news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

LHKPN

Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo terkesan menutupi dan menyembunyikan harta kekayaannya dari masyarakat.Hal itu tercermin pada nihilnya Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tak tercatat sedikitpun riwayat harta dan kekayaan Ferdy Sambo saat menjabat Kadiv Propam Polri, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri maupun jabatan-jabatan sebelumnya.Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan kepada Inilah.com, Minggu (7/8/2022), menuturkan langkah Ferdy Sambo yang absen dalam membeberkan LHKPN menunjukkan bahwa dirinya tak transparan dari segi keuangan kepada publik.Sehingga, lanjut dia, Ferdy Sambo ogah taat dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melaporkan harta kekayaan."Jika terbukti tidak ada LHPN berarti dia tidak taat aturan. Kapolri sendiri sudah perintahkan semua pejabat Polri harus membuat LHPN. Ini sangat penting untuk tranparansi penyelenggara negara," kata Edi.Dia menyebut, sikap Ferdy Sambo yang tak acuh dengan LHKPN harus menjadi perhatian institusi Polri agar tak ada pejabat tinggi Polri lainnya yang tak taat dan patuh dengan kewajiban LHKPN."Kita minta hal seperti ini menjadi perhatian Ferdy Sambo agar taat terhadap aturan. Apalagi dia adalah mantan Kadiv Propam. Seharusnya harus taat aturan," tambahnya."Tentu ini adalah salah, ada pejabat penyelenggara negara harus jujur terhadap harta kekayaannya," sambung dia.Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membeberkan kiprah dan akrobatik mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo yang secara senyap rangkap jabatan sebagai Kepala Satgassus Merah Putih.Menariknya, Satgassus yang dipimpin Ferdy Sambo hanya menaruh perhatian pada beberapa kasus yang merupakan lahan 'basah' di antaranya psikotropika, narkotika, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan korupsi.Bahkan, kasus prostitusi dan judi online juga masuk ke dalam kasus yang ditangani Satgassus."Jadi dengan alasan kasus atensi tanpa menetapkan kasus itu ditarik atau ditangani oleh Satgassus yang bidangnya isinya duit semua, ada empat bidang isinya uang semua, psikotropika, narkotika, TPPU, dan korupsi. Ini atensi kasus besar yang bernilai ekonomis," ujar Sugeng."Kaitannya tindak pidana pencucian uang itu terkorelasi lagi seperti kasus prostitusi, judi online dan yang lainnya," lanjut dia.Untuk itu, Satgassus tak hanya dinilai bertabrakan dengan kerja Reserse dan Kriminal di institusi Polri dan hanya melemahkan spirit dan proses hukum yang dilekatkan kepada Polri.Namun juga publik menaruh curiga dengan operasi diam-diam Satgassus menangani kasus bernilai ekonomi fantastis, tetapi pucuk pimpinan Satgassus tak memiliki catatan harta kekayaan yang dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik.Selaku pejabat negara, Ferdy Sambo memiliki kewajiban menyetor LHKPN kepada KPK sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Sebelum menjabat Kadiv Propam, Ferdy Sambo diketahui menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Menariknya, KPK juga tidak mempublikasikan LHKPN Ferdy Sambo selama periode menjabat Dirtipidum.Nama Ferdy Sambo menjadi pemberitaan dalam beberapa hari terakhir karena kemelut tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang dilaporkan pihak kepolisian karena kontak senjata dengan Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jaksel, Jumat (8/7/2022) lalu.

Nihil LHKPN, Ferdy Sambo Terkesan Tutupi Harta Kekayaan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri segera melacak dan menelusuri sumber kekayaan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.Sebab, Sambo mengemban jabatan tinggi di institusi Polri seperti Kadiv Propam dan Kassatgasus yang berkaitan dengan sejumlah kasus bernilai ekonomis tinggi."Mestinya Irwasum Mabes Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk memeriksa harta kekayaannya, karena apapun ternyata punya rumah pribadi di jalan Saguling, juga punya rumah di Magelang ini yang harus dilacak sumber keuangannya. Walaupun kita tak boleh menuduh, tapi (Irwasum) harus ditanyakan itu sekalian untuk itu sisi itu yang bisa dilakukan sekarang ini," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Inilah.com, Minggu (7/8/2022).Dia menyebut, sebagai pejabat tinggi Polri, semestinya Ferdy Sambo dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang diperoleh, terutama menepis kecurigaan publik karena tak memenuhi kewajiban Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Sehingga, lanjut dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus lebih memberi penetrasi kepada anak buahnya agar tertib melaporkan LHKPN."Maka setelah kejadian ini semua, Kapolri harus menginstruksikan kepada jajarannya untuk taat melaporkan harta kekayaan, apapun isinya. Soal nanti kurang atau lebih atau ada yang disembunyikan, setidaknya laporan lah. Sehingga bisa dilacak dan dipantau oleh publik bahwa dia digaji oleh negara dan melakukan pekerjaan benar dan uangnya yang diperolehnya dengan bener juga," tambahnya.Kemudian, Boyamin menjelaskan, tren pelaporan LHKPN di kalangan perwira tinggi Polri relatif tidak tertib. Bahkan, sebagian Pati Polri masih nihil melaporkan LHKPN.Untuk itu, para perwira tinggi Polri tak memberikan contoh baik dalam kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaannya."Nampak memang kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaan kepada LHKPN perwira tinggi Polri banyak yang belum patuh. Beberapa sebagian belum patuh dengan tidak melaporkan. Termasuk Ferdy Sambo itu yang kita sangat prihatin dan kecewa karena bagaimana mungkin kepala divisi propam yang harus mencontohkan hal yang baik patuh terhadap undang-undang, aturan lainnya, termasuk aturan melaporkan harta kekayaan, malah tidak melaporkan," sebutnya.Pun demikian, masyarakat mestinya dapat memantau dan mengontrol laju dana yang keluar maupun masuk ke kantong Ferdy Sambo."Dan ini bisa dikontrol oleh masyarakat. Nah ini yang harus dilakukan untuk ke depan. Sisi lain bisa aja sekarang, urusannya Ferdy Sambo itu diduga melanggar kode etik sekalian," pungkasnya.<h2>KPK Aktif Lacak Harta Sambo</h2>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga diminta untuk terjun aktif dalam melacak dan menelusuri sumber keuangan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Sebab, KPK masih menunggu Sambo untuk melengkapi sejumlah item LHKPN yang sempat diajukan Sambo."Mestinya KPK juga sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap LHKPN untuk rajin-rajin melaporkan kepada atasan (institusi) untuk orang yang tidak mau melaporkan harta kekayaan. Beberapa hal juga kalau perlu melacak harta kekayaan orang yang diduga tidak melaporkan LHKPN, jadi boleh KPK aktif melakukan pelacakan harta kekayaan pejabat-pejabat publik," pungkasnya.

Irwasum Polri Diharap Berani Lacak Sumber Kekayaan Ferdy Sambo

Selain deretan menteri yang mengalami lonjakan kekayaan selama pandemi Covid19, satu nama pejabat tingkat lokal jadi sorotan. Memiliki harta kekayaan Rp1,6 triliun, membuat Nurhali, Kepala SMKN 5 Tangerang menjadi buah bibir. Nurhali yang telah menjadi kepala sekolah selama 11 tahun. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat negara, Nurhali berada di urutan ke-7 pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan data 10 pejabat terkaya di tahun 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan Nurhali dua level di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nurhali diketahui memiliki lima bidang tanah yang tersebar di wilayah Jakarta dan Tangerang dengan total keseluruhan Rp1,6 triliun. Berdasarkan https://elhkpn.kpk.go.id, luas tanah yang berada di Jakarta Utara sebesar 80 ribu meter persegi dan jika dirupiahkan mencapai Rp1,6 triliun. Tanah tersebut tercatat sebagai harta warisan. "Punya istri," ujarnya seraya enggan berbicara lebih jauh terkait sumber kekayaan mertuanya itu. Untuk luas tanah yang berada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang nominalnya mencapai Rp1,2 miliar juga tercatat sebagai warisan. Saat ini Nurhali memiliki tiga kendaraan dengan total Rp558 juta, yakni Pajero Dakkar keluaran 2015 senilai Rp350 juta, Honda Jazz tahun 2011 Rp200 juta, dan kendaraan roda dua senilai Rp8 juta. Dia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp74 juta, kas senilai Rp4,5 juta, dan harta lain mencapai Rp30 juta. Kemudian, kas dan setara kas Rp4,5 juta serta harta lainnya Rp30 juta. Nurhali memiliki utang sebesar Rp46 juta. Dikutip dari laman smkn5tangerangkota.sch.id, Minggu (12/9/2021), Nurhali memimpin SMKN 5 Tangerang sebagai sebuah sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah ini terdapat 4 program studi yaitu TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), RPL (Rekayasa Perangkat Lunak), MM (Multimedia), serta OTKP (Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran).

Selain Menteri, Ada Kepala Sekolah Hartanya Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk melacak seluruh sumber <a href="https://www.inilah.com/nihil-lhkpn-ferdy-sambo-terkesan-tutupi-harta-kekayaan">kekayaan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo</a>. Sebab, hingga kini, sebagai mantan pejabat Polri, Ferdy Sambo enggan melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebagai bukti pejabat yang bersih dari korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU)."Mestinya KPK juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap LHKPN untuk rajin melaporkan kepada atasan orang yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Beberapa hal juga kalau perlu melacak harta kekayaan yang diduga tidak melaporkan LHKPN. Jadi boleh KPK aktif melakukan pelacakan harta kekayaan dari pejabat publik," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman kepada Inilah.com, Rabu (10/8/2022).Termasuk, KPK juga harus menelusuri kepemilikan harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan Ferdy Sambo yang diketahui berada di sejumlah tempat antara lain di Duren Tiga Jakarta Selatan, Jalan Hang Lekir Jakarta Selatan, kawasan Kemang Jakarta Selatan, dan di Magelang, Jawa Tengah.Di sisi lain, Ferdy Sambo juga ditengarai memiliki harta bergerak berupa sejumlah kendaraan mobil maupun sepeda motor yang dipakai untuk dirinya dan keluarganya. Hal ini tak terungkap, sebab Ferdy Sambo tak mencatatkan riwayat kekayaan di LHKPN.Menurut pantauan Inilah.com di Bareskrim Polri, saat Ferdy Sambo memenuhi panggilan penyidik, ia menggunakan mobil Toyota Innova Reborn keluaran tahun 2015 yang diperkirakan harganya berkisar Rp396 hingga Rp471 juta.Sementara, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi juga terlihat menggunakan Toyota Innova saat gagal menjenguk Ferdy Sambo di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Namun, belum diketahui sejumlah kendaraan lainnya yang dimiliki Ferdy Sambo.Selain itu, Ferdy Sambo juga tak melaporkan kepemilikan surat berharga yang dimiliki. Termasuk giro atau setara kas yang biasanya dilaporkan dalam item yang terdapat dalam LHKPN.Di sisi lainnya, LHKPN juga biasanya memuat tentang utang piutang yang dimiliki seorang pejabat publik. Untuk itu, KPK juga harus menelusuri utang maupun piutang yang dimiliki oleh Ferdy Sambo.Itwasum Diminta Ikut Lacak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri untuk ikut melacak dan menelusuri sumber kekayaan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.Sebab, Ferdy Sambo mengemban jabatan tinggi di institusi Polri seperti Kadiv Propam dan Kassatgasus yang berkaitan dengan sejumlah kasus bernilai ekonomi tinggi."Mestinya Irwasum Mabes Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk memeriksa harta kekayaannya karena apapun ternyata punya rumah pribadi di Jalan Saguling, juga punya rumah di Magelang ini yang harus dilacak sumber keuangannya. Walaupun kita tak boleh menuduh, tapi (Itwasum) harus ditanyakan itu sekalian untuk itu sisi itu yang bisa dilakukan sekarang ini," beber Boyamin.

KPK Didesak Lacak Sumber Kekayaan Irjen Ferdy Sambo

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah menjalani klarifikasi harta kekayaan dengan Tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN), di Gedung ACLC KPK (Kantor Dewas), Jumat (1/9/2023).Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pemanggilan Arinal karena ditemukan adanya transaksi penerimaan uang yang bernilai signifikan dari sejumlah pihak."Nah hari Jumat (1/9) kemarin beliau (Arinal) kita undang kita klarifikasi beberapa transaksi ini dari siapa. Sedang dianalisis Hasilnya. Tapi kalau sampai diundang ke sini signifikan lah," kata Pahala di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).Namun, Pahala belum tahu hasil pemeriksaan Arinal. Ia bakal mengkonfrontir ke anak buahnya hasil pemeriksaan tersebut."Belum tahu nanti ditanya tim hasilnya kaya apa. Tapi yang jelas kita undang klarifikasi beberapa Penerimaan," tutur Pahala.Selain itu, Pahala membeberkan, bahwa pemeriksaan pejabat Lampung ini erat kaitan dengan viralnya jalan rusak di daerahnya. Setidak tiga pejabat Lampung diklarifikasi harta kekayaannya yaitu Kadinkes Lampung, Reyhana; Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim terakhir Gubenur Lampung Arinal Djunaidi."Iya terusan dari itu (viral jalan rusak).Tapi kira-kira statusnya masih begitu, kira masih klarifikasi, belum kita lihat di lapangan, belum juga kita lihat data-data lain," pungkas Pahala.Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Arinal sebagai Gubernur Lampung memiliki harta kekayaan sebesar Rp 23.243.777.5721 (Rp 23,2 miliar). LKHPN itu ia laporkan pada 28 Maret 2023 untuk periodik 2022.Arinal memiliki tanah dan bangunan di daerah Lampung, Sleman dan Tangerang senilai Rp 7.533.195.000 (Rp 7,5 miliar). Selain itu, harta bergerak lainnya Rp 320.186.200 (Rp 320 juta) dan kas Rp 14.910.660.708 (Rp. 14,9 miliar).Sementara itu, ia memiliki tiga mobil dengan total harga Rp 494.627.000 (Rp 494 juta). Diantaranya Mobil Toyota 2008 dengan harga Rp 159 juta, Mobil Toyota Camry 2013 seharga Rp 225 juta dan Mobil Honda BRV 2016 dengan harga Rp 110 Juta. Dan hutang dirinya miliki sebesar Rp 14.891.336 ( Rp 14 juta).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar LHKPN

Seperti Copas, KPK Soroti LHKPN Milik Kajati Sumatera Selatan Sarjono Turin

KPK Temukan Transaksi dengan Nilai Signifikan dari Pemeriksaan LHKPN Gubernur Lampung

Rampungkan Penyelidikan Kasus Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, KPK Belum Mau Sebut Tersangka

LHKPN Bacaleg Tak Diminta, Eks KPU Sebut PKPU Bermasalah

Kasus Rafael Alun Jadi Terobosan Hukum KPK Ungkap Korupsi Lewat LHKPN

Meski Sudah Dapat Klarifikasi, KPK Akan Telusuri Harta Dito Lewat PPATK

Dua Wamen Baru Belum Lapor LHKPN, KPK: Jangan Nunggu 100 Hari Lagi

KPK Akan Hubungi Wamen BUMN dan Wamenag untuk Lapor LHKPN

Dilantik Sebagai Wamendes PDTT, Harta Kekayaan Paiman Raharjo Rp45 Miliar

Dilantik Sebagai Menkominfo, Harta Kekayaan Budi Arie Rp101 Miliar

Tak Kunjung Serahkan LHKPN, Pakar: Menpora Dito Tak Berintegritas

Efek Jokowi Tak Lihat Rekam Jejak, Aktivis: Dito Belum Lapor LHKPN dan Disebut di Kasus BTS

Belum Ada Itikad Serahkan LHKPN, KPK Ingatkan Menpora Dito Kewajiban Menteri Jokowi

KPK Minta Menpora Dito Segera Lapor LHKPN

KPK Soroti Adanya Relasi Bisnis Pejabat Kemenhub dan Kementerian ESDM

KPK Akan Pelajari Harta Kekayaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

LHKPN Dinilai Janggal, ICW Minta KPK Panggil Ketua KPU

Soal LHKPN Caleg, KPU akan Atur di PKPU Penetapan Hasil Pemilu

Kirim Surat ke KPU, KPK Minta LHKPN Jadi Syarat Wajib Caleg

Terjunkan Tim, KPK Telusuri Aset Milik Walkot Pangkalpinang

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA