news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Krisis Ekonomi Global

Menteri Keuangan <a href="https://www.inilah.com/sri-mulyani-sebut-apbn-surplus-rp1074-triliun-per-agustus">Sri Mulyani Indarwati</a> memberikan perhatian terhadap kondisi perekonomian Inggris yang mengalami krisis. Sri Mulyani berharap kondisi krisis tersebut tidak berdampak terhadap Indonesia.Dia mengatakan, krisis di Inggris akan menjadi perhatian global khususnya di negara G20"Kalau negara sebesar Inggris mengalami guncangan cukup besar, akan menimbulkan persepsi negatif," jelas Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (29/9/2022).Dia mengakui krisis yang terjadi di Inggris akan berdampak bagi perekonomian negara-negara lain khususnya negara berkembang seperti Indonesia."Ke Indonesia (dampaknya) secara langsung tidak, namun ini akan menambah sentimen yang tidak positif dari perekonomian global," ujarnya.Selain itu, kondisi ekonomi seluruh negara saat ini sedang terguncang. Dia mencontohkan di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang berpotensi mengalami krisis pada tahun depan."Negara maju seperti AS dan Eropa yang juga merupakan penggerak perekonomian dunia berpotensi mengalami resesi pada 2023," tuturnya.Saat ini banyak negara maju mengalami kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Sebab biasanya inflasi hanya menyentuh level satu digit atau mendekati 0 persen, namun sekarang mencapai dobel digit.Inflasi yang sangat tinggi ini telah mendorong respons kebijakan moneter yang dengan sangat agresif menaikkan suku bunga. Bank Sentral AS (The Fed) baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Artinya, sejak kenaikan pertama pada Maret 2022, suku bunga telah terkerek 300 basis poin.

Sri Mulyani Waspadai Dampak Krisis Ekonomi Inggris ke Indonesia

Bank Dunia masih belum menyiapkan rencana bantuan finansial baru untuk <a href="https://www.inilah.com/presiden-baru-sri-lanka-dilantik-di-tengah-krisis-ekonomi-terburuk">Sri Lanka</a> untuk mengatasi krisis. Hal ini membuat Sri Lanka harus berjuang sendiri dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda negaranya.Bank Dunia hanya menyarankan kepada Sri Lanka untuk melakukan reformasi strukturan yang fokus pada stabilitas ekonomi. Selain itu Bank Dunia meminya negara tersebut untuk mencari terlebih dahulu akar permasalahan dari krisis tersebut."World Bank Group sangat prihatin dengan situasi ekonomi yang mengerikan dan dampaknya terhadap Sri Lanka," tulis Bank Dunia dalam pernyataannya, seperti dikutip Reuters, Kamis (29/7/2022).Saat ini Bank Dunia hanya membantu Sri Lanka dengan program bantuan yang sudah ada. Bantuan yang mereka berikan fokus pada pengadaan barang-barang pokok, obat-obatan, gas, pupuk, makanan anak-anak, serta pemerian uang tunai.Selain itu Bank Dunia juga sedang bekerja untuk membangun kontrol dan pengawasan fidusia untuk memastikan distribusi yang adil.<h2>Bank Dunia Restrukturisasi Proyek di Sri Langka</h2>Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa sempat membuat pernyataan sebelum mundur jika The World Bank akan merestrukturisasi 17 proyek di negaranya. Selain itu Ceylon juga akan menerima banyak bantuan setelah negosiasi dengan IMF selesai.Negara bernama Sailan ini juga pernah meminta bantuan China untuk menghindari masalah kebangkrutan negaranya. Saat itu Sri Lanka meminta China untuk menghidupkan kembali perdagangan, investasi, dan pariwisata.Awal pekan ini, Duta Besar Sri Lanka untuk China Palitha Kohona menyatakan permohonan bantuannya itu ketika merundingkan paket darurat senilai US$4 miliar dari China.Dalam wawancaranya dengan Reuters, Kohona juga berharap, perusahaan China mau membeli lebih banyak teh hitam, safir, rempah-rempah, dan pakaian dari Sri Lanka."Beijing juga dapat membantu dengan menuangkan investasi lebih lanjut ke proyek pelabuhan besar di Kolombo dan Hambantota. Rencana investasi besar China belum terwujud karena pandemi COVID-19," ungkap Kohona.Sebagai tambahan, Sri Lanka berharap bisa melihat lebih banyak turis China di negaranya. Jumlah turis China di Sri Lanka disebut turun drastis dari 265.000 pada 2018 menjadi hampir nol setelah serangan bunuh diri 2019 dan pandemi.

Bank Dunia Ogah Beri Bantuan Keuangan untuk Sri Lanka

Perusahaan di Jepang memilih untuk menaikkan upah atau<a href="https://www.inilah.com/tunggakan-gaji-dan-pesangon-karyawan-istaka-karya-akan-dibayar-setelah-lelang-aset"> gaji karyawan</a>. Hal ini perusahaan lakukan untuk menarik minat para calon pekerja baru karena saat ini banyak perusahaan mengalami krisis pekerja.Hasil jajak pendapat yang Reuters lakukan pada Kamis (18/8), selain menaikkan gaji, perusahaan juga memilih untuk melakukan digitalisasi untuk mengatasi krisis pekerja ini.Padahal sebelumnya banyak perusahaan memilih untuk tidak akan menaikkan gaji karena khawatir akan ancaman deflasi yang ada dalam beberapa dekade ini. Namun karena harga komoditas semakin mahal dan nilai tukar yen terus melemah, membuat perusahaan berubah pikiran.Perdana menteri Jepang, Fumio Kishida juga sebelumnya sudah meminta para perusahaan di negera matahari terbit itu untuk menaikkan upah.Jajak pendapan ini Reuter lakukan terhadap 495 perusahaan non-keuangan besar selama periode 2 - 12 Agustus 2022. Jajak pendapat ini untuk mengetahui cara perusahaan dalam mengatasi krisis tenaga kerja.Hasilnya, perusahaan yang memilih menaikkan gaji atau upah sebanyak 44 persen persepon. Padahal jajak pedapat ini juga pernah dilakukan pada tahun 2017 lalu, namun hasilnya hanya 25 persen responden perusahaan saja yang setuju soal ini.Sisanya sebanyak 59 persen responden perusahaan memilih langkah digitalisasi dan lainnya untuk menghemat biaya operasional mereka saat ini. Sedangkan 19 persen responden lain memilih untuk mengamankan pekerja asing untuk mengatasi krisis tenaga kerja ini.Sebanyak 59 persen responden yang milih langkah lain dalam mengatasi masalah ini karena tak mau menaikkan upah. Sebab saat ini khususnya saat pandemi COVID-19, mereka mengaku kesulitan untuk membayar upah pekerjanya.Para perusahaan tersebut juga akan memperbaiki sistem perekrutan mereka. Bahkan mereka akan menunda masa pensiun pekerjanya sehingga memaksa para orang tua untuk bekerja lebih lama lagi.Dalam survei ini, mayoritas perusahaan Jepang melihat risiko kebangkitan COVID-19 bisa menimbulkan penurunan ekonomi pada paruh kedua tahun fiskal ini hingga Maret 2023.

Atasi Krisis, Perusahaan di Jepang Akan Naikkan Gaji dan Tunda Masa Pensiun Pekerja

Mayoritas negara berpenghasilan rendah berada di puncak krisis utang memicu kekhawatiran terjadinya bom utang global bahkan bisa menular ke negara-negara lainnya. Akankah krisis utang global ini mengulang krisis ekonomi dunia beberapa tahun lalu?Tingkat utang publik global tetap tinggi yakni mencapai 92 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2022. Meskipun turun dari tingkat rekor yang terlihat selama pandemi COVID-19, ketika menyentuh 100 persen dari PDB pada akhir tahun 2020 namun tetap saja angkanya menghawatirkan.Zambia pada tahun 2020 telah menjadi negara Afrika pertama yang mengalami gagal bayar utang setelah kehancuran akibat COVID-19. Di Paris, pemberi pinjaman terbesarnya termasuk China dan negara-negara Barat setuju untuk merestrukturisasi US$6,3 miliar pinjaman Zambia di bawah prakarsa yang didorong oleh G20.Mengutip Al Jazeera, antrean negara-negara yang mencari restrukturisasi utang seperti Zambia semakin bertambah. Mayoritas negara berkembang berpendapatan rendah saat ini sudah atau hampir mengalami tekanan utang. Sementara itu, dua ekonomi besar dunia, AS dan China, diperkirakan akan mengalami lonjakan utang publik mereka pada level yang lebih tinggi daripada sebelum pandemi.Ghana dan Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri mereka pada 2022, dua tahun setelah Zambia melakukannya. Pakistan dan Mesir berada di ambang default. Pada tanggal 30 Juni, Pakistan memperoleh kesepakatan pendanaan tentatif sebesar US$3 miliar dengan Dana Moneter Internasional (IMF), menjanjikan potensi bantuan jangka pendek.Lantas, apakah krisis utang bisa menjadi penularan global? Apakah negara-negara berpenghasilan rendah memiliki risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain? Akankah negara-negara dipaksa untuk menerima kondisi sulit untuk dana talangan? Apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara kaya dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia untuk meringankan penderitaan?Jawaban singkatnya, utang negara-negara miskin yang terus bertambah mengkhawatirkan, tetapi tidak ada bukti penularan yang dapat memicu krisis global. Belum. Namun, para ekonom dan pakar manajemen utang mengatakan negara-negara kaya perlu bertindak cepat untuk membawa kreditor yang relatif baru, termasuk China dan sektor swasta, untuk bergabung dalam kesepakatan restrukturisasi utang untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan menghindari terulangnya krisis utang tahun 1980-an yang mengakibatkan puluhan negara kurang berkembang tertatih-tatih selama bertahun-tahun.<h2>Keruntuhan akibat pandemi</h2>Pandemi COVID-19 menghancurkan aktivitas ekonomi secara global, menyebabkan kekurangan pendapatan dan peningkatan pengeluaran oleh pemerintah untuk melindungi ekonomi dari dampak buruk perlambatan dan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, utang publik global melonjak tertinggi dalam setahun dari 84 persen PDB pada akhir 2019 menjadi 100 persen setahun kemudian.Negara-negara miskin, yang paling terpukul oleh krisis kesehatan masyarakat, harus lebih bergantung pada pinjaman eksternal untuk bertahan hidup. Sekitar 60 persen dari negara-negara berkembang berpendapatan rendah sekarang berada dalam risiko tinggi atau kesulitan utang dan telah, atau akan memulai, proses restrukturisasi utang. Angka ini 40 persen sebelum pandemi.Situasi utang diperparah oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan pangan global. “Sekarang, kebangkitan inflasi berarti bank sentral utama telah menaikkan suku bunga, membuat biaya pembayaran utang menjadi mahal dan ini menjadi masalah bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah,” ujar Ugo Panizza, seorang profesor ekonomi di Jenewa berbasis Graduate Institute of International and Development Studies, kepada Al Jazeera.Secara keseluruhan, 52 negara berkembang –rumah bagi separuh populasi dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem– menghadapi masalah utang yang parah dan biaya pinjaman yang tinggi.<h2>Kondisi mata uang </h2>Seperti yang sering terjadi di tengah krisis, nilai dolar menguat selama tahun 2022 dibandingkan sebagian besar mata uang ekonomi berkembang dan maju karena permintaan investor terhadap mata uang AS meningkat, yang dipandang sebagai aset aman. Hal ini, pada gilirannya, membuat semakin mahal bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memenuhi kewajiban utang mereka karena sebagian besar pinjaman lintas batas dan utang internasional dalam mata uang dolar AS.“Banyak likuiditas global yang muncul untuk refinancing adalah dalam dolar dan jika mata uang Anda memburuk, seperti yang terjadi dalam kasus Ghana, di mana cedi runtuh, kemampuan Anda untuk memenuhi pembayaran utang sangat merusak,” ujar Judith Tyson, seorang peneliti rekan yang berspesialisasi dalam investasi swasta dan pengembangan keuangan di Overseas Development Institute (ODI), kepada Al Jazeera. “Mungkin akan ada beberapa tahun lagi tingkat dolar dan suku bunga yang tinggi dan itu adalah masalah yang signifikan.”Mata uang Ghana, Cedi, kehilangan lebih dari 50 persen nilainya antara Januari dan Oktober 2022, menyebabkan beban utang Ghana naik sebesar US$6 miliar. Ghana gagal membayar sebagian besar utang luar negeri pada bulan Desember lalu dan sekarang bertujuan untuk mengurangi setengah pembayaran utang luar negerinya sebesar US$20 miliar selama tiga tahun ke depan untuk mengamankan kesepakatan pinjaman US$3 miliar dari IMF sebagai bagian dari restrukturisasi utangnya.<h2>Pembebasan utang</h2>Guncangan harga minyak pada tahun 1970-an menyebabkan inflasi yang tinggi, mendorong ekonomi global ke dalam resesi pada tahun 1981 karena bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan kenaikan harga yang tinggi. Sebanyak 16 negara Amerika Latin, dipimpin oleh Meksiko, dan 11 negara kurang berkembang lainnya, harus menjadwal ulang utangnya, yang memicu krisis utang global pertama.Periode 1980-an juga disebut sebagai “dekade yang hilang” karena banyak negara kurang berkembang setuju memotong pengeluaran untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dengan imbalan restrukturisasi utang. Beberapa negara mengakhiri dekade tersebut dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dari pada tahun 1980.Lebih dari 30 kasus utang yang tidak berkelanjutan dari negara-negara miskin, terutama di Afrika sub-Sahara, menyebabkan terciptanya tindakan pembebasan utang bersama oleh IMF dan Bank Dunia, yang dikenal sebagai Inisiatif Negara-Negara Miskin yang Berutang Banyak, pada tahun 1996. Negara-negara harus memenuhi kriteria tertentu dan berkomitmen pada perubahan kebijakan mengurangi kemiskinan untuk menerima keringanan 100 persen atas utang yang memenuhi syarat dari IMF, Bank Dunia, dan Dana Pembangunan Afrika.Jeromin Zettelmeyer, direktur lembaga pemikir ekonomi Bruegel yang berbasis di Brussel, yang ikut menulis makalah pada bulan April berjudul “Apakah Kita Menuju Krisis Utang Lain di Negara Berpenghasilan Rendah?”, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ada kesamaan dan perbedaan antara saat ini situasi utang dan guncangan masa lalu.“Sebagian besar krisis utang negara didahului oleh periode defisit (anggaran) yang lebih tinggi, penumpukan utang, dan beberapa dipicu oleh tingkat suku bunga riil yang lebih tinggi,” katanya. “Jadi, unsur-unsur krisis utang negara ini ada sekarang.”Menunjuk pada bagaimana krisis ini terjadi, bukan hanya pengulangan dari apa yang telah dilihat dunia sebelumnya. Banyak krisis sebelumnya terjadi setelah harga komoditas lebih rendah. Beberapa negara miskin juga pengekspor utama minyak, gas, dan mineral. Penurunan harga komoditas merugikan pendapatan mereka. “Tapi untuk saat ini harga komoditas masih relatif tinggi,” kata Zettelmeyer.Zettelmeyer mengatakan krisis utang tidak terlihat dalam skala global untuk saat ini dan, dalam kasus terburuk, dapat terjadi di negara-negara berkembang. Dalam makalah April, dia dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah secara substansial kurang mengkhawatirkan dibandingkan pada 1990-an. Zettelmeyer mengatakan fundamental ekonomi negara-negara miskin juga terlihat lebih kuat dibanding tahun 1980-an dan 1990-an.

Bom Utang Global Bakal Meledak?

Barat telah menjatuhkan sanksi paling berat dalam sejarah kepada Rusia baru-baru ini atas konflik di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis (12/5/2022), Barat telah memicu krisis ekonomi global dan gelombang inflasi yang menghancurkan dengan berbagai sanksi tersebut.Putin pada 24 Februari memerintahkan ‘operasi militer khusus’ di Ukraina mendorong Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia dan elit Rusia, langkah yang dilontarkan kepala Kremlin sebagai deklarasi perang ekonomi.Sanksi Barat, kata Putin, memicu krisis global yang akan menyerang Uni Eropa dan memicu kelaparan di beberapa negara termiskin di dunia."Kesalahan untuk ini sepenuhnya terletak pada elit negara-negara Barat yang siap mengorbankan seluruh dunia untuk mempertahankan dominasi global mereka," kata Putin pada pertemuan pemerintah tentang ekonomi yang disiarkan televisi.Namun, kata Putin, Rusia menghadapi tekanan tersebut.“Rusia dengan percaya diri menghadapi tantangan eksternal berkat kebijakan makroekonomi yang bertanggung jawab dalam beberapa tahun terakhir dan keputusan sistemik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, teknologi, dan ketahanan pangan.”Upaya Barat untuk secara ekonomi mengisolasi Rusia - salah satu produsen sumber daya alam terbesar di dunia - telah mendorong ekonomi global ke perairan yang belum dipetakan dengan melonjaknya harga makanan dan energi.<h2>Kontribusi Ekonomi Rusia</h2>Ekonomi Rusia berada di jalur untuk berkontraksi lebih dari 12 persen pada 2022, penurunan terbesar dalam produk domestik bruto sejak tahun-tahun setelah jatuhnya Uni Soviet pada 1991, menurut dokumen kementerian ekonomi yang dilihat oleh Reuters.Sebagai contoh kinerja Rusia yang sehat di bawah sanksi, Putin menunjuk pada kekuatan rubel, dengan mengatakan itu telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik tahun ini.Rubel menguat menjadi 65 terhadap dolar pada Kamis (12/5/2022), level yang terakhir terlihat pada awal 2020, didorong oleh kontrol modal yang harus diterapkan Moskow untuk melindungi ekonomi setelah Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari.Putin juga mengatakan bahwa Rusia, salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia, berada di jalur yang tepat untuk mengumpulkan rekor panen tahun ini.Putin mengatakan kepada para menterinya pada Kamis (12/5/2022) bahwa dia ingin membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang stabil dan peningkatan pendapatan riil. Inflasi di Rusia berada di jalur untuk mencatat angka tertinggi sejak 1999.Menteri Ekonomi Maxim Reshetnikov setuju dengan Putin bahwa ekonomi menunjukkan ketahanan, menambahkan bahwa situasi pasar tenaga kerja stabil dan inflasi mulai melambat.Dia mengatakan tantangan utama yang dihadapi ekonomi Rusia adalah gangguan dalam rantai pasokan dan pengurangan impor yang signifikan. [ikh]

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Krisis Ekonomi Global

Bom Utang Global Bakal Meledak?

Sri Mulyani Waspadai Dampak Krisis Ekonomi Inggris ke Indonesia

Atasi Krisis, Perusahaan di Jepang Akan Naikkan Gaji dan Tunda Masa Pensiun Pekerja

Bank Dunia Ogah Beri Bantuan Keuangan untuk Sri Lanka

Putin Sebut Sanksi Barat atas Rusia Biang Kerok Krisis Ekonomi Global

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA