news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

minyak goreng

Kejaksaan Agung menyatakan akan bekerja secara profesional untuk menelusuri pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor ekspor minyak goreng.Kasus ini menjadi sorotan karena salah satu tersangka perkara itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Pasca kasus ini bergulir, Kaesang pun memutuskan tidak melanjutkan hubungan kerja sama dengan Wilmar Grup.Tak hanya Kaesang, Master Parulian Tumanggor juga memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan keduanya menjalin kerja sama. Menko Luhut yang dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis Toba Sejahtera Grup, punya bisnis relasi bisnis dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. Di mana, PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur."Kejaksaan akan profesional. Terutama dalam tindakan profesional penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah, Jumat (22/4/2022)."Kita akan melakukan pemanggilan bila adanya keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara," sambungnya.Terlebih, perkara suap ekspor minyak goreng yang ditangani Kejagung, kata dia, merupakan kejahatan yang menyengsarakan masyarakat. Ia menegaskan dalam kualifikasi tindak pidana korupsi ini memungkinkan memanggil sejumlah saksi."Proses kejahatan posisinya seperti ini, untuk memperkuat alat bukti akan melakukan pemeriksaan. Kualifikasi Tipikor menyengsarakan masyarakat, dalam melakukan proses pembuktian dari sangkaan pasal tersebut ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi tidak saja di pihak Kemendag tetapi di luar kemendag, atau ahli atau swasta," jelasnya.Ia menuturkan sedang menjalani tahapan prioritas penanganan perkara, terutama penyidik yang tengah disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik (BBE) dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang menunjang konstruksi perkara."Masih berjalan penyidikan ada tahapan prioritas, penyidik kami disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain cukup kuat. Apakah ada kaitan dengan gratifikasi, suap dan yang lainnya," ungkapnya.Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor minyak goreng. Mereka yaitu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dan 3 pihak swasta yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.Sebelumnya, Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra membeberkan sejumlah hasil risetnya. Terkait beredarnya foto Menko Luhut dengan MP Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yang kini berstatus tersangka dalam dugaan mafia minyak goreng yang digarap Kejaksaan Agung.Adapun total luas perkebunan Saliki kerja sama PT Toba Sejahtera dengan Wilmar Plantation mencapai 12.000 hektare (ha), dengan lahan Hak Guna Usaha (Izin Operasi) seluas 5.759 ha. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat mengolah hasil panen menjadi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Hasil panen sawit bisa berasal dari kebun sendiri, maupun membeli dari petani di sekitar.“Artinya, rekam jejak Menko Luhut yang pebisnis itu, punya benang merah dengan Wilmar,” tutur gede.Masih kata Gede, sepanjang 2016-2020, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelontorkan insentif biodiesel sebesar Rp18,58 triliun untuk tiga perusahaan yang kini terseret kasus ekspor CPO. Yakni PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Permata Hijau Palm Oleo.Menariknya, berdasarkan data BPDPKS, penyaluran insentif biodiesel yang terbesar untul Wilmar Nabati Indonesia senilai Rp8,76 triliun. Selanjutnya Musim Mas mencapai Rp7,19 triliun, dan Permata Hijau Palm Olea sebesar Rp2,63 trilun. “Ini menarik, begitu besarnya insentif biodiesel untuk Wilmar Nabati. Setara 47 persen dari Rp18,58 triliun. Bisa jadi ada kaitan Luhut dengan Wilmar,” paparnya. [fad]

Kejagung Buka Peluang Periksa Menko Luhut dan Kaesang dalam Kasus Ekspor Migor

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini menjadi pemandangan lumrah di berbagai daerah. Pengusaha kaya raya dari Kalimantan Selatan (Kalsel) Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam pun tak tinggal diam merespons situasi tersebut.PT Jhonlin Group, kelompok perusahaan yang ia miliki, melalui unit usaha PT Jhonlin Agro Raya (JAR) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, membangun pabrik minyak goreng berkapasitas 160 ton per hari (ton per day/TPD).Menurut Direktur PT JAR Zafrinal, pabrik minyak goreng milik anak perusahaan Jhonlin Group di Sungai Dua, Batulicin tersebut bakal memproduksi minyak goreng premium kemasan 1 liter dan 2 liter. Harganya pun terjangkau masyarakat luas. Pembangunan pabrik yang dikerjakan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi mulai 29 Juli 2021 itu ditargetkan rampung pada 29 Juli 2022."Pabrik minyak goreng ini merupakan fraksinasi dari pabrik refinery yang nantinya bakal mengolah 250 ton bahan baku per hari dan mampu menghasilkan 160 ton minyak goreng per hari," katanya seperti Antara melansir di Batulicin, Jumat Jumat (4/3/2022).<figure class="image"><img class="size-full wp-image-33942" src="https://c.inilah.com/2022/03/0305_125056_a327_inilah.com_.jpeg" alt="Pengusaha kaya raya dari Kalimantan Selatan (Kalsel) Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam - inilah.com" width="1280" height="987" /><figcaption>Kemasan Produk Minyak Goreng PT Jhonlin Agro Raya (JAR). Foto: PT JAR</figcaption></figure>Menurut Zafrinal, saat ini proyek pembangunan tersebut, menyedot tenaga kerja hingga 250 orang warga sekitar, serta nantinya saat beroperasi, pabrik yang bersistem operasi digital itu bakal menyerap 60 tenaga operasional."Jika pabrik beroperasi, tentu akan menciptakan lapangan kerja baru dan rencananya akan menyerap 80 persen tenaga kerja lokal," tambahnya.Selain menciptakan lapangan kerja baru, kata dia, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut, juga menjadi salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini.Keberadaan pabrik minyak goreng di Kalsel, diharapkan bakal membantu meningkatkan perekonomian dari hulu sampai hilir dalam agro industri sawit, mengingat pasar minyak goreng sangat potensial di mana kebutuhan setiap tahun terus meningkat.Selain itu, kata dia, masyarakat juga memerlukan minyak goreng bermutu dengan harga kompetitif."Target jangka panjang JAR adalah pemenuhan kapasitas dan ekspansi kapasitas produksi, serta hilirisasi produk CPO dengan produk berkualitas. Harapannya bisa menghasilkan produk minyak goreng berkualitas yang terjangkau masyarakat," ujar Zafrinal.GM PT JAR Mathirlan Romadhoni mengatakan, target produksi pabrik baru bakal terealisasi secara bertahap, mulai 50 ton per hari hingga nantinya mencapai kapasitas maksimum 160 ton per hari."Kemasan yang diproduksi adalah kemasan 0,5 liter, 1 liter dan 2 liter agar memenuhi daya beli masyarakat, mengingat pasar 0,5 liter, 1 liter dan 2 liter cukup besar," katanya.Menurut dia, area pemasaran pada tahap awal memang diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Kalsel, meski tidak menutup kemungkinan bakal berkembang ke provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan."Kelebihan minyak goreng JAR adalah diproses dari lahan sawit kebun sendiri dan kualitasnya premium sehingga harganya bakal kompetitif dan terjangkau," imbuhnya.

Minyak Goreng Langka, Haji Isam Bangun Pabrik Migor Berkapasitas 160 Ton per Hari

Pemberlakukan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter akan berlaku pada Rabu 19 Januari 2022. Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.“Akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta usai memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS , Selasa (18/1/2021).Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil.“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp7,6 triliun,” ujarnya.Kebijakan tersebut didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000/liter. Upaya menutup selisih harga tersebut tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Direktur Utama BPDPKS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan, Menteri Keuangan diwakili Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Narasumber Utama Komite Pengarah, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian.

Sah! Harga Minyak Goreng Rp14 Ribu per Liter Mulai Pukul 00.00 WIB di Seluruh RI

Sejumlah warga Kelurahan Sri Meranti dan Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, Riau, kesal karena merasa dibohongi saat diminta hadir untuk bagi-bagi minyak goreng di GOR Kompleks Stadion Kaharuddin Nasution, Jumat (25/3/2022).Pada kenyataannya, usai mendapat kupon bagi-bagi sembako, acara tersebut bukanlah aksi sosial, melainkan gerakan politik dukungan sekaligus deklarasi para relawan menyerukan kesetiaan dan satu komando bersama Joko Widodo di 2024.Deklarasi #2024SetiaBersamaJokowi ini juga diiming-imingi door prize lainnya yang disediakan oleh delapan kelompok relawan Jokowi, yakni RI Satu Jokowi, KOBAR, BaraJP, GK Jokowi, Bravo 5, Sedulur Jokowi, Posraya, dan Almisbat.Mengutip Selasar Riau, di lokasi acara terlihat sejumlah panitia sibuk memberi kupon door prize ke setiap warga yang masuk, tapi bukan kupon sembako. Warga terlihat gembira, sebagian dari mereka datang membawa keluarga dan ada yang meninggalkan urusan dapur demi menghadiri kegiatan tersebut.Namun, kegiatan yang digelar justru memamerkan hasil pembangunan infratrukstur dari hasil kinerja Joko Widodo selama menjadi presiden.<img class="aligncenter size-full wp-image-39638" src="https://c.inilah.com/2022/03/0326_041338_b178_inilah.com_.jpg" alt="" width="1280" height="720" />Hingga dua jam berlalu, keramaian mulai berkurang. Alasannya, sembako ditunggu tak kunjung dibagi. Warga yang hadir menunjukkan ekspresi kecewa, mulai berangsur-angsur meninggalkan GOR lalu pulang.Relly, salah seorang warga Sri Meranti yang hadir mengatakan, kedatangannya ke lokasi karena ada informasi akan diberikan sembako dan diarahkan mengambil kupon di Stadion.“Kemarin Ketua RT di Kelurahan menyuruh datang ke sini (GOR) untuk ngambil kupon dan Pemerintah akan beri sembako melalui RT,” katanya di lokasi acara.Tak hanya Relly, Firman, warga Umban Sari juga mendapat informasi dari temannya ada acara bagi-bagi sembako di tempat olahraga itu. Setelah hadir, ia kaget ternyata acara relawan Jokowi."Katanya akan diberikan sembako. Paling akal-akalan mau cari suara untuk 2024," tuturnya.Karena sembako tak kunjung nampak, satu per satu warga pun terlihat meninggalkan kegiatan tersebut hingga acara itu berlanjut.Informasi diperoleh dari seorang RT di Kelurahan Sri Meranti, warga yang datang ke GOR berada di dalam kompleks Stadion Kaharudin Nasution akan diberikan baju putih bertuliskan ‘setiabersamajokowi’ di lokasi acara.

Warga Kena Tipu, Diimingi Minyak Goreng Ternyata Acara Dukung Jokowi 2024

Oleh: Syahganda NainggolanSebira, demikian Anies Baswedan memulai proposisinya tentang demokrasi dan keadilan sosial, pada tulisan "Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan", Kompas, 16/02/2023 lalu. Karena tulisan itu viral via medsos dalam potongan copy koran, hurufnya terlalu kecil, saya berpikir tadinya Siberia.Sebira adalah sebuah pulau di utara Jakarta, jauh dari Jakarta. Sedangkan Siberia adalah tanah di Rusia, eks Uni Soviet. Baik Sebira maupun Siberia, keduanya berbicara tentang peristiwa, yang menghadirkan pilihan politik dalam memajukan sebuah kehidupan.Anies Baswedan, melalui tulisan tersebut, sudah mulai memperlihatkan platform politik perjuangannya. Tulisan ini menyebar luas melalui media sosial dan jadi perbincangan publik. Pulau  Sebira, cerita Anies, adalah tentang tanah dan rakyat marginal, terpinggirkan, padahal masuk di ibukota.Pulau ini terlalu jauh dari pusat pemerintahan.  Penduduknya kesulitan akses listrik, air bersih dan kapal hanya seminggu sekali. Namun, ketika Anies menjadi gubernur, perspektif pulau terluar yang kurang diperhatikan, ditiadakan. Semua pulau, menurut Anies, punya hak dasar yang sama. Karena itu, tidak ada perspektif berbasis jarak, semuanya berjarak nol dari ibu pertiwi. Republik menurutnya tidak boleh bekerja berdasarkan perspektif untung rugi, melainkan perspektif keadilan. Dengan demikian, hak-hak Pulau Sebira dipenuhi Anies, setara dengan daerah lainnya.Di sini proposisi Anies Baswedan tentang peran negara harus melihat semua daerah mempunyai hak dan kesempatan yang sama, ekual, tidak ada alasan geografis, jarak dari pusat pemerintahan.Untuk memanifestasikan keadilan sosial itu Anies mengajukan proposisi dalam tiga hal. Pertama, demokrasi dan kesetaraan hukum. Kedua, ekonomi untuk semua. Dan ketiga, masyarakat yang guyub.Demokrasi penting untuk memberi ruang yang setara bagi semua. "Demokrasi dan keadilan hukum yang akan mendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan", menurut Anies. Ekonomi untuk semua, maksudnya merubah institusi market yang "purely" liberal menjadi "social market economy". Orang-orang miskin atau pengusaha kecil, bukan sekedar penunggu "charity", melainkan ikut bertumbuh, tanpa mematikan pengusaha besar.Terakhir, Anies menjelaskan perlunya masyarakat guyub. Maksudnya terjadi interaksi sosial yang kuat antar warga dan penyelenggara negara. Kuncinya pada aspek kolaborasi dan meritokrasi. Kedua aspek ini akan memunculkan pemerintah(an) yang berintegritas. Pemerintah seperti ini yang akan meluruskan jalan dan memberikan keadilan untuk semua.Tentu kita mengapresiasi pikiran politik Anies ini. Karena ini adalah yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia untuk tidak "membeli kucing dalam karung". Sebelum ini kita hanya melihat survey-survei elektabilitas dan popularitas capres-capres, naik turun, dipilih responden, padahal pikiran mereka belum disampaikan ke publik.Pikiran ini tentu saja belum bisa menjadi acuan pasti tentang komitmen menjalaninya setelah terpilih. Misal, Jokowi, pada 10/5/2014 menyampaikan pikiran pertamanya, juga di Kompas, dengan tema "Revolusi Mental". Maksudnya adalah melakukan transformasi budaya kekuasaan yang materialistik dan hedonis ke arah pengabdian tulus ikhlas. Namun, fakta sebaliknya, koruptor merajalela di era Jokowi. Dengan  indeks persepsi korupsi sebesar 34 tahun 2022, Jokowi memperlihatkan mental pejabat negara sama buruknya dengan era Orde Baru yang penuh KKN.Apakah pikiran Anies tentang jalan menuju keadilan akan bernasib gagal seperti gagalnya Revolusi Mental Jokowi?Kenapa Jokowi gagal? Kunci kegagalan Jokowi adalah kegagalan dalam menghadirkan kritik atas situasi yang semula akan dirubahnya. Tidak ada juga "Siberia."Siberia apa itu? Itu adalah sebuah tempat di penghujung Rusia, yang membunuh 500 ribu kaum bangsawan Rusia setelah Revolusi Bolshevik 1917. Ada 14 juta pembangkang dikirim kerja paksa di kamp-kamp konsentrasi di sana. Sebuah revolusi, mampu menunjukkan perbedaan antara masa lalu dan esok. Revolusi Bolshevik melihat bahwa kesengsaraan petani dan rakyat Rusia disebabkan pengkhianatan kaum bangsawan kala itu. Mereka menghisap rakyat kecil. Selanjutnya mereka harus menjalani hukuman, kerja paksa di Siberia. Jadi Siberia itu adalah sebuah simbol, pendukung Revolusi Bolshevik.Revolusi Mental Jokowi juga tidak seperti Revolusi Mental Mao Zedong di RRC. Revolusi Mao yang disebut Revolusi Kebudayaan telah merubah struktur sosial masyarakat dengan mengambil semua anak-anak dari keluarga mereka untuk dibina negara, sebagai anak negara, dengan kebudayaan baru. Sifat orang-orang Cina yang korup dan malas diubah Mao menjadi pekerja keras dan hidup sama rata sama rasa. Jutaan orang tewas sebagai korban Revolusi Mental Mao, kelaparan, namun Cina terus bergerak ke arah kehidupan baru.Pikiran Anies  tentu layak untuk dibedah. Agar tidak bernasib buruk dengan pikiran Revolusi Mental. Merespons sebuah gagasan, apalagi yang dianggap berbasis pengalaman, dapat melahirkan pembaharuan atau penyempurnaan, sebelum menjadi acuan final sebagai platform politik. Untuk itu, izinkanlah saya merespons pikiran Anies tersebut sebagai berikut.Pertama soal ketimpangan sosial. Dalam menguraikan Pulau Sebira yang tertinggal, Anies tidak memperlihatkan relasi struktural antara segelintir oligarki dengan rakyat miskin di Indonesia. Urusan pulau Sebira adalah urusan pelayanan negara terhadap rakyatnya. Sedangkan ketimpangan yang ada saat ini terjadi di mana segelintir elite pengusaha mengendalikan mayoritas aset/sumber kekayaan nasional.Ada, umpamanya, satu dunia usaha yang mengendalikan jutaan hektare lahan perkebunan, ketika rakyat kesulitan mendapatkan sedikitpun lahan untuk bertahan hidup. Ada segelintir pengusaha yang mengendalikan seluruh tanah-tanah strategis perkotaan. Ada segelintir orang yang mengendalikan minyak goreng, yang membuat rakyat pernah terbukti tidak berdaya mendapatkannya secara bermartabat.Ada segelintir orang yang mengendalikan aliran modal pembiayaan usaha, dan lain sebagainya. Struktur ini berkembang cukup lama, yang membuat  kekayaan orang-orang kaya semakin kaya. Menurut Thomas Pikkety dan Professor Jeffrey Winters, pengali kekayaan mereka bersifat eksponensial. Bahkan, Jeffrey Winters dalam teorinya tentang oligarki, mereka ini kemudian menjadikan negara sebagai kaki tangan mereka.Kedua tentang "Social Market Economy". Konsep ini lahir di Jerman setelah Perang Dunia II. Wilhelm Ropke dan kawan-kawan yang menginisiasi "middle way" (fee.org/articles/the-german-economic-miracle-and-the-social-market-economy/amp), tidak berani mendorong "free market economy" secara utuh di sana, dari "Planned Economy" era Hitler, karena Jerman mengalami kehancuran sosial yang begitu dalam pasca-perang.Kehancuran sosial ini, dianggap sebuah kejahatan kaum oligarki di sana, yang bersekongkol dengan Nazi/Hitler. Sehingga, konsekuensinya, ketika ekonomi bangkit kembali, paska perang, pengaturan ekonomi menjadi keharusan di mana kepastian redistribusi dan co-determination dalam dunia usaha, antara buruh (kaum miskin) dan pengusaha, dijadikan prinsip berbangsa yang adil. Pengusaha tidak diberikan kesempatan mengatur seenaknya ekonomi nasional. Ini adalah "middle way".Apakah mungkin menjalankan "social market economy" jika tidak ada pengakuan kehancuran sosial di Indonesia? Apakah mungkin mengajukan prinsip "co-determination" antara kaum pengusaha dan kaum buruh, tanpa ada sebab yang memperlihatkan struktur ketimpangan kita adalah sebuah kejahatan terhadap konstitusi? Sebuah pengkhianatan? Apakah mungkin berbicara tentang redistribusi jika kerakusan oligarki dianggap legal? Tentu saja ini akan menjadi mimpi belaka. Sebab, merujuk pada situasi Jerman dahulu, memang pengusaha di sana mendukung Hitler membunuh jutaan manusia. Sehingga mereka merasa sebagai pengkhianat, setelah Hitler kalah.Anies dapat saja mengasosiasikan prinsip-prinsip Social Market Economy dengan ekonomi kerakyatan yang digagas pendiri bangsa. Namun, keinginan itu bisa menjadi utopia, ketika rakyat tidak mempunyai kekuatan untuk marah. Rakyat tidak bisa marah kalau mereka bepikir bahwa kemiskinan mereka terjadi sebagai hal yang natural saja. Dengan demikian, maka para pemimpin rakyat harus bisa memperlihatkan bahwa kaum oligarki selama ini telah menjadi penindas.Pikiran Anies belum sampai kepada menunjukkan adanya kritik atas ketimpangan sosial. Padahal, berbagai kemarahan rakyat selama satu dekade belakangan ini, berreferensi pada fakta kerakusan oligarki tersebut. Bahkan, kaum oligarki telah dipersepsikan bersekongkol dengan kekuasaan lokal dan internasional untuk mengeruk sumber daya alam kita. Tanpa masuk pada kritik ini, dikhawatirkan pikiran Anies akan serba tanggung untuk menjadi platform perjuangan rakyat yang militan.Ketiga, soal demokrasi dan kesetaraan hukum. Demokrasi dan kesetaraan hukum merupakan turunan dari keseimbangan sosial dalam relasi power. Jika kita gagal menyeimbangkan distribusi kekayaan rakyat, maka segelintir oligarki akan terus berupaya mengontrol jalannya pemilu. Ini terlihat seperti "teka-teki telur dan ayam", mana duluan. Atau lingkaran setan. Kita mulai dari mana?Begitu juga soal guyub. Persatuan sesama warga dan persatuan warga dengan pemerintah, berkolaborasi, juga merupakan kepentingan natural, jika struktur ekonomi yang mendominasi dieliminasi. Sebaliknya, perpecahan seringkali merupakan produk yang sengaja direkayasa untuk membuat kontrol vertikal rakyat terhadap negara maupun oligarki melemah.Bagaimana selanjutnya?  Anies telah memulai menguraikan pikiran politiknya atau platform perjuangan di media massa, yang membuat kita mengerti sosok Anies untuk memimpin bangsa. Secara relatif, pikiran Anies menjanjikan adanya perubahan yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih berkeadilan. Ini relatif. Namun, secara absolut, tentu saja tawaran Anies, dalam pikiran perubahan tersebut, terlalu sedikit di tengah hausnya tuntutan rakyat saat ini. Rakyat benar-benar butuh perubahan besar.Misalnya, mungkinkah lima juta hektare lahan perkebunan yang dimiliki sebuah perusahaan, misalnya, dibagikan kepada  satu juta rakyat Indonesia, dalam sebuah koperasi rakyat? Mungkinkah tambang-tambang batubara, nikel, bauksit, emas dalam  skala besar diberikan kepada koperasi rakyat? Sehingga rakyat mempunyai alat produksi untuk hidup.Kemungkinan Anies dapat melakukan itu cukup berat. Namun, Anies tentu lebih mungkin secara relatif melakukan cita-cita perubahan dibandingkan capres dari kalangan pemerintahan saat ini, yang mungkin sama dengan rezim Jokowi saat ini.Bagaimana Anies bisa melakukan itu? Untuk dapat melakukan hal tersebut, sebuah revisi pemikiran harus dilakukan. Pertama, Anies harus memulai juga berpikir tentang Siberia, bukan hanya Pulau Sebira. Kedua, Anies harus mengungkap adanya kejahatan berbasis legal yang memiskinkan rakyat Indonesia selama ini. Harus ada pengkhianat negara yang di "Siberiakan". Dihukum sebagai koreksi sosial.Namun semua tergantung kolaborasi Anies dan rakyat semesta. Jika Anies mengikuti gelombang hasrat rakyat untuk perubahan, mengalami energi bersama untuk perubahan, antara pemimpin dan rakyatnya, maka sangat mungkin Indonesia ke depan akan berubah. Mungkin keadilan yang didambakan rakyat akan tercapai. Mungkin cita-cita proklamasi kemerdekaan dapat diwujudkan Anies nantinya. Semoga. Itulah pentingnya "mengubah" Sebira menjadi "Siberia". [ ]*Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Sukamiskin-Bandung**Ruang "Kanal" merupakan ruang opini penulis. Belum tentu mencerminkan sikap redaksional Inilah.Com

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar minyak goreng

Perusahaan Saudi Lirik Investasi Kebun Sawit RI

Batal Hadir, Kejagung Jadwalkan Panggil Airlangga Senin Depan

"Mission Impossible", Bandung Bondowoso Minyak Goreng

KPPU Denda 7 Perusahaan Penimbun Migor, Total Rp71,28 Miliar

RI Intensif Garap Ekspor Minyak Goreng ke Arab Saudi

Foto: Media Briefing Kebijakan Pengendalian Minyak Goreng Pasca-Lebaran 2023

Jaga Pasokan MinyaKita, Bapanas Dukung Kemendag Turunkan DMO

Kemendag Kembalikan Pasokan Minyak Goreng Jadi 300 Ribu Ton per Bulan

Awas Migor Susah, Pengusaha Sawit Sebut Produksi CPO Turun Terus

Produksi CPO Turun, Awas Produksi Migor Dalam Negeri Anjlok

Minyak Goreng Rakyat, Zulhas: Maret Ini Kita Paksa 450 Ribu Ton

Bukti Tak Langsung Dinilai Kurang untuk Jerat Kartel Minyak Goreng

Ahli Lihat Kemungkinan Oligopoli dalam Perkara Kartel Migor di KPPU

Ramadan dan Lebaran Mendekat, Mendag Zulhas Jamin Aman MinyaKita

Perkara Kartel Minyak Goreng di KPPU, Begini Pendapat Ahli

Sebira Versus Siberia: Catatan untuk Anies Baswedan

Jelang Puasa dan Lebaran, Penyelewengan MinyaKita Marak

Faisal Basri Wanti-wanti KPPU Soal Kartel Minyak Goreng

INFOGRAFIS: Jaga Ketersediaan dan Harga Migor Rakyat

Ekonom: Kebijakan B35 'Prematur' Bikin Minyak Goreng Langka

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA