news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

netralitas

Netralitas penyelenggara Pemilu, polarisasi di tengah masyarakat dan tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadi isu strategis  yang harus diperhatikan demi memastikan pemilu 2024 berlangsung lebih terbuka, jujur dan adil. Isu penting lainnya adalah pelaksanaan pemilu di empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta pemenuhan hak memilih dan dipilih."Merujuk hasil temuan dan riset dari IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama (bagi) penyelenggara pemilu, sebagai upaya membawa pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (16/12/2022).Lolly menyebutkan isu strategis pertama adalah persoalan netralitas penyelenggara pemilu yang harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik terhadap pemilihan umum lebih kredibel dan akuntabel."Polemik tahapan verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitasnya," jelasnya.Isu strategis kedua, ialah pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.Berdasarkan hasil IKP 2024, Bawaslu mencatat penyelenggara pemilu harus memberikan perhatian khusus terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme tahapan pemilu yang sudah berjalan."Ketiga, potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga suasana yang kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan umum berjalan," kata Lolly.Berikutnya, isu strategis keempat adalah persoalan intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, sehingga memerlukan berbagai langkah mitigasi secara khusus dari penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan dari dinamika politik di dunia digital.Kelima, IKP 2024 menunjukkan persoalan pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin oleh penyelenggara pemilu, sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.Lolly juga menyampaikan bahwa IKP 2024 diukur menggunakan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta partisipasi.

Inilah Lima Isu Penting yang Bisa Ganggu Keabsahan Pemilu 2024, Apa Saja?

<a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">Aparatur Sipil Negara (ASN)</a> Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pembacaan ikrar <a href="https://www.inilah.com/banyak-anggota-jadi-caleg-pgri-beri-izin-cuti-dan-pastikan-jaga-netralitas">netralitas</a> dan penandatanganan fakta integritas menjelang Pemilu 2024. Kepala BPSDM Sumbar Desniarti mengatakan, ikrar dan penandatanganan fakta integritas ini sesuai Surat Edaran Gubernur No 10 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024."Kita menindaklanjuti edaran gubernur untuk menghadapi Pemilu 2024," ujar Desniarti di Sumbar, Rabu (31/5/2023).Ikrar menekankan ASN menjaga dan menegakkan prinsip netralitas di instansi masing-masing. Hal ini terutama dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.Tak kalah penting, ikrar ini bertujuan agar ASN terhindar dari konflik kepentingan. Selanjutnya, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat. Termasuk, tidak memihak pasangan calon tertentu.ASN juga harus menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Selain itu, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apa pun.Desniarti mengungkapkan, pembacaan ikrar tersebut diikuti seluruh ASN BPSDM dilanjutkan penandatanganan fakta integritas oleh Kepala BPSDM Desniarti, Sekretaris, Kepala Bidang, Widyaiswara, Pejabat eselon 4, JFT dan semua staf pelaksana di lingkup BPSDM Provinsi Sumatera Barat.Diketahui, Surat Edaran Gubernur No.10 Tahun 2023 itu menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Demi Hindari Konflik Kepentingan, ASN Sumbar Ikrar Netralitas Jelang Pemilu 2024

Netralitas penyelenggara negara dalam pelaksanaan Pemilu merupakan sesuatu yang final dan perlu terus dijaga. Netralitas tidak hanya menyangkut sikap Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga TNI/Polri, terlebih lagi penyelenggara Pemilu.“Itu menjadi bagian yang sama-sama kita jaga netralitasnya,” kata Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Sri Handoko Taruna saat menyampaikan kesimpulan webinar bertajuk “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (31/1/2023).Karena itu, lanjut Handoko, perlu adanya sosialisasi yang masif untuk terus memperkuat netralitas para penyelenggara negara dalam mendukung tahapan Pemilu yang berkualitas.“Perlu adanya sinergi antar-stakeholder dan perlu juga kita lakukan pencegahan dan pendeteksian dini (agar) tiap tahapan (Pemilu) ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.Sementara Anggota Bawaslu Puadi menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Polri dan TNI untuk menjaga netralitas ASN, anggota Polri, maupun anggota TNI. Apabila ada penyelenggara negara yang tidak netral, Bawaslu juga akan memberikan rekomendasi kepada masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti.“Termasuk juga netralitas yang terjadi terutama di lingkungan penyelenggara (Pemilu) baik itu Bawaslu maupun KPU,” ujar Puadi.Penyelenggara Pemilu yang tidak netral akan diproses baik berupa pembinaan internal masing-masing lembaga, maupun direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti.Sedangkan Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti menegaskan, netralitas ASN akan berpengaruh terhadap efektivitas birokrasi.Dia mengatakan, indeks efektivitas pemerintahan tidak terlepas dari birokrasi yang professional dan tidak memihak.“Artinya untuk menjadi ASN yang profesional dia tentunya harus netral,” jelasnya.Hal ini, kata dia, sejalan dengan strategi nasional dalam pencegahan korupsi, yakni birokrasi yang kuat adalah yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik.Webinar ini merupakan bagian dari komitmen Ditjen Polpum Kemendagri dalam mendukung ekosistem Pemilu yang berkualitas.Webinar menghadirkan narasumber dari lintas kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Anggota Bawaslu RI Puadi, Komisioner KPU RI Persadaan Harahap, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti, Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman, perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto serta  perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu Harga Mati dan Final

Puluhan daerah terungkap memiliki potensi kerawanan menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.Menurut Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, pelanggaran netralitas ASN tersebut memiliki pola tersendiri. Para ASN nakal yang terjerat pelanggaran ini antara lain nekat mempromosikan calon tertentu dan memberikan pernyataan terbuka di media sosial dan media sosial lainnya."Selain itu, ada juga ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana," kata Lolly dalam keterangannya dikutip Jumat (22/9/2023).Ia menjelaskan, modus pelanggaran berikutnnya mencuat dari pemberian dukungan dalam bentuk grup WhatsApp dan terlibat aktif maupun pasif dalam kampanye calon."Itu paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah," kata Lolly menegaskan.Diketahui, Bawaslu mencatat 10 provinsi dan 20 kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi kerawanan terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2024.Sepuluh provinsi tersebut adalah Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung.Sementara 20 kabupaten/kota dengan potensi kerawanan menyangkut netralitas ASN adalah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju. Lalu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.Kemudian, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Luwu Timur.Lolly pun menekankan kepada pemangku kepentingan di 10 provinsi dan 20 kabupaten/kota tersebut untuk menerapkan langkah pencegahan secara tepat. Langkah ini harus disertai kreativitas dan program terbaik."Siapkan upaya mitigasi risiko terkuat supaya (persoalan terkait ASN tidak netral) tidak terjadi di (Pemilu) 2024," kata Lolly menegaskan.&nbsp;

Pola ASN Nakal Langgar Netralitas: Promosi Calon hingga Terlibat Kampanye Aktif

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan netralitas jajarannya dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tidak memasuki ranah politik praktis."Kami jaga netralitas dong," ucap Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, di sela acara Halalbihalal PGRI Jawa Tengah, di Semarang, Jateng, Minggu (7/5/2023).Diakuinya, cukup banyak anggota PGRI yang berkeinginan mencalonkan diri menjadi anggota anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik kabupaten/kota maupun provinsi dan DPR RI.Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berangkat dari perwakilan daerah, bukan partai politik juga ada, lanjut dia, tetapi memang tidak sebanyak yang maju dari DPRD maupun DPR RI."Kalau DPR, DPRD, cukup banyak, dan mereka diberi kesempatan izin cuti, kalau nanti sudah terpilih tidak lagi di PGRI. Tapi, 'spirit' perjuangan harus mereka bawa," kata Unifah menegaskan.Berkaitan dengan DPD RI, Unifah mendukung hasil Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jateng yang mengamanatkan Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD RI mewakili provinsi tersebut."Karena kami tidak masuk ke ranah politik praktis, tetapi kami ingin berjuang juga di tataran 'policy', dan itu penting," katanya.Ia mengungkapkan rasa kebanggaan organisasi karena ada figur yang bisa merepresentasikan kepentingan guru di tataran kebijakan pemerintah, yakni lewat jalur senator atau DPD."Maka itu, kami punya Pak Muhdi yang diputuskan secara organisasi mewakili aspirasi teman-teman, tapi di jalur nonpartai," jelas Unifah.Sementara itu, Ketua PGRI Jateng Muhdi mengatakan bahwa PGRI selama ini selalu konsisten dengan terus berkhidmat pada pendidikan, guru, dan kepentingan masyarakat sehingga akan selalu didukung."Kalau calon pasti banyak. PGRI, sebut saja saya yang sekarang ditugasi berangkat bukan karena kepentingan pribadi. Saya berangkat karena kepentingan bersama. Jadi, ditanggung bersama oleh temen-temen," katanya.Mengenai waktu pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD RI, Muhdi sejauh ini belum memastikan, tetapi jika pada saatnya nanti pasti akan mendaftar."Dan bagi saya misalkan sekarang dicalonkan, insya Allah pada waktunya akan mendaftar. Bismilah, menjalankan komitmen temen-temen agar mempunyai forum atau ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan cita-cita PGRI," katanya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar netralitas

Pola ASN Nakal Langgar Netralitas: Promosi Calon hingga Terlibat Kampanye Aktif

Perlu Kebijakan untuk Pastikan ASN Netral pada Pemilu 2024, Negara Harus Hadir

Tak Berubah Sejak 1926, PBNU Tegaskan Independensi dan Netralitas NU dalam Pemilu

Demi Hindari Konflik Kepentingan, ASN Sumbar Ikrar Netralitas Jelang Pemilu 2024

Banyak Anggota Jadi Caleg, PGRI Beri Izin Cuti dan Pastikan Jaga Netralitas

Wali Kota Surabaya Ultimatum ASN: Jangan Berkiblat pada Partai

Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu Harga Mati dan Final

Inilah Lima Isu Penting yang Bisa Ganggu Keabsahan Pemilu 2024, Apa Saja?

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA