news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Menkopolhukam

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) <a href="https://polkam.go.id/">Mahfud MD</a> mengantongi informasi sejumlah pihak mengenai pengusutan perkara kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pihak tersebut mulai dari <a href="https://www.inilah.com/analisa-intelijen-jenderal-polisi-saling-sandera">intelijen</a> hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)."Saya punya catatan lengkap dari keluarga, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK ada, dari sumber perorangan ada, Densus, BNPT. Saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nanti," ujar Mahfud usai menerima kedatangan ayah keluarga Brigadir J di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2022).Mahfud menjelaskan, dirinya enggan ikut campur dalam penanganan perkara tersebut. Sehingga, info yang dikantongi hasil mengumpulkan keterangan sejumlah pihak dan institusi hanya untuk mengawal arahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar penanganan perkara transparan dan objektif."Menkopolhukam tidak boleh masuk ke pro justicia tapi mengawal arahan Presiden. Bukan dari teknis," terang Mahfud.Oleh karena itu, dia mengaku hanya mendengarkan dan mencatat keterangan yang disampaikan keluarga Brigadir J."Mereka menyampaikan keterangan dari sisi mereka tentang peristiwa di rumah Kadiv Propam, Sambo, dari sisi mereka. Dan saya catat semua dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu saya hanya mencatat," tegas Mahfud.

Kematian Brigadir J, Mahfud Kantongi Info dari Intelijen hingga BNPT

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan peristiwa KDRT di Depok menjadi atensi Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Karyoto mengaku, Mahfud menelepon dirinya."Pak Menkopolhukam sempat menelpon saya, coba diberikan atensi kami penyidikan ini menjadi atensi apapun, apalagi kalau ada keluhan masyarakat," ujar Karyoto di Polres Metro Depok, Kamis (25/5/2023)."Apalagi kalau Menkopolhukam sudah menanyakan ke saya menjadi atensi beliau," lanjut dia.Sebelumnya diberitakan, seorang istri di Depok viral setelah jadi tersangka dan ditahan usai melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suaminya ke polisi.Berita ini muncul dari postingan akun Twitter @saharahanum, adik korban KDRT, yang menyebut kakaknya, PB, mengalami KDRT oleh suaminya.Setelah melapor ke polisi, korban justru dijadikan tersangka, serta ditahan.“KAKAK GUE KORBAN KDRT MALAH DIJADIKAN TERSANGKA!!! DIPAKSA DAMAI SAMA SUAMINYA, KAKAK GUE GAK MAU MALAH DIJADIKAN TERSANGKA!!!” tulis pemilik akun @saharahanum, dikutip Inilah.com Rabu (24/5/2023).Dalam postingannya, korban juga menyertakan foto-foto wajah yang penuh luka dan memar.Dalam ceritanya, korban mengaku sudah belasan kali mendapat kekerasan dari suaminya selama 14 tahun berumah tangga.Setelah tak kuat lagi menerima kekerasan dari sang suami, PB memberanikan diri melapor ke polisi. Korban mendatangi Polres Depok dan melakukan visum. Selama menunggu hasil visum, suami korban, pelaku KDRT, melaporkan balik korban atas sangkaan serupa.

Kapolda: Kasus KDRT di Depok Jadi Atensi Menkopolhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai, Polri bekerja cepat dan cermat menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, sehingga pimpinan Al Zaytun tersebut ditetapkan sebagai tersangka."Terkait penetapan tersangka Panji Gumilang, itu sudah saya katakan, hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat selalu bertanya kapan dan kapan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/8/2023).Dia menilai Polri cermat dalam memproses kasus tersebut karena turut memanggil para ahli seperti hukum pidana, agama, teknologi, bahasa. Bahkan menurut dia, Polri melibatkan laboratorium forensik untuk menguji pernyataan Panji apakah asli atau hasil editan."Dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka," ucap dia.Bareskrim Polri pada Rabu dini hari pada pukul 02.00 WIB resmi menahan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama."Setelah ditetapkan saudara PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.Dia menjelaskan penahanan Panji terhitung selama 20 hari mulai 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023."Penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023," kata Ramadhan.Kepolisian menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancaman hukumannya penjara 10 tahun.Kemudian, Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya penjara 6 tahun, ditambah juga Pasal 156 a KUHP yang ancamannya penjara 5 tahun.Terkait penahanan Panji, Mahfud menjelaskan ada beberapa alasan seorang tersangka ditahan oleh penegak hukum.Pertama, ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Kedua, menurut dia, tersangka dikhawatirkan tidak mau kerja sama seperti tidak datang ketika dipanggil dengan berbagai alasan."Ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan. Lalu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, kalau dikhawatirkan mengulangi lagi kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan," tutur dia.Dalam kesempatan yang sama, Mahfud turut menyampaikan kelanjutan kegiatan belajar mengajar dari Al Zaytun. Dia menyebut pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berlanjut.Pasalnya, Mahfud menjelaskan Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan tidak memiliki masalah dan terkait dengan proses hukum Panji Gumilang sehingga pemerintah memutuskan menjamin kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sana karena itu merupakan hak-hak konstitusional para santri dan murid."Mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menag, Mendagri, Menkumham dan Gubernur Jawa Barat akan koordinasi untuk penanganan-nya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya," ujar Mahfud.

Kasus Panji Gumilang, Mahfud MD Nilai Polri Bekerja Cepat dan Cermat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap politik identitas yang semakin marak terjadi saat tahun politik.Menurutnya, dampak seperti perpecahan hingga terbentuknya polarisasi ditengah-tengah masyarakat akan dimanfaatkan oleh elite politik untuk mendulang dukungan mereka.“Ada elite politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan,” kata Mahfud dalam ‘Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat’, Jakarta, Rabu (13/9/2023).Timbulnya polarisasi ditengah masyarakat kemudian akan meningkatkan potensi terjadi perpecahan. Akibatnya, tambah Mahfud, bukan tidak mungkin jika hal ini membuka peluang perpecahan di mana elite politik akan memainkan perannya untuk mengatur terjadinya konflik sehingga dirinya dapat memperoleh simpatisan.“Maka mereka akan cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ujar Mahfud.Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa politik identitas yang acap kali digunakan oleh elite politik untuk memperoleh suara pendukungnya didasarkan pada ikatan sosial mereka, seperti persamaan suku, agama, ras hingga golongan.“Misalnya orang Jawa mengatakan sikat orang Madura di sini, sikat orang yang beragama Kristen, nah itu politik identitas digunakan untuk mengisolasi dan bermusuhan,” ujarnya.Namun, hal tersebut nyatanya tidak berlangsung lama karena situasi akan kembali normal usai tahun politik.“Tapi kalau identitas politik untuk berkontestasi dan bersatu kembali sesudah selesai (pemilu),” kata Mahfud, menambahkan.&nbsp;

Ingatkan Bahaya Politik Identitas, Mahfud MD: Waspada Dimanfaatkan Elite Politik

Polemik indikasi transaksi mencurigakan sebesar Rp349 Triliun telah menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Tak mau hal tersebut menjadi bola liar, anggota Komisi XI DPR Siti Mufattahah berharap Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam, dan Menkeu, segera melakukan klarifikasi bersama untuk mengungkap perbedaan data yang sebelumnya disampaikan.“Berkaitan dengan data yang disampaikan antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani karena ada perbedaan di antara mereka mungkin ini yang perlu dipahami. Apakah perbedaan itu memang berbeda datanya atau cara penyampaiannya saja? Dalam artian mungkin Bu Sri Mulyani hanya sebagian yang disampaikan, tapi Pak Mahfud mungkin secara umum itu yang perlu ditelusuri,” kata Siti dalam keterangannya dikutip di Jakatta, Kamis (6/4/2023).Politikus Partai Demokrat itu menyebutkan, baik Mahfud MD maupun Sri Mulyani memang sama-sama telah memberikan penjelasan kepada DPR melalui masing-masing komisi yang menjadi mitra. Namun menurutnya, karena belum terlihat adanya keselarasan data dari dua momen terpisah itu maka sebaiknya diadakan satu rapat gabungan antara komisi terkait dan mitra-mitra yang bersangkutan.“Sebenarnya kita sudah melakukan rapat di Komisi XI untuk mengklarifikasi permasalahan itu kemudian di Komisi III juga sudah mengkonfirmasi masalah yang sesuai dengan mitra kerja mereka. Karena belum ada kesinkronan data untuk penjelasan yang paling jelas, kami berharap ada rapat kerja gabungan antara pihak Kementerian Keuangan dengan pihak PPATK dan Pak Mahfud itu sebagai Ketua Komite. Nah itu kalau kita dudukan bersama mudah-mudahan ada clear di situ,” beber Siti.Legislator Dapil Jawa Barat XI itu menyampaikan bahwa yang terpenting dari upaya ini adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah. Segala upaya harus dilakukan agar masalah ini tak menjadi bola liar yang tak menentu di tengah masyarakat dan menimbulkan kekisruhan. Ia menegaskan dengan banyaknya data yang beredar maka harus ditelusuri data valid yang sebenarnya.“Yang penting masing-masing memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, menjadi bola liar. Sekarang kami saja belum paham, itu data yang benarnya dari pihak yang mana nih? Yang satu bilangnya begini yang satu begitu. Sementara kalau ada sedikit ditelusuri. Data yang di ini yang perlu diklarifikasi dan data seperti apa sih?” ujarnya.Menutup pernyataannya, Siti mengatakan bahwa apabila masalah ini masih belum bisa diselesaikan dengan rapat kerja gabungan atau rakergab maka tak menutup kemungkinan untuk dibuat panitia khusus (pansus). Langkah pembentukan Pansus itu nilainya bisa menjadi pilihan terakhir apabila berbagai cara sudah dilakukan namun belum menemui titik terang. Ia pun meminta data-data yang ada nantinya dapat dibuka secara gamblang kepada masyarakat. (*)

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Menkopolhukam

Ingatkan Bahaya Politik Identitas, Mahfud MD: Waspada Dimanfaatkan Elite Politik

Mahfud MD Jelaskan Status Tanah Rempang Pasca Kericuhan

Mahfud MD Minta Polri Utamakan Sisi Kemanusiaan Hadapi Aksi Warga Rempang

Kunjungi Ceko, Mahfud MD dan Yasonna Beri Kesempatan Repatriasi Korban Pelanggaran HAM

Jokowi Tunjuk Menpan RB Gantikan Sementara Mahfud MD Sebagai Menkopolhukam

Bahas Keamanan dan Temui Para Eksil '65, Mahfud MD Terbang ke Eropa Besok

Dipecah 300 Perkara, Kini Transaksi Janggal Kemenkeu Fokus ke Eksportasi Emas Rp189 Triliun

Kasus Panji Gumilang, Mahfud MD Nilai Polri Bekerja Cepat dan Cermat

Rakor Bersama Menkopolhukam, MUI Rekomendasikan Panji Gumilang Dipidanakan

Di Luar Sidang, Polisi dan Pendukung Haris-Fatia Saling Dorong

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Jokowi: Masih Dikaji Menkopolhukam

Cerita Syarifah Vs Pemkot Jambi Jadi Perhatian Mahfud MD

Kapolda: Kasus KDRT di Depok Jadi Atensi Menkopolhukam

Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud MD Minta Satgas TPPU Produktif Usut Kasus

Mahfud MD Perintahkan Kantor Pemerintah Tunda Pelaksanaan Halalbihalal

Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Legislator Ingin Segera Ada Pertemuan Bersama Klarifikasi Data

Buntut Ucapan Mahfud, Johan Budi Dorong Transaksi Janggal di Kemenkeu Diusut

Foto: Komisi III Gelar RDP bersama Ketua Komite TPPU, Menkopolhukam, dan PPATK bahas Transaksi Rp349 T

Bahas Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu, DPR Rapat dengan Mahfud MD

Mahfud MD: Kalau Tidak Taat Konstitusi Timbulkan Kekacauan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA