news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Pandemi Covid-19

Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi salah satu destinasi wisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Objek pariwisata yang dikunjungi Erick yaitu Hutan Kera Ubud. Bukan untuk bersafari, kunjungan anggota Dewan Pusat International Basketball Federation (FIBA) itu untuk menyerahkan bantuan dari Kementerian BUMN kepada pengelola Hutan Kera. Kegiatan itu diunggah Erick dalam akun Instagram @erickthohir, Jumat (24/9/2021). "Di Sanur itu kan bagian, bagiamana ekosistem pariwisata Bali terus berkembang dan tumbuh. Kita terima kasih kepada Bali di mana budayanya menjadi daya tarik tersendiri," kata Erick. Anggota Komite Olimpiade Internasional menambahkan, bantuan yang diserahkan Kementerian BUMN berupa dana pakan bagi penghuni Hutan Kera. "Dana pakan ini untuk tiga destinasi wisata hutan kera (Padang Tegal, Alas Kedaton dan Sangeh)," tulis Erick. Dia mengatakan, sektor perekonomian Ubud terpuruk karena pandemi, karena wisatawan yang nyaris tidak ada. Karena itu, Erick berharap BUMN mampu memberikan berkontribusi untuk membangkitkan pariwisata Bali "Ke depannya, yang dibutuhkan masyarakat Bali adalah rangkaian program dan kebijakan yang mampu memulihkan kembali ekonomi mereka. Semoga BUMN juga dapat menjawab amanah tersebut," tandas mantan pemilik klub Inter Milan itu.

 Erick Thohir Harapkan Kontribusi BUMN untuk Pulihkan Pariwisata Bali

Layanan pinjaman online (pinjol) kini semakin marak, menjadi salah satu solusi yang dipilih orang yang sedang terlilit dalam masalah keuangan. Pada era yang serba susah ini, pinjol menjadi cara cepat dipilih orang yang berada di dalam pusaran utang. Ada dua macam pinjol yang bisa dipilih ilegal dan legal. Keduanya sama-sama berpotensi menambah tumpukan utang yang berkepanjangan. Simalakama Pinjol Sayangnya, tidak sedikit orang yang terjerat pinjol keluar dari masalah keuangannya. Justru, banyak yang mengalami terjebak dalam kesulitan ekonomi yang terus berlanjut. Produk pinjaman yang ditawarkan pun beragam. Korban pinjol pun tidak sedikit. Tidak jarang, masyarakat yang terhimpit ekonomi memanfaatkan layanan tersebut untuk beragam kebutuhan. Aplikasi penyedia jasa pinjol ternyata banyak yang tidak terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya pun merasakan keresahan dari seorang teman yang kerap menceritakan salah satu anggota keluarganya terjerat pinjol. Sedih, sudah pasti dirasakan Syifa, perempuan 27 tahun tersebut harus menerima kenyataan ketika mengetahui kakaknya terjerat pinjaman online. Padahal jumlahnya tidak besar. Hanya Rp 1,5 juta. “Totalnya enggak banyak. Padahal bisa kan pinjam ke gue daripada ke pinjol biar enggak banyak bunganya,” kata Syifa. Rasanya Syifa tidak menyangka ketika anggota keluarganya bisa terjerat dalam pusaran pinjol. Padahal, dia Melihat tidak ada sesuatu yang mendesak ketika kakak kandungnya menggunakan jasa pinjol itu. “Kakak gue bekerja, suaminya juga. Rumah sudah ada dan tidak sedang menyicil sesuatu. Tapi kenapa dia pakai pinjol. Bingung juga,” tambah Syifa. Cerita kekesalannya pun berlanjut. Ternyata, pinjaman yang awalnya hanya Rp Rp 1,5 juta kini menggendut menjadi Rp 7 juta. Pusing bukan kepalang. Hati Syifa hancur mengetahui hal itu. Kakak kandung Syifa harus mencari pinjaman untuk menutup utang yang diambilnya dari pinjol. Ternyata, tidak mudah menjadi peminjam dari jasa online itu yang alih-alih menawarkan solusi. Justru, orang malah bingung mencari jalan keluar dari pinjaman tersebut. “Akhirnya bingung dan cari pinjaman ke gue. Meski marah karena mencoba pinjol, gue pinjamin uang Rp 2,5 juta untuk membayar tagihannya,” papar Syifa. Hubungan Keluarga Retak Mengetahui anggota keluarga yang menggunakan pinjol, ternyata orangtua pun tidak menyukainya. Syifa bercerita tentang bagaimana kekesalan orangtuanya ketika mengetahui anaknya terjerat pinjol. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tetapi mungkin kebiasaan yang tidak bisa dicegah bahkan ditahan. Situasi menjadi rumit memang. Agar membuat efek jera, Syifa tidak lagi ingin menjadi bantalan untuk membayar utang kakaknya. “Sebelum menggunakan pinjol, harus dipikirkan matang-matang. Kalau memang ada kebutuhan terdesak, lebih baik minta bantuan keluarga terlebih dahulu sebelum ke orang lain atau ke tempat lain,” pesan Syifa kepada masyarakat.

Hati Hancur Ketika Keluarga Terjerat Pinjol 

I Made Janur Yasa adalah anak bangsa yang namanya berkibar dan berhasil meraih penghargaan bergengsi di Amerika Serikat. Dia menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan di CNN heroes ke-15. Dia adalah sosok yang berhasil masuk dalam nominasi yang terpilih di CNN heroes tersebut.I Made Janur Yasa berhasil menarik perhatian dengan gagasannya menjadi penggerak the Plastic Exchange.Gerakan the Plastic Exchange adalah suatu hal inisiatif yang sifatnya tidak memaksa untuk penduduk desa di Bali. Mereka dapat menukar <a href="https://www.inilah.com/bantu-250-anak-yatim-bertahan-hidup-terus-sekolah-tempat-pembuangan-sampah">sampah</a> plastik dengan beras melalui sistem barter.Penghargaan yang baru-baru ini dia terima langsung diunggah pada akun instagram <a href="https://www.instagram.com/theplasticxchange/">@theplasticxchange</a>. Di sana, namanya jadi perhatian dan juga gerakannya menggaung mendunia. Rasa bangga pun terlihat sangat jelas.“Terima kasih kepada para Pahlawan yang telah kami temui dalam perjalanan ini, yang telah menginspirasi kami dengan TINDAKAN mereka, kami akan kembali ke Bali dengan inspirasi dari waktu kami bersama Anda,” seperti dikutip dari akun instagram @theplasticxchange, pada unggahan video dan foto-foto I Made Janur Yasa saat meraih penghargaan CNN heroes ke-15, ditulis di Jakarta, Sabtu, (18/12/2021).<h2 class="p1">I Made Janur Yasa Bergerak saat pandemi COVID-19 menyerang perekonomian Bali</h2>Pandemi COVID-19 berdampak pada segala lini sektor. Terlebih sektor pariwisata. Bali sebagai daerah yang terkenal dengan industri pariwisata maju, membuat masyarakat dalam pedapatan hariannya bergantung pada sektor tersebut.Melihat banyak masyarakat terpuruk, I Made Janur Yasa adalah sosok yang tergerak untuk membantu mereka yang terdampak. Hal tersebut dengan cara menukar sampan plastik dengan beras.Gerakan Plastic Exchange ini sudah dilakukan sejak Mei 2020. Gerakan ini mulai dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat berat dilalui masyarakat.Saat ini, program Plastic Exchange sudah menyebar ke 200 banjar di seluruh Bali.<h2>Tergugah karena sampah plastik semakin parah</h2>Dia juga menceritakan tentang gagasan membuat program Plastic Exchange tersebut bermula dari keprihatinannya terhadap sampah plastik yang kian hari semakin parah.Agar tidak terus menjadi sorotan yang buruk dari Bali, maka dibuatlah terobosan yang dimulai di desanya sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.“Saya mulai berpikir membantu warga di banjar saya dulu, untuk ikut berbuat baik. Jadi, konsepnya di sini tidak hanya terus memberi. Karena kalau terus diberi, nanti mentalnya bisa jadi pengemis,” terang I Made Janur Yasa seperti dikutip dari NusaBali.<h2 class="p1">Satu kilogram sampah ditukar dengan satu kilogram beras</h2>Masyarakat yang mengumpulkan sampah plastik kecil seperti kulit snack, sedotan, per satu kilogram mendapat satu poin yang bisa ditukarkan dengan satu kilogram beras. Ini juga bisa ditukar dengan gula atau minyak goreng.Sedangkan jika mengumpulkan plastik ember, karung bekas, dan pipa, per tiga kilogram mendapat satu poin. Ini juga bisa ditukar dengan satu kilogram beras.“Saya buat program ini sifatnya tidak memaksa, siapa pun yang bersedia, silakan ikut,” katanya.Pria tersebut juga tidak menyangka program yang digagasnya justru berdampak positif bagi banyak orang. Hal ini juga tentu sangat bermanfaat untuk lingkungan di sekitar Bali.

I Made Janur Yasa, Penggagas Gerakan Tukar Sampah Plastik Mendunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman jadi isu-isu yang diangkat Jokowi dalam pidatonya."Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," ujar Presiden yang berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi "no one is safe until everyone is"."Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," imbuh Jokowi. Presiden RI menyerukan di masa depan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara. "Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelasnya. Kedua, Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas."Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," ujar presiden. Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi."Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara," ungkapnya. Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan. Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Poins Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar. "Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia," tandasnya. Indonesia Jadi Preidensi G20 Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November tahun lalu. Serah terima dari Presidensi G20 saat ini, yaitu Italia ke Indonesia akan dilakukan pada KTT G-20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia. Setiap tahunnya para negara anggota G20 bergilir untuk menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan organisasi tersebut. Setelah serah terima dari Italia, Indonesia akan memegang Presidensi G20 Tahun 2022 selama satu tahun. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Presidensi G20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022, yang terdiri atas pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022. Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 tersebut, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, pada tanggal 27 Mei lalu. Dengan mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia. "Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan," ujar Presiden Jokowi. "Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind," sambungnya. Selain itu, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Presiden Jokowi memahami bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya. "Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban," beber residen Jokowi. Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Menurut Presiden Jokowi, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama."Let us work together, to Recover Together Recover Stronger," tandasnya. Adapun tugas dari panitia nasional ini antara lain: <ul><li>Menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda prioritas, dan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;</li><li>Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia; </li><li>Mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, dan pertemuan tingkat Engagement Group melalui kemitraan dengan Troika G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional; </li><li>Mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Side Events; mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Road to G20 Indonesia 2022; dan </li><li>Melakukan monitoring penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.</li></ul>Berdasarkan ketentuan peraturan ini, Panitia Nasional terdiri atas Pengarah, Ketua, Penanggung Jawab Bidang, Koordinator Harian, dan Sekretariat. Pengarah Panitia Nasional terdiri dari Presiden dan Wapres RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian, duduk sebagai Ketua Bidang Sherpa Track yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua I) dan Menteri Luar Negeri (Ketua II), Ketua Bidang Finance Track yaitu Menteri Keuangan (Ketua I) dan Gubernur Bank Indonesia (Ketua II), dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.Selanjutnya, untuk Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet duduk sebagai salah satu anggotanya.  Kemudian Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Penanggung Jawab Bidang Side Events diketuai oleh Menteri Perdagangan, sementara Penanggung Jawab Bidang Pengamanan diketuai oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Jokowi Pidato di Sidang PBB, Mulai Covid, Afghanistan Sampai Presidensi G20

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 1 November 2021. Ada 54 kabupaten/kota masuk Level 2 dan 9 kabupaten/kota berhasil turun ke Level 1. "Mulai besok akan ada 54 kabupaten/kota di Level 2 dan 9 kabupaten/kota di Level 1. Terkait detail mengenai keputusan ini akan dituangkan melalui Inmendagri," kata Menko Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Jakarta, Senin (18/10/2021). Menyusul situasi COVID-19 yang terus membaik, keputusan perpanjangan level PPKM di Jawa-Bali, dilakukan evaluasi per dua minggu. Namun, evaluasi mingguan tetap dilakukan. Menko Luhut menjelaskan, kasus konfirmasi harian nasional yang kian rendah, menyebabkan kasus aktif nasional dan Jawa-Bali, terus menurun. Saat ini, hanya tersisa 18 ribu kasus secara nasional. "Untuk di Jawa Bali 7 ribuan kasus," kata Menko Luhut. Ia mengatakan, capaian itu telah turun secara drastis, apabila dibandingkan puncak gelombang kedua COVID-19 yang mencapai 570 ribu kasus aktif pada 15 Juli 2021. Selain itu, kata dia, situasi yang terus membaik juga tercermin dari kasus kematian akibat COVID-19 di beberapa provinsi yang ditekan hingga nol kasus. "Pada 17 Oktober 2021, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali, mencatat nol kematian dan provinsi lain di Jawa Bali hanya mencatat kurang dari lima kematian per hari," kata Menko Luhut. Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu, menuturkan, pemerintah terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan PPKM, termasuk dalam penentuan level kabupaten/kota. Dalam sebulan terakhir, lanjut Menko Luhut, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi. Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target. "Oleh karena itu Bogor dan Tangerang itu akan dilakukan operasi khusus oleh TNI/Polri dan Kementerian Kesehatan dengan mengerahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini," katanya. Menko Luhut menuturkan, sebagaimana persetujuan Presiden Jokowi, syarat vaksinasi kabupaten/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kabupaten/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level. "Tadi Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek (untuk penilaian turun level)," kata Menko Luhut.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Pandemi Covid-19

Transaksi E-Commerce Indonesia: Proyeksi Rp700 Triliun pada 2023

Menko Airlangga Ungkap Kredit Macet UMKM Bisa Dihapusbukukan

Usai Pandemi COVID-19, Anggota DPR Wajib Hadir Secara Fisik

Disease X jadi Ancaman Pandemi Baru yang Lebih Mematikan

Ekonomi Mentok 5 Persen, Sri Mulyani Sebut Itu Prestasi

Indonesia Masih Tunggu Jokowi Soal Pencabutan Status Darurat COVID-19

WHO Cabut Status Kedaruratan, Kemenkes: COVID di Dunia Sudah Terkendali

PPKM Dicabut, Fatwa Penggunaan Masker saat Salat Gugur? Ini Penjelasan MUI

Jokowi Singgung Dampak Buruk jika 'Lockdown' saat Pandemi COVID-19

Fasilitas Kepabeanan Topang Stabilitas Sektor Perdagangan dan Industri Nasional

Jokowi: Indonesia Bisa Rusuh jika Dulu Terapkan “Lockdown”, Saya Semedi Tiga Hari

Menparekraf Paparkan Strategi Dorong Pariwisata Menuju Endemi

China Buka Perbatasan Dorong Harga Minyak Naik Lebih 1 Persen

Vaksinasi Booster Lansia Berjalan Lambat, Isu Sosial Jadi Kendala

Foto: Pasca-PPKM Dicabut Presiden, Test Swab Antigen-PCR COVID-19 Lesu

PPKM Dicabut, Luhut Minta Vaksinasi Jangan Berhenti

Jokowi: PPKM Dicabut Bukan untuk Gagah-Gagahan

PPKM Dicabut, Heru Budi Harap Ekonomi Jakarta Kembali Bergairah

Kematian COVID-19 di China Diprediksi Akan Capai 9.000 Kasus per Hari

Mendagri Wanti-wanti PPKM Bisa Diberlakukan Lagi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA