news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

menko luhut

<p>Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman tak yakin pemerintahan Jokowi serius membongkar ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel ke China, senilai Rp14,5 triliun. Para pejabat jangan hanya omong doang alias omdo.</p><p>"Semua pejabat negara mulai dari Menko Marves (Luhut Pandjaitan), KPK dan Bea Cukai hanya muter-muter saja bicara di media. Tanpa ada tindakan nyata terkait ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China. Wajar bila publik semakin bingung, apa kerja mereka," ungkap Yusman di Jakarta, Selasa (4/7/2023).</p><p>Dia pun tak segan mengkritisi pernyataan Menko Kemaritiman dan Invertasi (Marves) Luhut B Pandjaitan tentang penggunaan aplikasi SIMBARA untuk mencegah terulangnya pengyelundupan bijih nikel ilegal itu.</p><p>Menurut Yusman, selama ini, aplikasi Simbara merupakan bentuk digitalisasi dalam tata kelola mineral dan batu bara (minerba) dari hulu ke hilir. Sistem ini, menginformasikan apakah tambang sudah clear and clean (CnC), Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), E- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta alokasi dan realisasi DMO batubara, izin pinjam pakai kehutanan untuk tambang yang masuk kawasan hutan.</p><p>"Anehnya, aplikasi ini pakai password yang hanya dipegang Ditjen Minerba Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pejabat tertentu saja. Jadi, masih ada peluang kebocoran. Termasuk soal kualitas batu bara dan nikel yang menentukan berapa besar kewajiban PNBP," ungkapnya.</p><p>Harusnya, kata dia, digitalisasi sektor minerba ini, teringerasi. Artinya, pihak lain bisa membukanya dengan mudah. Bisa diintip Kementerian Keuangan (Dirjen Penerimaan Negara atau Bea Cukai), Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdagangan Luar Negeri), Dirjen Perhubungan Laut (KSOP/Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), Bareskrim, Kejaksaan Agung dan Bakamla.</p><p>"Sehingga banyak pihak bisa mengawasinya. Kalau itu bisa dijalankan, praktik ilegal mining dan ilegal ekspor bisa diminimalisir. Kerugian negara bisa dicegah, tidak sampai triliunan rupiah," tegasnya.</p><p>Sebelumnya, Menko Luhut mengaku sudah mengantongi data dari Bea Cukai China terkait kapal serta eksportir yang diduga terlibat pengiriman 5 juta ton bijih nikel ilegal ke China, sepanjang 2021-2022.</p><p>“Datanya dapat, kapal pembawa dan perusahaan, apa yang dapat kita urus dari sini (Indonesia) berkasnya,” kata Menko Luhut, di Jakarta, Minggu (2/6/2023).</p><p>Agar tak terulang di masa depan, dia mengatakan, pemerintah bakal mendata perusahaan nikel ke aplikasi SIMBARA. “Kita urut nanti dont worry. sekarang SIMBARA sudah masuk batubara, sekarang nikel kita masukan ke Simbara jadi semua digitalis itu untuk kemajuan besar itu,” jelasnya.</p><p>Informasi saja, SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga batu bara, sedangkan untuk nikel namanya SIMINERAL. Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola minerba, dari hulu ke hilir. Termasuk untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.</p><p> </p>

Luhut Jangan Omdo, Tangkap Eksportir 5 Juta Ton Nikel Ilegal ke China

<p><p>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat jabatan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. <br></p><p>Hal ini semakin menambah panjang daftar jabatan Luhut di pemerintahan hingga muncul anggapan Luhut-lah satu-satunya menteri terbaik Presiden Jokowi dalam segala urusan."Mungkin dia yang sedang dipercaya Jokowi. Atau bisa juga Jokowi tak percaya pada menteri-menteri lain, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Inilah.com, Sabtu (9/10/2021) malam.<br></p><p>Sebelumnya, Luhut juga dipercaya Jokowi untuk menurunkan kasus Covid-19 di 8 Provinsi. Tak sampai di situ, Luhut juga ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, hingga Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.<br></p><p>"Atau Jokowi juga tak melihat banyak anak-anak bangsa lain yang hebat dan mampu, sehingga Luhut lagi yang dipercaya. Sehingga hampir semua urusan banyak serahkan padanya," ungkapnya.<br></p><p>Padahal Ujang menilai, Luhut lagi Luhut Lagi (4L) untuk sejumlah jabatan yang sebenarnya ada orang lain yang kompeten bisa menimbulkan sentimen negatif tidak hanya ditengah masyarakat."Seolah-olah negara ini punya Jokowi dan Luhut. Padahal banyak orang hebat di republik ini," tandasnya.</p><p>Tugas Presiden Jokowi kepada Menko Luhut ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Ditegaskan dalam Pasal 3A ayat 1 bahwa Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.<br></p><p>Tugas komite ini adalah menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.</p><p></p><p></p></p>

Luhut Lagi Jabat Lagi, Pengamat: Seolah-olah Negara ini Punya Jokowi dan Luhut

<p><div>Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto berharap pemerintah berani menindak tegas eksportir 5 juta ton nikel ilegal ke China. Merespons Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Panjaitan yang mengaku sudah pegang data eksportir nakal itu.</div><div></div><div>"Pemerintah harus segera memproses perusahaan eksportir tersebut, karena sudah merugikan negara triliunan rupiah," tegas Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima Inilah.com di Jakarta, Rabu (5/7/2023).</div><div></div><div>"Tunggu apalagi?  Segera pidanakan. Menko Marves jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang diduga main mata," sambungnya.</div><div></div><div>Mulyanto menduga, praktik ekspor nikel ilegal ini, dilakukan jaringan yang melibatkan swasta, oknum pemerintah, dan oknum lembaga pengawasan ekspor. "Sebab, jumlah mineral yang diekspor sangat besar, sehingga tidak mungkin lembaga pemberi izin ekspor tidak mengetahui," imbuh dia.</div><div></div><div>Mulyanto menilai, sangat mudah untuk menelusuri pelaku ekspor nikel ilegal ke China. Karena, kegiatannya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi di Indonesia. Sehingga, dokumen dan data ekspor dengan mudah didapatkan.</div><div></div><div>"Masalahnya, mau-tidak KPK memeriksa oknum pejabat yang menjadi beking ekspor ilegal itu? Mellihat besarnya jumlah mineral yang diekspor, kuat dugaan bekingnya bukan orang sembarangan. Karena itu perlu kemauan yang keras bagi KPK dan Kepolisian untuk mengusut perbuatan melawan hukum ini,” terangnya.</div><div></div><div>Tentu saja, kasus ini harus dituntaskan secara transparan, tambah dia. "Pemerintah tidak boleh membiarkan pengusutan kasus ini berlarut-larut. Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan mendalami soal ini, bersama mitra terkait agar kasus serupa dapat diantisipasi," imbuh dia.</div><div></div><div>"Negara banyak dirugikan dengan ekspor nikel ilegal ini. Di satu sisi, hilirisasi nikel setengah hati, yang mengekspor nickel pig iron (NPI) dan feronikel, tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Namun malah terjadi kebocoran ekspor," tambah dia.</div><div></div><div>Dalam hal ini, pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan pengawasan kelembagaan sumber daya alam (SD), termasuk pertimbangan untuk membentuk Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM.</div><div></div><div>Sebelumnya, Menko Luhut akan meminta data Bea Cukai China untuk melacak kapal dan eksportir 5 juta ton bijih nikel ilegal ke China, periode 2021-2022. Nilainya mencapai Rp14,5 triliun. “Datanya dapat, kapal pembawa dan perusahaan, apa yang dapat kita urus dari sini (Indonesia) berkasnya,” kata Menko Luhut usai membuka acara LPS Monas Halft Marathon, di Monas Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2023).</div><div></div><div>Untuk mencegah kejadian ini berulang, kata Luhut, ke depan pemerintah bakal mendata perusahaan nikel ke SIMBARA. “Kita urut nanti dont worry. sekarang SIMBARA sudah masuk batubara, sekarang nikel kita masukan ke Simbara jadi semua digitalis itu untuk kemajuan besar itu,” jelasnya.</div><div></div></p>

Mulyanto Tantang Luhut Penjarakan Eksportir 5 Juta Ton Nikel Ilegal

<p>Kejaksaan Agung menyatakan akan bekerja secara profesional untuk menelusuri pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor ekspor minyak goreng.</p><p>Kasus ini menjadi sorotan karena salah satu tersangka perkara itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Pasca kasus ini bergulir, Kaesang pun memutuskan tidak melanjutkan hubungan kerja sama dengan Wilmar Grup.</p><p>Tak hanya Kaesang, Master Parulian Tumanggor juga memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan keduanya menjalin kerja sama. Menko Luhut yang dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis Toba Sejahtera Grup, punya bisnis relasi bisnis dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. Di mana, PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.</p><p>"Kejaksaan akan profesional. Terutama dalam tindakan profesional penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah, Jumat (22/4/2022).</p><p>"Kita akan melakukan pemanggilan bila adanya keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara," sambungnya.</p><p>Terlebih, perkara suap ekspor minyak goreng yang ditangani Kejagung, kata dia, merupakan kejahatan yang menyengsarakan masyarakat. Ia menegaskan dalam kualifikasi tindak pidana korupsi ini memungkinkan memanggil sejumlah saksi.</p><p>"Proses kejahatan posisinya seperti ini, untuk memperkuat alat bukti akan melakukan pemeriksaan. Kualifikasi Tipikor menyengsarakan masyarakat, dalam melakukan proses pembuktian dari sangkaan pasal tersebut ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi tidak saja di pihak Kemendag tetapi di luar kemendag, atau ahli atau swasta," jelasnya.</p><p>Ia menuturkan sedang menjalani tahapan prioritas penanganan perkara, terutama penyidik yang tengah disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik (BBE) dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang menunjang konstruksi perkara.</p><p>"Masih berjalan penyidikan ada tahapan prioritas, penyidik kami disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain cukup kuat. Apakah ada kaitan dengan gratifikasi, suap dan yang lainnya," ungkapnya.</p><p>Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor minyak goreng. Mereka yaitu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dan 3 pihak swasta yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.</p><p>Sebelumnya, Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra membeberkan sejumlah hasil risetnya. Terkait beredarnya foto Menko Luhut dengan MP Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yang kini berstatus tersangka dalam dugaan mafia minyak goreng yang digarap Kejaksaan Agung.</p><p>Adapun total luas perkebunan Saliki kerja sama PT Toba Sejahtera dengan Wilmar Plantation mencapai 12.000 hektare (ha), dengan lahan Hak Guna Usaha (Izin Operasi) seluas 5.759 ha. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat mengolah hasil panen menjadi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Hasil panen sawit bisa berasal dari kebun sendiri, maupun membeli dari petani di sekitar.</p><p>“Artinya, rekam jejak Menko Luhut yang pebisnis itu, punya benang merah dengan Wilmar,” tutur gede.</p><p>Masih kata Gede, sepanjang 2016-2020, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelontorkan insentif biodiesel sebesar Rp18,58 triliun untuk tiga perusahaan yang kini terseret kasus ekspor CPO. Yakni PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Permata Hijau Palm Oleo.</p><p>Menariknya, berdasarkan data BPDPKS, penyaluran insentif biodiesel yang terbesar untul Wilmar Nabati Indonesia senilai Rp8,76 triliun. Selanjutnya Musim Mas mencapai Rp7,19 triliun, dan Permata Hijau Palm Olea sebesar Rp2,63 trilun. “Ini menarik, begitu besarnya insentif biodiesel untuk Wilmar Nabati. Setara 47 persen dari Rp18,58 triliun. Bisa jadi ada kaitan Luhut dengan Wilmar,” paparnya. [fad]</p>

Kejagung Buka Peluang Periksa Menko Luhut dan Kaesang dalam Kasus Ekspor Migor

<p>Terkait mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung buatan China yang biayanya bengkak dari US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$), jangan lupakan peran eks Menteri BUMN Rini Soemarno.</p><p>"Kesalahan utama dari pemerintah Indonesia pada era Rini Sumarno adalah menyerahkan pembangunan kereta cepat kepada China, daripada Jepang. Yang terbukti ternyata sangat memberatkan Indonesia setelahnya akibat cost-overrun yang sangat besar," papar ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, Jakarta, Selasa (11/4/2023).</p><p>Menurut Gede, terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun US$1,429 miliar, atau setara Rp21,435 triliun, bukanlah angka yang sedikit. Untuk itu, KPK perlu masuk untuk mengungkap terjadinya pembengkakan biaya yang memberatkan keuangan negara.</p><p>"Peningkatan selisih beban negara karena salah pilih partner bisnis, yang dapat dihitung sebagai kerugian negara. Sehingga seharusnya dapat diilhat sebagai korupsi. Sehingga KPK bisa masuk," tandasnya.</p><p>Setelah dinegosiasi, pemerintah Indonesia dan China menyepakati cost overrun US$1,2 miliar. Dari angka pembengkakan itu, sebesar 25 persen ditanggung ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan China.</p><p>Sisanya yang 75 persen ditanggung melalui utang. Dipecah lagi 60 persen utang oleh pemerintah Indonesia dan 40 persen ditanggung China. Ketemulah angka US$550 juta, atau setara Rp8,25 triliun (kurs Rp15.000/US$).</p><p>Selanjutnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan 'terbang' ke China meminta diskon bunga atas rencana utang US$550 juta itu. Targetnya, bunga utang yang dipatok CDB sebesar 4 persen, bisa diturunkan menjadi 2 persen.</p><p>Alih-alih berhasil, lobi Menko Luhut boleh dibilang kandas. Pihak CDB hanya menyanggupi bunga turun menjadi 3,6 persen. Atau turun tipis-tipis 0,4 persen saja.</p><p>"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," kata Menko Luhut, Jakarta, Senin (10/4/2023).</p><p>Perjalanan proyek kereta cepat sudah kepalang tanggung. Bak pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Pemerintah hanya bisa manut dengan keinginan CDB. Asalkan, proyek kereta cepat China bisa rampung cepat, bukan tersendat-sendat.</p>

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar menko luhut

LRT Jabodebek Banyak Masalah, Menko Luhut Paksa Rakyat Menerima

Dipercaya Jokowi Kawal LRT Jabodebek, Luhut Akui Banyak Kelemahan

Perusahaan Milik Luhut Caplok Industri Pengolah Medis Singapura

Gara-gara Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi, Faisal Ditegur Luhut Lewat WA

Menko Luhut dan Menteri Anas Kebut SPBE Bidang Kemaritiman dan Investasi

Saling Bantah Cuan Hilirisasi Nikel, Jokowi Disodori Data Luhut

Ekonom: Menko Luhut Harus Buka Dalang Penyelundupan 5,3 Juta Ton Bijih Nikel

Ada Menteri dan Kerabat Jokowi Tersangkut Kasus Bijih Nikel, Menko Luhut yang Tahu

Kembangkan Listrik Hijau, Luhut Gencar Bujuk Investor Singapura dan China

Belanja Produk Lokal Jauh dari Target, Luhut Sentil Pemprov Sulteng

Bank Dunia Sebut LPI Indonesia Jeblok, Ekonom: Legowo Saja Pak Luhut...

Luhut Bilang Gampang Lacak Penyelundup Bijih Nikel, Sebulan Lebih Masih Gelap Tuh..

Bongkar Penyelundupan 5,3 Juta Ton Bijih Nikel, Uji Nyali Jokowi

Pimpin Satgas Hilirisasi RI-PN, Ekonom: Jokowi Mainkan Luhut Sentris

Jokowi Disebut-sebut Bapak Infrastruktur, Ranking Logistik Malah Jeblok

Lokasi Tersus LNG di Bali, Luhut dan Anak Buahnya Tak Kompak

Menko Luhut Wacanakan Setop Ekspor Gas, Bos SKK Migas: Tunggu Dulu

Mulyanto Tantang Luhut Penjarakan Eksportir 5 Juta Ton Nikel Ilegal

Luhut Jangan Omdo, Tangkap Eksportir 5 Juta Ton Nikel Ilegal ke China

Larangan Ekspor Bijih Nikel, Jokowi Utus Luhut Lobi IMF

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA