news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu yang akan bertugas pada <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">tahun 2024</a> sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.Menurut UU tersebut, penyelenggara <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu">pemilu</a> adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, <a href="https://www.inilah.com/sumber-penghasilan-dan-jumlah-kekayaan-soeharto-di-bank-swiss">Presiden</a>, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.<h2>Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu</h2>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para instansi penyelenggara pemilu bertugas untuk menggelar dan menyukseskan gelaran pemilu. Berikut adalah tiga lembaga penyelenggara pemilu:<h3>1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)</h3><img class="aligncenter wp-image-195884 size-medium" src="https://c.inilah.com/2022/11/0418_115456_104a_inilah.com_-300x281.png" alt="" width="300" height="281" />Komisi Pemilihan Umum merupakan instansi Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.<h3>2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</h3><img class="aligncenter wp-image-195886 size-medium" src="https://c.inilah.com/2022/11/0418_115541_00ff_inilah.com_-300x300.png" alt="Lembaga Penyelenggara Pemilu" width="300" height="300" />Badan Pengawas Pemilu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<h3>3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)</h3><img class="aligncenter wp-image-195888 size-medium" src="https://c.inilah.com/2022/11/0418_115609_f92a_inilah.com_-300x227.png" alt="Lembaga Penyelenggara Pemilu" width="300" height="227" />Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menangani pelanggaran kode etik gelaran pesta demokrasi  dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.Selain itu, juga memiliki peran penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat.Sekaligus juga berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat. Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid">Google News</a>.

Inilah 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk ‘menitipkan’ orangnya untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meskipun Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) KPU-Bawaslu adalah mantan anggota tim suksesnya di Pilpres 2024. Eks anggota Timses Jokowi yang dimaksud tersebut adalah Juri Ardiantoro yang saat ini menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP). Juri sendiri ditunjuk sebagai anggota Tim Pansel calon KPU dan Bawaslu mewakili komponen yang berasal dari Pemerintah. “Saya kira agak susah. Pertama pengambilan keputusan di Timsel itu pasti kolektif kolegial secara bersama, meskipun ketuanya pak Juri, dugaan saya dia tidak akan terlalu bisa mendominasi karena ada tokoh-tokoh lain yang lebih punya pengalaman,” kata Peneliti CSIS, Arya Fernandes kepada INILAH.COM, Selasa (12/10/2021). Menurutnya, jika hal itu terjadi maka seluruh anggota Tim Pansel calon anggota KPU dan Bawaslu sudah mempertaruhkan kredibilitasnya di depan publik karena gagal menjaga integritas mereka sebagai Timsel. “Intervensi itu sulit dilakukan karena kan ada proses screening di anggota panselnya, kemudian nama itu akan dilakukan fit and propertest di DPR. Nah, ketika masuk di DPR tentu ada tarik menarik politik itu pasti ada, tapi tidak semudah itu bagi presiden, meskipun nama pansel itu ditetapkan presiden, tapi tidak semudah itu (menggoalkan calon tertentu),” ungkapnya. Arya menilai di Pemilu 2024 nanti seluruh parpol memiliki kepentingan politik masing-masing, sehingga DPR yang mewakili fraksi-fraksi parpol diyakini akan mengutamakan kepentingan mereka terlebih dahulu. Selain itu, secara politik Presiden Jokowi juga sudah tidak bisa lagi memegang kendali karena masa jabatannya akan berakhir di periode keduanya. “Apalagi nanti presiden akan berakhir masa jabatannya. Jadi partai-partai lebih cair atau sulit dialihkan. Jadi nama itu akan diberikan ke presiden, kemudian presiden akan,” katanya.Harapan anggota Timsel Untuk itu Arya berharap para anggota Timsel nanti bekerja secara professional untuk menghasilkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi. Hal ini mengingat di 2024 nanti seluruh pesta demokrasi mulai dari Pemilu Pilpres dan Pilkada akan dilakukan secara serentak di tahun yang sama. Sehingga proses tersebut membutuhkan orang-orang yang memang mengerti dan menguasai teknis proses Pemilu. “Tim itu juga akan membuat seperti matrik skoring tahapan ke pansel ke pemerintah dan diusulkan ke DPR. Nah, kita berharap dengan proses yang bertahap itu kualitas (anggota KPU dan Bawaslu) yang terpilih itu jadi lebih baik,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan Juri Ardiantoro yang notabanenya merupakan staf di KSP dan eks mantan Timses Jokowi. Menurutnya, sosok Juri ini memiliki pengalaman dalam bidangnya khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga harapannya bisa memilih calon anggota KPU dan Bawaslu yang berkompeten. "Pak Juri itu justru berpengalaman di KPU sehingga bagi kami tak ada masalah jika kemudian Pak Juri jadi tim seleksi KPU," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Selain itu, Sufmi juga yakin keberadaan Juri Ardiantoro tidak akan bisa mengambil keputusan atau menentukan calon secara sepihak karena sistem kerja dari Tim Pansel ini kolektif kolegial atau pengambilan keputusan dilakukan atas pertimbangan bersama. "Karena kan tim seleksi bukan Pak Juri sendiri, itu kan ada beberapa yang kemudian bersama-sama, tentunya pengalaman dari Pak Juri itu bisa menjadi bekal memilih calon baik KPU dan Bawaslu yang tepat di samping aspek lain nanti akan dilengkapi oleh anggota lain di bawah Pak Juri," katanya. Sebelumnya, muncul kekhawatiran dari publik atas kemunculan nama Juri Ardiantoro sebagai anggota Tim Pansel sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim pansel. Kekhawatiran ini didasari karena Juri merupakan Deputi IV KSP dan juga mantan anggota Tim sukses Jokowi- Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019.

Eks Timses jadi Ketua Pansel KPU-Bawaslu, Ada Agenda Memenangkan Capres Tertentu? 

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak tayangan video azan yang menampilkan sosok bakal capres Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi.Sebab kewenangan untuk memberikan teguran atau sanksi terhadap tayangan di televisi adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).“Itu semua merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia, yang di mana KPI sepengetahuan kami pernah menerbitkan tentang etika produksi siaran. Jadi itu semua merupakan kewenangan dari KPI,” kata Idham saat dihubungi, Senin (11/9/2023).Menurutnya, pihak KPU hingga saat ini masih belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena pendaftaran bakal capres belum dibuka dan belum masuk masa kampanye. Sehingga KPU belum memegang data nama-nama bakal capres 2024.“Masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 berlangsung selama 75 hari ke depan berakhir pada 10 Februari 2024,” jelas dia.Sebagai informasi, Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo diduga memainkan politik identitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dugaan ini menyeruak seiring munculnya sosok Ganjar dalam tayangan azan salah satu stasiun televisi.Aksi Ganjar itu menuai kekesalan publik, salah satunya mencuat di media sosial Twitter (X). Akun @Yom_N_F***** mengunggah tangkapan layar video tayangan azan yang menampilkan sosok Ganjar mengenakan baju koko berwarna putih dipadu sarung sedang melakukan wudu."Ganjar Pranowo di Adzan Maghrib RCTI nih gaess. Bukan politik identitas?” tulis akun @Yom_N_F***** dikutip &nbsp;Inilah.com, Sabtu (9/9/2023).Kemudian, akun tersebut mengunggah video tayangan azan dengan gambar Ganjar menunaikan salat di sebuah masjid dengan jemaah lainnya. Unggahan tersebut turut diperbincangkan oleh warganet.

Soal Ganjar Tampil di Tayangan Azan, KPU Lempar Bola ke KPI

Isu skenario <a href="https://www.inilah.com/dugaan-pelanggaran-etik-dan-asusila-ketua-kpu-9-parpol-minta-tahapan-pemilu-ditunda">Komisi Pemilihan Umum</a> (KPU) yang akan memenangkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir menjadi pasangan presiden dan wakil presiden mencuat ke permukaanKetua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani mengaku tidak kaget dengan munculnya skenario pemenangan Ganjar-Erick, sebab hal itu sudah menjadi pengetahuan publik. Mencuatnya skenario itu ke publik adalah penegasan bahwa memang ada intervensi politik terhadap KPU."Itu penyataan Hasnaeni yang didapat dari pembicaraan yang begitu intens dengan Hasyim Asy'ari. Ini sudah jadi pengetahuan publik," ujarnya kepada <a href="http://inilah.com">inilah.com</a>, di Jakarta, Sabtu (24/12/2022).Yani menyebut skenario itu adalah sebuah kejahatan demokrasi. Dia menegaskan KPU sudah rusak kredibilitasnya dan sudah tidak dapat dipercaya lagi."Sangat lucu saya kira, masa bisa ada muncul skenario seperti itu di saat partai-partai belum dinyatakan lolos. Ini kan kejahatan demokrasi dan membuktikan bahwa KPU tidak bisa dipercaya kredibilitasnya," sambungnya.Karenanya ia bersama rekan-rekan dari partai politk lainnya, memutuskan untuk melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beberapa waktu lalu.Ia pun memandang perlu adanya penundaan dalam tahapan pemilu, karena bila dipaksakan hasilnya akan menciderai nilai-nilai demokrasi. "Tahapan-tahapannya yang ditunda, kalau pemilu harus tetap berjalan sesuai Undang-Undang lima tahun sekali kita pesta demokrasi," pungkasnya.Isu skenario pemenangan Ganjar-Erick dihembuskan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein.“Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir,” katanya dalam sebuah video yang diterima redaksi, Jumat (23/12/2022).Politikus berjuluk Wanita Emas ini menyebut bahwa Hasyim Asyari bisa saja membantah hal itu. Namun, dia mengklaim memiliki bukti yang kuat atas pernyataan orang nomor satu di KPU RI tersebut. “Tapi kalau dia ngeles dan mengingkari itu saya tidak tahu. Bisa bisa bisa (dibuktikan) ya nantilah dibuktikan,” katanya.Wanita Emas lantas mengungkap salah satu alasan kenapa dirinya bisa dipenjara atas kasus proyek fiktif BUMN PT Waskita Beton Precast (WBP). “Dan saya adalah korban Pak Erick Thohir masuk di penjara ini,” kata diaSementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari enggan banyak berkomentar, soal pelaporan atas dirinya ke DKPP. Hasyim mengaku akan mengikuti perkembangan laporan tersebut.Diketahui, laporan tersebut, diterima DKPP dengan nomor 01-22/SET-02/XII/2022 pada Kamis, 22 Desember 2022. “Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut,” ujar Hasyim di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

KPU Bersekongkol Rancang Pemenangan Ganjar-Erick, Ahmad Yani: Itu Kejahatan Demokrasi!

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI resmi memustuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melanggar administrasi pemilu terkait penyusunan nomor urut pada daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar)."Mengadili, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Memerintahkan kepada terlapor untuk memperbaiki penyusunan nomor urut daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan umum 2024," ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membacakan putusan dipantau melalui YouTube Bawaslu RI, Jumat (15/9/2023)."Memerintahkan kepada terlapor untuk menyusun nomor urut daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat &nbsp;dalam pemilihan umum 2024 sesuai abjad dengan pertimbangan nama lengkap dalam dokumen kependudukan yang resmi, termasuk karakter dalam nama lengkap," sambung dia.Lebih lanjut, dalam putusan itu, majelis pemeriksa turut mempertimbangkan sejumlah hal dalam persidangan. Mulai dari bukti, jawaban terlapor, keterangan ahli, serta kesimpulan masing-masing pihak.Anggota Bawaslu RI, Puadi menyampaikan majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa tindakan KPU selaku terlapor dalam menyusun nomor urut DCS anggota DPD Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2024 melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.Sebagai informasi, calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat, A Irwan Bola melaporkan KPU ke Bawaslu terkait nomor urut calon di DCS. Adapun peristiwa yang dilaporkan yaitu peristiwa penetapan nomor urut pada daftar calon sementara anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat.Diketahui, laporan itu teregistrasi dengan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023.Kuasa Hukum pelapor mengatakan pelapor selalu berada pada urutan nomor satu pada setiap undangan yang juga telah dilampirkan.Kendati demikian, pelapor tercatat pada urutan yang berbeda dalam Surat Keputusan KPU 1042 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPD pada Pemilu 2024 yang dikeluarkan per tanggal 18 Agustus 2023."Dalam Surat Keputusan tersebut, pelapor mendapatkan nomor urut tujuh dalam daftar calon sementara," jelas kuasa hukum pelapor, Selasa (5/9/2023).Oleh karena itu, pelapor merasa KPU telah melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam proses penyusunan DCS anggota DPD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024."Di mana pasal 1 angka 24 PKPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorang anggota DPD RI menyebutkan, DCS anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri calon, jenis kelamin, dan Kabupaten/Kota tempat tinggal calon," tutur kuasa hukum pelapor.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar KPU

KPU Tunggu Perubahan Dokumen dari PSI Soal Jabatan Kaesang Pangarep

3 Bacaleg Artis Dilaporkan ke KPU Buntut Promosi Judi Online

Bawaslu Dukung Kampanye di Tempat Pendidikan pada Sabtu dan Minggu

KPU: Kampanye di Ruang Pendidikan Hanya Untuk Perguruan Tinggi di Hari Sabtu-Minggu

Belajar dari Pengalaman, KPU Pastikan Penghitungan Hasil Pileg dan Pilkada Tak Bentrok

KPU Akan Gelar Simulasi Distribusi Logistik Pemilu 2024

Usai Penetapan DCT, KPU Langsung Siapkan Surat Suara Pemilu

KPU Pinjam Gudang Pemerintah yang Kosong untuk Logistik Pemilu 2024, Harus Sesuai Standar

Penghitungan Suara Pemilu 2024, KPU Tak Jadi Terapkan Model Dua Panel

KPU Bentuk Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024 Demi Efisiensi Waktu

Pemilu 2024, KPU Siapkan Lebih dari 4 Juta Kotak Suara

Malam Ini, Komisi II DPR dan Mendagri Bahas Perppu Percepatan Pilkada Serentak

Guspardi Bocorkan Jadwal Pendaftaran Capres-cawapres pada 19-25 Oktober

Gerindra Tak Pusingkan Pendaftaran Capres Dimajukan

Perubahan Jadwal Pendaftar Capres-Cawapres, Komisi II DPR: Sudah Sesuai Standar Regulasi

Sangkal Usul Pendaftaran Capres Maju Pertimbangan Politis, KPU: Bisa Dibuktikan

Besok, KPU Bahas Opsi Percepatan Pendaftaran Capres-Cawapres Bersama DPR

KPU: Cetak Ulang KTP-el Tak Ganggu Tahapan Pemilu di Jakarta

Bertemu DPR, KPU Ajukan Dua Opsi soal Masa Pendaftaran Pencalonan Presiden

Kerap Diadukan, DKPP Wanti-wanti Penyelenggara Pemilu Tak Rangkap Jabatan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA