news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Menko Polhukam

Beberapa waktu terakhir peristiwa kriminal menimpa sejumlah tokoh agama. Seperti seorang ustaz mengalami tindakan kriminal di Batam, pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, dan penembakan ustaz di Bogor. Fenomena ustadz diserang itu, kriminalisasi ulama atau korban tindakan kriminal? Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengutarakan ada yang salah kaprah  sehingga timbulnya kata "kriminalisasi ulama" seiring dengan apa yang dialami para ustaz. Insiden itu bukan bagian dari kriminalisasi, melainkan korban kriminal.Kriminalisasi terhadap ulama jika ulama atau ustaz tak melakakukan kegiatan apa-apa dituduh melakukan tindak kriminal. Kejadian saat ini berbeda, karena para tokoh atau ulama menjadi korban dari tindakan kriminal nyata. "Itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Sehingga tak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh agama," kata Mahfud MD. Seluruh elemen masyarakat  diminta selalu berhati-hati. Jaga keutuhan, kedamaian, dan hindari  provokasi.

Kriminalisasi Ulama Atau Korban Tindak Kriminal?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD optimis Polri dapat menuntaskan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo."Konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi (Insya Allah). Tersangka akan diumumkan hari ini. Sudah lama saya punya impresi Polri kita hebat dalam penyelidikan dan penyidikan," tulis Mahfud akun twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (9/8/2022).Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mencontohkan kasus mutilasi yang dilakukan Very Idham Henyansyah alias Ryan Jombang 13 tahun silam, bisa dipecahkan oleh Polri.Mahfud menilai Polri juga mampu memecahkan insiden pengeroyokan yang dialami Ketua KNPI Haris Pertama. Kala itu, pengeroyokan dilakukan di gang sempit yang minim alat bukti."Saya langsung kontak Kapolda Fadil, saya bilang, “POLRI punya semua alat dan keahlian utk menemukan mereka. Cari”. Kapolda bilang siap dan tidak sampai 24 jam para pengeroyok sudah ditangkap," kata Mahfud.Mantan Menteri Pertahanan itu optimis kasus kematian Brigadir J akan tuntas."Begitu juga, dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sejak awal saya yakin bisa diungkap asal kita kawal dari ranjau geng pelaku. Sebab locus delicti-nya jelas di sebuah gedung, korban juga jelas, orang-orang yang ada disitu juga jelas. Bismillah dan Alhamdulillah tuntas. Ayo, kita kawal pengadilannya," pungkasnya.

Optimis dengan Polri, Mahfud Sebut Pembunuhan Brigadir J Dilakukan 'Geng'

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD berani menjamin tak akan ada lagi isu <a href="https://www.inilah.com/kpu-se-indonesia-sudah-tetapkan-dps-tak-ada-penundaan-pemilu-2024">penundaan Pemilu 2024</a> maupun perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Menurut dia, isu tersebut sudah usang lantaran pemerintah berhasil memastikan tahapan Pemilu 2024 saat ini dan ke depannya sesuai kalender konstitusi."Jika terdapat <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">penundaan pemilu</a> ataupun perpanjangan periode pemimpin sebelumnya akan menimbulkan implikasi yang sangat berat bagi konstitusi," kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu secara secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/8/2023).Dia menjelaskan, apabila hal semacam itu terjadi, maka berpeluang menimbulkan kekisruhan terkait kehidupan berpolitik di Tanah Air. Padahal, ujar Mahfud, pemilu adalah implementasi yang paling penting di dalam demokrasi.“Implementasi penting itu untuk mejamin penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak-haknya di dalam kehidupan bernegara,” jelas Mahfud.Untuk itu, ia mengimbau semua pihak mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa menodai pelaksanaan pemilu dengan menegakkan Gakkumdu.“Perangkat hukum kita menentukan perlunya ada Gakkumdu. Mengapa? Gakkumdu dan instrumen hak hukum lain diperlukan dalam pelaksaan pemilu,” katanya

Mahfud MD Berani Jamin Isu Penundaan Pemilu 2024 Sudah Usang

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Panji Gumilang merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan Kartosoewirjo.Mahfud menceritakan sejarah NII Kartosoewirjo dan kaitannya dengan Panji Gumilang saat ini yang ramai jadi sorotan karena kepemimpinannya di Al Zaytun."Di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan," kata Mahfud MD dalam Halaqah Ulama Nasional, yang digelar di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Rabu (12/7/2023).Menurutnya, hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazah-lah yang bisa masuk ke pemerintahan."Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung," ungkapnya.Salah satunya adalah Kartosoewirjo yang kemudian mendirikan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII)."Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang, hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia," bebernya.Dijelaskan oleh Mahfud, NII merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah tetapi NII memiliki struktur yang terdiri dari syekh yang memimpin, gubernur, menteri, bupati hingga camat.Pemikiran Kartosoewirjo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akhirnya diketahui oleh pemerintah. NII bikinan Kartosoewirjo yang seolah sudah tamat itu kemudian dioperasi kembali oleh intelijen.Pemerintah mengetahui bahwa NII itu sebenarnya masih hidup meski sudah ditumpas di berbagai tempat. Akhirnya pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu, NII versus NII pada sekitar tahun 1979."Itu operasi yang dilakukan Ali Moertopo," ujar Mahfud."Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, setelah itu ditangkap lalu dicitrakan ada komando jihad yang sama dengan NII sebelumnya. Saya dengar dari sumbernya langsung," tambahnya.Lebih lanjut, Mahfud membeberkan, NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu salah satu wilayahnya adalah Komandemen 9, yang sekarang menjadi Al Zaytun."Mengadu NII dengan NII itu kalau pakai sholawatnya orang NU itu sama dengan sholawat asyghil. Wa asyghilid dholimin bid dholimin. NII diadu dengan NII, maka NII akan hancur sendiri, kira kira begitu," tuturnya.Sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri. menampilkan sosok Al Zaytun yang seperti sekarang.Mahfud mengatakan di balik inilah latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak, yang memang ideologinya sendiri.

Mahfud MD Bongkar Masa Lalu Panji Gumilang, Sebut Ekor NII Kartosoewirjo

Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut LGBT sebagai 'kodrat', Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan ketidaksetujuannya.Mahfud MD sebelumnya menyinggung soal LGBT saat memberikan sambutan dalam Rakernas KAHMI 2023 pada Sabtu (20/5) di Puncak Bogor. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mulanya membahas soal KUHP yang baru disahkan. Pada tahun 2017, lanjut Mahfud, pembahasan mengenai KUHP sudah rampung, namun kerap menuai protes karena ada beberapa pasal kontroversial."LGBT itu sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang, yang dilarang kan perilakunya. Orang LGBT itu diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang," ujar Mahfud dalam sambutannya, dikutip dari Youtube KAHMI.Anwar merasa kaget dan mencoba memahami maksud 'kodrat' menurut Mahfud MD. "Saya benar-benar kaget membaca pernyataan Mahfud MD yang menjelaskan bahwa 'LGBT itu sebagai kodrat jadi tidak bisa dilarang'. Saya menjadi bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud oleh Mahfud MD dengan kata kodrat," kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Senin (22/5).Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kemudian merujuk kepada definisi 'kodrat' menurut penulis Mansour Fakih, yaitu sebagai ketentuan Tuhan yang permanen dan biologis. Menurut Fakih, contoh kodrat adalah siklus biologis perempuan seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui, serta fakta bahwa laki-laki memiliki sperma dan perempuan memiliki indung telur.Menerapkan pengertian 'kodrat' tersebut, Anwar berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan hidup satu sama lain. "Itulah sebabnya mengapa kita lihat laki-laki mencintai perempuan dan sebaliknya perempuan mencintai laki-laki, karena memang demikianlah kodratnya," jelasnya.Menurutnya, ada masalah jika ada laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan, karena hal tersebut menyalahi kodrat alamiah. "Bisakah orang mengingkari kodratnya? Jawabnya, bisa. Tapi akibatnya sangat berbahaya karena dia tidak hanya akan merugikan dirinya, juga akan bisa merugikan dan merusak kehidupan orang banyak," tegasnya.Sebagai contoh, ia menyebut skenario hipotetis apabila semua laki-laki dan perempuan memilih pasangan sesama jenis, populasi manusia bisa punah dalam kurun waktu 150 tahun. "Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena akibat umat manusia telah menyalahi kodratnya," ujarnya.Anwar berpendapat bahwa LGBT bukan kodrat, melainkan bertentangan dengan kodrat. Oleh karena itu, ia menyerukan penolakan terhadap keberadaan LGBT di Indonesia, dengan menggarisbawahi bahwa konsep dan gaya hidup LGBT bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945."Kehadiran LGBT di negeri ini harus ditolak dan dienyahkan dari hidup dan kehidupan kita terutama di Indonesia. Karena sikap dan pandangan serta gaya hidup tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan UUD 1945," tutupnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Menko Polhukam

Mahfud MD Berani Jamin Isu Penundaan Pemilu 2024 Sudah Usang

Mahfud MD Turun Tangan Selesaikan Kasus Sultan Vs Bali Tower

Mahfud Tegaskan Ponpes Al Zaytun Dibina, Tapi Tidak Panji Gumilang

Mahfud MD Bongkar Masa Lalu Panji Gumilang, Sebut Ekor NII Kartosoewirjo

Tanggapi Pernyataan Mahfud MD, Waketum MUI: LGBT Bukan Kodrat dan Harus Ditolak!

Mahfud-Sri Mulyani Sibuk, Raker Komisi III dengan Komite TPPU Tak Tuntas

Advocat Lucas: Pencucian Uang Harus Diputus di Pengadilan, Bukan Ranah Menteri atau PPATK

Mahfud MD Akan Libatkan KPK Hingga Polri Usut TPPU di Kemenkeu

Pemerintah Tegaskan Pemilu 2024 Tak Ditunda

Mahfud: Jangan Main-main dengan Hoaks

Mahfud Benarkan Pilot Susi Air Disandera KKB, Upayakan Pendekatan Persuasif

Kasus Fortuner Arogan Viral, Mahfud MD 'Colek' Polri

Dapat Dukungan Menko Polhukam, Bareskrim Siap Buka Kasus Baru Bos Indosurya

Komisi III DPR Minta MA Lihat Fakta Kasus Indosurya

Bos KSP Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Pemerintah Akan Kasasi

Mahfud Nilai Tantangan Bangsa Indonesia Sama Berat dengan Masa Lalu

Mahfud MD: Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Tidak Sedang Baik-baik

Klaim Sudah Sesuai Prosedur, Mahfud MD Persilakan Persoalkan Perppu Cipta Kerja

Pemilu 2024 Niscaya Curang, Menko Mahfud Pastikan Pelakunya Parpol Bukan Pemerintah

Soroti Mafia Hukum, Mahfud MD: Negara Hancur Jika Diperintah dengan Cara tidak Benar

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA