news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

makelar kasus

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut dugaan adanya anggota DPR yang menjadi makelar kasus ("markus) tidak diperpanjang. Sebab pernyataan itu harus menjadi momentum perbaikan di bidang hukum."Saya kira buat kita, ini adalah pelajaran. Momentum ini adalah 'feed back' buat kita untuk memicu kita melakukan perbaikan dari semua unsur, eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif," kata Ma'ruf Amin di Banda Aceh, Aceh, Kamis (30/3/2023).Wapres mengaku tidak ingin berspekuasi soal pernyataan Mahfud MD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin. Namun semua pihak harusnya menjadikan hal tersebut sebagai masukan untuk perbaikan lembaga hukum."Kita tidak melihat ini sebagai apa, tapi ini sebagai pelajaran penting untuk kita, momentum penting untuk melakukan perbaikan, perubahan penting," ungkap Wapres.Perbaikan tersebut, menurut Wapres, harus dilakukan semua kalangan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif."Saya kira ini banyak keterkaitannya dan ketersangkutannya," tambah Wapres.Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik anggota Komisi III DPR karena terus berusaha menginterupsi dirinya saat memaparkan penjelasan di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Bahkan Mahfud menyebut jika anggota Komisi III DPR yang sering menyerang di RDP adalah seorang markus atau makelar kasus.Awalnya Mahfud mengaku aneh dengan DPR khususnya Anggota Komisi III. Sebab menurutnya banyak anggota DPR yang galak dalam RDP, namun di belakangnya bermain kasus di institusi hukum.“Sering di DPR ini aneh. Kadang kala marah-marah gitu, nggak tahunya markus dia. Marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus,” ucap Mahfud dalam rapat, Rabu (29/3/2023).Pernyataan Mahfud ini sontak membuat RDP di Komisi III DPR menjadi gaduh. Bahkan banyak anggota Komisi III DPR yang langsung mengajukan interupsi untuk mempertanyakan pernyataan Mahfud tersebut.Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman melakukan interupsi. "Saya minta Pak Mahfud, apa memang benar ada data soal 'markus' anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti kami tindak lanjuti," kata Habiburokhman."Saya sampaikan sekarang. Ingat peristiwa di kampung maling? Ustaz di kampung maling. Saya kira saya dan Pak Benny masih ada di sini. Kan saya tadi 'nyebut' DPR, enggak 'nyebut' Saudara," ujar Mahfud."Pada saat itu Jaksa Agung Abdurachman Saleh, dicecar abis-abis, ditanya seperti ini, dibilang 'Bapak ini seperti ustaz di kampung maling. Bapak baik, tetapi di lingkungan Bapak jelek'. Ingat kan? Itu tanggal 17 Februari..." kata Mahfud.Habiburokhman masih bertanya kepada Mahfud apakah ada praktik "markus" di DPR periode saat ini."Periode ini ada enggak?" tanya Habiburokhman."Saya enggak akan sebut. Saya beri contoh di DPR ada yang seperti itu," ujar Mahfud."Kalau ada, saya tindak lanjuti," ucap Habiburokhman."Nanti saya beri tahu Saudara," ujar Mahfud.

Wapres Minta Pernyataan Mahfud Soal Markus di DPR Tak Diperpanjang

Hukum dan keadilan telah menjadi barang mahal di negeri ini. Keadilan dan kepastian hukum seolah tidak bisa diberikan secara gratis kepada seseorang, jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Di negeri ini, law enforcement ibarat menegakkan benang basah. Kemana lagi kita sebagai rakyat mesti mencari keadilan, jika para penegak hukum justru menjadi mafia hukum, makelar kasus dan mafia peradilan?Garda terakhir lembaga peradilan  di Indonesia yang bernama Mahkamah Agung (MA) itu, sepertinya tak pernah lepas dari prahara. MA yang harusnya mengawal dan memastikan hukum berlaku adil, justru terlibat praktik jual beli keadilan. Berat ringannya hukuman bisa diatur. Asal ada fulus, semua akan berakhir dengan mulus, dan tentu saja harus lewat para markus alias makelar kasus.Kamis (22/9/2022) siang KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tak tanggung tanggung KPK menjerat seorang hakim agung yang diduga terlibat dalam pengaturan perkara. Sekali lagi seorang hakim agung. Ini adalah rekor bagi KPK, karena selama ini belum ada hakim agung yang terjaring OTT. Sampai Jumat (23/9/2022) pagi KPK sudah menetapkan 10 tersangka, salah satunya Hakim Agung Sudrajad Dimyati. KPK sudah menahan enam orang tersangka. KPK juga menemujkan uang tunai senilai 202 ribu dolar Singapura atau setara dengan Rp 2,2 miliar.Sebelumnya KPK pernah menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi yang menerima suap Rp45,7 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT). Selain Nurhadi, KPK juga pernah menangkap Pejabat MA lainnya Andri Tristianto yang kala itu terjerat kasus suap dagang perkara. Mereka tak lain adalah aktor aktor markus di MA.Kasus yang dialami MA semakin meneguhkan anggapan bahwa praktik peradilan di republik ini semakin buruk dan jauh dari harapan publik. Barometernya tampak dari perilaku koruptif di MA. Ini bisa terjadi karena lemahnya kualitas sumber daya manusia baik mental maupun intelektual. “Sudah rusak negara ini,” cetus Bursah Sarnubi, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan.Praktik Makelar Kasus Sepak terjang markus di Indonesia sudah pada tingkat yang amat kronis. Hal itu dibuktikan dengan sudah mendarah dagingnya budaya markus dari tingkat bawah hingga para petinggi di lembaga peradilan seperti di MA.Dalam kasus terakhir yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati misalnya, diduga melibatkan seorang markus berinisial AMN, yang disebut sebut dekat dengan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Dari informasi yang beredar, sosok AMN dikabarkan sekampung dengan Ketua MA dan memiliki relasi bisnis dengan keluarga Ketua MA.Perihal kabar tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri masih enggan buka-bukaan. Dia meminta publik bersabar menunggu kabar selanjutnya dari KPK. "Nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Untuk itu kami minta bersabarlah seluruh masyarakat Indonesia, pencinta KPK. KPK akan terus bekerja dan akan memberikan update informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi untuk publik," ujar Firli, Kamis (22/9/2022).Rekam jejak markus di lembaga peradilan ini, sekitar lima tahun silam pernah diungkap Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dalam pandangan ORI, praktik markus di pengadilan sudah mencapai titik sangat mengkhawatirkan."Praktik percaloan menjadi temuan terbanyak dari investigasi ini dan nominal uang yang diminta untuk janji pemenangan perkara pun sangat banyak," kata pimpinan ORI Ninik Rahayu dalam siaran persnya, Rabu, 27 April 2016.ORI menemukan sejumlah persoalan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah praktik percaloan pemenangan perkara di peradilan. Terbukti dalam investigasi yang dilakukan ORI. "Tenaga pengadilan meminta uang jasa percaloan kepada para pencari keadilan hingga mencapai puluhan juta rupiah," ujar Ninik.Temuan lembaga yang bernaung dalam UU No 37/2008 ini diperoleh dari investigasi atas prakarsa sendiri dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi peradilan di Indonesia. Investigasi ini fokus pada pelayanan pendaftaran perkara, jadwal sidang, pemberian salinan, dan petikan putusan.Berbagai temuan maladministrasi ini diperoleh tim melalui metode mystery shopper (berpura-pura menjadi pengguna pelayanan) ke sejumlah pengadilan negeri. Hasilnya, diperoleh temuan penyimpangan prosedur pada pendaftaran perkara, keterlambatan pelaksanaan jadwal sidang, penyimpangan prosedur dalam penyerahan salinan putusan dan petikan putusan, praktik percaloan, dan tidak terpenuhinya standar pelayanan di pengadilan.Obral Keputusan MAIndikator lainnya adalah permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh narapidana kasus korupsi ke MA periode 2019-2020 yang meningkat tujuh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. MA seolah mengobral pengurangan hukuman kepada pelaku korupsi.Sepanjang 2019-2020 setidaknya ada 22 narapidana korupsi yang dipangkas hukuman penjaranya oleh MA. Pemangkasan hukuman itu mencakup pengacara OC Kaligis, dari sebelumnya 10 tahun menjadi tujuh tahun penjara. Kemudian mantan Ketua DPD, Irman Gusman yang dipangkas hukumannya menjadi tiga tahun dari sebelumnya 4,5 tahun penjara. Termasuk pengurangan hukuman hingga enam tahun terhadap terpidana korupsi kasus Hambalang, Anas Urbaningrum.Pertanyaannya kemudian adalah kemana lagi kita mesti mencari keadilan, jika para penegak hukum justru menjadi mafia hukum, makelar kasus dan mafia peradilan?Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research dalam tulisannya menyebut, hukum dan keadilan telah menjadi barang mahal di negeri ini. Secara implisit hukum dan keadilan telah menjelma menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dan tidak sedikit bagian dari masyarakat kita yang berminat sebagai pembelinya.Keadilan dan kepastian hukum seolah-olah tidak bisa diberikan secara gratis kepada seseorang jika disaat yang sama ada pihak lain yang menawarnya. Di negeri ini, meminjam argumentasi Sofyan Lubis, law enforcement atau penegakan hukum di Indonesia ibarat menegakkan benang basah.Salah satu yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah berkembangnya budaya korupsi. Ibarat wabah yang berkembang dengan cara membelah diri, korupsi telah menyebar keseluruh lapisan birokrasi dan stratifikasi sosial termasuk di dalamnya penegak hukum dan penasehat hukum. Tampaknya menegakkan hukum di Indonesia hanyalah sebuah retorika yang berisi sloganitas dan pidato-pidato kosong.

Bau Busuk dan Praktik Markus di Lembaga Peradilan Terendus Lagi, Sumbernya Ada di MA

<a href="https://komisiyudisial.go.id/">Komisi Yudisial (KY)</a> mengaku tak segan memecat secara tidak hormat Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap <a href="https://www.inilah.com/hakim-agung-tersangka-dagang-perkara-kpk-harus-berani-periksa-ketua-ma">pengurusan perkara</a> di Mahkamah Agung (MA). Mekanisme pemecatan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH).“Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi PDTH (Pemberhentian tidak dengan hormat). Tentunya kami akan menyelenggarakan MKH (Majelis Kehormatan Hakim) dengan MA. Itu sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam jumpa pers di kantor KY, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).Mukti menjelaskan, sanksi terberat tersebut bisa saja dijatuhkan jika dalam pemeriksaan KY bersama KPK ditemukan bukti-bukti penguat. Seiring dengan itu, KY juga sebelumnya telah menegaskan, kasus suap ini dinilai mencederai kehormatan dan keluhuran martabat hakim.“Tentunya sesuai tugas dan kewenangan KY, kita akan lakukan pemeriksaan. Apabila cukup bukti dan sebagainya kita akan lakukan persidangan (sidang etik),” tegas Mukti.Terkait sidang etik, KY mengungkapkan pihaknya membuka kemungkinan untuk menggelarnya bersamaan dengan proses hukum Sudrajad Dimyati di KPK.Diketahui, KPK pada Jumat dini hari telah mengumumkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Sudrajat kemudian muncul di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel) sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, ia menjalani pemeriksaan.Pada Jumat sore, KPK mengumumkan penahanan Sudrajad Dimyati. Dia menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kavling C1 KPK selama 20 hari ke depan atau hingga 12 Oktober 2022.

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terancam Dipecat Tak Hormat!

<a href="https://www.inilah.com/kpk-resmi-tahan-hakim-agung-sudrajad">Hakim Agung Sudrajad Dimyati</a> terjerat kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id">Mahkamah Agung (MA)</a>. Selain Sudrajad, kasus ini juga menjerat lima orang lainnya dari internal MA yang diduga berperan sebagai makelar kasus.Namun, MA sendiri sebagai pengadilan negara tertinggi dinilai tidak bisa diharapkan untuk membersihkan institusinya dari perilaku koruptif seperti menerima suap maupun menjadi makelar kasus"Seharusnya ini pelajaran bagi pimpinan MA untuk membersihkan makelar kasus, meskipun publik bertanya juga, mungkinkah? mungkinkah jeruk makan jeruk?" kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Inilah.com, Jumat (23/9/2022).Lebih lanjut, Fickar menyangsikan kapasitas MA dalam membersihkan indikasi makelar kasus. Dengan begitu, pembersihan internal MA dari makelar kasus juga seharusnya menjadi perhatian Komisi Yudisial."Secara sistemik ini pekerjaan KY. MA tidak bisa diharapkan. Karena masing-masing hakim agung punya kemandirian yang tidak bisa diintervensi," tegas Fickar.Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat dini hari telah mengumumkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Sudrajat kemudian muncul di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel) sekitar pukul 10.00 WIBKPK secara keseluruhan menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana di MA.Rinciannya, sebagai penerima suap yaitu Sudrajad Dimyati (SD) dan lima orang yang berasal dari internal MA. Kelima orang ini adalah Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH), PNS MA Nurmanto Akmal (NA), PNS MA Albasri (AB).Adapun empat orang lainnya merupakan pemberi suap. Mereka adalah yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) selaku pengacara, pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

MA Tak Bisa Diharapkan Soal Berangus Makelar Kasus

Hakim Agung <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id">Sudrajad Dimyati</a> ditetapkan menjadi tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) setelah terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.Hal itu membuat Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro prihatin. Ia pun mengeklaim akan mengevaluasi untuk menutup  celah makelar kasus (markus) bermain mengurus perkara di MA."Kami akan melakukan evaluasi dan langkah-langkah konkret. Untuk menutup celah-celah dalam proses penanganan perkara yang bisa digunakan oleh orang atau aparat main-main perkara. Kita akan meningkatkan 'case management control," kata Andi kepada Inilah.com, Sabtu (24/9/2022).Dia menjelaskan, MA sejatinya telah melakukan pembinaan dan pengawasan internal. Hal ini dilakukan seiring upaya membangun komitmen dan integritas aparat peradilan."Kejadian yang menimpa itu dapat kami katakan sebagai musibah bagi MA. Ini mau tidak mau pasti akan berpengaruh mengurangi kepercayaan publik terhadap MA.MA, sambung Andi akan lebih mawas diri dan memperkuat komitmen. Termasuk melakukan pengawasan sesuai Peraturan MA Nomor Tahun 2016."Kami harus tegar melakukan langkah-langkah konkret dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan termasuk pengawasan melekat sesuai Perma Nomor 8/2016. Meski hal itu sebenarnya MA selama ini sudah melaksanakannya," ujar Andi.<h3>10 Tersangka</h3>Sebelumnya, KPK menetapkan 10 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan kasasi kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Salah satu tersangka yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Mencuat dugaan, ia menerima bagian uang suap Rp800 juta.Rinciannya, sebagai penerima suap yaitu Sudrajad Dimyati (SD) dan lima orang yang berasal dari internal MA. Kelima orang ini adalah Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH), PNS MA Nurmanto Akmal (NA), PNS MA Albasri (AB).Adapun empat orang lainnya merupakan pemberi suap. Mereka adalah yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) selaku pengacara, pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar makelar kasus

Saat DPR Disebut Markus, Komisi III Minta Klarifikasi Mahfud MD

Wapres Minta Pernyataan Mahfud Soal Markus di DPR Tak Diperpanjang

Gayus Lumbuun Sesalkan Sikap Pesimistis Wakil Ketua MA

Prihatin Kasus Hakim Agung, MA Klaim Tutup Celah Markus Bermain Perkara

Imbas Suap Hakim Agung, KY Gulirkan Deteksi Dini Markus di MA

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terancam Dipecat Tak Hormat!

MA Tak Bisa Diharapkan Soal Berangus Makelar Kasus

Bau Busuk dan Praktik Markus di Lembaga Peradilan Terendus Lagi, Sumbernya Ada di MA

Pernyataan Penangkapan Hakim Agung Sempat Ditarik, Firli Anggap Tidak Aneh

KPK Tetapkan 10 Tersangka Perkara Suap Hakim Agung, Ini Daftar Nama-namanya

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA