news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Mahkamah Konstitusi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan mengubah sistem proporsional terbuka. Hal Cak Imin sampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (15/6/2023).Menurut Cak Imin, MK turut memberikan kesuksesan dalam Pemilu 2024 atas keputusan yang diambil.Untuk itu Cak Imin meminta seluruh caleg PKB fokus untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan yang akan digelar secara sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 nanti.<figure class="image"><img class="wp-image-226035 size-full" src="https://c.inilah.com/2023/06/0615_061057_5b8c_inilah.com_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Sistem Pemilu yang diputuskan MK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (15/6/2023). " width="1920" height="1280" /><figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Sistem Pemilu yang diputuskan MK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (15/6/2023).</figcaption></figure>Sebelumnya, MK menolak semua gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022.<figure class="image"><img class="wp-image-226038 size-full" src="https://c.inilah.com/2023/06/0615_061111_70d9_inilah.com_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, didampingi Waketum PKB Jazilul Fawaid (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Sistem Pemilu yang diputuskan MK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (15/6/2023). " width="1920" height="1280" /><figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Waketum PKB Jazilul Fawaid (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Sistem Pemilu yang diputuskan MK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (15/6/2023).</figcaption></figure><img class="wp-image-226037 size-large" src="https://c.inilah.com/2023/06/0615_061107_bf0d_inilah.com_-683x1024.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, saat akan memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Sistem Pemilu yang diputuskan MK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (15/6/2023). " width="683" height="1024" />

Foto: Cak Imin Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengkonfirmasi langsung ke Mahkamah Konstitusi terkait isu dugaan kebocoran informasi putusan perkara gugatan sistem pemilihan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul itu sudah diputuskan? Belum," kata Mahfud, di Jakarta, Senin (29/5/2023).Mahfud menambahkan, jajaran MK menilai isu yang beredar saat ini cuma hasil dari analisis orang-orang luar atas pertimbangan sikap para hakim konstitusi. Mantan ketua MK 2008-2013 itu menekankan bahwa MK baru akan menggelar sidang atas perkara itu, Rabu (31/5), secara tertutup."Jadi, belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian enam banding tiga, atau lima banding empat, dan sebagainya, itu belum ada," kata dia.Perkara gugatan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu itu tercatat dengan nomor registrasi 114/PUU-XX/2022 dan diterima MK pada 14 November 2022.Perkara itu diajukan oleh enam orang pemohon, yakni Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI telah menyatakan menolak sistem pemilihan proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS; sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya yang menginginkan penerapan sistem tersebut.

Mahfud MD Klarifikasi Langsung ke MK Soal Bocoran Putusan, Ini Hasilnya

Ketua Pimpinan Pusat Koalisi Ganjar Bersatu bidang <a href="http://inilah.com/tag/politik">Politik</a>, Ridwan Darmawan menilai jika Denny Indrayana layak diproses hukum. Karena cuitannya soal tidak terbukti, putusan <a href="https://www.inilah.com/laporkan-denny-indrayana-mk-bakal-bersurat-ke-victorian-legal-admissions-board">Mahkamah Konstitusi</a> (MK) tidak memutus pemilu dengan sistem proporsional tertutup.“Faktanya, Hari ini, sekitar Pukul 12:40 WIB lalu, MK telah memutuskan menolak seluruh permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa pilihan sistem pemilihan terbuka tetap berlaku untuk <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Pemilu 2024</a>,” kata Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/6/2023).Menurutnya, patut diduga Denny telah melanggar ketentuan Pasal 28 jo 45 ayat (2) UU ITE Tahun 2008. Kemudian, Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana."Segera pihak kepolisian mengusut tuntas cuitan Denny Indrayana mengenai putusan MK yang merubah sistem pemilihan tertutup, buktinya hari ini, MK memutus sebaliknya,” jelas dia.“Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang,” pungkasnya.Diketahui, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu (28/5/2023).Dalam cuitannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi. Meski tidak menjawab dengan gamblang, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.Nyatanya, cuitan Denny tidak terbukti. MK memutuskan menolak gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim MK, Anwar Usman, ketika membacakan putusan, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).Usai sidang, pihak MK mengungkapkan, kan melayangkan surat ke Victorian Legal Admissions Board, Australia untuk melaporkan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait kegaduhan bocoran putusan sistem pemilu.“Kami MK akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang menaungi dia berada,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra, di Mahkamah Konstitusi, Kamis (15/6/2023).Lebih lanjut dia mengatakan, melalui surat tersebut, ia berharap lembaga yang menerbitkan izin praktik di Negeri Kanguru tersebut, bisa memberikan penilaian apakah Denny Indrayana telah melanggar etik atau tidak sebagai pengacara.“Biar organisasi Advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan dia (Denny Indrayana) itu melanggar advokat atau tidak. Itu (surat) akan disiapkan mungkin minggu depan,” tambah dia.

Terbukti Berbohong soal Putusan MK, Denny Indrayana Layak Dihukum

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan, mengatakan <a href="https://www.inilah.com/terbukti-berbohong-soal-putusan-mk-denny-indrayana-layak-dihukum">Denny Indrayana</a> harus bertanggung jawab. Demikian juga dengan Said Didu dan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ikut menyuarakan soal kabar bocornya putusan MK, mengklaim <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">sistem proporsional</a> diubah menjadi tertutup, beberapa waktu lalu.Edi menegaskan, rumor yang disebarkan mereka tidak sesuai dengan kenyataannya. Ia pun mendorong pihak kepolisian untuk turun tangan, karena persoalan ini sudah bisa dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong atau hoaks."Namanya hukum tidak ada diskriminasi, siapa yang melanggar hukum maka dia akan diproses ya. Tentu mereka akan dipanggil atau diperiksa (dalam waktu dekat atau lama) kalau memang ditemukan (unsur pidana) ya," kata Edi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (16/6/2023).Edi meminta kepada polri untuk dapat bersikap profesional terhadap kasus ini. Ia menekankan jika benar ditemukan bukti adanya unsur pidana dalam informasi yang disebarkan oleh Denny Indrayana, Said Didu dan SBY, maka harus diproses secara hukum.“Tentunya kita minta kepada polri, profesional ya. Kalau memang ada indikasi dan bukti bukti yang cukup pelanggaran pidana, proses secara hukum, masyarakat pasti akan mendukung,” ungkap Edi.Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Abdul Halim menilai Denny Indrayana berpotensi dan diduga melanggar Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”Denny, sambung dia, juga berpotensi melanggar Pasal 311 KUHP (1) yang berbunyi: Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.“Selain itu bisa juga melanggar Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik,” ungkap Halim kepada Inilah.com, Jumat (16/6/2023).Menurut Halim, negara dan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">lembaga legislatif</a> perlu memperkuat regulasi perlindungan untuk melindungi publik dari tindakan penyebaran kebohongan. Bisa dilakukan dengan membuat regulasi khusus atau menyisipkan norma-norma pada regulasi yang terkait dengan informasi publik, seperti UU ITE atau peraturan perundang-undangan lainnya.“Dengan perkembangan masyarakat dan tantangan kemajuan informasi seperti saat ini regulasi sering terlambat dan oleh sebab itu kita tentu berharap bukan saja dari sisi penguatan hukum semata, tetapi juga dari penguatan etika dan moral masyarakat,” tegas Halim.Desakan juga datang dari warganet. Akun Twitter @kurawa memandang perakitan berita bohong mengenai politik 2024 saat ini terlihat bebas dari jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahkan akun tersebut menyebutkan SBY sebagai pelopor masifnya serangan-serangan ke lawan <a href="https://www.inilah.com/tag/politik">politik</a>.“Pola produksi cuitan Hoax Politik 2024 yang bebas dari Jeratan Hukum ITE dipelopori oleh partai biru ini. Bahkan dimulai oleh SBY langsung. Trend pola hoax ini tentu bakal digunakan banyak orang untuk melakukan serangan-serangan ke lawan politik,” tulis akun @kurawa dikutip di Jakarta, Jumat (16/6/2023).<blockquote>Bapak Kapolri @ListyoSigitP @mohmahfudmd segera buatkan aturan hukum konten2 hoax dengan berlindung kata2 : Dapat Info dan Kabar dari para pejabat2 Publik.Jika tidak jangan harap pemilu 2024 akan rukun dan damai..&nbsp;Tuntut penyebar berita tsb utk membuktikan infonya— RUDI VALINKA (@kurawa) June 15, 2023</blockquote><h2>Cuitan Denny, Said dan SBY</h2>Denny pernah mengunggah sebuah utasan terkait keputusan MK bakal mengembalikan sistem Pemilu ke proposional tertutup melalui akun Instagram @dennyindrayana99, pada Minggu (28/5/2023)."Pagi ini saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Infor tersebut menyatakan komposisi putusan 5 berbanding 3 dissenting," cuit dia kala itu.SBY pun merespons informasi yang disampaikan Denny Indrayana di Twitternya. SBY mengaku menarik informasi dari Denny tentang bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024.Dalam cuitannya, SBY menyampaikan 10 poin. Salah satunya disebutkan, bahwa dirinya percaya dengan informasi Denny Indrayana, mengingat Denny adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel."Jika yg disampaikan Prof Denny Indrayana “reliable”, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yg berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia *SBY*," cuitnya.Selain SBY, eks Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu juga turut menyuarakan hal yang sama. “Saya dapat informasi bahwa hakim MK sudah memutuskan sistem pileg akan dilaksanakan dengan sistem tertutup dengan perbandingan 6:3.Pemilu akan ditunda?” ujar Said Didu, di akun Twitter pribadinya, pada Minggu (28/5/2023).<h2>MK pertahankan sistem pemilu terbuka</h2>Cuitan Denny, Said Didu dan SBY tidak terbukti. MK memutuskan menolak gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka. Putusan ini diambil oleh 8 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni hakim Arief Hidayat.“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim MK, Anwar Usman, ketika membacakan putusan, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri.Salah satu pertimbangan dikatakan Hakim MK, Suhartoyo, bahwa sepanjang sejarah, konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur soal jenis sistem pemilu yang digunakan dalam memilih anggota legislatif.“Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama ketentuan- ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ihwal pemilihan umum, khusus berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif,” ujar Suhartoyo

Denny Indrayana, Said Didu dan SBY Mesti Tanggung Jawab soal Hoaks Putusan MK

Warganet beri dukungan kepada Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) yang telah melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya, Senin (29/5/2023). Beberapa peselancar media sosial menilai Denny hanya tukang bikin gaduh, pantas dihukum.Akun @tugunkri mengatakan provokator seperti Denny memang harus ditindak, pasalnya tidak bertanggung jawab, lantaran sudah bikin gaduh masyarakat soal isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu pergi ke luar negeri. Ia menduga kepergian Denny ke Australia seperti sudah dipersiapkan."Wong rapatnya saja belum kok sudah tahu, ini provokator harus di pidana. Mengarang dan menyebarkan berita bohong, sekarang malah sudah melarikan diri ke Australia. Siapakah dalang pembuat berita bohong ini ? Berarti ada cukongnya yang membiayai melarikan diri ke LN," cuitnya, dikutip Rabu (31/5/2023).Senada, akun @sendyjustin72 mendukung penuh dan berharap polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut, karena menurutnya semua orang yang melanggar hukum sudah sepantasnya dapat ganjaran. "Bagus, yang salah harus dihukum," serunya.Akun @fahmiidris7214 menyebut sudah sepatutnya Denny Indrayana dipolisikan, sebab ia menilai akademisi UGM itu sering asal bicara. "Bisa kena pasal menyebar hoaks, karena putusan MK kan belum keluar, kena deh akibat asal nyerocos,"Demikian juga dengan akun @wantoHelsinky yang merasa tidak nyaman dengan kelakuan Denny yang sudah bikin gaduh beberapa waktu belakangan ini. Ia menilai Denny seperti sengaja bicara ke publik agar menggiring opini. "Nah ini baru benar. Sebenarnya yang bocorkan ke publik itu ya Denny, bukan orang MK karena Denny bocorkan ke publik secara masif," tegasnya.<blockquote class="twitter-tweet">Wong rapat nya saja belum kok sudah tau .. ini provokator harus di pidana .. mengarang dan menyebarkan berita bohong .. skrg malah sudah melarikan di ke Australia .. .. siapa kah dalang pembuat berita bohong ini ? Berarti ada cukong nya yg membiayai melarikan diri ke LN ..— Nasionalis - NKRI (@tugunkri) <a href="https://twitter.com/tugunkri/status/1663139365751771136?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2023</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Diketahui, Denny telah dilaporkan atas dugaan membocorkan rahasia negara. Rahasia negara yang dimaksud, yaitu informasi soal Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. LSM Paguyuban Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (BCAD) sendiri mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Denny Indrayana sekitar pukul 13.00 WIB. Laporan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Paguyuban BCAD Musa Emyus.Musa Emyus berharap polisi segera memeriksa Denny Indrayana. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Denny Indrayana telah membuat resah para bacaleg yang sedang bekerja untuk menghadapi Pemilu 2024.“Denny Indrayana nih pertama dia membocorkan rahasia negara. Kedua, dia membuat kita resah nih, kita lagi kerja-kerja di partai lagi sosialisasi terganggu dengan isu yang dibuat Denny Indrayana ini nih,” kata Musa Emyus, dalam keterangan, Senin (29/5/2023).Sementara itu, di hari yang sama Denny diketahui keberadaannya sudah tidak di Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung olehnya saat memberikan klarifikasi soal polemik yang ia sebab melalui sebuah video."Saya sedang di Portalington, Melbourne, Australia. Sekarang dingin, angin, dan waktunya bagus untuk memancing. Saya mengamati perkembangan berita di Tanah Air, setelah kemarin saya mentweet ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali." kata Denny Indrayana seperti dalam video yang tersebar pada Senin (29/5/2023).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Mahkamah Konstitusi

Eks Ketua MK: Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Sekadar Permainan Cari Panggung

Gugatan Batas Usia Capres ke MK Ditengarai Perintah dari Penguasa

Sebut MK Tak Berwenang Kabulkan JR Batas Usia Capres, Mahfud Jangan Gimmick

Dicecar Komisi III DPR, Begini Jawaban Calon Hakim MK Reny

Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Komisi III DPR Meragukan Integritas Reny

Hakim Penyunat Vonis Kasus Korupsi Ikut Seleksi MK, MAKI Minta DPR Coret

Tiga Hakim MK Nilai Argumentasi Penggugat Batas Usia Capres Lemah

Sekali Lancung ke Ujian, Mereka Minta Lagi Dipercaya...

Kemendikbud: Kampanye Politik Lebih Efektif di Kampus Jangan di Sekolah

Ini Reaksi Gibran Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-cawapres

MK Tegaskan Independen dalam Perkara Batas Usia Capres-cawapres

UU Pemilu Digugat Lagi ke MK, Minta Ada Batas Maksimal Usia Pencalonan

FSGI Protes MK Perbolehkan Fasilitas Pendidikan Jadi Tempat Kampanyedia

MK Diprediksi Kabulkan Gugatan Batas Umur Capres-cawapres

JK: Usia Ideal Capres dan Cawapres Adalah 40 Tahun

Jokowi Ngaku Tak Intervensi MK Soal Gugatan Batas Umur Capres-Cawapres

MK Tolak Gugatan Presiden Dua Periode Maju Jadi Cawapres

Usai Sahkan UU Kesehatan, DPR Lempar Bola ke Kemenkes

Denny Indrayana, Said Didu dan SBY Mesti Tanggung Jawab soal Hoaks Putusan MK

Kontroversi Hakim Arief Hidayat: Dissenting Opinion, Menghilangkan Berkas hingga Disanksi Dua Kali

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA