news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terkait kasus karantina kesehatan atau kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS). "Tolak," demikian putusan kasasi yang dilansir dari situs MA, Senin (11/10/2021). Majelis hakim yang mengadili perkara kasasi dengan nomor perkara 3705 K/PID.SUS/2021 itu yakni, Desnayeti, Soesilo, dan Suhadi. Selaku pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum dan termohon/terdakwa Moh Rizieq Shihab. Sebelumnya, permohonan kasasi itu diajukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap Rizieq Shihab atas perkara kerumunan di Petamburan. Dengan putusan ini, maka HRS tetap divonis 8 bulan pidana penjara.

MA Tolak Kasasi Kasus Habib Rizieq Shihab Terkait Kerumunan Petamburan

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel memprediksi Ferdy Sambo Cs akan mengajukan grasi agar memperoleh ampunan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dari sebelumnya hukuman mati.“Perkiraan saya, Ferdy Sambo dkk. akan mengajukan grasi. Siapa tahu, seperti yang dilakukan hakim kasasi, presiden nantinya akan juga mengubah nasib Ferdy Sambo,” ujar Reza saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa malam (8/8/2023).Reza, yang menjadi salah satu ahli Psikologi Forensik dalam persidangan perkara yang menggegerkan masyarakat luas itu lantas menyebutkan bahwa di Barat dibedakan antara hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat (life sentence with parole/LSwP) dan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat (life sentence without parole/ LSwoP).Anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kemenkumham itu menekankan adanya hal yang perlu semua pahami dari sudut pandang risk assessment dan reintegrasi. Yakni, proses penghukuman dijalankan dengan visi bahwa suatu saat nanti narapidana akan kembali ke tengah masyarakat.“Tugas Ditjen Pemasyarakatan adalah merancang program guna mengubah tabiat dan perilaku narapidana. Setelah terjadi perubahan itu, maka diprediksi bahwa narapidana tidak akan lagi membahayakan masyarakat bahkan akan mampu hidup produktif memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Reza.Dari sudut pandang itu, Reza menyebut bisa dimaknai bahwa ketika hakim menjatuhkan LSwoP, hakim menilai bahwa tidak ada satu pun program yang bisa membuat narapidana menurun potensi kebahayaannya terhadap masyarakat.“Anggaplah program rehabilitasi yang dijalankan bisa mengubah narapidana. Tapi perubahan itu diyakini tidak akan cukup signifikan untuk menekan tingkat kebahayaannya. Si napi tetap dipandang sebagai sosok dengan risiko residivisme yang tinggi bahkan semakin tinggi,” ujar eks dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.Jadi, menurut Reza, LSwoP pada dasarnya sama hinanya dengan hukuman mati. Namun, bobot amarah serta ketakutan korban dan masyarakat, sebagaimana direpresentasikan oleh putusan hakim, tidak setinggi ketika hukuman mati yang hakim pilih sebagai sanksi bagi pelaku.“Pertanyaannya, apakah pidana di Indonesia juga membedakan antara LSwP dan LSwoP?” tutur alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne ini.Reza menegaskan kalau Indonesia menerapkan LSwP, maka napi bisa saja mendapatkan pengurangan masa hukuman, dan itu berarti kelak masih ada kesempatan si napi bereintegrasi dengan masyarakat.Sebagaimana diketahui, MA memutuskan hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dari sebelumnya hukuman mati. "Pidana penjara seumur hidup," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Selasa petang (8/8/2023).Selain Ferdy Sambo, MA meringankan putusan tiga terdakwa lain kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf.MA memutuskan hukuman Putri Candrawathi yang merupakan istri Ferdy Sambo menjadi pidana penjara sepuluh tahun dari sebelumnya 20 tahun. Sementara itu, hukuman Ricky Rizal juga menjadi lebih ringan, yakni pidana penjara delapan tahun dari sebelumnya 13 tahun. Lebih lanjut, hukuman asisten rumah tangga (ART) Sambo dan Putri, Kuat Ma'ruf turut diringankan dari yang sebelumnya pidana penjara 15 tahun, menjadi 10 tahun.

Setelah Lolos Hukuman Mati, Ferdy Sambo Cs Bakal Ajukan Grasi?

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terdakwa mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dari jeratan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nopryansyah Yosua.Terkait hal ini, Tim Kuasa Hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku menerima hasil putusan tersebut. "Apapun itu, adalah putusan MA Republik Indonesia, kita harus hormati," katanya kepada Inilah.com, Selasa (8/8/2023).Meski begitu, dirinya tetap mencurigai adanya praktik-praktik tertentu di kehakiman. Namun pria yang sejak awal mengawal kasus ini tidak menjabarkan secara pasti praktik-praktik tersebut.Sebelumnya, MA menolak kasasi perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang diajukan penuntut umum dan terdakwa Ferdy Sambo dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi."Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama," ujarnya."Penjara sumur hidup," tambahnya.

Ferdy Sambo Lepas dari Hukuman Mati, Pengacara Brigadir J Hormati Putusan MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan mantan Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto."Sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan para tersangka pada Tim Penyidik, benar para tersangka akan hadir digedung Merah Putih KPK," Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (24/5/2023).Ali meminta kedua tersangka agar tidak mangkir dari panggilan tim penyidik KPK."Kami ingatkan para tersangka dimaksud, kooperatif hadir sesuai dengan komitmen yang disampaikan tersebut," kata dia.Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Pihak lainnya yang turut dijerat KPK dalam kasus serupa yaitu Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.KPK saat ini terus mendalami penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kasus ini sudah menyeret dua Hakim Agung beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga advokat sebagai tersangkaNama Sekretaris MA Hasbi Hasan muncul dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di MA yaitu Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Kedua terdakwa merupakan advokat.Hasbi disebut pernah bertemu Yosep dan Eko Suparno yang mengajukan gugatan atas kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Hasbi kemudian dinyatakan ikut membantu pengurusan perkara di MA dengan perantara Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.Secara keseluruhan, KPK sudah menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu. Mereka yaitu, Hakim Yustisial Edy Wibowo; Hakim Agung Gazalba Saleh; Hakim Yustisial Prasetio Nugroho; dan staf Gazalba, Redhy Novarisza.Tersangka lainnya, yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati; Hakim Yustisial atau panitera pengganti Elly Tri Pangestu; dua ASN pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie; serta dua ASN di MA, Nurmanto Akmal, dan Albasri.Kemudian, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka, dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto.Selain itu, ada satu orang lainnya yang baru saja ditetapkan dalam kasus ini yaitu Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyu Hardi. Ia diduga memberi uang sebesar Rp3,7 miliar kepada Edy Wibowo agar rumah sakit tersebut tidak dinyatakan pailit di tingkat kasasi.

Hari Ini, Sekretaris MA Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Direktur KPK Watch Indonesia M. Yusuf Sahide mendesak KPK segera memanggil hakim agung yang diduga terlibat kasus Nurhadi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA). "Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 dan pasal 4 uu no. 8 tahun 2010 tentang  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 65 KUHP dengan tersangka Nurhadi eks sekretaris MA," kata Yusuf. Menurutnya ada 4 orang berinisial SM, S, P, dan AM yang diduga kasus Nurhadi. "Diduga adanya pertemuan tertutup di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Diketahui saat itu Nurhadi tengah tersandung kasus dugaan gratifikasi saat itu," jelasnya. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT MIT, Hiendra Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya dijerat sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Penerimaan tersebut terkait perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010. KPK menangkap Nurhadi dan Rezky Herbiyono di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK setelah menjadi buron selama hampir 4 bulan.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Mahkamah Agung

Pasca Putusan MA Menangkan Budi Said, Antam Santai Saja

Dewan Negara Prancis Perkuat Putusan Larangan Pakai Abaya di Sekolah

Banyak Korupsi dan Putusan Kontroversial, Kredibilitas MA dan KY Dipertanyakan

Respons Putusan MA, KPU Siap Revisi PKPU soal Keterwakilan Perempuan

MA Kabulkan Uji Materi PKPU soal Keterwakilan Perempuan

Putri Candrawathi Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, Ferdy Sambo Masih di Brimob

Akademisi: Publik Harus Laporkan Hakim MA Pemberi Diskon Hukuman Sambo Cs ke KY

Maafkan Moeldoko, AHY: Kami Sudah Kebal Ditakut-takuti

KPU Apresiasi MA Tolak Gugatan Partai Prima Soal Tunda Pemilu

MA Mentahkan PK Moeldoko soal Partai Demokrat, Ini Alasannya

2 Hakim Tolak Kasasi Ferdy Sambo dan Beri Dissenting Opinion. Apa Itu Dissenting Opinion?

Vonis Sambo: Hakim Agung Diduga 'Masuk Angin', KY Tunggu Laporan

Hakim Agung Dinilai 'Masuk Angin', Pakar Dorong Kubu Brigadir J Ngadu ke KY

Kecewa dengan Putusan MA, Kubu Brigadir J Curiga Hakim Agung 'Masuk Angin'

Intip Kekayaan Tiga Hakim Agung Pemberi 'Diskon' Hukuman Sambo

Komisi III DPR: Putusan Kasasi Sambo Mengoyak Rasa Keadilan Publik

KPK Resmi Ajukan Kasasi Vonis Bebas Hakim Agung Gazalba Saleh

Setelah Lolos Hukuman Mati, Ferdy Sambo Cs Bakal Ajukan Grasi?

MA Obral 'Diskon' Hukuman, Indikasi Gerakan Bawah Tanah Sambo Nyata

Kejagung Akan Pelajari Putusan Kasasi Ferdy Sambo

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA