news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Megaskandal Rp349 triliun

Pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dinilai menyesatkan. Hal itu terkait penyelundupan <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">impor emas</a> senilai Rp189 triliun.Sejumlah fakta dan data yang ia sebutkan tidak sesuai dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023) Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, PPATK sudah dua kali menyerahkan laporan dugaan tindak pidana kepabeanan pada 2017 dan 2020 kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Masing-masing senilai Rp180 triliun dan Rp189 triliun.PPATK menyatakan, kasus tindak pidana kepabeanan dimaksud terkait impor emas batangan, yang diakui sebagai emas mentah, untuk periode 2014-2016 senilai Rp180 triliun dan 2017-2019 senilai Rp189 triliun.“Laporan PPATK diduga terbengkalai. Mahfud sempat mengatakan laporan PPATK tersebut nampaknya tidak diberikan kepada Sri Mulyani,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Kamis (6/4/2023).Menurutnya, Kemenkeu terlihat panik dan tidak terima pernyataan Mahfud dan Ivan.Staf Khusus Menkeu Yustinus berusaha menjelaskan fakta dan modus ‘penyelundupan’ impor emas batangan ini.“Penjelasan ini untuk memberi kesan kepada publik, tidak ada pembiaran terhadap laporan PPATK ini, dan tidak ada data yang ditutupi kepada Sri Mulyani,” ujarnya.Yistinus melalui akun twitternya, seperti dikutip berbagai media online, sambung Anthony, berusaha menjelaskan, Kemenkeu (mungkin maksudnya DJBC) sudah melakukan proses hukum terhadap pelaku eksportir emas batangan, yang mengaku ekspor emas perhiasan.“Tetapi, DJBC akhirnya kalah. Begitu penjelasannya,” tutur Anthony.Masalahnya, kata dia, yang dijelaskan Yustinus Prastowo adalah kasus ekspor, bukan kasus impor seperti yang dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun). “Yustinus Prastowo menjelaskan seolah-olah kedua kasus ini sama, sehingga putusan kasus ekspor dijadikan referensi hukum kasus impor,” timpalnya.Anthony pun membeberkan cerita kasus ekspor emas batangan yang diakui emas perhiasan. Pada persidangan di pengadilan negeri, eksportir dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana (Putusan 14 Februari 2017).Kemudian DJBC mengajukan kasasi, dan eksportir dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (Putusan 20 November 2017). Eksportir kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, dan dinyatakan tidak bersalah (Putusan 17 Juli 2019).Berdasarkan kasus hukum ekspor emas batangan yang diakui sebagai emas perhiasan tersebut, dijelaskan Anthony, DJBC kemudian berpendapat tidak ada tindak pidana atas kasus impor emas batangan yang dilaporkan PPATK pada 2020, senilai Rp189 triliun.Pertanyaannya, lanjut Anthony, kenapa  kasus hukum ekspor emas batangan, yang di dalam dokumen ekspor (PEB) diakui sebagai emas perhiasan, dijadikan referensi hukum untuk membebaskan tindak pidana kasus impor emas batangan (yang diakui sebagai emas mentah) seperti dilaporkan PPATK.“Referensi hukum tersebut sangat ganjil,” tukasnya.Oleh karena itu, menurut dia, penjelasan Yustinus Prastowo patut diduga untuk menyamarkan, atau mengandung unsur manipulatif, terhadap fakta kasus sebenarnya. “Yang seharusnya kasus impor disamarkan menjadi kasus ekspor,” ucapnya.Yustinus juga, kata dia, patut diduga dengan sengaja menyebar informasi tidak benar dan menyesatkan kepada masyarakat. “Nilai ekspor emas batangan ini sekitar 6,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp102 miliar saja,” demikian hasil hitung-hitungan Anthony.Yustinus juga mengatakan eksportir kasus ekspor emas tersebut adalah PT Q. Sedangkan nama perusahaan eksportir kasus ekspor tersebut seharusnya adalah PT Tujuan Utama.Yustinus Prastowo mengatakan, PT Q (alias PT Tujuan Utama?) pernah mengajukan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas, tetapi tidak dikabulkan.Tetapi menurut keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, yang bersangkutan pernah memberi fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 kepada PT Tujuan Utama.<h2>Siapa berbohong?</h2>Untuk itu, kata Anthony, aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas dugaan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang seperti dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun).Aparat Penegak Hukum juga wajib memeriksa Yustinus dan pejabat Kementerian Keuangan yang diduga menyamarkan cerita, dan diduga memberi informasi menyesatkan, atas kasus ekspor dan impor emas batangan tersebut.Selain Yustinus Prastowo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menjelaskan hal yang sama. “Sehingga, juga patut diduga memberi penjelasan tidak benar kepada masyarakat,” imbuh Anthony.

Anak Buah Sri Mulyani Menyesatkan soal Impor Emas Rp189 Triliun

Lembaga kajian dan penelitian Political Economy and Policy Studies (PEPS) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk <a href="https://www.inilah.com/tag/jokowi">menonaktifkan sementara Sri Mulyani Indrawati</a> sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Begitu juga dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea Cukai Askolani.Desakan tersebut, menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS untuk mempercepat proses pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III DPR akhir pekan lalu.“Harusnya Sri Mulyani (Menkeu) dinonaktifkan dulu untuk mempermudah pengusutan kasus dugaan TPPU Rp349 tiliun tersebut,” kata Anthony di Jakarta, Selasa (4/4/2023).Lebih jauh Anthony menjelaskan, terkait surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diungkap Mahfud MD yang tidak sampai ke tangan Sri Mulyani adalah reaksi fakta yang harus dihadapi.Namun, dia menggarisbawahi, fakta itu tidak diketahui apakah itu bohong atau tidak. “Mereka juga mengatakan bahwa eselon satunya enggak ada kan. Mana ini enggak ada tanda terimanya, oh iya nanti kita cek dulu, tapi apakah itu benar kita enggak ada yang tahu,” tutur Anthony menirukan ucapan Mahfud MD di Komisi III DPR RI.Di atas semua itu, Anthony melihat gelagat yang tidak beres terkait megaskandal ini. “Semua elit bungkam, Indonesia darurat korupsi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ucapnya tandas.Padahal, sambung Anthony, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa. “Sejauh ini, Indonesia dianggap surga pencucian uang kotor. Mungkin karena penegakan hukum dan iklim politik sangat lemah, karena sudah dikuasai para mafia,” tukasnya.Buktinya, kata dia, laporan PPATK sejak 2009 sampai 2023 tidak dianggap. “Semua pihak terdiam. Presiden, DPR, Aparat Penegak Hukum (APH) dan kementerian keuangan tidak terdengar suaranya,” ucapnya.Padahal, PPATK secara berkala, setiap enam bulan, wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sesuai perintah pasal 47 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Laporan PPATK juga disampaikan kepada kementerian keuangan dan Aparat Penegak Hukum (APH). “Total ada 300 laporan. 200 untuk kementerian keuangan dan 100 untuk APH: KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Semua laporan PPATK tersebut nampaknya terpendam. Tidak ada tindak lanjut yang berarti,” pungkas Anthony tandas.

Jokowi Didesak Nonaktifkan Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Niatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membentuk <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">satuan tugas</a> (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinilai kontraproduktif. Alih-alih menuntaskan kasus, rencana itu malah diduga untuk menyelamatkan para penjahat pencucian uang. Kok bisa?Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (LHP) terkait dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) cukup akurat.Karena itu, sambung Anthony, melalui laporan tersebut, dapat diadakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka.“Sehingga, Mahfud tidak perlu membentuk Satgas TPPU. Satgas TPPU diduga untuk selamatkan penjahat pencucian uang,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Rabu (12/4/2023).Dia menjelaskan, dugaan TPPU yang melibatkan 491 pegawai Kemenkeu bukan ilusi. “Terbukti, banyak pejabat kementerian keuangan mempunyai harta tidak normal. Dari mana asal harta tersebut?” ujarnya mempertanyakan.Adapun alasan Mahfud MD yang juga Ketua Komite TPPU tidak perlu membentuk Satgas, menurut Anthony, karena justru akan menjadi hambatan untuk mengusut tuntas dugaan pencucian uang yang melibatkan 491 pegawai Kemenkeu ini.“Pertama, Satgas melibatkan Kejaksaan dan kepolisian. Apakah artinya pembentukan Satgas ini sebagai upaya untuk menghambat penyidikan dari aparat penegak hukum?” tukasnya.Dia menegaskan, Kejaksaan atau Kepolisian sebaiknya mengusut tuntas dugaan pencucian uang di Kemenkeu berdasarkan laporan PPATK dan tidak perlu gabung Satgas TPPU.Selain itu, Kemenkeu dinilai dia, tidak mempunyai kredibilitas sama sekali untuk terlibat penyelidikan atau penyidikan terhadap dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawainya.“Karena, kasus pencucian uang ini patut diduga kuat berasal dari korupsi atau gratifikasi yang melibatkan banyak pihak di Kementerian Keuangan,” timpal Anthony.Anthony mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang terbukti menyeret 27 nama. Begitu juga dengan persidangan Angin Prayitno yang terungkap di mana gratifikasi dibagi ke banyak pihak.“Sebanyak 50 persen untuk Direktur dan Kepala Subdirektorat, dan 50 persen sisanya untuk tim pemeriksa pajak. Apa artinya? Korupsi kolektif? Tidak heran, Angin Prayitno ditangkap bersama tim pemeriksa pajak ketika itu,” imbuhnya.Sebelumnya, Mahfud yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNPP TPPU) berencana membentuk Satgas untuk membongkar transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR menganggap, satgas tak diperlukan karena mekanisme kerjanya mirip dengan KNPP TPPU. Dalam pandangannya, komite tersebut mampu untuk membongkar transaksi janggal dengan nilai fantastis itu.Sahroni menjadi salah satu pihak yang tak sepakat dengan ide Mahfud dan KNPP TPPU untuk membentuk satgas. Ia menyatakan, satgas justru bakal membuang banyak waktu.“Jadi sebenarnya satgas tidak perlu, buang-buang waktu karena sistemnya sama, strukturnya sama, buat apa?” sebut Sahroni kepada awak media.

Mahfud Bentuk Satgas TPPU, Pakar: Diduga untuk Selamatkan Penjahat

PT BSI disebut-sebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pusaran <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">megaskandal</a> dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nilai Rp349 triliun. Dugaan publik pun langsung mengarah ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk, emiten bank syariah BUMN dengan kode saham BRIS.Namun, terkait perusahaan apa dengan inisial BSI itu sebenarnya masih teka-teki alias misteri. Hanya saja jika menelusuri pemberitaan terkait kasus importasi emas yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada medio 2021, PT BSI tersebut diduga kuat adalah perusahaan money changer alias penukaran uang yang beralamat di Pontianak, Kalimantan Barat dengan Direktur berinisial SB.Karena itu, inisial BSI dimaksud diduga bukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hingga berita ini diturunkan, <a href="http://Inilah.com">Inilah.com</a> masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak emiten bank syariah BUMN tersebut.SB sendiri disebut-sebut Sri Mulyani merupakan salah satu pihak yang memiliki transaksi jumbo hingga triliunan rupiah pada periode 2017-2019, sebelum pandemi COVID-19, selain DY. Hal tersebut ia ketahui dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikirimkan kepada Kemenkeu agar meneliti dari sisi pajaknya."Satu, figurnya pake inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omzetnya mencapai Rp8,247 triliun. Data dari SPT pajak adalah Rp9,68 triliun, lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023).Ia menuturkan SB memiliki saham di PT BSI yang transaksinya menurut PPATK sebesar Rp11,77 triliun, tetapi dalam laporan SPT menunjukkan nilai yang lebih sedikit selama 2017-2019. "Di SPT pajaknya Rp11,56 triliun, jadi perbedaannya Rp212 miliar, itu pun tetap dikejar. Dan kalau memang buktinya nyata, maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100 persen," ujar Sri Mulyani.Perusahaan SB lainnya adalah PT IKS selama periode 2018-2019. PPATK menunjukkan transaksinya mencapai Rp4,8 triliun sementara SPT perusahaan tersebut dilaporkan Rp3,5 triliun.Dugaan PT BSI merupakan perusahaan money changer, merujuk kepada Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung dan jajarannya pada Senin (14/6/2021). Dalam rapat itu, Anggota Komisi III Arteria Dahlan, mengungkapkan adanya praktik penggelapan alias ada indikasi perbuatan manipulasi dan pemalsuan informasi dengan mempergunakan Harmonized System (HS) yang tidak sesuai oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berinisial FM.Karena itu, produk emas impor senilai Rp47,1 triliun tidak dikenai bea impor dan pajak penghasilan impor. Kerugian negara pun ditaksir mencapai Rp2,9 triliun.“Batangan emas yang sudah bermerek dan bernomor seri dikatakan sebagai bongkahan emas, sehingga bea impor dan pajak penghasilan impor nol persen,” ungkapnya.Ada delapan perusahaan yang dimaksud Arteria Dahlan terkait emas impor yang berasal dari Singapura tersebut. Satu di antaranya berdasarkan penelusuran alamat dan nomor telepon kantornya, PT BSI yang berdomisili di jalan Gajah Mada Pontianak.Hanya saja pada alamat yang dimaksud tidak ditemukan adanya plang nama PT BSI, namun sebuah perusahaan Money Changer atau penukaran uang.“Sudah lama pengurus PT BSI tidak beraktivitas di kantor ini,” ucap staf perusahaan Money Changer saat ditanya terkait aktivitas PT BSI seperti dikutip Jurnalis.co.id.Sementara Direktur PT BSI berinisial SB sendiri diketahui banyak memiliki usaha lain, di antara bergerak di bidang pergudangan dan dermaga bongkar muat barang serta perhotelan.Direktur PT BSI berinisial SB, melalui seorang pimpinan perusahaan milik SB, diketahui tidak bersedia diwawancara oleh awak media saat itu. “SB memilih diam daripada berpolemik di media,” tulisnya via seluler.Kediaman SB diketahui berlokasi di kawasan jalan Kapten Tendean Pontianak.Selain SB, Sri Mulyani juga menyebut inisial DY, nama lain yang memiliki transaksi jumbo. Orang tersebut melaporkan SPT hanya Rp38 miliar, sementara itu temuan PPATK menunjukkan nilai transaksinya sebesar Rp8 triliun."Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi SB menggunakan tadi nomor account-ya 5 orang yang merupakan karyawannya," imbuhnya.Sri Mulyani menyebutkan bahwa jenis transaksi SB terkait dengan money changers. “Jadi Anda bisa bayangkan money changers cash in, cash out orang," terang Sri Mulyani.

Megaskandal Rp349 Triliun, Inisial BSI Diduga Bukan Bank Syariah Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menantang tiga vokalis Komisi III DPR untuk hadir dalam rapat pekan depan. Trio vokalis dimaksud adalah Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.Rapat tersebut bakal membongkar <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">megaskandal dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang</a> (TPPU) senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU (Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU). Saya sudah siap hadir,” tulis Mahfud melalui akun Twitternya <a href="https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1639774430074400768?s=46&t=qCkFwjXtincRDUowYgrVpA">@mohmahfudmd</a>, Minggu (26/3/2023).Sebagai informasi, Komisi III DPR bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.Rapat itu terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu yang sedianya dijadwalkan pada Jumat (24/3/2023). Namun, jadwal tersebut berubah menjadi pekan depan, Rabu (29/3/2023).Mahfud pun menantang kehadiran trio vokalis Komisi III DPR itu. “Saya tantang Sdr. Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Sdr. Arteria dan Sdr. Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” lanjut Mahfud dalam cuitannya.<blockquote class="twitter-tweet">Bismillah. Mudah"an Komisi III tdk maju mundur lagi mengundang sy, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Sy sdh siap hadir. Sy tantang Sdr. Benny K. Harman jg hadir dan tdk beralasan ada tugas lain. Bgt jg Sdr Arteria dan Sdr. Arsul Sani. Jgn cari alasan absen <a href="https://t.co/IY104YNASy">https://t.co/IY104YNASy</a>— Mahfud MD (@mohmahfudmd) <a href="https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1639774430074400768?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2023</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Sebelumnya, dalam RDP dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (21/3/2023), Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyinggung terkait ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait TPPU.Pernyataan Arteria itu merujuk kepada Menko Polhukam Manfud MD sebagai pihak yang membocorkan megaskandal itu.Begitu juga Anggota Komisi III DPR Benny K Harman yang justru mempertanyakan motif Menko Polhukam Mahfud MD membocorkan isu Rp300 triliun terkait Kemenkeu yang diduga TPPU. Alih-alih membongkar kasusnya, Benny malah ingin tahu adakah motif politik Mahfud Md untuk memojokkan orang di Kemenkeu.Sementara Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menyebutkan, Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud MD tidak berwenang untuk mengumumkan transaksi mencurigakan sekitar Rp349 triliun di Kemenkeu."Pak Menko bolak balik menyampaikan bicara dalam kedudukan sebagai Ketua Komite Nasional TPPU. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2012, kemudian diperbaiki Perpres Nomor 117 Tahun 2016, pelaksanaan dari pasal 4, tapi saya ingin ingatkan mari kita baca, jangan gampang merujuk pasal 4 ini tidak diperbaiki Perpres 117 Tahun 2016, apa fungsi komite itu,” kata dia, seperti dikutip dari Youtube salah satu televisi swasta, Rabu (22/3/2023).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Megaskandal Rp349 triliun

Mahfud Bentuk Satgas TPPU, Pakar: Diduga untuk Selamatkan Penjahat

LSAK: Jangan Ada Pembonsaian Perkara Megaskandal Rp349 Triliun

Desak Tangkap 491 ASN Kemenkeu, CBA Penasaran soal Emas Antam 7 Ton

Benny Tantang Mahfud Bongkar Tuntas Megaskandal Rp349 Triliun

Megaskandal Rp349 Triliun, Sri Mulyani-Mahfud Kumpul di PPATK

Saling Sandera, Jokowi Dinilai Sulit Pecat Sri Mulyani

Anak Buah Sri Mulyani Menyesatkan soal Impor Emas Rp189 Triliun

Di Tengah Megaskandal, Pajak Terkumpul Rp11,7 Triliun via Lokapasar

Megaskandal Rp349 Triliun di Kemenkeu, Pakar: Belum Kementerian Lain

Jokowi Didesak Nonaktifkan Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Megaskandal Rp349 Triliun Bergulir, Kepatuhan Pajak di Atas 61 Persen

Pejabat Berbohong, Jaksa Agung Didesak Sidik Megaskandal Rp349 Triliun

Sri Mulyani Janggal, Pakar: RI Darurat Korupsi dan Pencucian Uang

Respons Paparan Mahfud dan Ivan, DPR Singgung Rapat Tahunan PPATK

Mahfud Tegaskan Tak Pernah Sebut Nama dalam Transaksi Janggal Rp349 T

Sri Mulyani soal Megaskandal Rp349 Triliun Sulit Dipercaya

DPR Harus Tanya Menkeu soal JP Morgan di Megaskandal Rp349 Triliun

Megaskandal Rp349 Triliun, Jawaban Sri Mulyani Membosankan

Megaskandal Rp349 T, PPATK, Mahfud dan Menkeu Dilaporkan ke Bareskrim Hari Ini

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Dana Gelap Rp349 Triliun

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA