news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Online

Tegas saja, Peneliti Center of Digital Economy and SME, Institute of Development for Economic and Finance (Indef), Nailul Huda menyebut wacana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi ingin memajaki judi online adalah sesat.“Saya heran pak menteri bilang judi online ada usulan diberi pajak. Otomatis bisa jadi legal makannya saya bilang itu adalah perkataan yang menyesatkan,” kata Huda dalam acara bersama GajiGesa di Jakarta, Senin (11/9/2023).Menurut Huda, Menkominfo Budi seharusnya tunduk dengan undang-undang yang telah 'mengharamkan' segala bentuk perjudian. Bukan malah mewacanakan pajak kepada suatu perbuatan yang sudah dilarang negara.“Ketika akses pajak, tidak peduli itu halal atau haram tapi yang diatur adalah pendapatan dari legal atau ilegal. Kalau sangkut pautnya sama ilegal sudah pasti ketika dipungut pajak akan jadi legal. Ini yang tidak mita dorong,” lanjut dia.Huda menambahkan, penyakit dari judi online ini, sangat berbahaya. Bukan hanya merenggut harta benda, namun juga nyawa. Bahkan, banyak kasus perceraian juga diawali dari kasus judi online. &nbsp;Ketika uang habis, pasangan suami-istri memilih cerai.Apalagi saat ini, lanjut Huda, judi online yang marak ternyata ada kaitannya dengan menjamurnya pinjaman online (pinjol). Banyak sekali korban pinjol adalah penggemar judi online. Ketika mereka kalah, akan terus bermain bermodalkan duit dari pinjol. Di sisi lain, mereka terjebak utang dengan bunga tinggi yang harus mereka lunasi.Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online mencapai Rp200 triliun per Agustus 2023. Sementara, pinjol tumbuh pesat di Indonesia, meningkat 71 persen pada Desember 2022.Pada Juni 2023, pinjaman rata-rata untuk pemuda di bawah 19 tahun mencapai Rp2,3 juta, sementara usia 20-34 tahun, sebesar Rp2,5 juta. Sementara, pendapatan rata-rata mereka tak lebih dari Rp2 juta per bulan. Masalah ini semakin memprihatinkan karena pendapatan pemuda lebih rendah daripada utang mereka dari pinjol. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret untuk mengatasi maraknya pinjol ilegal.Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (4/9/2023), &nbsp;Menkominfo Budi menegaskan komitmennya dalam pemberantasan judi online. Namun demikian ada pihak-pihak yang mengusulkan agar judi online dikenakan pajak."Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang 'ya sudah dipajakin aja', misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau," kata Menkominfo Budi merespons pertanyaan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Christina Ariyani.Meski begitu, ia tidak dalam mendukung usulan tersebut sebab persoalan judi online perlu didiskusikan secara dingin. Menurutnya, persoalan judi online bukan soal larangan dan teknologinya..&nbsp;"Kalau kita larang sementara ini transaksional, polisi juga sudah bilang sama saya, 'pak ini transaksional', kita tangkap dia di Kamboja, Kamboja legal lho judi, ditangkap di Thailand, Thailand legal lho judi, jadi di ASEAN cuma kita saja yang nggak jelas," ujar dia.

Wacana Pajak Judi Online, Peneliti Indef: Menkominfo Budi Menyesatkan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana menyarankan <a href="https://www.inilah.com/foto-rencana-pembagian-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta">Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta</a> menerapkan kebijakan campuran terkait upaya mengurangi <a href="https://www.inilah.com/tag/jakarta">kemacetan</a>. Caranya, mengombinasikan secara online (daring) dan offline (luring) untuk mengatur sistem kerja."Lebih baik kantor-kantor diimbau untuk kerja secara hybrid mengombinasikan kerja dari rumah dan kantor secara bergantian. Ketika ada yang work from home (WFH) jalanan akan lebih lengang karena sebagian warga kerja di rumah," kata Wiliam dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).Dia menjelaskan, kebijakan pengaturan jam kerja yang dilontarkan Pemprov DKI guna mengurangi kemacetan sejatinya tidak akan mengatasi persoalan kemacetan. Sebab, aspek yang diatur hanya jam masuk saja. Jam pulang kerja sendiri tidak diatur oleh pemerintah. Dengan begitu, kemungkinan penumpukan kendaraan akan terjadi saat jam pulang kerja."Bisa dipastikan macet tetap terjadi karena mereka pulang pada waktu yang sama," urai William.Belum lagi peraturan tersebut harus diterapkan oleh seluruh perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Pengawasan terhadap perusahaan dipastikan akan sulit."Idenya bagus tapi eksekusi dan pengawasannya akan sulit, ada ratusan kantor di Jakarta, kebijakannya akan terlalu kompleks untuk diawasi dan dilaksanakan," ucapnya.Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sedang membahas pengaturan jam kerja kantor di Jakarta untuk mengurangi kemacetan."(Pengaturan jam kerja kantor di Jakarta) lagi dibahas sama Dinas Perhubungan melalui FGD. Saya sudah minta (ke Dishub DKI) lagi di susun, tokoh-tokohnya, pegiatnya siapa,” kata Heru.Heru menjelaskan pihaknya sudah memiliki konsep jam masuk karyawan yang bisa dibagi menjadi dua sesi yaitu jam 08.00 WIB dan 10.00WIB.“Masuknya tiap gedung itu harus separuh, jam 8.00 WIB dengan jam 10.00 WIB,” ujarnya.Menurut Heru, pembagian jam masuk karyawan tersebut dapat memudahkan para karyawan untuk mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah."Itu (para karyawan) dari rumah jam 6.00 WIB, mengantar anak sekolah dulu, jam 7.00 WIB terus dia (berangkat) ke kantor jam 8.00 WIB,” ujar Heru.

Kurangi Macet, Pemprov DKI Disarankan Terapkan Kombinasi Sistem Kerja

Terkait gaduhnya berita pajak judi online, Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong mencoba luruskan.Usman mengeklaim, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie tidak pernah membuat usulan agar judi online dikenai pajak.Kepada Inilah.com, Usman mengatakan, pernyataan Menkominfo Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, beberapa waktu, telah disalah-artikan oleh publik.Menurut Usman, Menkominfo Budi hanya menyampaikan masukan yang ia dapatkan. Jadi, bukan dalam maksud memberi usulan secara terbuka di depan anggota parlemen.&nbsp;"Jadi dia cuma menyampaikan ada usulan. Bukan usulan dari dia, tapi dari orang lain yang dia sampaikan," ungkap Usman saat dihubungi, Jakarta, Selasa (12/9/2023).Masih kata Usman, apabila judi online dikenai pajak maka harus dilegalkan terlebih dahulu. Terkait hal itu, bukan posisi Menkominfo Budi."Kedua, kalau misalnya mau ditarik pajak judi online, berarti kan judi online dilegalkan dulu kan. Pak Budi bilang saya ini bukan promotor legalisasi judi online, kan gitu," tambahnya.Ketiga, lanjut Usman, Menkominfo Budi hanya menceritakan dan mengambil contoh dari negara-negara ASEAN yang menagih pajak terhadap industri judi online. Yakni, Kamboja, Vietnam hingga Malaysia. "Jadi bukan Pak Budi yang mengusulkan ada tarik pajak (judi) online. Yang berurusan dengan pajak kan bukan Kominfo," tegas dia.Saat ditanya siapakah yang memberikan usulan pajak judi online kepada Menkominfo Budi, Usman mengaku tidak tahu. Sepintas dia menyebut, mungkin saja ada pihak anonim yang menyampaikan secara tidak formal kepada sang menteri."Ya enggak tahu, anonim. Kalau urusan pajak juga harusnya bukan ke Kominfo. Mungkin itu omongan-omongan aja. Kominfo kan enggak ada urusannya sama pajak. Tapi tanggung jawabnya Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Cuma mungkin dia ngomong biasa, atau apa, enggak tahu siapa yang usulkan," jelas dia.Sejauh ini, lanjut Usman, Kemenkominfo masih berkomitmen untuk memberantas judi online di Indonesia. Setiap harinya, ribuan platform judi online ditutup. "Hampir sejuta dari 2018 sampai dengan Juli 2023 yang kami take down. Untuk Agustus dan bulan ini, belum ada update," pungkas dia.

  Gaduh Pajak Judi Online, Menkominfo Budi Dibela Anak Buahnya

Indonesia saat ini, benar-benar sudah darurat pinjaman online atau pinjol ilegal, serta judi online. Banyak generasi muda di sekeliling kita yang ketagihan bermain judi online. Mirisnya lagi, mereka terjerat pinjol ilegal yang bunga pinjamannya tak kalah dengan rentenir.Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Nailul Huda menegaskan bahwa judi online begitu cepat menyebar di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ), terdapat transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan judi online mencapai 11,84 persen, dari total 94 ribu laporan pada 2022."Angka ini naik bila dibandingkan 2020 yang hanya 1,6 persen dari 68 ribu laporan. Artinya, periode 2020 ke 2022 itu, transaksi perjudian meningkat 10 kali lipat," kata Huda dalam Diskusi Publik "Bahaya Pinjaman Online Bagi Penduduk Usia Muda" secara daring, Jakarta, Senin (11/9/2023).Masih kata Huda, para penikmat judi online ini, sudah masuk lingkaran setan. Karena mereka juga terperangkan pinjol online. "Jadi ini keterkaitannya kuat sekali. Antara judi online dan pinjaman online. Kalau kita lihat nominalnya sangat fantastis. Kalau kita lihat dari PPATK, ada 69,9 juta transaksi yang dianalisis dengan nominal mencapai Rp69,6 triliun pada 2022," sambung Huda.Bukti lainnya menurut Huda yakni ada trend yang hampir serupa pada pencarian di mesin pencari Google untuk situs Zeus Slot dengan pinjaman online. "Pada 2021 akhir hingga 2022, ternyata memang ada peningkatan pencarian keyword untuk Zeus Slot dan pinjaman online," tuturnya.Huda menilai, banyak masyarakat yang kalah saat bermain judi online kemudian mengajukan kredit di pinjaman online. "Saya rasa banyak sekali masyarakat kita yang judi online, kalah terus mereka akhirnya pinjam di pinjol dan uangnya untuk apa? ya untuk main lagi. Nah makanya memang judi online ini sangat berbahaya sekali," kata Huda.Celakanya lagi, kata Huda, korban lingkaran setan dari pinjol dan judi online ini, banyak dari generasi muda Indonesia. Dalam risetnya, rata-rata peminjam (pinjol) berumur 19-34 tahun nekat ngutang lewat pinjol sebesar Rp2,3 juta-Rp2,5 juta. "Sementara, pendapatan mereka rata-rata lebih rendah lagi. Yakni sekitar Rp2 juta per bulan. Besar pasak daripada tiang," kata Huda.&nbsp;

Lingkaran Setan: Penikmat Pinjol Sekaligus Penggila Judi Online

Wacana yang dihembuskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tentang pengenaan pajak untuk judi online, mendapat kritikan tajam. Wacana itu disebut 'pesong' yang menurut orang Medan bermakna gila."Rencana Menkominfo mengenakan pajak untuk judi online, itu gila. Kata orang itu pesong. Sebab selain dilarang Pasal 303 KUHP, judi juga haram dalam ajaran agama," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (11/9/2023).Saat ini, kata Yusri, sudah terungkap banyaknya masyarakat kelas bawah menjadi korban judi online. Kehidupan mereka sudah susah &nbsp;semakin bermasalah lantaran terjebak ke kubangan perjuadian secara online. Celakanya lagi, modal mereka berasal dari pinjaman online (pinjol) yang berbunga tinggi, layaknya rentenir."Masyarakat kita benar-benar sudah babak belur sekarang. Perekonomian susah terutama setelah Pademi Covid 19, terjebak judi online yang memang masif dan menggiurkan, hingga akhirnya terlilit hutang pinjaman online yang mencekik lantaran tidak punya uang lagi karena kalah judi online," beber Yusri.Wacana Menteri Budi memajaki judi online itu, menurut Yusri, membuktikan bahwa tindakan pemblokiran situs judi online, belakangan ini, bukan merupakan langkah serius. "Jadi kan sekarang terjawab bahwa pernyataan menteri selama ini katanya telah memblokir situs judi online adalah tindakan ecek-ecek alias lips service saja. Sekarang malah mau dipajaki," beber Yusri.Dalam rapat dengan Komisi I DPR pada Senin (4/9/2023), Menkominfo Budi terbetik adanya saran untuk memajaki praktik judi online. Hal itu disampaikannya dalam sesi tanya jawab dengan Anggota Komisi I DPR asal Fraksi Partai Golkar, Christina Ariyani.Awalnya, Menkominfo Budi diminta untuk menegaskan komitmen pemberantasan judi online dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Entah mengapa, dia meluncurkan wacana pungutan pajak judi online. “Bisa saya minta komitmen bapak untuk memuat aturan larangan perjudian itu kita adopsi di dalam RUU ITE?” tanya Christina.“Begini Bu Christina, tadi kan saya bilang ini musti diskusinya agak dingin. Karena bukan apa-apa, negara mau larang mau apa bukan soal larangan bukan soal teknologinya. Ini soal transnasional, polisi juga sudah bilang dengan saya, ini transaksional, kita tangkap mereka di Kamboja, di sana judi legal, di Thailand juga sama,” jawab Menkominfo Budi.“Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang: ya sudah dipajakin aja. Misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau'” sambung Menkominfo Budi.&nbsp;

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Online

Gaduh Pajak Judi Online, Menkominfo Budi Dibela Anak Buahnya

Wacana Pajak Judi Online, Peneliti Indef: Menkominfo Budi Menyesatkan

Lingkaran Setan: Penikmat Pinjol Sekaligus Penggila Judi Online

Menkominfo Budi Wacanakan Pajak Judi Online, CERI: Kebijakan 'Pesong'

Senpi Ilegal Dijual Online, Harganya Tembus Ratusan Juta

Tiket Indonesia Open 2023 Mulai Dijual Besok, Cek Harga dan Kategorinya di sini

Kurangi Macet, Pemprov DKI Disarankan Terapkan Kombinasi Sistem Kerja

Foto: Pengemudi Ojek Online Bakal Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Cegah Kepadatan Pemudik, Pelabuhan Merak Terapkan Beli Tiket Online

Foto: Layanan E-Commerce JD.ID Tutup Permanen pada Maret 2023

Ingin Punya Jualan Online? Ini 5 Tips Manjur dan Laris Manis

Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Siang Ini

Proses Pengaduan ke Dewan Pers Kini Bisa Melalui Aplikasi

Positif COVID-19, Menkes Budi Tetap Aktivitas Lewat Virtual

Tiket FIBA Asia Cup 2022 Dijual Offline, Simak Cara dan Harganya Disini

Membangun Usaha Bisnis Online

Foto: Pendaftaran Akun PPDB Online SD Negeri di Jakarta

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA