news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Partai Demokrat

Seorang anggota DPRD Kabupaten Indramayu Taryadi (43) diamankan polisi atas keterlibatannya dalam pembantaian dua petani tebu di Kecamatan Tukdana, Indramayu pada Senin (4/10/2021) lalu. Taryadi yang juga merupakan kader Partai Demokrat ini diduga telah memprovokasi dan menggerakkan massa untuk melakukan penyerangan terhadap petani tebu penggarap lahan pabrik gula Jatitujuh. Bahkan massa yang dipimpin Taryadi juga sempat melakukan perlawanan terhadap polisi. "Dia juga yang memprovokasi massa untuk melawan kami, saat melakukan pengamanan," kata AKBP M Lukman Syarif, Kapolres Indramayu, Rabu (6/10/2021). Menurutnya, Taryadi juga merupakan ketua ormas bernama Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis). Karena itulah dirinya mampu menggerakkan anggotanya untuk menyerang. Dari penyerangan itu, dua orang petani tebu tewas mengenaskan. Korban bernama Suhenda (40) warga Desa Sumber Kulon dan rekannya, Dede Sutaryan alias Yayan (41) warga Desa Jatirasa. Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi langsung mengamankan Taryadi di markas F-Kamis. Polisi mengepung markas mereka dan mengamankan sejumlah orang yang terlibat beserta barang bukti senjata tajam. Dari peristiwa tersebut polisi menetapkan tujuh tersangka yakni Taryadi dan enam orang lainnya yang juga merupakan anggota ormas F-kamis yakni berinisial ERYT (43), DRYN (46), SBG (48), SWY (51) namun dua orang lainnya masih buron. Hingga kini dua orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) itu masih dalam pengejaran polisi. "Namanya sudah ada, dua orang masih DPO," tambah Lukman. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 338 KUHP, 170 KUHP, 160 KUHP, UU Darurat, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sebelumnya, dua orang petani tebu tewas mengenaskan setelah diserang sekelompok orang di sebuah kebun tebu di Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu pada Senin (4/10/2021) lalu. Sekelompok orang yang mengenakan penutup muka itu datang secara tiba-tiba menghampiri korban bernama Suhenda menggunakan senjata tajam. Sementara rekan korban bernama Yayan yang juga tengah berada di kebun berusaha menolong, namun karena kalah jumlah akhirnya Yayan ikut menjadi korban. Keduanya tewas seketika di lokasi dan seluruh tubuhnya berlumuran darah akibat sabetan senjata tajam oleh sekelompok orang tersebut.

Politikus Demokrat Terlibat Pembantaian Petani Tebu di Indramayu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva ditunjuk DPP Partai Demokrat sebagai kuasa hukum untuk melawan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra terkait gugatan AD/ART partai berlambang bintang mercy tersebut.  Hamdan Zoelva, menegaskan Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum.  “Upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang,” tegas Hamdan dikutip dari website resmi Demokrat, Kamis (7/10/2021).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga memastikan pada sidang dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan empat saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat  2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. “Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke Majelis Hakim pada sidang sebelumnya,” tandasnya.  Diketahui, Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Demokrat kubu Moeldoko untuk menguji keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Gejolak Demokrat, Babak Baru Adu Kuat Hamdan Zoelva Vs Yusril Ihza Mahendra

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga meyakini besar peluang Partai Demokrat merapat ke barisan pendukung bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Sebab, kedua partai itu memiliki kesamaan kepentingan, yakin memenangkan Pilpres 2024.Dengan adanya kepentingan yang serupa, Jamiluddin melihat adanya potensi duet antara bacapres Ganjar Pranowo dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin terbuka potensinya. “Sebab, duet ini juga kompetitif, apalagi bila dihadapkan dengan pasangan Anies-Cak Imin serta Prabowo,” jelasnya di Jakarta, Kamis (7/9/2023).Di lain sisi, Jamiluddin menyebut bahwa partai berlogo mercy tersebut akan lebih mengecil potensi bergabung dengan kubu Partai Gerindra lantaran partai tersebut didukung oleh ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum. &nbsp;Ia melihat bahwa Demokrat saat ini masih enggan untuk berkoalisi di kubu yang sama dengan mantan kadernya itu. “Jadi, Partai Demokrat tampaknya lebih berpeluang berkoalisi dengan PDIP daripada Gerindra. Apalagi kalau AHY dan Puan Maharani aktif menyatukan kedua partai untuk berkoalisi,” jelasnya.Terkait rumor yang menyebut pada akhirnya Demokrat akan kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga dinilai nyaris mustahil oleh Jamiluddin. Sebab, penunjukkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pendamping Anies Baswedan, sangat berbekas di hati Demokrat. “Karena itu, di mana ada Nasdem tampaknya Demokrat tidak akan ikut bergabung,” kata Jamiluddin.Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut komunikasi PDIP dengan partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut akan semakin diintensifkan. Pernyataan ini merupakan sinyal dibuka kembali keran komunikasi antara kedua partai."Sambil kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi apakah mungkin dilanjutkan pada kerja sama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan partai Demokrat dan pimpinan PDIP," jelas Basarah di &nbsp;kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (5/9/2023).Diketahui, komunikasi yang terjalin antara PDIP dan Demokrat bukanlah hal baru. Sebab, komunikasi itu sudah terjalin sejak AHY dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bertemu beberapa waktu lalu.Puan dan AHY pernah mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Juni 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu membuahkan sebuah kesepakatan untuk menjaga jalinan komunikasi di antara kedua partai. &nbsp;

Punya Kepentingan yang Sama, Demokrat Berpotensi Merapat ke PDIP

"Politik adalah seni kemungkinan," kata negarawan Jerman abad ke-19, Otto von Bismarck. Sebuah seni yang tampaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih berjuang untuk menguasainya. Mantan perwira militer Indonesia ini, yang sempat dijagokan sebagai sosok yang akan membawa angin segar ke peta politik Indonesia, kini terjepit dalam labirin koalisi.Seiring berjalannya waktu, nama AHY dalam bursa koalisi tampaknya semakin terpinggirkan. Sekuat apapun aura putra sulung dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, ia ternyata tak mampu bertahan di antara dinamika politik yang kian kompleks. Bagaimana bisa nasib AHY berubah sedemikian rupa, padahal di awal ia diberi ruang yang cukup terbuka?Pada fase awal, AHY disebut sebagai salah satu nama yang berpotensi membawa angin segar dalam konstelasi politik Indonesia. Meski digadang sebagai 'the last resort', ia muncul dalam pertemuan-pertemuan penting koalisi sebagai tokoh yang berpotensi meredam kegaduhan politik.Memasuki Agustus, datang kabar yang cukup mengejutkan. Sumber dari dalam mengindikasikan adanya ultimatum dari pihak Koalisi Perubahan untuk deklarasi Anies-AHY sebelum tanggal 3 September. Tenggat waktu ini, yang awalnya disebut sebagai langkah strategis, mulai menciptakan gesekan. Nasdem, salah satu partai penting dalam koalisi, merasa gerah.Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan bahwa mandat eksplisit telah diberikan kepada Anies Baswedan untuk memilih wakilnya. "Pilihan wakil ini harus bisa memaksimalkan dukungan di wilayah di mana Anies belum kuat," kata Ali saat dihubungi inilah.com.Sebagai contoh, jika Anies Baswedan menunjukkan kelemahan dalam meraih dukungan di wilayah tertentu atau dari kelompok demografis tertentu, pilihan calon wakil presidennya harus mampu menyeimbangkan dan mengatasi kekurangan tersebut.Dalam dunia politik, keputusan seperti ini seringkali menjadi rumit dan penuh pertimbangan. Nasdem, yang dipimpin oleh Surya Paloh, dikenal dengan independensinya. "Nasdem tidak mau tekanan politik mempengaruhi keputusan strategis mereka," kata Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad.Tidak ada yang bisa memastikan faktor spesifik apa yang membuat AHY kehilangan momentum ini, namun satu hal yang jelas: Nasdem merasa kehilangan kemandirian. Kelemahan AHY di mata Nasdem bisa jadi lebih dari sekedar ketidaknyamanan terhadap ultimatum; ia mungkin dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi sosok yang bisa memimpin dan menyatukan beragam kepentingan dalam koalisi."AHY memiliki karisma, tetapi dalam politik, karisma saja tidak cukup," ungkap Nyarwi Ahmad. "Anda perlu kekuatan dalam negosiasi dan diplomasi, sesuatu yang mungkin kurang dari AHY," tambahnya.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Baliho_Anies_AHY_Diturunkan_2_e2e1eb7af8.jpg" alt="post-cover"></figure>Selain itu, pertimbangan lain yang mungkin mempengaruhi nasib AHY adalah kecenderungan basis suara PKB yang besar di Jawa Timur."Pilihan bagi koalisi menjadi arena pertempuran tiga poros koalisi dalam pemilihan presiden 2024," kata Peneliti bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro.Basis suara PKB berada di Jawa Timur. Dalam Pemilu 2019, PKB meraih 4,19 juta suara di Jawa Timur dan hanya berselisih 121 ribu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di urutan pertama.“Faktor ini kenapa NasDem mendadak meminang PKB karena NasDem punya kelemahan suara di Jawa Timur,” kata Zuhro."Memang dilematis untuk Demokrat. Tapi Demokrat pastinya sudah menghitung juga. Menghitung Ketika dia sudah mengatakan out dari koalisinya Anies, itu dia menghitung juga nanti akan kemana," tambah Zuhro.Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sependapat dengan Siti Zuhro. Adi mencontohkan bagaimana Partai NasDem yang memilih mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden. Muhaimin merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Bisri Syansuri.“Karena Jawa Timur dikonotasikan sebagai markas NU, tidak mengherankan jika calon presiden, seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, mencari figur pendamping yang dapat diidentifikasi sebagai NU,” kata Adi.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230908_Infografis_Kader_NU_53_2_93721e235c.jpg" alt="post-cover"></figure>Politikus Demokrat, Santoso menegaskan alasan di balik keputusan Demokrat yang menjadikan AHY sebagai cawapres bersama Anies Baswedan. "Pertama, karena elektabilitas AHY yang tinggi dibanding cawapres lain saat itu. Ditambah, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga mewakili kaum muda atau milenial," kata Santoso kepada inilah.com. Ini, disebutnya, adalah perpaduan antara popularitas dan representasi demografis yang dianggap Demokrat sebagai kunci sukses.Tak hanya itu, kursi yang dimiliki oleh Partai Demokrat di parlemen juga menjadi pertimbangan. "Kami memiliki kursi sebanyak 54, sementara PKS, yang juga menjadi anggota koalisi, mempunyai 51 kursi," lanjut Santoso.Saat ditanya tentang langkah ke depan partainya, mengingat AHY sudah terdepak dari koalisi, Santoso menyatakan, "Kami tetap konsisten menjaga integritas atas apa yang sudah diputuskan." Keputusan ini juga berpengaruh pada masa depan partai. Menurut UU Pemilu 2017, jika sebuah partai tidak mencalonkan capres-cawapres, maka partai tersebut tidak bisa mencalonkan capres-cawapres pada pemilu lima tahun ke depan. "Pilihannya tinggal dua: ke Pak Prabowo bergabung dengan KIM atau ke Ganjar yang bakal capres dari PDIP," papar Santoso.Demokrat, menurut Santoso, memprioritaskan tagline "Perubahan &amp; Perbaikan" dalam setiap keputusannya. "Ini mencerminkan tujuan kami untuk membawa perubahan dan perbaikan bagi NKRI untuk kepentingan rakyat," jelasnya.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/HUT_Demokrat_1_7cd72cf23f.jpg" alt="post-cover"></figure>Kemudian, Santoso membantah kabar yang menyebutkan bahwa Demokrat enggan bertemu Anies. "Yang benar itu adalah Anies memutuskan Muhaimin sebagai cawapres tanpa mengajak bicara Demokrat," katanya. Bahkan, menurutnya, nama Muhaimin tidak pernah muncul sebagai nominator cawapres Anies selama satu tahun pembentukan koalisi. "Anies bagi Demokrat adalah masa lalu yang tidak perlu diungkit lagi," tegas Santoso.Pada akhirnya, nama Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab dikenal sebagai Imin, muncul sebagai pilihan yang lebih 'aman'. Sebagai Ketua Umum PKB, Imin dianggap mampu membawa keseimbangan dalam dinamika koalisi.Mungkinkah AHY akan memetik pelajaran dari kegagalannya ini? Ataukah Nasdem akan menyesal telah melewatkan seorang tokoh dengan potensi besar? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan terjawab di masa mendatang. Namun, satu hal yang pasti: politik adalah ladang yang penuh dengan ketidakpastian. Anda bisa menjadi bintang di satu momen, dan kehilangan semua itu dalam sekejap.Dengan keputusan ini, skenario politik Indonesia masih akan berubah, dan kita hanya bisa menunggu dan melihat. Bagi AHY, ini mungkin adalah babak baru yang perlu ditulis dengan lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Bagi Nasdem dan koalisi, ini adalah tes untuk melihat apakah keputusan mereka akan berbuah manis atau pahit. [Mihardi/Diana/Reyhanaah] &nbsp;

 Koalisi Perubahan, Anies, dan Masa Lalu yang Menjanjikan AHY

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan merencanakan pertemuan dengan beberapa partai politik (parpol), termasuk dengan Partai Demokrat yang saat ini belum memiliki koalisi.Dengan rencananya ini tidak menutup kemungkinan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Hasto mengatakan, pertemuan ini dilakukan secara bertahap oleh koalisi pemenangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dalam rangkaian menuju pemenangan pemilu.“Jadi setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap,” kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).Hasto menyebut bahwa setelah Tim Pemenangan Nasional (TPN) secara efektif berjalan, tepatnya pada tanggal 13 September 2023, maka pihaknya akan membentuk pula agenda lanjutan. Wacana tersebut nantinya akan dilakukan dengan menunggu arahan seluruh parpol yang ada dalam koalisinya.“Ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk parpol selanjutnya nanti akan dilakukan," ujar Hasto.Selanjutnya, Hasto menjelaskan bahwa setelah TPN mendapat arahan dari masing-masing ketua umum partai, yaitu PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo, langkah selanjutnya tim tersebut akan mulai melakukan penjajakan ke setiap parpol.“Di situlah komunikasi secara intens dengan partai politik lain (dan) dengan tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan,” jelasnya.“Mengingat dewan penasihat itu juga nanti akan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat,” tambah Hasto.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Partai Demokrat

Langkah Politik Kaesang Mempertegas Hubungan Jokowi-Megawati Tidak Harmonis

Foto: Demokrat Resmi Usung Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2024

Kala Prabowo Sanjung SBY Habis-habisan

Dapat Dukungan Demokrat, Prabowo Siap All Out Menangkan Pilpres

Resmi Gabung Koalisi, AHY Ungkap Tiga Alasan Dukung Prabowo

Demokrat Umumkan Dukungan Resmi ke Prabowo pada Rapimnas

Usai Masuk KIM, Demokrat Ternyata Masih 'Ngarep' AHY Jadi Cawapres 2024

Usai Gabung ke KIM, Demokrat Kini Ubah Konsep Perubahan

Gabung Kubu Prabowo, Demokrat Klaim Tak Patok Posisi Cawapres

Demokrat Harap Jokowi Tak Gunakan Data Intelijen Soal Parpol untuk Pribadi

Kamis Pekan Depan, Deklarasi Resmi Demokrat Gabung ke KIM

Parpol KIM Kumpul di Hambalang Sore Ini, Umumkan Demokrat Bergabung?

PAN Sebut Demokrat Siap Bergabung, Gerindra: Nanti Diumumkan Resmi

Berbaik Sangka, Demokrat Yakin Data Intelijen yang Dikantongi Jokowi Bukan Hasil Penyadapan

Disebut Gabung ke Koalisi Prabowo, Demokrat Masih Malu-malu

Golkar Ungkap Demokrat Akan Gabung dengan KIM

Plt Ketum PPP Ungkap Megawati Singgung Demokrat saat Rapat Konsolidasi

Abaikan Panda Nababan, Demokrat Sebut Masa Depan di Tangan Puan-AHY

Bantah soal 5 Pertanyaan Megawati ke SBY, PDIP: Itu Improvisasi Bang Panda saja

Klaim Komunikasi Makin Intens, PDIP Sinyalkan Pertemuan Lanjutan Puan-AHY

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA