news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

pelanggaran pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari menjalani sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (27/2/2023).Hasyim Asyari didalilkan pengadu bersikap tidak mandiri karena mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan tentang kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup.<figure class="image"><img class="wp-image-170450 size-full" src="https://c.inilah.com/2023/02/0227_085251_07ca_inilah.com_.jpg" alt="A4 - inilah.com" width="1920" height="1280" /><figcaption>Dugaan pelanggaran itu diadukan oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="wp-image-170449 size-large" src="https://c.inilah.com/2023/02/0227_085247_e1ae_inilah.com_-683x1024.jpg" alt="A3 - inilah.com" width="683" height="1024" /><figcaption>Fauzan selaku pengadu menilai pernyataan Hasyim tersebut dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="wp-image-170447 size-full" src="https://c.inilah.com/2023/02/0227_085236_0d28_inilah.com_.jpg" alt="A1 - inilah.com" width="1920" height="1280" /><figcaption>Hasyim dilaporkan atas pernyataannya yang bersifat partisan soal kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup, pada 29 Desember 2022.</figcaption></figure>

Foto: Ketua KPU RI Hasyim Asyari Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik di DKPP

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyanto meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu), seperti peserta pemilu yang bagi-bagi sembako ataupun politik uang dengan bukti yang cukup."Laporkan saja jangan takut. Kalau ada yang bagi-bagi sembako laporkan," ujar Totok dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdul Rahman Saleh LPP RRI Jakarta, Rabu (31/5/2023).Menurut Totok, masyarakat tidak perlu bingung untuk melapor, jika ada pelanggaran pemilu. Sebab, kantor pengawas pemilu sudah ada hingga pelosok daerah."Yang namanya pengawas pemilu itu ada di tingkat desa, kecamatan. Kalau ada pelanggaran Pemilu laporkan aja, selesai sudah," kata dia.Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) I Hendrasmo mengatakan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI dapat mendorong partisipasi rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024."Gerakan Cerdas Memilih ini untuk membantu meningkatkan kesadaran politik, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih calon,” ujar Hendrasmo saat memberikan sambutan dalam acara Gerakan Cerdas Memilih di Auditorium Abdul Rahman Saleh LPP RRI Jakarta, Rabu.Menurut dia, acara Gerakan Cerdas Memilih sebagai wujud RRI turut memberikan pemahaman terkait pemilu kepada masyarakat terutama pemilih muda.Dia menambahkan RRI juga sebagai media komunikasi massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar."Dari situ diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan," katanya.Hendrasmo mengemukakan Gerakan Cerdas Memilih juga bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum melalui penyampaian informasi mengenai mekanisme pemilihan, tata cara penghitungan suara, dan pengawasan pemilu.Gerakan Cerdas Memilih, kata dia, diharapkan dapat mencegah praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, intimidasi pemilih, atau penyebaran berita palsu, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak pemilih, serta sanksi hukum yang berlaku.Melalui Gerakan Cerdas Memilih ini masyarakat, khususnya pemilih muda, menurut Hendrasmo, dapat menjadi pemilih yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, dapat terlibat aktif dalam membangun demokrasi di Indonesia.Acara Gerakan Cerdas Memilih ini dihadiri sekitar 500 orang peserta dari kalangan mahasiswa dan pelajar di wilayah DKI Jakarta. Turut hadir pula dari pihak pemerintah, penyelenggara pemilu, Polri, anggota legislatif DPR, budayawan, dan tokoh masyarakat.

Masyarakat Diminta Jangan Takut Laporkan Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyusun petunjuk teknis (juknis) penanganan pelanggaran pemilu guna membantu memastikan penanganan terhadap pelanggaran Pemilu 2024 dilakukan secara adil dan konsisten."Hal itu (juknis penanganan pelanggaran pemilu) membantu memastikan bahwa semua pelanggaran ditangani secara konsisten dan adil," ujar anggota Bawaslu RI Puadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/6/2023).Hal tersebut dia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penanganan pada Pemilu 2024 di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (5/6/2023).Selain memastikan keadilan dan konsistensi dalam penanganan pelanggaran pemilu oleh segenap jajaran Bawaslu, Puadi juga menyampaikan bahwa keberadaan juknis yang komprehensif dan terbuka itu dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2024."Dengan adanya prosedur yang transparan, dapat diperoleh keyakinan bahwa pelanggaran akan ditangani dengan serius dan adil sehingga memperkuat integritas dan legitimasi pemilihan," katanya.Lebih lanjut, Puadi menyampaikan juknis penanganan pelanggaran pemilu itu dapat memberikan panduan kepada segenap jajaran Bawaslu mengenai prosedur penanganan yang harus mereka ikuti, termasuk terkait dengan pengumpulan bukti, pemeriksaan, dan pemberian atau penetapan putusan sanksi yang diberikan kepada pelanggar."Juknis dapat memberikan panduan mengenai prosedur penanganan yang harus diikuti, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan, dan pemberian ataupun penetapan putusan sanksi yang diberikan kepada pelanggar," ucap dia.Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu berharap juknis penanganan pelanggaran pemilu dapat disusun dengan hati-hati oleh Bawaslu dan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mengacu pada hukum yang berlaku.Selain itu, tambah dia, juknis tersebut ke depannya harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi, serta tantangan baru dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar pelanggaran pemilu

Susun Juknis Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pastikan Adil

Masyarakat Diminta Jangan Takut Laporkan Pelanggaran Pemilu

Foto: Ketua KPU RI Hasyim Asyari Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik di DKPP

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA