news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta semua pihak menghargai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sebab gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat semata-mata untuk mencari keadilan agar bisa ikut sebagai peserta pemilu.Selain itu, menurutnya putusan PN Jakpus juga memiliki dasar sehingga apapun putusan tersebut harus dilihat dari substansinya dan tafsir hukum yang ada."Nah pertanyaan kita, apa yang salah kalau Partai Prima menggunakan hak hukumnya. Kalau tadi Feri Amsari menyatakan ini tidak ada kompetensi relatif dan kompetensi absolutnya, itu kan tafsiran kita. Tapi kan tafsiran PN Jakpus, mereka mengatakan ini kami mempunyai objek hukum yang disampaikan kepada PN ada kan gitu," ungkap Ade Irfan di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada pihak-pihak yang berperkara bisa menggunakan haknya, termasuk KPU sebagai tergugat. Dalam hal itu, KPU bisa menjelaskan jika kasus sengketa pemilu itu tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa."Saya sebagai orang hukum, sebagai lawyer dalam berperkara kita harus menghormati dong," jelas Irfan.Irfan menegaskan pihak Istana tidak mengetahui dan merasa kaget dengan keluarnya putusan PN Jakpus ini. Sebab putusan ini berkaitan dengan isu nasional yang belakang terus berkembang yakni penundaan pemilu."Saya bukan dalam konteks membela ya, tapi kita harus bisa mencermati kenapa misalnya kita sekarang ini kaget. Saya juga kaget, kita semua dikagetkan dengan hasil putusan itu, tapi kan kita tidak boleh toh mengkritisi membuat narasi terhadap lembaga peradilan," terangnya.Selain itu, dia meminta semua pihak tidak terus menyerang hakim PN Jakpus yang mengeluarkan putusan soal penundaan pemilu ini. Sebab para hakim hanya menjalankan tugas yakni memutuskan sesuatu perkara berdasarkan gugatan yang masuk."Jangan menyalahkan, terus mengkambinghitamkan oh ini ada kekuatan besar, tidak fair juga dong. Tidak, negara pemerintah tidak tahu menahu soal masalah itu. Kita tetap taat kepada konstitusi, kita tetap taat pada yang diputuskan oleh KPU," tutup Irfan.

Istana Minta Publik Hormati Langkah Hukum Prima dan Hakim PN Jakpus

Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya tindak perkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh tiga kakak beradik berusia di bawah 10 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menegaskan walaupun kasus itu telah berlangsung pada tahun 2019, dan penyelidikan telah dihentikan oleh Polres setempat, namun KSP berharap agar Polri membuka ulang proses penyelidikan kasus tersebut. "Walaupun kasus telah berlangsung pada tahun 2019, dan penyelidikan telah dihentikan oleh Polres, KSP berharap agar Polri membuka ulang proses penyelidikan kasus tersebut," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (8/10/2021). Selama beberapa hari terakhir publik dikejutkan oleh viralnya berita perkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh tiga kakak beradik yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel pada tahun 2019. Namun, karena tidak menemukan cukup bukti, Polres Luwu Timur menghentikan proses penyelidikan pada tanggal 10 Desember 2019, persis dua bulan setelah kasus dilaporkan oleh ibu korban. Jaleswari menegaskan peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual kepada anak ini sangat melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat. Dia mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap predator seksual anak. Karena itulah, kata dia, pada tanggal 7 Desember 2020, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jaleswari menegaskan, sebelumnya dalam rapat terbatas tentang Penanganan Kasus Kekerasan kepada Anak tanggal 9 Januari 2000, Presiden Jokowi juga memberi arahan agar kasus kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Presiden Jokowi juga menginginkan agar pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuat jera, terutama yang terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak. "Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak tindakan yang sangat serius dan keji. Tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh akal budi dan nurani kemanusiaan kita. Terlebih lagi bila yang melakukan adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu pelakunya harus dihukum berat," ujar Jaleswari. Dia menegaskan walaupun korban merupakan anak-anak, namun suara korban tetap harus didengarkan dan perhatikan dengan saksama. "Termasuk suara ibu para korban. Bayangkan saja mereka adalah anak-anak kita sendiri," kata Jaleswari. Menurut dia, jika memang ditemukan adanya kejanggalan dan kesalahan dalam proses penyelidikan oleh Polres Luwu Timur yang menyebabkan diberhentikannya proses penyelidikan pada akhir tahun 2019 yang lalu, atau ditemukannya bukti baru sebagaimana disampaikan oleh ibu korban dan LBH Makassar, maka KSP berharap Kapolri bisa memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus tersebut. "Kasus perkosaan dan kekerasan seksual pada anak serta penghentian penyelidikan dengan alasan tidak adanya bukti, ini semakin memperkuat urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual," ucap Jaleswari.

KSP Harap Polri Buka Ulang Kasus Perkosaan Anak di Luwu Timur, Sulsel

Kepala Staf Kepresidenan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Moeldoko</a> mengeklaim tidak mengetahui upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi terkait <a href="https://www.inilah.com/gagal-ambil-alih-demokrat-moeldoko-minta-elemen-pemerintah-tak-sibuk-berpolitik">Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang</a>, Sumatera Utara."Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin (3/4/2023)..Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko dan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.AHY mengatakan, Moeldoko mengajukan empat novum atau bukti baru."Ora ngerti aku, ora ngerti," kata Moeldoko menegaskan.<h3>AHY Siap Melawan</h3>Terhadap empat novum tersebut, AHY menyebut, pihaknya siap melawan karena keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021."Terserah saja," jawab Moeldoko saat ditanya soal kesiapan AHY melawan PK yang akan diajukannya.Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu."Tolak kasasi," demikian bunyi amar putusan MA dalam laman resminya.Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Majelis hakim, yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono, telah memutus perkara tersebut.Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.Sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.AHY pun langsung mengumumkan upaya kudeta partai yang dilakukan Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.

Moeldoko Klaim Tak Tahu Urusan PK Kudeta Demokrat

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah surat permintaan sumbangan yang mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. Moeldoko menegaskan surat tersebut palsu."Saya klarifikasi bahwa itu tidak benar, tanda tangan Pak Ngabalin tidak benar. Semuanya dipalsukan, surat yang beredar itu palsu," kata Moeldoko dalam konfrensi pers yang disiarkan secara daring, Rabu (6/4/2022).Moeldoko menambahkan pencatutan nama KSP ini bukan kali pertama terjadi. Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan sudah banyak kasus-kasus serupa terjadi bahkan ada yang mencatut dirinya."Ada beberapa hal yang bukan hanya menimpa Pak Ngabalin, beberapa waktu lalu ada yang mengatasnamakan pakai tanda tangan saya, gunakan nama saya, menggunakan Kop KSP dan tanda tangan Moeldoko," ujar Moeldoko."Berikutnya surat palsu kepada kantor pemerintah Minahasa yang mengatasnamakan deputi V, dan pemalsuan surat identitas," tambahnya.Merespons hal itu Moeldoko mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk membersihkan KSP dari praktik-pratik penipuan."Langkah berikutnya saya minta Pak Ngabalin bisa membersihkan kantor KSP dari tipu daya dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan," katanya.Terkait pencatutan nama Ngabalin, Moeldoko juga telah memerintahkan politikus Golkar itu melaporkan surat palsu permintaan sumbangan santunan anak yatim bersama Presiden Jokowi tersebut ke Bareskrim Polri.Sebelumnya, beredar surat yang mengatasnamakan Ngabalin meminta sumbangan kepada Wali Kota Cirebon untuk kegiatan santunan anak yatim piatu. Surat tertanggal 28 Maret 2022 itu, Ngabalin meminta sumbangan sebesar Rp800 juta karena negara kekurangan anggaran untuk acara yang digelar bersama Presiden Jokowi.<figure class="image"><img class="wp-image-42532 size-full" src="https://c.inilah.com/2022/04/0406_033931_2add_inilah.com_.jpeg" alt="Surat Ngabalin minta sumbangan - inilah.com" width="560" height="749" /><figcaption>Penampakan surat palsu Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin yang meminta sumbangan dana santunan anak yatim - ist</figcaption></figure>

Ramai Surat Ngabalin Minta Sumbangan, Moeldoko Minta KSP Dibersihkan dari Aksi Penipuan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad membantah beredarnya daftar nama penceramah radikal di media sosial yang juga mencatut nama <a href="https://www.inilah.com/beredar-daftar-penceramah-radikal-ustaz-felix-dan-uas-masuk-list">Ustaz Felix Siauw dan Ustaz Abdul Somad (UAS).</a> Rumadi mengatakan pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya."Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," kata Rumadi dalam siaran persnya, Rabu (9/3).Rumadi yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) berharap masyarakat tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Ia berharap masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya.Daftar nama tersebut muncul kembali setelah pernyataan Presiden Joko Widodo Rapat Pimpinan TNI-Polri pada 1 Maret 2022. Saat itu Jokowi mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal mengatasnamakan demokrasi.Menurut Rumadi, apa yang disampaikan presiden faktual dan bukan mengada-ada."Pernyataan presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," ia menegaskan.Bantahan pemerintah mengeluarkan daftar penceramah radikal juga disampaikan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin. "Kami belum pernah mengeluarkan daftar nama-nama penceramah radikal," ujarnya.Daftar tersebut memuat 180 nama, antara lain, di urutan pertama mantan Juru Bicara HTI M Ismail Yusanto, kemudian pendakwah Felix Siauw. Terdapat pula nama Ustaz Abdul Somad, Hafidz Abdurrahman, Fatih Karim, Yasin Munthahhar, Fahmi Amhar, Farid Wajdi, Jamil Az Zaini, dan Irfan Abu Naveed.Pesan berantai itu dengan judul 'Daftar penceramahan terindikasi intoleran dan radikal. Hindari untuk mendengarkan apalagi mengundang'

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar ksp

Moeldoko Anggap Usulan Penundaan Pilkada Hanya Curhat 'Iseng' Ketua Bawaslu

KSP Pastikan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada 2024 Sesuai Jadwal

Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Moeldoko: Kalau Ngawur Timbul Korban Repot!

Moeldoko Yakin Wong Kecil Merasakan Manfaat Jalan Tol

Kalahkan China, KSP Banggakan Pertumbuhan Ekonomi 5,03 Persen

Moeldoko Klaim Tak Tahu Urusan PK Kudeta Demokrat

Foto: Momen Jokowi Melayat ke Rumah Duka Istri KSP Moeldoko

Istana Minta Publik Hormati Langkah Hukum Prima dan Hakim PN Jakpus

TPPU 12 KSP Capai Rp500 T, PPATK Harus Segera Berkoordinasi dengan Polri

PPATK Harus Gandeng Polri dan Kejaksaan Tuntaskan Penipuan 12 KSP Senilai Rp500 Triliun

Kasasi Kasus Indosurya, KSP Ingatkan MA Perhatikan Nasib Para Korban

Pakar Hukum Nilai Unsur Pidana dalam Kasus Indosurya Prematur

Hadapi Hoaks dan Ujaran Kebencian di 2024, Politisi Jangan Baper

Curhat ke KSP, Buruh Tuntut Fasilitas Penitipan Anak Pekerja

KSP Ngotot Kemiskinan Ekstrem Tak Bergantung Nilai Tukar Mata Uang

Penggelapan Rp106 Triliun Indosurya, Pakar: Pembiaran oleh Oknum Pengawas

Moeldoko Anggap Wajar Jenderal AS Temui Panglima Andika

KSP: Tugas Pj Gubernur Bukan Hanya Tambal Kekosongan

Tahun Politik, KSP Minta Menteri Fokus Jalankan Agenda Jokowi

Seminggu Pelarangan Ekspor, Pemerintah Klaim Harga Minyak Goreng Turun

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA