news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Menpan RB

Penarikan pegawai nonaktif KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri tak bolah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)Rencana tersebut mestinya dibarengi dengan pengecekan lebih lanjut oleh  Badan Kepegawaian Negara dan Polri."Bagaimana (tentang) undang-undangnya, bagaimana aturannya, dan UU tentang ASN tidak bisa dilanggar," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Kamis (30/9/2021).Walau demikian, formasi yang bakal dibuka untuk pegawai nonaktif KPK itu menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo"Formasi dan lain-lain itu  kewenangan Kapolri yang merekrut," ucapnya.Diketahui, Polri memberikan kesempatan kepada sebanyak 57 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Penarikan Pegawai Nonaktif KPK, Menpan RB: UU ASN Tak Boleh Dilanggar

Tak terasa, sebulan lebih <a href="https://www.inilah.com/kasak-kusuk-pengganti-tjahjo-dari-hasto-hingga-ahok">Tjahjo Kumolo</a> wafat, meninggalkan posisi <a href="https://www.menpan.go.id/site/">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</a> Birokrasi (PAN-RB). Beredar kabar, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey bakal mengisi posisi tersebut.Nama Olly Dondokambey yang dikenal sebagai politisi senior PDIP itu, menyodok belakangan. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang disebut-sebut bakal mengisi jabatan tersebut. Sebut saja Hasto Kristiyanto, Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.Terkait peluang, sumber Inilah.com, Selasa (9/8/2022), dua kader PDIP sempat bertarung memperebutkan posisi ini. Kebetulan, keduanya menjabat gubernur. Ya, siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, serta Olly Dondokambey yang sekarang menjabat Gubernur Sulut. "Namun, Ibu lebih sreg Bang Olly. Kan MenPAN-RB jatah PDIP. Begitu dinamika politik terakhir," ungkapnya.Saat ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelaksana tugas menteri PAN dan RB. Mahfud mengisi jabatan sementara, setelah Tjahjo Kumolo meninggal pada 1 Juli 2022.Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan, menteri PAN dan RB yang baru, kemungkinan diumumkan Presiden Jokowi setelah 40 hari meninggalnya Tjahjo.Nama-nama calon menteri PAN-RB tersebut, menurut Hasto, sudah dibahas secara mendalam. Pada waktunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi akan mengumumkan pengganti Tjahjo Kumolo. “Yang jelas itu berasal dari kader PDI Perjuangan,” tegasnya.

Tunggu 40 Hari Tjahjo, Olly Disebut Calon Kuat Menteri PAN-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<a href="https://menpan.go.id/site/">PAN-RB</a>) Tjahjo Kumolo <a href="https://www.inilah.com/kabar-duka-menpan-rb-tjahjo-kumolo-wafat">meninggal dunia pada Jumat, 1 Juli 2022</a>, pukul 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Tjahjo merupakan politisi senior yang sukses menjadi menteri di dua kementerian.Tjahjo Kumolo lahir di Solo, 1 Desember 1957. Dia menempuh pendidikan dasar di SD Rejosari-Semarang, SMP Negeri IV-Semarang, SMA Negeri I-Semarang. Tjahjo kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP)-Semarang. Pendidikan Lemhannas juga pernah dijalaninya.Tjahjo menjadi anggota MPR/DPR RI sejak 1986-2014 atau selama enam periode. Selama berkiprah di legislatif, Tjahjo menduduki sejumlah jabatan, antara lain Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Dia juga menjadi Ketua Tim Kerja sama Parlemen Indonesia-Jepang.Selain itu, Tjahjo pernah menjadi Wakil Ketua Tim Lumpur Lapindo DPR RI, anggota Badan Musyawarah DPR RI, dan anggota Komisi I, III, dan IX DPR RI/ Anggota BKSAP.Kemudian, di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, dia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selanjutnya, dalam Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Jokowi, Tjahjo diangkat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).Karier Tjahjo di Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga cukup lama. Pada 1997, dia menjadi Direktur SDM PDI. Kemudian, pada 2005 menjadi Ketua DPP PDIP. Selanjutnya, pada 2010-2015 Tjahjo menjadi Sekjen PDIP.Tjahjo juga aktif di berbagai organisasi dan menduduki jabatan penting, antara lain Ketua KNPI Jawa Tengah, Sekjen KNPI, Ketua Umum KNPI, Ketua Pemuda Panca Marga Pusat, Dewan Pertimbangan FKPPI Pusat, Anggota Pleno DHN 45, Anggota Dewan Film Nasional, Wakil Ketua AMPI Jawa Tengah, dan Sekretaris MKGR Jateng. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Pribadi Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, selama enam tahun.Suami dari Erni Guntarti ini pernah mendapatkan sejumlah penghargaan dan tanda jasa, antara lain Bintang Alumni Kehormatan AKPOL Semarang, Penghargaan Bintang Emas dari KAPOLRI, Pin Alumni Kehormatan IPDN, Bintang Penghargaan Kerajaan Sulawesi, dan Bintang Penghargaan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan.Pendidikan- Tamat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 1985- Tamat Lemhanas 1993Jabatan di Pemerintahan- Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)- Kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri)- Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)- Wakil Ketua Komisi Kepolisian Hukum dan HAM RI- Pernah Menjadi Menteri Pertahanan Ad internRiwayat Jabatan Lain- Tahun 2014: Ketua Tim Sukses Capres-Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla- Tahun 2010: Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP)- Tahun 2010: Ketua Fraksi DPR-PDIP- Tahun 2005: Ketua DPP PDIP- Tahun 2000: Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI- Tahun 1998: Direktur SDM DPP DPIP- Tahun 1987-2014: Anggota DPR-MPR RI dari Dapil Jawa Tengah (6 periode jabatan)- Tahun 1984-1992: Ketua KNIP Jawa Tengah- Tahun 1984-1992: Sekjen KNPI Pusat- Tahun 1984-1992: Ketua Umum KNPI Pusat- Tahun 1989-2015: Ketua Pusat PPM- Tahun 1989-2015: Dewan Penasehat FKPPI- Tahun 1985: Sekretaris MKGR Mayjen TNI RH Soegandhi Jawa Tengah- Tahun 1988: Pengurus Pleno Dewan Harian Nasional 45- Tahun 1988: Anggota Dewan Film- Tahun 1988: Anggota IDF Bappenas RI

Tjahjo Kumolo Meninggal, Ini Profil dan Kiprahnya di Dunia Politik Tanah Air

Pemerintah telah mengumumkan bahwa tidak ada libur nasional selama Hari Natal mendatang, 25 Desember 2022. Kementerian Pemberdayaan Sipil dan Reformasi Birokrasi juga mengimbau kepada pejabat untuk mengatur cuti dan izin agar tetap melanjutkan pelayanan publik. Ketentuan mengenai tidak adanya cuti bersama tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 678 Tahun 2022.Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Kerja Ad Interim Airlangga Hartarto, dan Menpan RB Ad Interim Tito Karnavian pada 7 Juli 2022 lalu. “Kami bahas SKB-nya yang belum berubah. Soal ketentuan teknisnya terserah pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait,” kata Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce saat dikonfirmasi inilah.com, Sabtu (17/12/2022).Hari Raya Natal jatuh pada hari Minggu 25 Desember 2022. Pemerintah tidak menetapkan cuti bersama sebagaimana ditetapkan saat hari raya Idul Fitri. Libur Tahun Baru 2023 jatuh pada hari Minggu 1 Januari 2023. Tidak adanya cuti bersama pada momen pergantian tahun itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 1066 Tahun 2022.Ada lima hari libur nasional di tahun 2023, yaitu selama Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 23 Januari dan 23 Maret, bertepatan dengan Hari Tahun Baru Nyepi Saka. Lalu ada hari raya Idul Fitri pada 21, 24, 25, dan 26 April; 2 Juni Hari Waisak; dan Hari Natal, 26 Desember. Berbagai aspek diperhitungkan saat menentukan hari libur dan hari libur nasional, antara lain pariwisata, ekonomi dan penilaian situasi selama dua tahun terakhir.Averrouce menerangkan, sejauh ini pemerintah masih berpegangan pada aturan di SKB tersebut sehingga, baik masyarakat maupun ASN, diminta juga merujuk pada aturan itu. Khusus untuk ASN, Kemenpan RB berpesan agar fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat harus tetap diatur dengan baik. ASN yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan pemadam kebakaran harus diatur waktunya agar tidak semuanya cuti.

Pemerintah: Tidak Ada Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru 2023

Presiden Joko Widodo kabarnya akan melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)."Hari ini pukul 13.30 WIB Azwar Anas akan dilantik," kata sumber internal istana kepresidenan di Jakarta, Rabu (7/9/2022).Jabatan MenPAN-RB kosong sejak ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022.Sejak 15 Juli 2022, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) MenPAN-RB sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat menjabat sebagai Menteri PAN-RB ad interim pada 4-15 Juli 2022.Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah memberikan nama-nama calon MenPAN-RB kepada Presiden Jokowi sejak pertengahan 2022, namun pelantikan MenPAN-RB belum kunjung dilaksanakan.Saat ini, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022.Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yaitu pada periode 2010-2015 ketika diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan periode 2016-2021 yang diusung PDI-Perjuangan. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota MPR dan DPR RI.Ketika menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Azwar Anas dinilai berhasil mendorong pariwisata di kabupaten tersebut termasuk dengan menyelenggara sejumlah kegiatan seperti Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival.Banyuwangi pun meraih penghargaan 'Innovation Goverment Award' sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia sejak 2018Sejumlah inovasi Banyuwangi antara lain di bidang pendidikan ada Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), program Banyuwangi Mengajar, pemberian uang saku dan uang transportasi bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.Di sektor kesehatan ada program jemput bola perawatan bagi warga miskin yang sakit, laskar penjaja sayur yang memburu ibu hamil berisiko tinggi hingga inovasi 'Teropong Jiwa' untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), program sosial pemberian makanan bergizi gratis setiap hari kepada lansia miskin sebatangkara yang diberi nama 'Rantang Kasih' dan di bidang peternakan ada e-ternak yakni kartu elektronik ternak (e-Nak) untuk mendata ternak yang berisi data riwayat ternak sapi.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Menpan RB

Jokowi Tunjuk Menpan RB Gantikan Sementara Mahfud MD Sebagai Menkopolhukam

PPPK di IKN Berkesempatan Isi Jabatan Eselon 2

Heru Kaji Jam Masuk Kerja di DKI dengan Kompensasi Keterlambatan 90 Menit

Menpan RB Terbitkan SE Nomor 15 Tahun 2023, Ini Tujuannya

Menteri PAN-RB: Cuti Bersama Idul Adha Gerakkan Ekonomi Daerah

Merusak Penghitungan Formasi ASN, Pemda Dilarang Rekrut Tenaga Honorer

ASN Diingatkan Tak Main Politik, Bisa Dipidana Jika Melanggar

Menpan RB Lapor Presiden Terkait Simulasi Boyong ASN ke IKN

Progres Sesuai Rencana, MenpanRB Yakin 11.274 ASN Berkantor di IKN 2024

Terindikasi Belum Terdaftar, Komisi II DPR Minta Menpan RB Laporkan Semua Data Honorer

Menpan: Pengurusan Jabatan Fungsional Jadi Lebih Lincah dengan Permenpan RB 1/2023

Nasib 6.141 Guru PPPK Belum Jelas, Khofifah Usul ke Menpan RB Diangkat Tahun Ini

Komisi II DPR: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

Honorer Dihapus, Menpan RB Jamin Tak Ada PHK Massal hingga Potong Gaji

Buka Puasa Bersama Dilarang, Menpan RB Sebut Pejabat Tetap Bisa Bersilaturahmi

Bukan Basa-basi, Menpan RB Ingatkan Pejabat Patuhi Larangan Buka Puasa Bersama

Menpan RB Sangkal Pemindahan ASN ke IKN Diprioritaskan untuk yang ‘Single’

Penanganan Kemiskinan, Menpan RB Tanggapi Rp500 Triliun Disebut Habis untuk Studi Banding dan Rapat

Pemerintah: Tidak Ada Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru 2023

Pembubaran Tenaga Honorer Tanpa Jaminan Lapangan Kerja, DPR Bentuk Pansus

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA