news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

<a href="https://www.inilah.com/pemecatan-aswanto-inkonstitusional-jokowi-harus-berani-bersikap">Mahkamah Konstitusi (MK)</a> segera ketok palu alias memutuskan <a href="https://www.inilah.com/jika-putuskan-sistem-pemilu-tertutup-mk-akan-dicatat-dalam-lembaran-hitam-sejarah">sistem pemilu</a> yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 apakah tetap sistem proporsional terbuka atau mengubahnya menjadi proporsional tertutup. Hal ini seiring langkah MK menuntaskan sidang terkait gugatan undang-undang sistem pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK, Jakarta, Selasa hari ini (23/5/2023)."Sidang kali ini sidang terakhir, maka acara selanjutnya, agenda selanjutnya, penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak termasuk pihak terkait," kata Ketua MK Anwar Usman seperti dipantau dari kanal YouTube MK RI.Dalam sidang hari ini, MK mendengarkan keterangan ahli dari Partai NasDem dan Partai Garuda.Agenda selanjutnya, penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada MK. Majelis hakim telah menetapkan dan seraya mengingatkan, kesimpulan paling lambat diserahkan oleh pihak beperkara yaitu pemohon dan para pihak terkait kepada MK pada Rabu (31/5/2023)."Penyerahan kesimpulan paling lambat tujuh hari kerja sejak sidang terkait. Jadi tujuh hari ke depan, artinya penyerahan kesimpulan paling lambat Rabu, tolong diperhatikan (Rabu) 31 Mei 2023 jam 11.00 WIB," imbuh dia.MK saat ini tengah menyidangkan gugatan judicial review atau uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyangkut pasal yang mengatur penggunaan sistem proporsional terbuka atau mencoblos nama calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilu. Gugatan ini memunculkan polemik dalam beberapa bulan terakhir di Tanah Air. Sebab, terdapat pihak-pihak yang sepakat sistem pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup atau mencoblos logo partai politik. Di sisi lain, terdapat pula pihak-pihak yang tetap menginginkan sistem pemilu secara proporsional terbuka dipertahankan.Diketahui, gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyangkut pasal yang mengatur penggunaan sistem proporsional terbuka ini diajukan oleh enam orang. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Artinya, pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama caleg partai.

Babak Akhir Polemik Sistem Pemilu, MK Ingatkan Pihak Beperkara soal Penyerahan Kesimpulan

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menilai usia ideal seorang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah 40 tahun. Sebab di usia tersebut seseorang sudah terlihat kematangan dan pengalamannya."Bagaimana bisa memimpin 270 juta orang? karena itu dipertimbangkan kematangan itu 40 tahun dan hampir semua Presiden RI sejak zaman Bung Karno itu di atas 40 tahun. Bung Karno itu yang pertama, yang termuda, 44 tahun. Bung Hatta justru 41 tahun," ujar JK di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).Dia menilai aturan soal syarat capres dan cawapres saat ini sudah sangat tepat. Di mana dalam UU Pemilu 7/2017 Pasal 169 huruf q mengatakan ‘Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden. Adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’.Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan kematangan dan jiwa kepemimpinan seseorang sudah mulai matang pada usia 40 tahun.“Saya hanya mengatakan pengalaman, selama ini Indonesia merdeka kematangan kepemimpinan itu dihitung pengalaman 40 tahun ke atas, kenapa DPR memutuskan itu,” tambah JK.Meski begitu, JK enggan mengomentari soal adanya gugatan sejumlah pihak yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan umur capres dan cawapres. Sebab sejumlah pihak menginginkan UU Pemilu mensyaratkan usia capres dan cawapres adalah 35 tahun.<h2>Batas Usia Capres Cawapres Digugat</h2>Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mencantumkan soal batas usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di mana usia capres dan cawapres minimal berusia 40 tahunSaat ini, terdapat tiga perkara yang tengah berproses di MK. Tiga perkara ini mempersoalkan batas usia minimum capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU tentang Pemilu.Pertama, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.Kedua, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda, yakni Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana.Ahmad Ridha merupakan adik kandung Ketua DPD DKI Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Partai Garuda meminta MK menetapkan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.Ketiga, perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh dua kader Gerindra, yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Permohonan mereka sama dengan permohonan Partai Garuda.

JK: Usia Ideal Capres dan Cawapres Adalah 40 Tahun

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, membantah terkait adanya dugaan kebocoran informasi putusan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada Undang-undang (UU) Pemilu.“Dibahas saja belum,” kata Fajar, ketika dihubungi, Senin (29/5/2023).Ia mengatakan, hingga saat ini putusan perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 belum memasuki tahap pembahasan. Penegasan tersebut sekaligus membantah adanya kebocoran informasi putusan terkait sistem pemilu di Indonesia.Ia menuturkan, berdasarkan sidang pada Selasa (23/5), para pihak akan menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim konstitusi paling lambat 31 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.Setelah itu, dikatakan dia, majelis hakim akan membahas dan mengambil keputusan atas perkara tersebut.“Kalau putusan sudah siap, baru diagendakan sidang pengucapan putusan,” kata dia.Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.Keenam orang yang menjadi Pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.

MK Bantah Kebocoran Putusan Terkait Sistem Proporsional Pemilu

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan melakukan penyelidikan dalam perkara dugaan kebocoran hasil putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai perkara gugatan uji materi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu.Penyelidikan ini, sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD."Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau (Menkopolhukam) untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan," kata Kapolri saat jumpa pers seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional tentang Pemilu 2024, di Jakarta, Senin (29/5/2023).Menurut Kapolri, pihaknya saat ini sedang merapatkan langkah-langkah yang bisa dilaksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas."Tentunya kalau kemudian ada peristiwa di dalamnya, tentu kita akan mengambil langkah lebih lanjut," ujar Sigit.Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam menyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan MK untuk mengusut apabila memang terjadi kebocoran putusan perkara gugatan yang dimaksud."Kalau betul itu bocor, itu salah. Yang salah yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah bilang ke MK supaya diusut siapa di dalam yang sudah bicara itu, kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor, itu tapi bisa jadi tidak bocor juga," kata Mahfud.Di sisi lain, Mahfud meminta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana untuk menjelaskan pernyataannya."Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar, dan itu nanti tentu akan terlihat dengan perjalanan waktu, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, bocor ke orang," ujarnya.Perkara gugatan uji materi terhadap sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu tercatat sebagai Nomor Registrasi 114/PUU-XX/2022 yang diterima MK pada 14 November 2022.Perkara itu diajukan oleh enam orang pemohon, yakni Demas Brian Wicaksono sebagai Pemohon I, Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI telah menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS, sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya yang menginginkan penerapan sistem tersebut.Pada Minggu (28/5), mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi soal putusan MK terkait gugatan perkara tersebut yang akan memutus kembali diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup.

Kapolri Buka Kemungkinan Penyelidikan Bocornya Putusan MK Soal Sistem Pemilu

Sejauh ini tidak ada alasan dan urgensi bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem terbuka ke sistem tertutup. Berbeda dengan aneka keputusan MK lainnya, putusan yang terkait sistem pemilu legislatif, akan berefek panjang terhadap citra MK di masa depan. Salah membuat keputusan, MK akan dicatat dalam lembaran hitam sejarah.“Ini tentu bukan soal baik buruk dan plus minus sistem tertutup atau terbuka saja, tapi soal sejumlah fakta di lapangan hari ini. Bagaimana opini yang berkembang, baik dari kalangan mayoritas pimpinan parpol yang jelas menolak, civil society yang tak ingin terjadinya pengkhianatan demokrasi, maupun soal tahapan pemilu yang sudah berjalan,” ungkap peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Selasa (23/5/2023).Ia menanggapi kesan molornya keputusan MK terkait dengan sistem pemilu legislatif yang mengundang berbagai spekulasi liar. Menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, MK harus mempertimbangkan banyak hal dan aspek sebelum membuat keputusan. Bukan hanya dari aspek hukum, tapi juga aspek sosiologis, psikologis dan tentu saja politis. Bahkan aspek administratif pelaksanaan pemilu yang sudah mulai berjalan dan tinggal beberapa bulan lagi ke Pemilu 2024.Toto khawatir, jika MK salah membuat keputusan, akan terjadi penolakan masif dari aneka elemen lewat aksi massa yang berpotensi mengundang kerusuhan atau chaos. Apalagi, sejumlah elit parpol seperti PAN dan PKB sudah menyampaikan ancamannya. Sementara, jelang Pemilu 2024 bangsa ini sedang membutuhkan situasi kondusif yang memberi ruang ketenangan.“Beberapa aspek itulah yang saya harapkan kepada para hakim MK untuk dipertimbangkan. Sebab, jika kondisi terburuk itu yang terjadi, maka MK patut disalahkan. Kenapa? Karena mereka tidak mempertimbangkan aspek-aspek penting tadi ,” tegasnya.Dalam penilaian Toto, tak ada urgensinya untuk mengubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup. Justru sistem terbuka inilah yang sebenarnya lebih mendekati pada tuntutan kebutuhan spirit berdemokrasi. Dan itulah yang seharusnya dipertimbangkan jika fair mau bicara soal kualitas pemilu.Minimal, kata dia, lewat sistem terbuka ini, selain memberi ruang yang lebih luas terhadap partisipasi rakyat, juga memberi kesempatan terbuka kepada para caleg yang mau dipilih dengan rakyat yang akan memilih. Jadi, bukan pimpinan parpol yang memilih wakil rakyatnya di DPR seperti konsekuensi dari sistem tertutup.Toto menambahkan, yang paling krusial untuk dipertimbangkan sebenarnya adalah soal tahapan pemilu yang sudah berjalan. Sementara, tak ada keadaan genting yang mengancam negara untuk mengubah sistem pemilu menjadi tertutup saat ini.“Kalau, misalnya, ada sebagian hakim yang merasa tersandra untuk mengikuti pesanan kekuatan politik tertentu, mudah-mudahan tidak ada, sebaiknya dicari jalan tengahnya. Salah satunya, untuk pemilu 2024 tetap berlaku sistem terbuka, dan yang sistem tertutup baru berlaku pada pemilu 2029,” tandasnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar mk

Eks Ketua MK: Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Sekadar Permainan Cari Panggung

MK Masih Rahasiakan Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Batas Usia Capres-Cawapres Digugat ke MK, Perludem: Seharusnya Lewat Revisi UU Pemilu

Kerap Dicueki MK, Jadi Alasan DPR Pilih Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi

Jadi Hakim MK, Arsul Sani Klaim Siap Mundur dari DPR-MPR dan PPP

Mahfud MD: MK Tak Berwenang Ubah UU Batas Usia Capres-Cawapres

Gerindra Tidak Pernah Tanggapi Serius Petitum untuk Jegal Prabowo jadi Capres

Doli: Perubahan Jadwal Pendaftaran Capres Tak Bersifat Politis

Kalau Dikabulkan MK, SMRC Minta Batas Usia Cawapres Tidak Berlaku di Pemilu 2024

Hasyim Buka Suara UU Pemilu Marak Digugat: Seharusnya Sudah Tuntas

Komisi III DPR Desak MK Segera Putuskan soal Batas Usia Capres-Cawapres

Anggota Komisi II Tegaskan Tak Ada Penundaan Pilkada Serentak

PDIP Akui Gibran Jadi Cawapres Alternatif Ganjar

Ini Reaksi Gibran Jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-cawapres

MK Tegaskan Independen dalam Perkara Batas Usia Capres-cawapres

FSGI Protes MK Perbolehkan Fasilitas Pendidikan Jadi Tempat Kampanyedia

MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan, BEM UI Tantang Bacapres Datang

KPU Manut MK Buntut Dibolehkannya Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan

MK Diprediksi Kabulkan Gugatan Batas Umur Capres-cawapres

JK: Usia Ideal Capres dan Cawapres Adalah 40 Tahun

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA