news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

larangan buka puasa bersama

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa larangan buka puasa bersama hanya untuk pejabat hingga ASN pemerintah daerah (pemda)."Bayangkan, nanti ada yang upload lagi makan, makan mewah, banyak, berlimpah, sementara di sisi lain masyarakat kita masih ada yang susah. Itu juga bisa jadi masalah," kata Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).Namun, menurut Tito, hal ini bukan berarti pejabat tidak boleh mengadakan agenda buka bersama. Pejabat dan ASN masih boleh mengadakan buka bersama dengan catatan melibatkan masyarakat yang rentan dan tidak mampu."Misalnya anak yatim piatu, kemudian masyarakat yang sulit, para duafa. Bisa dengan dua cara, diundang ke pendopo misalnya," ujarnya.Tito juga menyarankan cara lain, seperti mendatangi slum area (perkampungan kumuh) dan berbagi sembako atau bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.Lebih lanjut Tito mengingatkan kepada kepala daerah supaya anggaran buka puasa bersama untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan."Saya minta kepala daerah lakukan itu. Masyarakat akan sangat berterima kasih dan saya yakin pahalanya jauh lebih besar," katanya.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan arahan yang bernada sama. Presiden meminta agar jajarannya dapat menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan dan tidak berlebihan."Pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk (anggaran) juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," ujar Jokowi, Senin (27/3).Kemendagri menyampaikan larangan buka bersama melalui Surat Edaran Nomor: 100.4.4/1768/SJ tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama. Surat edaran itu menindaklanjuti surat arahan Presiden RI Joko Widodo bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023.

Tito: Larangan Buka Puasa Bersama Hanya Berlaku untuk Pejabat dan ASN

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah perlu dimaknai secara positif."Yang jelas, larangan bukber (buka bersama) ini jangan disalahartikan, bukan melarang kegiatan keagamaan," ujar Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/3/2023).Pasalnya, lanjut Saleh, alasan yang disampaikan dalam surat arahan tersebut karena saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi."Secara global, status penanganan COVID-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut, termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut," katanya.Oleh sebab itu, sambung dia, masih diperlukan kehati-hatian lantaran masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus COVID-19 di tempat-tempat yang jadi kerumunan massa.Lagian, kita juga masih mendengar adanya kasus-kasus baru. Pasien terpapar masih banyak yang dirawat. Ini menandakan, Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada," tambahnya.Dalam konteks tersebut, Saleh menilai larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan ASN bukan berarti mengurangi amalan dan aktivitas ibadah."Anggaran buat bukbernya dialihfungsikan saja. Bisa dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kegiatan seperti ini nilainya pasti tidak kalah dengan bukber," tuturnya.Selain memberikan santunan bagi masyarakat kurang mampu, menurut dia ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan sebagai amalan di bulan Ramadhan, seperti bertadarus, pengajian, dan aktivitas lain yang tidak dalam bentuk keramaian ataupun kerumunan."Toh, kegiatan tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan kegiatan Ramadan lainnya masih diperbolehkan," ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.Adapun Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis, 23 Maret 2023.

Larangan Jokowi Buka Puasa Bersama Jangan Disalahartikan

Larangan <a href="https://www.inilah.com/bukber-dilarang-tapi-konser-boleh-pemerintah-harus-adil-dalam-bikin-aturan">buka puasa bersama</a> (bukber) yang diperintahkan Presiden <a href="http://inilah.com/tag/jokowi">Joko Widodo</a> (Jokowi) kepada pejabat dan ASN menuai kritik. Anggota <a href="http://inilah.com/tag/politik">Komisi III DPR</a> Nasir Djamil menyayangkan adanya hal ini, karena sudah pasti menimbulkan kontra di tengah masyarakat.Ia meyakini larangan bukber ini bukan merupakan ide yang lahir dari isi kepala Jokowi, melainkan ada yang pembisiknya sehingga mantan Wali Kota Solo itu mengeluarkan arahan yang kontroversional itu. "Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," tegas Nasir di Jakarta, Jumat (24/3/2023).Nasir khawatir larangan ini akan menimbulkan kesan bahwa Jokowi tidak peka dengan tradisi bukber yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia. Ia pun menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menarik kembali larangan tersebut."Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat. Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," terangnya.Ia juga menilai alasan masa transisi pandemi COVID-19, tidak relevan. Sebab, saat ini saja Indonesia sebenarnya sudah bebas dari masa pandemi ini. Hal itu dapat terlihat dari berbagai kegiatan di ruang publik secara terbuka, tanpa perlu menggunakan masker.Nasir juga turut menyinggung soal perayaan pesta pernikahan putra Jokowi, Kaesang Pangarep di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu yang diadakan dengan mengundang banyak tamu. "Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama?" kritiknya."Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker. Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," tambahnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci <a href="http://inilah.com/tag/ramadan">Ramadan</a> 1444 Hijriah.Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga. Surat diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI.Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yakni:1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Larangan Bukber Bukan Ide Orisinal Jokowi, Nasir Djamil: Pasti Ada Pembisiknya

Arahan pemerintah pusat melarang pejabat negara <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">buka puasa bersama</a> menuai kontroversi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) pun turut mengkritisi dengan menilai arahan itu sepatutnya dipertimbangkan ulang lantaran memunculkan pertanyaan tersendiri dari masyarakat."Menurut hemat saya ini perlu dipertimbangkan lagi," kata <a href="https://www.inilah.com/dukung-muktamar-muhammadiyah-2027-di-sumbar-gubernur-siap-bantu-sepertiga">Gubernur Sumbar</a> Mahyeldi di Padang, Jumat (24/3/2023).Mahyeldi menjelaskan, arahan menyangkut larangan buka puasa bersama di kalangan pejabat negara harus melalui pertimbangan matang. Tujuannya untuk menghindari adanya persepsi atau pandangan yang kurang tepat dari masyarakat terhadap pemerintah.Terlebih, jika melihat salah satu alasan arahan larangan buka puasa bersama itu dikeluarkan terkait penanganan COVID-19 yang kini dalam transisi pandemi menuju endemi.Padahal, ujar Mahyeldi melanjutkan, kepala negara, gubernur, bupati dan wali kota di berbagai kesemapatan bisa dikatakan sudah tidak lagi menggunakan masker.Lebih lanjut, Mahyeldi mengaku belum menerima surat resmi pemerintah pusat menyangkut larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara. Hal itu tercantum dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R-38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 terkait larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para menteri/pejabat pemerintahan.Ketentuan dalam surat itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Artinya, publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

Gubernur Sumbar Kritisi Larangan Buka Puasa Bersama: Perlu Dipertimbangkan Ulang

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan pihaknya siap menjalankan atau mematuhi larangan buka bersama, sesuai dengan surat edaran Nomor 100.4.4/1768/SJ yang meminta para kepala daerah meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah."Saya telah mendapatkan penjelasan dari Pak Mendagri Tito Karnavian terkait pelarangan ini. Yang tidak boleh bukber dilarang kalau yang menyelenggarakan pejabat, mengundang kolega pejabat," kata Ridwan Kamil, di Bandung, Senin (27/3/2023).Dalam rapat tersebut, kata Ridwan Kamil, Mendagri Tito memperbolehkan para pejabat di daerah untuk berbuka bersama dengan kaum dhuafa."Jadi Pak Mendagri mencontohkan, kedua kalau kita menerima undangan dari masyarakat yang sifatnya ada forum aspirasinya," katanya.Ia mengatakan di luar dua hal tersebut dilarang, apalagi acaranya menampilkan kemewahan acara dan makanannya yang sifatnya berlebihan."Hal itu tidak diperkenankan," ujarnya.Gubernur Ridwan Kamil juga menyampaikan hal tersebut di hadapan para anggota DPRD Jawa Barat yang tengah menyimak penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2022."Jadi kalau untuk bukber di tempat kaum dhuafa atau konsituen tidak apa-apa asal bukan penyelenggara," kata dia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.Adapun Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis, 23 Maret 2023.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar larangan buka puasa bersama

Tito: Larangan Buka Puasa Bersama Hanya Berlaku untuk Pejabat dan ASN

Ridwan Kamil: Bukber dengan Kaum Dhuafa Atau Konstituen Masih Boleh

Gubernur Sumbar Kritisi Larangan Buka Puasa Bersama: Perlu Dipertimbangkan Ulang

Larangan Bukber Bukan Ide Orisinal Jokowi, Nasir Djamil: Pasti Ada Pembisiknya

Soal Larangan Buka Puasa Bareng, PKS Singgung Konser Blackpink Justru Bebas

Ketua PBNU: Orang NU Sudah Sumpek Diajak Buka Puasa Bersama

Menag Yaqut Akan Ikuti Arahan Jokowi Soal Larangan Buka Puasa Bersama

Larangan Jokowi Buka Puasa Bersama Jangan Disalahartikan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA