news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

PBNU

Robot trading forex kini sedang menjadi perbincangan banyak pihak. Pasalnya, robot tersebut dapat membantu investor dalam bertransaksi jual beli mata uang asing.Lantas, bagaimana hukum syariat dari robot trading forex?Menurut Ustaz Muhammad Syamsudin Peneliti Bidang Ekonomi Syariah dari Aswaja NU Center PWNU Jatim mengungkapkan, pada dasarnya setiap praktik transaksi muamalah hukum asalnya adalah boleh asalkan mekanismenya bisa diterima oleh akal sehat serta memenuhi kaidah tuntunan syariat.  hal ini didasari oleh hukum muamalah.الأصل في عقود المعاملات معقولة المعنى إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا من التعبدات يلزم اتباعها ولا يجوز تجاوزها وتعديهاArtinya, “Hukum asal akad muamalah adalah bisanya akad tersebut diterima maknanya oleh akal sehat, kecuali bila syariat telah menetapkan ragam batasannya sebagai yang bersifat ta’abbudi (tunduk dengan ketentuan syariat), sehingga wajib ikut secara total tanpa boleh berlaku melampaui batas yang telah ditetapkan.” (Abul Mudlaffar as-Sam’ani, Qawâthi’ul Adillat fil Ushûl, juz II, halaman 152).Adapun batas-batas dibolehkannya transaksi adalah apabila di dalam akad tersebut tidak ditemui beberapa praktek berikut:1. gharar, yaitu penipuan akibat tidak mengenal harga dan barang yang ditransaksikan;2. ghabn, yaitu kecurangan  atau menyembunyikan cacat, termasuk biaya tak diduga—termasuk pula menyembunyikan akad yang sebenarnya berlaku dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh konsumen—;3. ghisy (pengelabuan) dan tadlîs (pemalsuan);4. riba (memakan harta orang lain secara batil);5. jahalah, yaitu tidak mengenal pola transaksi dan akadnya, dan6. maisir, yaitu judi atau spekulasi.Akad Salam dalam Trading Trading merupakan akad niaga yang dilakukan di pasar berjangka (future market). Karena itu meniscayakan berlakunya praktik akad salam (order). Akad salam merupakan akad yang dibolehkan oleh syariat karena alasan dlarûrah li masisil hâjah (terdesak kebutuhan).لأن السلم عقد غرر، جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخرArtinya, “Salam merupakan akad yang menyimpan ketidakpastian. Akad ini dibolehkan karena alasan hajat. Karenanya akad salam tidak menerima bentuk ketidakpastian lainnya.” (Zakaria al-Anshari, Asnal Mathâlib Syarhu Raudluth Thâlib, juz II, halaman 122).Dengan demikian, untuk memakai akad ini, maka pertanyaan yang seyogyanya dihadirkan dalam benak penanya adalah sejauh manakah anda terdesak dan butuh (hajat) melakukan akad salam lewat trading tersebut? Apakah anda merupakan seseorang yang harus berniaga lintas negara, sehingga butuh keberadaan mata uang asing yang hanya bisa anda dapatkan lewat aksi trading? Jika tidak, dan hanya sebatas alasan untuk mengisi kekosongan waktu atau penyaluran hobi, maka anda belum masuk sebagai pihak yang mengalami dlarûrah li masisil hâjah sebagaimana yang dimaksud oleh syariat.Tidak dibolehkannya pihak yang tidak punya hajat mendesak ini adalah sebab aktifitas trading yang dilakukan bukan dikarenakan ia hendak berinvestasi, melainkan berlaku sebagai pihak yang mengais rezeki dengan jalan melakukan praktik maisir (untung-untungan) dalam niaga.Robot Autopilot (Expert Advisory), seperti Metatrader 4 dan 5, merupakan wasilah untuk berkomunikasi antara seorang trader dengan seorang admin yang bertindak selaku wakil trader di Exchange Stock Market (Pasar Bursa).Sebagai wasilah, maka pihak yang berlaku selaku muta’aqidain atau dua pihak yang bertransaksi adalah trader dan wakilnya (admin robot autopilot) dan bukan antara trader dengan mesin.Syarat sah terjadinya akad perwakilan adalah apabila pengangkatan wakil tersebut dilakukan oleh pihak yang memenuhi kriteria aqil dan baligh. Perluasan dari makna aqil, adalah kecakapan pribadi trader (ahliyatut taukil) tersebut wajib sadar dengan bahasa informasi yang digunakannya, sehingga masuk akal. Apabila pihak yang mengangkat wakil tidak sadar dengan bahasa yang digunakannya, maka pada hakikatnya hal itu bukanlah informasi, melainkan asal bicara.

Menimbang Halal-Haram Penggunaan Robot Trading Forex

Kepengurusan sekolah swasta meminta pemerintah tidak diskriminatif tentang pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler. Di tengah pandemi Covid-19, sekolah swasta kecil justru butuh dukungan pemerintah agar semua peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan yang baik.Sayangnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dinilai diskriminatif. Peraturan itu masih berlaku meski nomenklatur kementerian telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di Permendikbud Nomor 6/2021 itu, ada ketentuan dana BOS akan diberikan kepada sekolah di jenjang SD sampai SMA/SMK sederajat apabila dalam tiga tahun berturut-turut jumlah total siswa di sekolah mencapai minimal 60 orang.Kenyataannya, banyak sekolah swasta kecil dengan jumlah muridnya di bawah 60 anak, tapi tetap eksis melayani masyarakat. Penyelenggara sekolah swasta mempertahankan sekolah swasta di daerah pedesaan, perkotaan, hingga pedalaman, semata-mata demi melayani kebutuhan belajar siswa yang sulit menjangkau pendidikan. Pertimbangannya antara lain kendala geografis, tidak ada sekolah negeri, serta melayani anak-anak dari keluarga miskin.Dalam pernyataan sikap bersama, Jumat (3/9/2021), Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menolak Permendikbud Nomor 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, khususnya pengaturan tentang sekolah yang dapat menerima dana BOS minimal punya 60 siswa. Pernyataan sikap bersama ditandatangani Sungkowo Mudjiamono (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah), Z Arifin Junaidi (Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Unifah Rosyidi (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia), Ki Pardimin (Taman Siswa), Vinsensius Darmin Mbula (Majelis Nasional Pendidikan Katolik), dan David J Tjandra (Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia).“Menjadi tugas pemerintah untuk memastikan setiap anak bangsa wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun, mewujudkan pendidikan berkualitas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Organisasi penyelenggara sekolah swasta sudah berbakti pada ibu pertiwi, pada pendidikan, sampai saat ini. Tapi patut disayangkan, kebijakan Kemendikbudristek tentang dana BOS bertolak belakang dengan amanat UUD dan bersifat diskriminatif,” kata Sungkowo.Ketentuan dana BOS untuk sekolah yang  memiliki paling sedikit 60 peserta didik tiga tahun terakhir pada pasal 3 ayat 2 (d) dinilai diskriminatif. Seharusnya pemerintah membiayai seluruh peserta didik, apalagi di sekolah swasta kecil yang secara nyata melayani kebutuhan belajar anak-anak bangsa.“Kami menyatakan menolak Permendikbud No 6/2021 tentang petunjuk teknis dana BOS regular, khusus pasal 3 ayat 2 (d) . Kami mendesak Mendikbudristek  menghapus ketentuan dalam Permendikbud soal dana BOS,” kata Sungkowo.“Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” kata Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno. Harinto dari LP Ma’arif PBNU turut mengatakan, pada kenyataannya ada sekolah swasta yang memiliki siswa kurang dari 60 orang. Hal ini juga dialami sekolah-sekolah dasar dan menengah di bawah LP Ma’arif PBNU yang  keberadaannya sampai di pelosok negeri, seperti di Sota, Kabupaten Merauke,  Papua maupun di Nusa Tenggara Timur, di daerah yang tidak ada sekolah negeri.“Di daerah yang terpencil sampai perbatasan, memang minim siswa. Kehadiran sekolah swasta justru membantu negara. Kami menyayangkan jika dana BOS diberikan semata-mata melihat jumlah siswa di suatu sekolah,” kata Harianto.Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan, aturan soal dana BOS yang dipermasalahkan bukan merupakan hal yang baru. Sejak tahun 2019, Kemendikbudristek mengatur bahwa sekolah yang selama tiga tahun berturut-turut memiliki jumlah murid kurang dari 60 orang untuk tidak lagi menerima dana BOS reguler.Jumeri mengatakan, pada tahun 2021 peraturan ini belum berdampak.  Semua sekolah, termasuk sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 siswa masih menerima BOS. Aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan tiga tahun untuk melakukan penataan.“Kemendikbudristek sedang mengkaji kesiapan penerapan kebijakan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa selalu menerima masukan dari berbagai pihak,” ujar Jumeri.

Permendikbud 6/2021 Buat Sekolah Kecil Swasta Semakin Tertekan

Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 dalam Muktamar NU di Lampung, 22-23 Desember 2021.Pada kepengurusan PBNU sebelumnya, Gus Yahya merupakan Katib Syuriah PBNU.<h2>Besar di Lingkungan Pesantren</h2>Gus Yahya lahir di Rembang, pada 16 Februari 1966. Panggilan Gus merupakan panggilan khas dari Pesantren untuk memanggil nama anak seorang kiai atau pengasuh pesantren.Gus Yahya mengenyam pendidikan di Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang, Jawa Tengah. Kemudian berlanjut ke Pondok Pesantren KH Ali Maksum di Krapyak, Yogyakarta dan kuliah di Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.<h2>Anak Tokoh NU dan Pendiri PKB</h2>Gus Yahya adalah anak dari KH Cholil Bisri. KH Cholil Bisri merupakan salah seorang pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Yahya juga keponakan dari ulama KH Mustofa Bisri atau biasa disapa Gus Mus.<h2>Jubir Presiden Gus Dur</h2>Saat Gus Dur menjadi Presiden Keempat, Gus Yahya didapuk menjadi Juru Bicara (Jubir) Presiden hingga Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.Kiprah Gus Yahya di pemerintahan berlanjut pada tahun 2018 ketika ia dilantik menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan alm Hasyim Muzadi.<h2>Sosok Kontroversial Karena Pergi ke Israel</h2>Bagi sebagian kalangan Gus Yahya merupakan sosok kontroversial. Sosok ini disematkan karena sejumlah aktivitas Gus Yahya di dalam dan luar negeri. Salah satu yang cukup menjadi perhatian publik ketika ia menghadiri undangan American Jewish Committee (AJC) Global Forum pada 2018 lalu di Israel.Kehadiran Gus Yahya dalam forum itu dinilai tidak memberikan empati dan mendukung kemerdekaan Palestina.<h2>Kakak Kandung Menteri Agama Yaqut Cholil</h2>Gus Yahya merupakan kakak kandung dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Keduanya besar di lingkungan pesantren dan sama-sama terjun ke dunia pemerintahan.<h2>Isu Kemenag Borong Kamar Hotel di Muktamar ke-34 NU</h2>Muktamar NU ke-34 tidak lepas dari isu politik. Pencalonan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU diisukan didukung penuh sang adik. Bahkan dikabarkan Kementerian Agama yang dipimpin Yaqut, memborong sejumlah kamar hotel di Lampung, tempat berlangsungnya Muktamar NU.Namun Kemenag menepis isu tersebut. Kegiatan Muktamar NU dan kegiatan Kemenag disebut kebetulan di waktu dan tempat yang sama.<h2>Terpilih Menjadi Ketum PBNU 2021-2026</h2>Dalam voting pemilihan Ketua Umum yang digelar di di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Jumat (24/12/2021) pagi, Gus Yahya berhasil memperoleh 337 suara. Ia berhasil mengalahkan KH Said Aqil Siradj sebagai petahana dua periode dengan perolehan 210 suara.<a href="https://www.inilah.com/said-aqil-dan-yahya-staquf-dua-murid-gus-dur-yang-berebut-kursi-ketum-pbnu">Said Aqil dan Yahya Staquf, Dua Murid Gus Dur yang Berebut Kursi Ketum PBNU</a>

Profil Ketum PBNU Terpilih Gus Yahya: Putra Pendiri PKB dan Kakak Kandung Menteri Agama Yaqut

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasib Wahab Hasbullah mendoakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk dapat menjadi wakil presiden Indonesia pada 2024."Doa saya dan semua santri pondok pesantren, insya Allah menyertai Pak Muhaimin untuk mendoakan, bisa berhasil atau menjadi wakil presiden," katanya saat menerima kunjungan Gus Muhaimin di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).KH Hasib Wahab yang juga Ketua Majelis Pengasuh pondok pesantren mengaku bangga, dengan adanya sosok dari Jombang yang bisa ikut kontestasi pemilihan presiden 2024, terlebih jika dapat masuk ke istana."Kemudian dan ini saya pikir-pikir memang, yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Cak Imin, apalagi dari Jombang, kalo wong Jombang, ini arek Jombang cawapres masuk Istana ini," kata Hasib saat menyambut Cak Imin di kediamannya.Hasib mengatakan, sebagai putra dari dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Abdul Wahab Hasbullah, ia mengakui Cak Imin adalah salah satu bagian dari keluarga besar Tambakberas."Karena beliau mbahnya, Kiai Gusti itu adalah mantu Kiai Hasbullah dapat adiknya Kiai Wahab," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin mengaku semakin optimis dengan adanya dukungan yang disampaikan oleh KH. Hasib Wahab Hasbullah."Insya Allah semakin membuat saya optimis," ujarnya.Di tempat yang sama, usai sowan ke KH Hasib Wahab Hasbullah, Muhaimin lalu berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Wahab Hasbullah.KH Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada 29 Desember 1971 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo. &nbsp;

Ketua PBNU dan Semua Santri Pesantren Doakan Cak Imin Jadi Wakil Presiden

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes) 2023 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur. Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.500 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah serta perwakilan dari 34 PWNU dan cabang istimewa (PCINU) luar negeri."Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Pesantren Al Hamid, Senin (18/9/2023).Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan jajaran pengurus NU menabuhkan rebana sebagai tanda resmi dimulainya Munas-Konbes 2023. Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dihadiri juga oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.Munas-Konbes tahun ini mengusung tema "Dampingi Umat dan Memenangi Masa Depan". Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, kegiatan ini akan menjadi forum pengambilan keputusan untuk konsolidasi agenda organisasi dan pembahasan panduan yang akan disampaikan oleh ulama kepada masyarakat."Berorientasi bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam layanan NU, agar NU hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan membawa manfaat dan kemaslahatan nyata," kata Gus yahya.Munas-Konbes 2023 diadakan di dua lokasi, yakni Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 September 2023.&nbsp;Ada tiga agenda yang disiapkan dalam side event, yakni Bedah Buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama karya KH Yahya Cholil Staquf, Halaqah Netizen Nahdliyin, dan Lakpesdam Research Forum.Tidak hanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar PBNU

Rais Aam PBNU: Indonesia Butuh Lebih Banyak Ahli Hadits

5 Hari Full Day School dari Pagi sampai Sore Dinilai Bebani Guru dan Anggaran Sekolah

NU Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari Full Day, Sebut Ganggu Pendidikan Karakter dan Keagamaan

PBNU Bakal Luncurkan Platform AI Baru untuk Nahdliyin, Saingan ChatGPT dan Google Bard

Hasil Munas Ulama dan Konbes NU: Kekerasan dalam Sengketa Tanah di Pulau Rempang Harus Dihentikan

Munas NU 2023: AI Boleh untuk Konsultasi, Tapi Haram untuk Fatwa Keagamaan

Foto: Jokowi Buka Munas-Konbes NU 2023

Presiden Jokowi Sebut NU Harus Menjadi Bagian Solusi di Level Akar Rumput

Gus Yahya: 2024, Semua Urusan PBNU Akan Dilakukan Secara Digital

Tabuh Rebana! Presiden Jokowi Resmi Buka Munas-Konbes NU 2023, Ini Agenda dan Temanya

Lagu Ya Lal Wathon Dikumandangkan di PKS, Gus Yahya Bilang Begini

PBNU Akui Sudah Tahu Kasus Mardani Maming Sejak 2022, Tapi Masih Sungkan

Kasus Rempang Tak Kunjung Usai, PBNU Sebut Tindakan Pemerintah Haram

Mardani Maming Diberhentikan Jadi Bendum, Inilah Susunan Lengkap Pergantian Kepengurusan PBNU 2022-2027

PBNU dan 1.000 Kiai di Bangka Belitung Doakan Keberkahan untuk Indonesia

Ketua PBNU dan Semua Santri Pesantren Doakan Cak Imin Jadi Wakil Presiden

Anies dan Cak Imin Ziarahi Makam Ketua PBNU Pertama

Respons Gus Yahya, PKB: Kami Tak Akan Bawa Nama PBNU di 2024

PCNU Surabaya Larangan Nama dan Atribut NU Dipakai untuk Kepentingan Politik

PBNU Respons Cak Imin Jadi Cawapres: Selamat Sudah Dapat Jodoh, Tak Jomblo Lagi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA