masyarakat.Sebenarnya, <a href="https://www.inilah.com/kompolnas-ingin-kewenangan-seluas-komnas-ham">peran Komnas HAM</a> ini adalah sebagai morally binding atau mengikat secara moral. Ini berarti, Komnas HAM hanya memberikan pendapat, merekomendasi, dan mengajukan saran/gagasan kepada lembaga yang terkait.Komnas HAM tidak bisa berperan lebih dari kewenangan yang tercantum di dalam UU. Meskipun begitu, lembaga ini juga berharap adanya perubahan undang-undang yang berlaku supaya mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.<h2>Tugas dan Wewenang Komnas HAM</h2>Tugas dan wewenang Komnas HAM sudah tercantum di dalam UU Nomor 39 Pasal 89 UU 39/1999. Dalam pasal tersebut menjelaskan tugas dan wewenang Komnas HAM terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut:<h3>1. Pengkajian dan Penelitian</h3>Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pengkajian dan penelitian, lembaga ini bertugas dan berwenang melakukan:<ul> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.</li></ul><h3>2. Penyuluhan</h3>Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<ul> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.</li></ul><h3>3. Pemantauan</h3>Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<ul> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.</li></ul><h3>4. Mediasi</h3>Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<ul> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perdamaian kedua belah pihak</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya</li> 	<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.</li></ul>Selain tugas dan wewenang di atas, dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM, Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa atau kasus yang memuat pelanggaran <a href="https://www.inilah.com/kasus-pembunuhan-paling-sadis-di-indonesia">hak asasi manusia yang berat</a>.Tugas lainnya yang harus dijalankan oleh Komnas HAM adalah mengawasi dan menghapus segala upaya bentuk diskriminasi ras dan etnis, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ini Tugas dan Wewenang Komnas HAM serta Sejarahnya

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah angkat bicara soal viralnya video Panglima TNI Yudo Margono. Ia mewanti-wanti agar tidak adanya kekerasan yang justru mengakibatkan situasi makin tidak kondusif."Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia itu bagian dari HAM dan hak konstitusional setiap warga negara. Jadi yang mesti dipastikan adalah bagaimana aksi itu dilakukan atau penyampaian pendapat dilakukan, tanpa menggunakan kekerasan," ucapnya kepada Inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/9/2023).Dia menegaskan, penting baginya agar aparat penegak hukum menjaga situasi agar tak semakin memburuk. "Apalagi ini dalam konteks memperjuangkan hak warga gitu ya, jadi saya kira justru memastikan situasinya kondusif," tutur diaIa meminta agar aparat penegak hukum, berhenti mengerahkan pasukan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Seraya juga mendesak agar relokasi dihentikan, terlebih saat ini lembaganya sedang melakukan proses mediasi antar para pihak."Sikap Komnas HAM sejak awal sangat jelas ya terhadap kasus Rempang, kita meminta agar aparat penegak hukum termasuk juga TNI gitu, menghentikan pengerahan kekuatan untuk merepresi masyarakat yang menolak relokasi," kata Anis.Sebelumnya, beredar sebuah video yang menampilkan pernyataan Yudo di media sosial soal kericuhan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Dalam video, Yudo menyebut bahwa aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan anarkis. Ia pun tak bisa menutupi rasa emosinya.Yudo juga menyinggung soal kabar yang menyebut bahwa sebagian besar massa pendemo bukan lagi orang asli setempat melainkan orang luar yang datang. Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya tugas kepolisian, namun bila kepolisian tidak mampu, TNI siap maju."Ya kan TNI-nya umpamanya, masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu. Tahu dipiting nggak? ya itu dipiting aja satu-satu," ujar dia &nbsp;seperti yang dikutip dari media sosial X (twitter) @yaniarsim, Jumat (15/9/2023).Bahkan, Yudo tak segan-segan perintahkan kepala Babek (Badan Pembekalan) untuk mengeluarkan peralatan, agar dipakai dan keluar dari gudang, jika diperlukan. "Anak-anak berani maju terus untuk bertahan, tetapi kalau dilempari, ngamuk juga sampean itu. Ada itu alat di Babek. Kita punya itu alat-alat baru," katanya.

Tanggapi Video Panglima TNI, Komnas HAM Minta Yudo Jangan Perkeruh Suasana

Bharada Richard Eliezer (Bharada E) gagal diplot sebagai pahlawan. Menyelamatkan Putri Candrawathi (PC), dari upaya bejat Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang menodongkan senjata untuk melecehkan nyonya rumah. Peristiwa ini berlangsung di rumah dinas Kadiv Propam, Kompleks Polri Nomor 46, Duren Tiga, Jaksel, pada 8 Juli 2022, tepat pukul 17.00 WIB.Setidaknya poin itu yang ditekankan<a href="https://polri.go.id/"> Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan</a>, tiga hari pascakejadian. “Yang jelas begini, Brigadir J itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan dengan pistol ke kepala istri Kadiv Propam,” kata Ramadhan.Skenarionya, Brigadir J masuk ke kamar PC melakukan penodongan dan berupaya melecehkan, spontan nyonya berteriak cari pertolongan. Bharada E yang mendengar teriakan itu dari lantai dua rumah sigap mengecek, dan disambut tembakan hingga harus membalas menggunakan senjata semiautomatis Glock 17.“Brigadir J melakukan penembakan sebanyak 7 kali,” kata Ramadhan. “Kemudian (Bharada E) membalas dengan 5 tembakan. Akibat saling tembak berakibat Brigadir J meninggal," lanjutnya memberi keterangan pers, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta.Mendadak kasus saling tembak sesama polisi hingga seorang ajudan tewas di rumah jenderal polisi menjadi sorotan. Keluarga korban melawan, hingga memaksa Polri melaksanakan autopsi ulang. Publik mempertanyakan situasi yang sesungguhnya.Presiden Jokowi bersuara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus (timsus). Sedangkan Bharada E mengadu ke LPSK, meminta perlindungan. Setidaknya untuk memastikan tamtama yang disebut telah tiga kali gagal test bintara itu lolos dari jerat pidana.“Sejak awal dia terlalu percaya diri. Meminta status overmacht, tidak bisa dipidana, karena tidak berdaya (menembak Brigadir J hingga tewas),” kata salah seorang sumber, membeberkan peristiwa pemeriksaan Bharada E.Menurutnya sikap tersebut tidak berubah. Padahal data-data yang ada tidak mendukung kesaksian Bharada E yang mampu melumpuhkan Brigadir J. Menurut LPSK, yang bersangkutan baru memegang senjata pada November 2021 yang lalu. "Kawan-kawannya di Brimob juga meragukan versi awal Polri itu," ujar sumber melanjutkan.Kasus ini terus bergulir. Butuh waktu untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan yang menyelimuti tewasnya Brigadir J. Perlahan-lahan tapi pasti pintu kebenaran terbuka. Timsus Polri menetapkan Bharada E sebagai tersangka pembunuhan pada 3 Agustus 2022 yang lalu. Keraguan atas skenario awal yang menunjukkan Bharada E seolah pahlawan tidak terbantahkan lagi. Malahan menurut kuasa hukum Brigadir J, yang bersangkutan hanyalah kambing hitam dari rekayasa untuk menutupi fakta sesungguhnya dari peristiwa berdarah itu.Belakangan, muncul informasi yang menyebutkan Bharada E mengakui kondisi sesungguhnya pada hari nahas tewasnya Brigadir J. Kuasa hukumnya, Deolipa Yumara alias Olive, meminta kliennya untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator/JC). "Dia bersedia menjadi justice collaborator,” kata Olive, di Kantor LPSK, Jakarta, Senin (8/8/2022).Komisioner LPSK Edwin Partogi ketika dikonfirmasi belum bisa memastikan apakah Bharada E nantinya layak mendapatkan JC. "Yang pasti ada aturan mainnya," ujar Edwin ketika dihubungi. "Kami investigator tentu harus memastikan kelayakan seseorang mendapat perlindungan."Secara terpisah, Komnas HAM mengaku bakal memeriksa PC untuk memastikan ada atau tidaknya pelecehan yang dialami. Pemeriksaan didampingi oleh Komnas Perempuan. "Karena itu penting bagi kami dalam melihat konsistensi pengakuan, konsistensi keterangan, dan konsistensi dari alat bukti," tutur Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam.

Bharada E, Jagoan Gagal Jadi Pahlawan Kesiangan

<a href="https://www.komnasham.go.id/">Komnas HAM</a> masih melakukan pendalaman perkara tewasnya Brigadir Yosua (Brigadir J) di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Duren Tiga, Jaksel, 8 Juli 2022 yang lalu. Komnas juga mendalami laporan awal Polri yang menyebutkan, tewasnya Brigadir J akibat kontak senjata dengan Bharada E lantaran korban berupaya melecehkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dengan menodongkan pistol.Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, sejauh ini belum ada bukti-bukti kuat yang memastikan terjadinya pelecehan dan penodongan tersebut. Pasalnya, komnas tidak menemukan adanya saksi yang melihat peristiwa kekerasan tersebut."Saksi yang menyaksikan penodongan itu tidak ada," kata Taufan, dalam sebuah acara diskusi yang digelar secara virtual, Jumat (5/8/2022). "Makanya kami juga belum bisa meyakini apa terjadi pelecehan seksual atau tidak," lanjutnya.Dia mengakui kronologi awal peristiwa tewasnya Brigadir J, khususnya terkait pelecehan atau kekerasan seksual tidak logis. Namun dia juga mengingatkan secara universal, Putri Candrawathi layak diperlakukan sebagai korban. Atas dasar ini dia meminta penyidik Polri untuk memeriksa yang bersangkutan untuk memastikan mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD)."Penyidik bisa mendatangkan tim psikologi independen untuk memeriksa kembali apakah dia, Ibu PC ini benar mengalami PTSD, karena trauma dengan kejadian itu. Tapi kalau tidak ya berarti bisa dilanjutkan pemeriksaannya. Termasuk datang ke komnas HAM," kata dia.Komnas HAM hingga kini belum mampu menyimpulkan motif tewasnya Brigadir J. Namun hasil penelusuran sejauh ini ditemukan Brigadir J sempat menghadiri acara ulang tahun pernikahan (anniversary) <a href="https://www.inilah.com/brigadir-j-tewas-sehari-setelah-anniversary-ferdy-sambo-dan-istri-sempat-telepon-pacar">Irjen Ferdy Sambo</a> dan istri, Putri Candrawathi, di Magelang serta, sempat menelepon kekasih, Vera, sebelum tewas di Duren Tiga.Taufan menyebutkan, jajaran masih fokus menggali peristiwa awal yang terjadi di TKP. Setidaknya selama pukul 17.00 WIB-17.30 WIB. Namun untuk memastikannya, Komnas HAM harus menggali kegiatan-kegiatan yang terjadi pada satu hingga dua hari sebelum tewasnya Brigadir J, salah satunya momen bahagia di Magelang itu.Taufan juga menyinggung, ketika peristiwa kontak senjata versi Polri itu terjadi, terdapat keterangan yang tidak sinkron antara ajudan-ajudan Ferdy Sambo dengan penyidik Polri. Hanya Bharada E yang mengaku mendengar Putri teriak minta tolong.“Problem krusialnya di sini adalah hanya keterangan Bharada E yang dia bilang mendengar teriakan-teriakan Ibu PC seperti ‘Tolong Richard, tolong Riki’. Kemudian enggak lama dia turun ke bawah ketemu Yosua. Nah kan katanya Yosua menodongkan senjata, dalam keterangan mereka (ajudan) ini enggak ada keterangan itu,” tuturnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Komnas HAM

Rakor dengan Komnas HAM, Pemerintah Janji Sengketa Warga Rempang Prioritaskan Dialog

Tanggapi Video Panglima TNI, Komnas HAM Minta Yudo Jangan Perkeruh Suasana

Komnas HAM Minta Pemerintah Setop Relokasi Paksa Warga Rempang

Bentrokan Pulau Rempang Disorot Komnas HAM, Pemerintah Represif Demi Investasi

Kasus Demonstrasi Warga Air Bangis, Komnas HAM Tuntut Polri Lakukan Investigasi Mandiri

Jelang Pemilu 2024, Komnas HAM Wanti-wanti Bawaslu Tak Berat Sebelah

Hoaks Jelang Pemilu Kian Kronis, Pemerintah Didesak Tindak Tegas

Komnas HAM Minta KPU-Parpol Kampanye dan Sosialisasi Pemilu Ramah Disabilitas

Ketua KPU Ingatkan Rentannya Warga Difabel Kehilangan Hak Pilih

Komnas HAM Dambakan Pemilu yang Berkeadilan Tanpa Diskriminasi

Gandeng Stakeholder, Komnas HAM Deklarasi Pemilu Ramah Hak Asasi Manusia

Komnas HAM Bakal Serahkan Hasil Investigasi TPPO di NTT ke Presiden Jokowi

Provinsi NTT Darurat TPPO, Komnas HAM Ungkap 5 Faktor Pemicunya

Komnas HAM: Alat Coblos Paku Berbahaya bagi Disabilitas Mental

KPU Diminta Pastikan Pengawasan Kesehatan Petugas KPPS, Komnas HAM: Hak Warga Negara

Pemerintah Harus Netral Sikapi Warga Beda Jadwal Salat Idul Fitri

Pembebasan Pilot Susi Air, Komnas HAM Minta Pemda Turun Tangan

Usut Kerusuhan di Wamena, Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran HAM

Aktivis Budi Pego Dieksekusi ke Lapas Banyuwangi, Ini Sikap Komnas HAM

Kecam Vonis Bebas Terdakwa Kanjuruhan, Komnas HAM Desak JPU Segera Banding

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA