news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Netralitas ASN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan bahwa kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi saat gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan tingkat kerawanan ini ia dapatkan berdasarkan rekap data penanganan pelanggaran Bawaslu. Sehingga, pihaknya akan lebih mewaspadai gelaran Pilkada 2024 yang bakal dimajukan.“Apa implikasinya? Ada enggak? Tentu akan ada. Bagi Bawaslu, seluruh hal itu rawan, termasuk ketika Pilkada dimajukan, maka tingkat netralitas ASN menjadi kewaspadaan Bawaslu,” tutur Lolly kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/9/2023).Lolly menilai, ASN merupakan sasaran empuk bagi para peserta pemilu dalam meraih kemenangan akan menghalalkan segala cara. Di sisi lain, ASN juga sering takut untuk menolak permintaan kepala daerahnya. Tapi tak jarang ada ASN yang menawarkan diri, agar mendapat keuntungan dan promosi jabatan bila jagoannya memenangkan Pilkada.Untuk itu, Bawaslu menilai kerentanan ini perlu diminimalisasi. Salah satu caranya melalui edukasi netralitas ASN sejak dini, jauh sebelum gelaran Pilkada 2024. “Pemahaman mereka soal ASN harus netral, ya harus terus-terusan kita gadang-gadang. Karena kalau enggak nanti mereka sulit,” kata dia.Lolly juga mengungkapkan pelanggaran netralitas ASN tersebut memiliki pola tersendiri. Para ASN nakal yang terjerat pelanggaran ini antara lain nekat mempromosikan calon tertentu dan memberikan pernyataan terbuka di media sosial dan media sosial lainnya. "Selain itu, ada juga ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana," ucap Lolly.Ia menjelaskan, modus pelanggaran berikutnya mencuat dari pemberian dukungan dalam bentuk grup WhatsApp dan terlibat aktif maupun pasif dalam kampanye calon. "Itu paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah," tutur Lolly menegaskan.

Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres, Bawaslu Pelototi Netralitas ASN

Pelanggaran netralitas ASN pada <a href="https://www.inilah.com/ombudsman-minta-kemendagri-pecat-pj-kepala-daerah-yang-tak-netral-dalam-pemilu-2024">Pemilu 2024</a> mendatang diprediksi meningkat. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai tingginya pelanggaran potensi terjadi mengingat selain pemilu, pilkada juga digelar secara serentak hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.Ketua KASN, Agus Pramusinto menyebutkan, upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melibatkan <a href="https://ombudsman.go.id/">Ombudsman</a>. Artinya, upaya pengawasan harus ditingkatkan untuk mengantisipasi tingginya kasus."Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pilkada serentak 2020, diprediksikan angka pelanggaran netralitas ASN akan lebih besar karena semua provinsi dan kabupaten/kota mengikuti pilkada serentak 2024," kata Agus, saat memberikan sambutan dalam acara penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (31/5/2022).Agus mengaku sudah memetakan peta-peta wilayah rawan ASN tidak netral, termasuk jabatan yang potensi tidak netral saat pemilu. Namun dia tidak menjabarkannya lebih lanjut. "Tentu saja kita sudah petakan mana daerah yang rawan terhadap pelanggaran, kemudian jabatan apa yang rawan sehingga kami punya strategi untuk sosialisasi dalam cegah pelanggaran netralitas itu," ujarnya.Menurutnya pada 2020-2021 KASN menerima 2.034 laporan pelanggaran netralitas ASN dari masyarakat. Sebanyak 1.373 ASN dijatuhi sanksi oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan rekomendasi KASN. Sedangkan data dari Bawaslu menyebutkan, pada Pemilu 209, terdapat 914 temuan dan 85 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 894 diberikan rekomendasi.Agus menilai, kerja sama KASN dengan Ombudsman merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Implementasinya mulai dilaksanakan dengan menggelar sosialisasi dengan tajuk "Sinergi Pengawasan Netralitas ASN"."Ini menjadi wujud kerja sama antara KASN dan Ombudsman dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku serta peningkatan netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata dia.Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, menyampaikan, aspek independensi ASN merupakan salah satu faktor yang memicu berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Secara empiris hal ini selalu terjadi pada saat perhelatan pemilu maupun pilkada.Najih meyakini, upaya pencegahan harus dilakukan bukan hanya oleh KASN dan Ombudsman tetapi harus melibatkan Bawaslu. Setidaknya, upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang netral, bebas, jujur dan adil dilakukan tidak hanya sebatas seremonial."Pengalaman menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, aspek indepedensi ASN menjadi suatu agenda yang terus memunculkan permasalahan-permasalahan yang belum dapat dituntaskan," kata dia. [WIN]

Pemilu 2024, Kasus Netralitas ASN Diprediksi Meningkat

Nasib apes menimpa salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN). Camat Kempo, Budi Rahman kedapatan mengenakan kaos partai dan bersalaman dengan <a href="http://inilah.com/tag/politik">bakal calon presiden</a> (bacapres) Anies Baswedan, dalam acara safari politik di Bima, Nusa Tenggara Barat.Karena ulahnya, ia diperiksa selama tiga jam oleh <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Bawaslu</a> Dompu, Nusa Tenggara Barat, terkait dugaan pelanggaran <a href="https://www.inilah.com/kasn-ungkap-dua-faktor-penyebab-asn-tidak-netral-pada-pemilu">netralitas ASN</a>. Budi mengaku hadir karena ketidaksengajaan. Pada kesempatan yang sama dirinya berada di bandara, karena ingin menjemput keluarga."Saya ditanya seputar keberadaan saya di situ hingga saya pulang kembali dari Dompu. Ya saya jelaskan, saya hadir ke sana karena ada keluarga, cuma ketemu dengan rombongan bupati. Selesai di bandara, ya selesai. Setelah itu saya tidak ikut mereka lagi," terangnya di NTB, Minggu (5/2/2023).Budi membantah dirinya sengaja ikut safari politik Anies Baswedan pada 31 Januari lalu. Dituturkannya, saat melihat rombongan bupati menunggu kedatangan Anies di bandara, ia inisiatif mengganti pakaiannya agar bisa gabung rombongan dan bersalaman dengan calon presiden yang diusung Partai NasDem itu."Saya ke Bima bukan menghadiri itu (safari politik). Spontan saja kejadian kemarin, karena antusias. Kebetulan saat itu ada warga Kecamatan Kempo, sehingga saya meminta baju untuk saya pakai agar bisa berjabat tangan dengan Pak Anies," jelasnya.Namun, sambung dia, saat itu dari kejauhan ada yang memotret kehadirannya, sehingga ketahuan dan heboh diperbincangkan ia ikut safari politik Anies."Ternyata ada orang yang foto, saya berdiri dengan bupati itu berjarak sekitar satu meter. Kan di sana banyak orang dan ramai, saya berdiri dengan pak bupati dengan harapan bisa menjabat tangan Pak Anies, tapi ternyata tidak bisa karena memang banyak orang," tuturnya.Sekadar informasi, Bawaslu Dompu telah memeriksa empat ASN yang merupakan camat, kepala sekolah, pegawai Dinas Ketahanan Pangan, dan pegawai bagian umum Setda Dompu. Mereka diduga menghadiri acara safari politik Anies Baswedan. Selain itu, Bawaslu Dompu juga memeriksa Bupati Dompu selaku Ketua DPD NasDem Dompu.Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Dompu, Swastari Haz menjelaskan pemeriksaan terhadap Bupati Dompu berkaitan dengan temuan ASN yang hadir, mengenakan atribut partai, hingga kendaraan dinas.

Pakai Kaus Partai dan Salaman dengan Anies, Camat Kempo Digarap Bawaslu

Tercatat sekitar 30,4 persen dari 1.596 kasus pelanggaran pemilu melalui jejaring media sosial (medsos) melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).Komisi Aparatur Sipil Negara (<a href="http://kasn.go.id">KASN</a>) melaporkan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 tercatat ada 2.034 laporan pelanggaran netralitas pemilu. Sebanyak 1.596 kasus di antaranya, melibatkan ASN.Asisten KASN, Iip Ilham Firman mengungkapkan, kategori yang paling banyak dilanggar adalah kampanye atau sosialisasi pemilu melalui jejaring media sosial, sebesar 30,4 persen atau sebanyak 417 kasus.Lebih lanjut Iip mengatakan, sebanyak 22,4 persen pelanggaran yang dilakukan para ASN tersebut, masuk dalam kategori mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau bakal calon."Dari jumlah tersebut, 1.373 ASN sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK/kepala daerah) dengan penjatuhan sanksi," jelas Iip, Kamis (8/12/2022).Selain itu, Iip mengungkapkan, sebanyak 12,6 persen melakukan foto bersama bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan.Selanjutnya ASN yang menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau peserta pilkada sebanyak 10,9 persen. Terakhir, melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon atau bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 5,6 persen."Usia ASN pelanggar paling tinggi dilakukan oleh yang berusia 51 tahun ke atas. Jumlahnya 641 ASN atau sekitar 40,2 persen. Disusul usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 562 ASN atau 35,1 persen," sambungnyaBerkenaan dengan itu, lanjut Iip, KASN sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Ia pun menggarisbawahi beberapa hal yang perlu diwaspadai jelang momentum pemilu dan pilkada. Iip juga meminta ASN menghindari undangan ulang tahun partai politik, sekaligus juga perlu bijak bermedia sosial."Terkadang ada ASN yang memberikan referensi politiknya di media sosial. Khusus ASN yang segera pensiun dan akan maju calon legislatif, mohon urus dulu pensiun baru urus KTA (kartu tanda anggota) partai. Jangan dibalik. Kalau mau maju kontestasi pemilu atau pilkada, ASN mesti cuti di luar tanggungan negara," pungkasnya.Sekadar informasi, sejauh ini KASN telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadap pelanggaran netralitas ASN. Antara lain 130 sanksi moral pernyataan tertutup, 533 sanksi moral pernyataan terbuka, 32 hukuman disiplin ringan, 884 hukuman disiplin sedang, dan 17 hukuman disiplin berat.

Aktif Kampanye di Medsos, 417 Kasus Pelanggaran Netralitas Pemilu Melibatkan ASN

Intervensi politik masih menjadi budaya pada birokrasi kita. Kuatnya intervensi dapat dibaca dari lemahnya penerapan sistem merit yang hingga kini masih menjadi tantangan untuk diterapkan pada kementerian maupun lembaga.Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menuturkan, penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN merupakan tantangan yang mesti dihadapi. Khususnya dalam mematahkan intervensi politik pada ASN yang menjadi wewenang KASN."Terdapat tiga faktor yang masih menjadi tantangan dalam kerangka penerapan sistem merit yang menjadi tugas KASN, yaitu satu, intervensi politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN," kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara Refleksi 9 Tahun KASN dan Resolusi 2023 bertema "KASN Tangguh, Birokrasi Kuat" di Kantor KASN, Jakarta, Senin (16/1/2023).Agus melanjutkan, KASN kerap menerima laporan terkait dengan pelanggaran netralitas imvas dari intervensi politik dan lemahnya merit sistem. Lembaga yang dibentuk pada 15 Januari 2014 bertepatan dengan pengesahan UU ASN masih disibukkan melakukan penindakan dan merekomendasi hukuman kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait terhadap ASN yang terbukti melanggar.Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.Selanjutnya, dua tantangan lain dalam penerapan sistem merit pada kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah adalah praktik korupsi dalam berbagai bentuk serta kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN yang unggul dalam menduduki posisi strategis di birokrasi.Untuk meminimalkan terjadinya praktik korupsi, khususnya praktik jual beli jabatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), Agus menyampaikan KASN terus hadir untuk memastikan pengisian JPT berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."KASN juga memastikan JPT diisi oleh ASN yang sesuai kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja tinggi," ucap Agus.Pada tahun 2022, KASN telah melakukan pengawasan terhadap pengisian JPT, baik melalui seleksi terbuka maupun uji kompetensi dengan menerbitkan 3.289 rekomendasi pengisian JPT. Dalam pengawasan itu, KASN menemukan bahwa indeks kualitas pengisian JPT sebesar 81,9 atau masuk dalam kategori baik.Terkait dengan kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN yang unggul dalam menduduki posisi strategis dalam birokrasi, KASN berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengawasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah.​​​​​​​"KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit sampai dengan tahun 2022 terhadap 460 instansi pemerintah di mana nilai sistem merit kategori baik ke atas sebanyak 217 instansi pemerintah atau 47,3 persen," ujarnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Netralitas ASN

Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres, Bawaslu Pelototi Netralitas ASN

Pakai Kaus Partai dan Salaman dengan Anies, Camat Kempo Digarap Bawaslu

ASN Sering Terjebak dalam Kegiatan Politik

Kemen PANRB Sebut Netralitas ASN Tak Mempengaruhi Karier di Pemerintahan

Birokrasi Bebas Intervensi Politik, Jangan Mimpi

Enam Faktor Ini Bisa Pengaruhi Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Soroti Medsos ASN

Aktif Kampanye di Medsos, 417 Kasus Pelanggaran Netralitas Pemilu Melibatkan ASN

Pj Gubernur Jakarta, Tak Boleh Ada Kegaduhan dan Jaga Netralitas Birokrasi

Pemilu 2024, Kasus Netralitas ASN Diprediksi Meningkat

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA