news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Seakan tak putus dirundung malang, saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) masih terus melanjutkan tren turun. Angkanya mencapai level terendah sejak penawaran saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) pada 11 April 2022.Pakar pun kembali mengungkit perihal investasi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) melalui anak usahanya Telkomsel di perusahaan teknologi itu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelindung, pengatur, dan pengawas industri jasa keuangan pun tak luput dari tuntutan pertanggungjawaban.Pada sesi pertama perdagangan Senin (5/12/2022), saham GOTO berakhir melemah Rp9 (6,8%) ke posisi Rp123 per unit saham. Angka ini sekaligus menjadi posisi terendahnya sepanjang perdagangan sesi pertama awal pekan ini. Jumlah lot yang ditransaksikan mencapai 1,4 juta dengan nilai transaksi Rp17,6 miliar.Sebelumnya, saham GoTo ditutup Rp141 per saham pada transaksi (1 Desember 2022) atau turun Rp10 dari rekor terendah pada transaksi sehari sebelumnya yang ditutup Rp151 per saham.“Artinya, saham GoTo pada 1 Desember 2022 sudah turun lebih dari 58 persen dibandingkan harga IPO sebesar Rp338 per saham,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, baru-baru ini.Dengan demikian, market cap (kapitalisasi pasar), atau nilai pasar, GoTo anjlok dari Rp400,3 triliun pada saat penawaran harga perdana menjadi tinggal Rp167 triliun saja. “Gelembung market cap GoTo sedang Meletus,” timpal dia. Perhitungan tersebut tentu belum mamfaktorkan penurunan saham GOTO hingga berita ini diturunkan.Dia menilai, GoTo memang kelihatannya saja besar. Tetapi, isi sebenarnya hampa. Bisnisnya tergantung dari ‘bakar duit’.GoTo tidak pernah mendapat untung selama berdiri 10-12 tahun yang lalu. Total akumulasi rugi GoTo per 30 September 2022 sudah mencapai Rp99,3 triliun. “Sekarang pasti sudah lebih dari Rp100 triliun,” ungkap Anthony.Anehnya, sambung Anthony, Telkomsel yang merupakan bagian dari BUMN, kok mau membeli saham GoTo yang jelas-jelas sedang rugi, dan kemungkinan besar tidak akan bisa memperoleh untung. “Apakah ada yang paksa beli? Siapa? Perlu diusut!” tukas Anthony dengan nada heran.Sebab, kata dia, membeli saham GoTo dengan kondisi perusahaan rugi terus seperti itu, Telkomsel dengan sadar, dan sengaja, melakukan spekulasi, tepatnya gambling, dengan tarohan sebesar nilai pembelian saham Rp6,4 triliun.Dengan menggunakan harga Rp141 per saham, Telkomsel mengalami rugi Rp3,06 triliun dari investasi di saham GoTo ini. Memang rugi ini fluktuatif. Artinya, masih bisa membesar lagi. Karena harga saham GoTo masih sangat mungkin turun lagi.“Maka itu, kerugian investasi Telkomsel ini akan menjadi kerugian negara, yang disengaja,” ungkap Anthohy.Sebelumnya, Direktur Digital Bisnis Telkom Muhamad Fajrin Rasyid menegaskan posisi perseroan di GOTO sebagai investasi berorientasi jangka panjang. Investasi TLKM di GOTO tidak hanya sekadar dari nilai investasinya, tetapi dari sinergi antara Grup Telkom dan GOTO."Yang pasti kami melihat investasi di GOTO investasi jangka panjang dan kami melihat juga nilai sinergi yang ada Telkom Group dan GOTO," papar dia usai acara Ngopi BUMN, Selasa (8/11/2022).Asal tahu saja, emiten telekomunikasi dengan kode saham TLKM ini harus rela laba bersihnya tergerus akibat nilai kerugian yang belum terealisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GoTo sebesar Rp3,06 triliun. Angka kerugian itu tercatat per 30 September 2022. Lagi-lagi, ini juga belum memfaktorkan anjloknya saham GOTO setelah berakhirnya masa penguncian pemegang saham lama alias lock-up per 30 November 2022.Apalagi, kembali Anthony menegaskan, di dalam prospektus GoTo sudah dijelaskan bahwa emiten teknologi ini tidak bisa memperkirakan prospek bisnisnya di waktu-waktu mendatang. “GoTo sangat pesimistis dapat memperoleh laba, GoTo sangat pesimis dapat membagikan dividen,” tuturnya.GoTo juga, kata dia, secara eksplisit menyatakan, tingkat pengembalian investasi di saham GoTo kemungkinan diperoleh dari kenaikan harga saham, yang mungkin tidak pernah terjadi.Secara teori, sambung Anthony, harga saham perusahaan yang sedang rugi, dengan akumulasi rugi yang sangat besar, dengan prospek bisnis ke depan tidak pasti dan cenderung masih akan rugi, tidak mungkin akan bisa naik.“Kenaikan harga saham pada kondisi seperti ini patut diduga karena spekulasi atau dimanipulasi,” ucapnya.Anehnya juga, Anthony mempertanyakan kenapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin IPO kepada GoTo yang prospek bisnisnya tidak jelas, suram, dan diperkirakan tidak bisa memperoleh keuntungan di masa depan. “Apa ada permainan? Atau Ada permainan apa?” tukas dia.Di atas semua itu, menurut dia, OJK wajib bertanggung jawab atas (potensi) kerugian investor publik yang mencapai puluhan triliun rupiah. “Karena (OJK) lalai melindungi investor publik,” imbuhnya.

Saham GOTO Amblas, Pakar Ungkit Investasi Telkom dan Tanggung Jawab OJK

Layanan pinjaman online (pinjol) kini semakin marak, menjadi salah satu solusi yang dipilih orang yang sedang terlilit dalam masalah keuangan. Pada era yang serba susah ini, pinjol menjadi cara cepat dipilih orang yang berada di dalam pusaran utang. Ada dua macam pinjol yang bisa dipilih ilegal dan legal. Keduanya sama-sama berpotensi menambah tumpukan utang yang berkepanjangan. Simalakama Pinjol Sayangnya, tidak sedikit orang yang terjerat pinjol keluar dari masalah keuangannya. Justru, banyak yang mengalami terjebak dalam kesulitan ekonomi yang terus berlanjut. Produk pinjaman yang ditawarkan pun beragam. Korban pinjol pun tidak sedikit. Tidak jarang, masyarakat yang terhimpit ekonomi memanfaatkan layanan tersebut untuk beragam kebutuhan. Aplikasi penyedia jasa pinjol ternyata banyak yang tidak terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya pun merasakan keresahan dari seorang teman yang kerap menceritakan salah satu anggota keluarganya terjerat pinjol. Sedih, sudah pasti dirasakan Syifa, perempuan 27 tahun tersebut harus menerima kenyataan ketika mengetahui kakaknya terjerat pinjaman online. Padahal jumlahnya tidak besar. Hanya Rp 1,5 juta. “Totalnya enggak banyak. Padahal bisa kan pinjam ke gue daripada ke pinjol biar enggak banyak bunganya,” kata Syifa. Rasanya Syifa tidak menyangka ketika anggota keluarganya bisa terjerat dalam pusaran pinjol. Padahal, dia Melihat tidak ada sesuatu yang mendesak ketika kakak kandungnya menggunakan jasa pinjol itu. “Kakak gue bekerja, suaminya juga. Rumah sudah ada dan tidak sedang menyicil sesuatu. Tapi kenapa dia pakai pinjol. Bingung juga,” tambah Syifa. Cerita kekesalannya pun berlanjut. Ternyata, pinjaman yang awalnya hanya Rp Rp 1,5 juta kini menggendut menjadi Rp 7 juta. Pusing bukan kepalang. Hati Syifa hancur mengetahui hal itu. Kakak kandung Syifa harus mencari pinjaman untuk menutup utang yang diambilnya dari pinjol. Ternyata, tidak mudah menjadi peminjam dari jasa online itu yang alih-alih menawarkan solusi. Justru, orang malah bingung mencari jalan keluar dari pinjaman tersebut. “Akhirnya bingung dan cari pinjaman ke gue. Meski marah karena mencoba pinjol, gue pinjamin uang Rp 2,5 juta untuk membayar tagihannya,” papar Syifa. Hubungan Keluarga Retak Mengetahui anggota keluarga yang menggunakan pinjol, ternyata orangtua pun tidak menyukainya. Syifa bercerita tentang bagaimana kekesalan orangtuanya ketika mengetahui anaknya terjerat pinjol. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tetapi mungkin kebiasaan yang tidak bisa dicegah bahkan ditahan. Situasi menjadi rumit memang. Agar membuat efek jera, Syifa tidak lagi ingin menjadi bantalan untuk membayar utang kakaknya. “Sebelum menggunakan pinjol, harus dipikirkan matang-matang. Kalau memang ada kebutuhan terdesak, lebih baik minta bantuan keluarga terlebih dahulu sebelum ke orang lain atau ke tempat lain,” pesan Syifa kepada masyarakat.

Hati Hancur Ketika Keluarga Terjerat Pinjol 

Penanganan terhadap <a href="https://www.inilah.com/tag/korupsi">kasus suap di Bank Mayapada</a> belum jelas.&nbsp;Otoritas yang mengawasi perbankan, OJK belum bersikap.Belum ada jaminan kasus tersebut tidak akan terulang di kemudian hari.&nbsp;Publik pun mengaitkan, posisi Dato Sri Thahir sebagai pemilik Bank Mayapada yang juga menjadi anggota Watimpres.&nbsp;Berikut profil Ted Sioeng berikut kiprah bisnisnya.Kasus suap di Bank Mayapada terungkap berawal dari fasilitas modal kerja untuk pengusaha pendiri Sioeng Grup, Ted Sioeng senilai Rp1,3 triliun selama 2014-2021.Dalam perjalanan, kredit Ted macet kemudian dirinya menjadi terlapor polisi. Dalam sekejab saja, Ted bersama anaknya, Jessica ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;Menariknya, Ted mengaku adanya setoran ke Dato Sri Thahir, selaku pemilik Bank Mayapada, senilai Rp525 miliar.Artinya, setiap Ted menerima kucuran kredit maka ada bagian untuk Tahir.&nbsp;Pengakuan ini dituliskan Ted dalam surat yang dikirimkan ke Menkopolhukam Mahfud MD.Kasus ini pun menggemparkan publik. Bagaimana mungkin Bank Mayapada terus-terusan mengguyur kredit selama 7 tahun, padahal Ted berkali-kali kemplang utang.&nbsp;Tentu ada pihak-pihak yang mengawal proses kredit ini bisa berjalan terus.Akhirnya, telunjuk pun diarahkan ke "wasit" sektor perbankan, <a href="https://www.inilah.com/tag/politik">OJK</a>. Apalagi kalau bukan lemahnya pengawasan OJK, yang bukan terjadi belakangan ini saja.&nbsp;Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pada 2017-2019, tersingkapnya aliran dana pada belasan nasabah bermasalah, dengan pinjaman sebesar Rp4,3 triliun.<h2>Siapakan sosok Ted Sioeng ini? Berikut profilnya</h2>Ted Sioeng atau Xiong Delong atau Sioeng San Wong lahir 16 November 1945 adalah pengusaha Tionghoa Indonesia keturunan Hakka.&nbsp;Jaringan bisnis di lima benua, antara lain Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan negara Asia lainnya.Di Amerika Serikat, Ted Sioeng memiliki bisnis hotel bernama Metropolitan Hotel. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.Ketika lahir, Ted Sioeng ditinggalkan kedua orangtuanya di panti asuhan dan kemudian ketika berumur dua tahun diadopsi oleh kedua orangtua angkatnya bernama Xiong Ru dan Huang Feng Jiao, warga keturunan Tionghoa dari Kota Meizhou, Provinsi Guangdong, yang berimigrasi ke Indonesia.Sejak kecil, Ted Sioeng dikenal sebagai anak yang rajin dan mendapat ajaran kebajikan dari negeri Tiongkok.&nbsp;Jiwa bisnisnya terpanggil dalam usia 16 tahun dan dalam usia 18 tahun, Ted Sioeng sudah sukses dikenal sebagai pengusaha kecil.Pada tahun 1980-an, Ted Sioeng berhasil mendapatkan kontrak penjualan dari Pemerintah Tiongkok untuk menjual rokok merek Hongtashan untuk pasar Asia Tenggara dan Amerika Serikat dengan merek Red Pagoda Mountain melalui Loh Sun International Ltd.Ted Sioeng adalah pemilik koran International Daily News atau dalam bahasa Mandarin bernama Guo Ri Ji Bao, koran utama berbahasa Mandarin yang beredar di Amerika Serikat, yang dibelinya pada tahun 1993 dan memiliki sirkulasi sebanyak 30 ribu eksemplar.<h2>Bisnis Ted Sioeng di Indonesia</h2>Di Indonesia, International Daily News atau Guo Ri Ji Bao hadir pada tahun 2001, bekerjasama dengan Jawa Pos Group dan menjadikannya sebagai koran berbahasa Mandarin terbesar di Indonesia, dengan sirkulasi di Jakarta, Surabaya, Medan dan Pontianak.Pada 2012, Sioeng Group melalui PT Dian Kapuas Sedaya menjalin kerja sama investasi di bidang pertanian dengan Senteda Group Co. Ltd senilai US$ 500 juta, dan anak usaha lainnya, yakni PT Hasmonah melakukan kerja sama dengan Yangyuan Country Sangzhuang Mining Co. Ltd dalam pengembangan bijih besi dan produksi smelter senilai US$ 200 juta.Kerja sama Sioeng Group merupakan dua dari 15 nota kesepahaman investasi (memorandum of understanding) yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden RRT Hu Jintao senilai US$17 miliar.Di Singkawang, Kalimantan Barat, Ted Sieong pada 2013 membangun Disney Land mini senilai Rp 100 miliar yang dinamakan Mimi Land--sesuai nama istrinya.&nbsp;Mimi Land adalah Ancolnya Singkawang, terletak 24 km sebelum kota Singkawang, yakni di Desa Teluk Suak, Kecamatan Karimunting, Kabupaten Bengkayang, dan dikelola oleh PT Batu Payung Indah.Selain membangun Mimi Land, di lokasi yang sama, Ted Sioeng juga membangun 300 villa dan 300 apartemen, lapangan golf, hotel, 300 unit gudang dan dermaga.Ted Sioeng tercatat menjadi komisaris pada PT Matahari Pontianak Indah Mall.Ted Sioeng memiliki perusahaan perkebunan, PT Sebukit Inter Nusa, di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seluas 10.098 hektare.<h2>Kasus Ted Sioeng</h2>Awal tahun 2023, nama Ted Sioeng tiba-tiba muncul karena terlibat kasus kredit macet hingga menjadi buronan interpol.&nbsp;Ceritanya, perusahaan Ted yakni Sioeng Group berseteru <a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">PT Bank Mayapada Tbk</a>.&nbsp;Praktik ngemplang utang dilakukan Ted untuk kredit sebesar Rp 203 miliar pada 1 September 2014.Ted Sioeng, laporan interpol tersebut juga menyeret nama Jessica Gatot Elnitiarta yang merupakan putrinya.&nbsp;Jessica disebut-sebut turut membantu aksi Ted Sioeng dengan memalsukan dokumen perusahaannya yang dijadikan jaminan kredit.Pada tahun 80-an, sosok Ted Sioeng disebut sangat terkenal di lingkungan perusahaan asuransi.&nbsp;Terkenal karena modusnya sering mengakali perusahaan asuransi dengan membakar properti dan kapal-kapal yang diasuransikan.&nbsp;&nbsp;Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKv-qQswnYnCAw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">Google News</a>.

Profil Ted Sioeng - Kasus Suap Bank Mayapada Belum Berakhir

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listyanto terheran-heran, kasus kebocoran kredit di Bank Mayapada, tidak terdeteksi OJK. Jangan sampai meledak seperti kasus Bank Century.Menurutnya, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perbankan, menjadi urgensi. Karena menyangkut kepentingan publik serta amanah mikroprudensial.“Jadi dia tidak hanya mengawasi bank-bank yang berdampak sistemik dan bagaimana pun kalau kita lihat bahwa perbankan itu adalah bisnis kepercayaan kalau ada case kayak gini tentu bisa melunturkan kepercayaan masyarakat kepada bank secara keseluruhan,” kata Eko kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (20/6/2023).Eko menyebut, kasus-kasus yang melibatkan perbankan di Indonesia sebagian besar tidak melibatkan bank besar, melainkan bank-bank kecil seperti Bank Mayapada.Meski begitu, kejadian ini tentunya akan berdampak kepada perbankan secara menyeluruh. Diharapkan tidak terulang seperti kasus Bank Century pada 15 tahun lalu.“Karena case perbankan kalau di Indonesia muncul bukan dari bank yang gede, justru dari bank-bank kecil, ada sebelumnya Century, bank kecil tapi membuat reputasi perbankan secara keseluruhan goyah waktu itu, walaupun menghasilkan OJK, tapi kan maunya itu sebetulnya OJK kejadian semacam ini, enggak terulang,” ujar Eko.Eko menyayangkan sikap OJK yang tidak segera membuka suara terkait temuan-temuan ini, sehingga mengakibatkan semakin meningkat dan berkembangnya spekulasi. Dia menyarankan OJK segera memberikan klarifikasi terkait masalah ini, tidak perlu mengulur-ulur waktu lagi.“Setahu saya OJK belum berkomentar tapi harusnya dia segera berkomentar karena kan kalau memang pengawasan mikroprudensial dilakukan dengan intensif dan juga sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan tentu tidak perlu nunggu waktu lama untuk menjelaskan itu,” jelas Eko.Menurut Eko seharusnya OJK sudah bisa melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan Bank Mayapada terhadap nasabahnya. Kredit macet yang menimpa Ted Sioeng, seharusnya bisa dideteksi OJK, sejak dini. Sehingga bisa diberikan tindakan, bukan malah menunggu kasusnya menjadi besar seperti saat ini.“Kredit macet itu tidak ujuk-ujuk macet, kalau di bank itu ada proses sebelum macet mungkin dari mulai angsuran tidak lancar, kolektibilitasnya itu ada gridnya dari satu sampai lima tidak langsung ke lima. Harusnya pada saat itu mulai ada tanda-tanda itu harus ada upaya dari OJK menghentikan itu sebelum lebih jauh lagi,” ungkap Eko.Terkuaknya dugaan penyimpangan kredit di Bank Mayapada ini, berawal dari pengusaha Ted Sioeng mendapat fasilitas kredit sebesar Rp1,3 triliun, selama 7 tahun (2014-2021).Dinilai tak menjalankan kewajiban, Bank Mayapada menyita aset Ted serta mempolisikannya. Selanjutnya, Ted bersama putrinya, ditetapkan sebagai tersangka.Belakangan, Ted melayangkan surat kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Dia menyampaikan adanya setoran untuk Dato Sri Thahir, selaku pemilik Bank Mayapada yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Angkanya mencapai Rp525 miliar.Kalau benar, ini jelas praktik tak lazim di perbankan. Di mana, Bank Mayapada telah menerapkan Ted sebagai debitur yang tak patuh, namun terus diguyur kredit. Selama 7 tahun.Tentu saja, cukup aneh. Apakah ada kaitannya dengan kick back Rp525 miliar itu? Nah, keganjilan-keganjilan ini harus dibuka OJK sampai tuntas.Sejatinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengaudit pengawasan OJK terhadap perbankan pada 2017-2019. Temuannya, Bank Mayapada berkali-kali mengguyur kredit kepada para debitur bermasalah. Angka kreditnya mencapai Rp4,3 triliun.Selain itu, BPK menemukan Bank Mayapada sering melanggar batas maksimum kredit terhadap 4 korporasi. Jumlahnya mencapai Rp23,56 triliun. Anehnya, OJK diam saja. Tak ada sanksi apalagi upaya menyelidiki lebih jauh pelanggaran ini.

Ekonom Khawatir Kasus Bank Mayapada Jadi Century Jilid II

Dugaan adanya kick back (suap) dalam penyaluran kredit di Bank Mayapada, harus diusut tuntas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus berani memeriksa Dato Sri Tahir, selaku pemilik bank yang diduga kecipratan dana dari Ted Sioeng, debitur Bank Mayapada.Terkuaknya praktik penyimpangan kredit di Bank Mayapada ini, berawal dari pengusaha Ted Sioeng mendapat fasilitas kredit di Bank Mayapada sebesar Rp1,3 triliun, selama 7 tahun (2014-2021).Dinilai tak menjalankan kewajiban, Bank Mayapada menyita aset Ted serta mempolisikannya. Selanjutnya, Ted bersama putrinya, ditetapkan sebagai tersangka.Dalam surat yang ditujukan kepada Menkopolhukam Mahfud MD, Ted buka-bukaan. Dia menyampaikan adanya setoran untuk Dato Sri Thahir, selaku pemilik Bank Mayapada. Angkanya mencapai Rp525 miliar.Kalau benar, praktik tak lazim terjadi di Bank Mayapada, di mana Ted adalah debitur yang tak patuh menjalankan kewajiban, namun terus diguyur kredit. Tentu saja, cukup mencurigakan. Apakah ada kaitannya dengan kick back Rp525 miliar itu? Nah, keganjilan-keganjilan ini harus dibuka OJK sampai tuntas.Keteledoran OJK terulang lagi karena praktik kick back di Bank Mayapada terjadi selama tujuh tahun. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus gagal bayar Jiwasraya yang terindikasi sejak 2006 hingga 2018.Begini alur cerita gagal bayar PT Jiwasraya:Kasus Jiswasraya terkuat pada 2018. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengungkapkan pihaknya telah melakukan investigasi pendahuluan terhadap Jiwasraya pada 2018 lalu. Dari hasil investigasi, dia menyebut permasalahan sudah terjadi sejak 2006. "Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan Jiwasraya sebenarnya sudah terjadi sejak lama, meskipun sejak 2006 perusahaan masih membukukan laba, tapi laba tersebut sebenarnya adalah laba semu sebagai akibat dari rekayasa akuntansi atau window dressing di mana perusahaan sebenarnya sudah mengalami kerugian," kata Agung dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1/2020) kala itu.Pada akhir tahun sebelumnya, Kejagung memeriksa dua saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwa Sraya, Selasa (31/12/2019). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono mengungkapkan dua saksi yang diperiksa adalah Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Dua orang ini terduga membisikkan kepada manajemen PT Jiwasraya untuk berinvestasi di instrumen berisiko tinggi.Tahun 2006: Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp3,29 triliun.Tahun 2008: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp5,7 triliun pada 2008 dan Rp6,3 triliun pada 2009.Tahun 2010-2012: Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian, Isa Rachmatawarta kala itu menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajarPada 2012, Bapepam-LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerja sama dengan bank (bancassurance). Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9 persen hingga 13 persen.2014: Di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester City.2017: Kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba Rp2,4 triliun naik 37,64 persen dari tahun 2016.Faktanya, sepanjang 2013-2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun.2018: Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp10,9 triliun.Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama.Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya.Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN.Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp428 miliar.Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar.Pada November, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam.Hexana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 persen. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp50,5 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp15,75 triliun.November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini yang menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya.Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi.Desember 2019: Penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko.Dengan kejanggalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran JiwasrayaSelain itu, Kejagung meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu: HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA.Pada Rabu (8/1/2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (window dressing). Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya.Agung menjelaskan, kerugian itu disebabkan karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Hal itu dilakukan sejak tahun 2015. "Dana dari investasi tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana saham yang berkualitas rendah sehingga mengakibatkan adanya negative spread," ujarnya. "Pada akhirnya hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar."

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar OJK

Tragedi Nasabah Pinjol Bunuh Diri, AdaKami Salahkan Debt Collector

Dukung OJK Kembangkan Perbankan Syariah, Maybank Lakukan Ini

BEI Catat Transaksi Bursa Karbon Hari Pertama Capai Rp29,9 Miliar

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online yang Sangat Perlu Dipertimbangkan

Presiden Jokowi Luncurkan Bursa Karbon, BEI Incar Putaran Dana hingga Rp3.000 Triliun

OJK Wajibkan Tutup Rekening Judi Online, Perbankan Masih Belum Serius

Resahkan Masyarakat, OJK Perintahkan Bank Tutup Rekening Bandar Judi Online

Berburu Dana Murah, OJK Dorong UMKM Masuk Pasar Modal

Bos Pinjol Balik Ancam Penyebar Hoaks Korban AdaKami

Heboh Korban Teror Pinjol, Bos AdaKami Sebut Bukan Nasabahnya

CFDL: Korban Pinjol Ilegal Nekat Bunuh Diri, Jumlahnya Naik Tiap Tahun

OJK Tangkap Pelaku Asuransi Ilegal

Menkominfo Minta OJK Blokir 800 Rekening Terafiliasi Judi Online

Gelontorkan Rp83 Miliar, LPS Kembalikan Simpanan Nasabah BPR Indramayu

PT BEI Kantongi Izin Penyelenggara Bursa Karbon dari OJK

Mulai 26 September, OJK Yakin Bursa Karbon Dukung Ekonomi Hijau

Jauhi Rentenir dan Pinjol, OJK Dorong Swasta Bantu Modal UMKM

OJK Gelar Edukasi dan Pendampingan Mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta

Dalam 7 Bulan, Industri Pembiayaan Modali UMKM Rp164,13 Triliun

OJK Sumbagsel Terima 2.190 Aduan Korban Pinjol Ilegal

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA