news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Partai Prima

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta semua pihak menghargai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sebab gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat semata-mata untuk mencari keadilan agar bisa ikut sebagai peserta pemilu.Selain itu, menurutnya putusan PN Jakpus juga memiliki dasar sehingga apapun putusan tersebut harus dilihat dari substansinya dan tafsir hukum yang ada."Nah pertanyaan kita, apa yang salah kalau Partai Prima menggunakan hak hukumnya. Kalau tadi Feri Amsari menyatakan ini tidak ada kompetensi relatif dan kompetensi absolutnya, itu kan tafsiran kita. Tapi kan tafsiran PN Jakpus, mereka mengatakan ini kami mempunyai objek hukum yang disampaikan kepada PN ada kan gitu," ungkap Ade Irfan di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada pihak-pihak yang berperkara bisa menggunakan haknya, termasuk KPU sebagai tergugat. Dalam hal itu, KPU bisa menjelaskan jika kasus sengketa pemilu itu tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa."Saya sebagai orang hukum, sebagai lawyer dalam berperkara kita harus menghormati dong," jelas Irfan.Irfan menegaskan pihak Istana tidak mengetahui dan merasa kaget dengan keluarnya putusan PN Jakpus ini. Sebab putusan ini berkaitan dengan isu nasional yang belakang terus berkembang yakni penundaan pemilu."Saya bukan dalam konteks membela ya, tapi kita harus bisa mencermati kenapa misalnya kita sekarang ini kaget. Saya juga kaget, kita semua dikagetkan dengan hasil putusan itu, tapi kan kita tidak boleh toh mengkritisi membuat narasi terhadap lembaga peradilan," terangnya.Selain itu, dia meminta semua pihak tidak terus menyerang hakim PN Jakpus yang mengeluarkan putusan soal penundaan pemilu ini. Sebab para hakim hanya menjalankan tugas yakni memutuskan sesuatu perkara berdasarkan gugatan yang masuk."Jangan menyalahkan, terus mengkambinghitamkan oh ini ada kekuatan besar, tidak fair juga dong. Tidak, negara pemerintah tidak tahu menahu soal masalah itu. Kita tetap taat kepada konstitusi, kita tetap taat pada yang diputuskan oleh KPU," tutup Irfan.

Istana Minta Publik Hormati Langkah Hukum Prima dan Hakim PN Jakpus

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal."Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat," ujar Hakim Ketua Sugeng Riyono dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).Dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut, PT DKI Jakarta pun menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tertanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding oleh KPU.Berikutnya, PT DKI Jakarta mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Partai Prima itu.Sebelumnya, dalam persidangan di PN Jakpus, Kamis, 2 Maret 2023, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari."Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat.Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan oleh faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.Hal tersebut terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol yang mengalami error pada sistem. Tanpa adanya toleransi atas hal yang terjadi tersebut, KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat sebagai parpol peserta Pemilu 2024.Atas putusan itu, KPU resmi mengajukan banding pada 10 Maret 2023, disusul dengan penyerahan memori banding tambahan pada 21 Maret 2023.

PT DKI Jakarta Kabulkan Banding KPU soal Putusan PN Jakpus

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Prima, Dominggus Oktavianus mendukung petitum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menonaktifkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Kami mendukung pemberhentian seluruh Komisioner KPU oleh DKPP. Pelanggaran ini bukan yang pertama dan sudah sering diingatkan oleh berbagai pihak. Prima menjadi salah satu korban dari inkonsistensi dan tidak transparannya KPU,” kata Dominggus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).Terlihat Partai Prima begitu senang dengan petitum itu, hingga menyiarkan kabar tersebut di akun X pribadinya dengan kutipan yang sama. Dalam cuitannya Dominggus, ia turut menyebutkan sejumlah akun X penyelenggara dan pemerhati pemilu “Cc: @DKPP_RI @bawaslu_RI @titianggraini @HadarNG,” tulis akun X @dom_otk dilihat Inilah.com, Rabu (6/9/2023).Sebelumnya, DKPP telah menggelar sidang pemeriksaan KPU soal akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bawaslu dalam hal ini pengadu, meminta DKPP memberhentikan jabatan seluruh Komisioner KPU untuk sementara waktu.“Pengadu memohon kepada DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu, Hasyim Asy’ari, sebagai Ketua merangkap Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik , August Mellaz, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Apabila DKPP berpandapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat membacakan permohonan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).Dalam permohonannya, Bawaslu menilai KPU telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu dengan membatasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.“Bahwa waktu kejadian dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu yakni tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Pengaduan ini diajukan masih terjadi,” ucap Bagja.

Bawaslu Minta DKPP nonaktifkan Komisioner KPU, Partai Prima Semringah

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menggelar sidang putusan banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas vonis pengadilan negeri Jakarta Pusat buntut penundaan pemilu Selasa (11/4/2023). KPU dan Partai Prima tak terlihat dalam ruang sidang tersebut."Perkara perdata gugatan dari partai Prima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst. yang dalam proses penanganan banding atas permohonan banding dari KPU RI di PT DKI teregister dalam nomor. 230/PDT/2023/PT.DKI dan sidang pembacaan putusan bandingnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023," ujar Humas PT DKI Jakarta, Binsar Pakpahan kepada media dikutip, Selasa (11/4/2023).Adapun pembacaan putusan sidang terebut dibawakan oleh majelis hakim banding yang terdiri dari tiga orang, yaitu Sugeng Riyono, Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandar.Putusan banding itu digelar atas upaya banding yang diajukan KPU karena keberatan dengan vonis PN Jakpus yang menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Sidang pembacaan putusan banding tersebut dilakukan dan dibacakan secara terbuka untuk umum.Sebelumnya, KPU telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 10 Maret 2023. Ketua KPU Hasyim Asy’ari berencana mendaftarkan banding tersebut setelah menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat.“Insya Allah, Jumat besok, tanggal 10 Maret 2023 akan kita daftarkan memori banding tersebut. Yang penting kami sampaikan, KPU sudah menyatakan sikap bahwa kami akan mengupayakan hukum banding, dan memori banding juga sudah disiapkan,” jelas Hasyim, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).Sebagai informasi, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” demikian bunyi putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Oyong memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan KPU sebagai pihak tergugat.

KPU-Prima Absen Saat PT DKI Bacakan Putusan Soal Penundaan Pemilu

<a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Komisi Pemilihan Umum</a> (KPU) telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Pada tanggal 1-4 April 2023. Hasilnya, <a href="http://inilah.com/tag/politik">Partai Prima</a> dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual tersebut.Sekretaris Jendral Partai Prima, <a href="https://www.inilah.com/beri-kesempatan-perbaikan-ke-partai-prima-komisi-ii-dpr-nilai-bawaslu-gegabah">Dominggus Oktavianus</a> melihat KPU tidak profesional saat melakukan verifikasi faktual terhadap partai Prima. Bahkan ia menyebut sejumlah pengurus dan anggota partainya mendapat intimidasi."Mengancam anggota Prima tidak akan menerima bantuan sosial apabila mengaku sebagai anggota Prima dalam verifikasi faktual," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima inilah.com di Jakarta, Rabu (19/4/2023).Ia meyakini, KPU telah bertindak tidak independen dan terindikasi telah diintervensi oleh kekuatan politik besar tertentu yang ingin menjegal partainya agar tidak menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.“Indikasi ini diperkuat dengan adanya permintaan dari sejumlah pihak, baik secara implisit maupun eksplisit, agar Prima tidak diloloskan dalam verifikasi faktual dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri,” paparnyaLebih lanjut, Dominggus menyampaikan KPU telah secara sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi memperpanjang sengketa danmenimbulkan masalah hukum. “Ini nanti yang dapat berdampak terhadap tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 (penundaan Pemilu),” sambung Dominggus.Diketahui, KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat unutuk mengikuti verifikasi faktual perbaikan calon peserta Pemilu 2024. Demikian tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 360/PL.01.1-SD/05/2023 pada Minggu (16/4/2023) yang diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.Mengutip Berita Acara Nomor 645/PL.01.1-BA/05/2023 tentang hasil potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan yang dirilis pada hari yang sama. "Tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat," tulis poin pertama surat itu.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Partai Prima

Bawaslu Minta DKPP nonaktifkan Komisioner KPU, Partai Prima Semringah

Hadiri Panggilan KY, Ketua PN Jakpus Diperiksa Terkait Putusan Penundaan Pemilu

Partai Prima Ajukan Kasasi ke MA, KPU Yakin Ditolak

Bawaslu Cetak Hattrick, Tolak Lagi Gugatan Partai Prima

KPU Nyatakan Partai Prima Tidak Penuhi Syarat

Bantah Tudingan Partai Prima, KPU: Kami Kerja Sesuai Aturan

Partai Prima Bakal Ajukan Kasasi Buntut Tak Lolos Verifikasi Faktual

Dinyatakan Tak Lolos, Partai Prima Klaim Diintimidasi KPU saat Verifikasi Faktual

Apresiasi Putusan PT DKI Jakarta, KPU: Peradilan Umum Bukan Jalur Gugatan Pemilu

Tanggapi Putusan PT DKI Jakarta, Partai Prima Tunggu Berkas Salinan

PT DKI Jakarta Kabulkan Banding KPU, Mahfud: Selamat dan Terima Kasih

KPU-Prima Absen Saat PT DKI Bacakan Putusan Soal Penundaan Pemilu

PT DKI Jakarta Kabulkan Banding KPU soal Putusan PN Jakpus

Komisi II DPR: Putusan Bawaslu Terkait Partai Prima Dapat Ganggu Tahapan Pemilu

Ketua KPU: Partai Prima Memenuhi Syarat

KPU Mulai Tahap Verifikasi Administrasi Dokumen Partai Prima

Perkara Putusan Bawaslu pada KPU, Komisi II DPR: Terkesan Mengulur-ulur

Putusan Bawaslu Soal Partai Prima Tak Boleh Halangi Tahapan Pemilu

Besok Batas Akhir Prima Serahkan Dokumen Perbaikan ke KPU

Pakar Politik: Ancaman Partai Prima hanya Gertak Sambal

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA