news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login">KPK</a>) membuka peluang untuk menjerat PT Midi Utama Indonesia (<a href="https://www.inilah.com/pegawai-alfamidi-yang-diduga-suap-walkot-ambon-dicari-kpk">Alfamidi</a>) sebagai tersangka korporasi.Hal ini terkait kasus penyidikan dugaan aliran uang suap pembangunan retail Alfamidi di Kota Ambon dari pihak korporasi PT. Midi Utama Indonesia."Kami tentu juga akan analisis soal hal tersebut (keterlibatan Alfamidi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (9/8/2022).KPK memastikan tidak akan pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. Menurut Ali, semua pihak yang terlibat akan diusut, dan yang terbukti akan jadi tersangka."Namun demikian saat ini kami masih fokus pada pemenuhan kelengkapan alat bukti suapnya lebih dahulu dengan tersangka RL (Richard Louhenapessy) dan kawan-kawan dimaksud," ujar Ali.Dugaan pemberian suap dari korporasi PT. Midi Utama Indonesia (Alfamidi) mencuat setelah tim penyidik KPK memeriksa General Manager License PT Midi Utama Indonesia, Agus Toto Ganeffian."Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri), yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," kata Ali, Senin (8/8/2022) kemarin.Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Buka Peluang Jadikan Alfamidi Tersangka Korporasi

Kementerian Pertanian (<a href="https://www.pertanian.go.id/">Kementan</a>) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong pembentukan korporasi petani kopi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing pengembangan kawasan perkebunan kopi nasional. Program ini dinilai mampu meningkatkan produksi kopi sekaligus kesejahteraan <a href="https://www.inilah.com/harga-cpo-dunia-bagus-tbs-malah-murah-petani-selalu-menderita">petani</a>.Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Alam, Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu sentra provinsi penghasil kopi di Indonesia, kopi Jawa Barat memiliki ke-khasan tersendiri yang biasa disebut Java Preanger. Letak geografis Jawa Barat sangat mendukung pengembangan kopi, sehingga telah banyak menghasilkan kopi yang memiliki cita rasa tersendiri atau specialty coffee Indonesia.“Petani kopi Kabupaten Bandung telah membentuk suatu kelembagaan petani yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani dengan nama PT. Java Preanger Lestari Mandiri (PT. JPLM) melalui pengesahan SK Kemenkum HAM Nomor AHU-0058287.AH.01.01 tanggal 9 November 2020, yang juga telah ditetapkan sebagai Korporasi Percontohan Nasional (KPN)”, ucap Bustanul, saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).Lebih lanjut, Bustanul mengatakan, Provinsi Jabar memiliki luas areal kopi hampir tersebar di seluruh kabupaten dengan luas areal seluas 49,83 ribu ha dengan produksi 22,98 ribu ton dan produktivitas sebesar 786 kg/ha. Kopi Perkebunan Rakyat (PR) Provinsi Jabar seluas 49,68 ribu ha dengan produksi sebesar 22,92 ribu ton dan produktivitas sebesar 786 kg/ha yang terdiri dari kopi robusta seluas 18,64 ribu ha dengan produksi sebesar 10,12 ribu ton dan produktivitas 835 kg/ha dan kopi arabika seluas 31,04 ribu ha dengan produksi sebesar 12,8 ribu ton dan produktivitas 754 kg/ha.Sebelumnya koperasi kopi di Kabupaten Bandung telah berdiri namun untuk mendapatkan stok kopi masih diperoleh melalui distributor atau pedagang besar, sehingga nilai tambah produk kopi tidak dapat dinikmati langsung oleh petani. Di sisi lain, perkebunan kopi di Kabupaten Bandung masih mengalami beberapa permasalahan, salah satunya adalah produktivitas yang belum maksimal.Oleh karena itu, pengembangan korporasi petani kopi di Kabupaten Bandung dinilai sangat tepat sasaran. Saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan mutu dari kopi java preanger, pengembangan kawasan kopi disisi hilir terus dilakukan dengan penggunaan benih unggul kopi bersertifikat, budidaya kopi yang sesuai GAP dan GMP, serta ramah lingkungan.“Melalui gerakan tanam kopi yang pernah digalakan pada awal tahun 2022 di Kabupaten Bandung dulu oleh Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, diharapkan juga menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung suplay bahan baku kopi sebagai bisnis korporasi petani,” katanya.Tidak hanya itu, saat ini pengembangan areal kopi di Kabupaten Bandung ini juga berkolaborasi dengan Perhutani dengan penyediaan lahan melalui mekanisne LMDH, sehingga selain untuk tujuan pemenuhan rantai pasok kopi berkelanjutan juga bertujuan untuk konservasi dan meminimalkan deforestasi dan degradasi hutan.“Kedepan Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan harus berperan aktif dalam membantu korporasi petani meningkatkan lagi nilai tambah dan daya saing produk kopinya serta rutin untuk mengikuti acara atau pameran di luar negeri agar kopi Java Preanger lebih dikenal dimancanegara sehingga pasarnya terbuka lebih luas lagi,” tutup Bustanul.

Bustanul Arifin: Korporasi Petani Kopi Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Petani Bandung

<a href="https://polri.go.id/">Bareskrim Polri</a> menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka kasus <a href="https://www.inilah.com/kemenkes-ungkap-ada-enam-sebab-gagal-ginjal-akut">gagal ginjal akut</a> yaitu PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical.Dengan begitu, total ada empat korporasi yang ditetapkan tersangka terkait kasus itu. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelumnya mengungkap PT. Yarindo Farmatama, dan PT. Universal Pharmateucal Industry turut menyandang status serupa di kasus yang sama.Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, penetapan tersangka kepada PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan dari para saksi sebanyak 41 orang. "31 orang saksi dan 10 ahli," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2022).Dia menjelaskan modus operandi yang dijalankan PT Afi Farma. Perusahaan ini disebut sengaja tidak melakukan pengujian bahan tambahan senyawa propilen glikol (PG) yang ternyata mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas."PT A hanya menyalin data yang diberikan oleh supplier. Tanpa pengujian dan quality control untuk memastikan bahan tersebut dapat digunakan untuk produksi," ujar Dedi.Kemudian, dia menuturkan, PT Afi Farma mendapatkan bahan baku tambahan dari CV Samudera Chemical. Lalu, Polri berkoordinasi dengan BPOM dan menyambangi lokasi CV Samudera Chemical. Hasilnya, ditemukan 42 drum PG mengandung EG yang melampaui ambang batas."Barang bukti yang diamankan yakni sejumlah obat sediaan farmasi yang diproduksi oleh PT A. Berbagai dokumen termasuk PO (purcashing order) dan DO (delivery order) PT A. Hasil uji lab terhadap sampel obat produksi PT A dan 42 drum PG yang diduga mengandung EG dan DEG, yang ditemukan di CV SC (Samudera Chemical)," jelasnya.<h3>Ancaman Hukuman</h3>Untuk itu, PT Afi Farma disangkakan melanggar pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Juncto Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang (UU) RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, Pasal 62 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (3) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.Sedangkan, CV Samudera Chemical dikenakan pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 60 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Pasal 197 Juncto Pasal 106 Juncto Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Termasuk, Pasal 62 Juncto Pasal 8 Ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.<h3>Dalami Pihak Pemasok</h3>Bareskrim akan menindaklanjuti dan mendalami peran para supplier atau pemasok lain terkait senyawa EG yang kadarnya melampaui ambang batas dan tidak memenuhi standar mutu."Melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya dugaan supplier lain PG yang memenuhi standar mutu untuk pembuatan obat ke PT A. Memeriksa saksi dan ahli, serta melakukan analisa dokumen yang ditemukan," terang Dedi.Bareskrim juga segera mengumpulkan sejumlah bukti dan petunjuk. Tujuannya, untuk melengkapi konstruksi perkara yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut merebak di Indonesia."Kemudian melengkapi berkas perkara dan melimpahkan ke JPU."

Kasus Gagal Ginjal Akut, Total Empat Perusahaan Ditetapkan Tersangka

Luncurkan Tabungan Pajak, <a href="https://bankdki.co.id/id/">Bank DKI</a> menetapkan target awal kenaikan jumlah nasabah sebanyak 10 ribu penabung. Produk yang dapat mendongkrak transaksi pembayaran pajak ini terutama menyasar Wajib Pajak (WP) perorangan.“Tabungan pajak ini menyasar baik wajib pajak perorangan maupun korporasi, bisa dua-duanya. Namun, lebih difokuskan ke perorangan dengan target awal 10 ribu penabung,” kata Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi kepada <a href="http://Inilah.com">Inilah.com</a> di Jakarta, Kamis (31/3/2022).Pada Rabu (30/3/2022), Bank DKI meluncurkan Tabungan Pajak bersama Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Tujuannya, untuk menghadirkan kemudahan bagi WP dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Tabungan Pajak merupakan bagian dari Tabungan Monas Rencana yang khusus untuk membayar pajak.Peluncuran produk Tabungan Pajak dilakukan oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi dan Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Elvarinsa.Menurut Babay, dengan Tabungan Pajak, WP dapat menabung secara disiplin dan terjadwal untuk pembayaran pajak.Wajib Pajak yang membuka rekening Tabungan Pajak juga dapat lebih fleksibel menentukan tanggal autodebet, serta dapat melakukan pembayaran pajak dengan mengangsur secara bulanan. Wajib Pajak juga dapat menggunakan fasilitas autodebet pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.<h2>Genjot Animo Warga Bayar Pajak</h2>Melalui Tabungan Pajak, Bank DKI berharap dapat meningkatkan animo warga DKI Jakarta dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu.Terlebih lagi menurut Babay Parid Tabungan Pajak menawarkan tingkat suku bunga yang menarik dan tidak dikenakan biaya administrasi. Ke depannya, Tabungan Pajak juga dapat dipergunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Selain menghadirkan kemudahan untuk Wajib Pajak, lebih lanjut Babay menambahkan, Tabungan Pajak merupakan salah satu upaya Bank DKI dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.“Tabungan Pajak memang kami (Bank DKI) kembangkan dengan berbagai kemudahan agar pembayaran pajak dapat dilakukan dengan terencana dan lebih ringan karena dapat diangsur tiap bulan, tanpa ribet karena dilakukan melalui proses autodebet sehingga tepat waktu hingga bunga tabungan yang spesial,” kata Babay.Pada tahun 2021, transaksi pembayaran pajak melalui e-Channel Bank DKI mencapai 142 ribu transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp555 miliar.Bank DKI juga terus meningkatkan kemudahan warga DKI Jakarta dalam pembayaran pajak daerah, melalui aplikasi JakOne Mobile, ATM, EDC untuk nasabah perorangan di seluruh kantor layanan Bank DKI, dan Cash Management System untuk nasabah institusi.Selain menerima pembayaran PBB, Bank DKI juga dapat menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan melalui JakOne Mobile.“Saat ini, JakOne mobile sudah dapat dipergunakan sebagai alat transaksi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di DKI Jakarta. Wajib pajak kini hanya perlu melakukan scan to pay pada fitur JakOne Mobile di kasir pembayaran SAMSAT DKI Jakarta,” ujar Babay Parid.Pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui mesin ATM dan EDC Bank DKI. Bank DKI terus menghadirkan berbagai inovasi digitalisasi produk dan layanan perbankan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, percepatan pendapatan asli daerah serta mendorong penerapan transaksi nontunai di DKI Jakarta.

Luncurkan Tabungan Pajak, Bank DKI Bidik 10 Ribu Nasabah

Polisi membeberkan peran PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical yang telah ditetapkan tersangka <a href="https://www.inilah.com/kasus-gagal-ginjal-akut-total-empat-perusahaan-ditetapkan-tersangka">kasus gagal ginjal akut</a>. Kedua korporasi atau perusahaan ini merupakan pihak yang memproduksi obat batuk dan sebagai pemasok bahan tambahan mengandung senyawa etilen glikol (EG) yang melampaui ambang batas.Kadiv Humas Polri Irjen Pol <a href="https://polri.go.id/">Dedi Prasetyo</a> mengungkapkan, PT Afi Farma sengaja tidak melakukan pengujian bahan tambahan senyawa propilen glikol (PG) yang mengandung etilen glikol (EG) yang melebihi batas kewajaran."PT. A hanya menyalin data yang diberikan oleh supplier tanpa pengujian dan quality control untuk memastikan bahan tersebut dapat digunakan untuk produksi," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).Dedi menjelaskan, tersangka lainnya yakni CV Samudera Chemical merupakan pemasok bahan baku tambahan untuk PT Afi Farma.Polri kemudian berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Obat dan Makanan (BPOM). Kedua institusi ini menyambangi lokasi CV Samudera Chemical. Di lokasi, ada 42 drum PG yang mengandung EG melampaui ambang batas. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) turut dilibatkan untuk mengambil sampel dan menguji bahan tambahan senyawa tersebut.Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan dua korporasi PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut. Kedua korporasi melakukan tindak pidana produksi obat dan mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu.<h3>Periksa 41 Orang Saksi</h3>"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan dari para saksi sebanyak 41 orang. Sebanyak 31 orang saksi dan 10 ahli," ujar Dedi.Untuk itu, PT Afi Farma disangkakan melanggar pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Juncto Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang (UU) RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, Pasal 62 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (3) UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.Sedangkan, CV Samudera Chemical dikenakan pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 60 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Pasal 197 Juncto Pasal 106 Juncto Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Termasuk, Pasal 62 Juncto Pasal 8 Ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.<h3>Angka Kasus Gagal  Ginjal Akut</h3>Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril, angka kasus ginjal akut pada anak tidak bertambah dalam dua pekan terakhir. Berdasarkan data pemerintah hingga 15 November 2022, penderita gagal ginjal akut sebanyak 324 orang. Rinciannya, 111 orang sembuh, 199 meninggal, dan 14 lainnya masih menjalani perawatan intensif.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar korporasi

Delapan Tahun Salim Kancil: Kolaborasi Brutal Libatkan Korporasi

2023 Tahun Bisnis, BNC Rambah Kredit Produktif, UMKM dan Korporasi

Jasindo Perkuat Segmentasi Korporasi di 2023

Tuntutan Sidang Mafia Migor Bikin Korporat Ketar-ketir, Tanggung Kerugian Negara

Polisi Beberkan Peran Dua Korporasi Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut

Kasus Gagal Ginjal Akut, Total Empat Perusahaan Ditetapkan Tersangka

Jangan Main-main, Korporasi Melanggar UU PDP Bisa Dibubarkan!

KPK Buka Peluang Jadikan Alfamidi Tersangka Korporasi

BRI Finance Siap Genjot Pembiayaan Baru di Atas Rp5 Triliun

Bustanul Arifin: Korporasi Petani Kopi Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Petani Bandung

KPK Dalami Peran Summarecon di Kasus Eks Walkot Yogyakarta

Kejagung Jerat 6 Korporasi Jadi Tersangka Korupsi Impor Besi

Setelah Lin Che Wei, DPR Minta Jaksa Agung Jerat Korporasi Mafia Migor

Usut Mafia Migor, Kejagung Jangan Pakai Kacamata Kuda

Tren Investasi Bisnis Hijau, BNI Ekspansi Kredit Korporasi Rp6,1 Triliun

Luncurkan Tabungan Pajak, Bank DKI Bidik 10 Ribu Nasabah

Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat ke Komnas HAM Sepanjang 2021

Kasus Korupsi Dermaga, Korporasi Nindya Karya Segera Disidang

KPK Periksa PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati Terkait Korupsi Dermaga Sabang

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA