news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

pemukiman ilegal

Palestina mengecam keras pengumuman Israel tentang tender pembangunan hampir 1.000 unit rumah baru bagi pemukim Yahudi di wilayah pendudukan Palestina.Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu (25/3/2023) mengatakan, pemerintah Israel terus melakukan kejahatan dengan memperluas permukiman dan melanjutkan rezim apartheid.Menurut Kemlu Palestina, izin permukiman baru tersebut menandakan bahwa Israel meremehkan reaksi AS dan komunitas internasional yang menyatakan bahwa permukiman tersebut ilegal.Palestina mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel supaya menghentikan permukiman ilegal.Organisasi non-pemerintah Israel, Peace Now, pada Jumat (24/3/2023), mengatakan pemerintah Israel telah membuka tender untuk pembangunan 940 unit rumah baru.Berdasarkan hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina dianggap ilegal.

Palestina Kecam Keras Pembangunan Pemukiman Baru Yahudi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan ada perubahan rencana untuk membangun pemukiman Yahudi ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.Pernyataan tersebut muncul usai pertemuan yang diadakan di Aqaba, Yordania pada Senin (27/2/2023), yang diikuti Palestina, Israel, Yordania, AS, dan Mesir.Netanyahu menyangkal berita media Israel yang mengatakan negara itu setelah mengikuti pertemuan memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat selama empat bulan.“Pembangunan dan rencana di Yudea dan Samaria (sebutan Yahudi untuk Tepi Barat) akan berlanjut sesuai dengan rencana awal dan dijadwalkan tanpa perubahan. Tidak ada dan tidak akan ada penghentian," cuit Netanyahu dalam media sosial.Kementerian Luar Negeri Yordania menerbitkan pernyataan penutup atas pertemuan keamanan di Aqaba yang berisi: Pemerintah Israel dan Otoritas Nasional Palestina memastikan kesiapan dan komitmen bersama untuk segera bekerja mengakhiri tindakan sepihak selama kurun waktu 3-6 bulan.Pernyataan itu juga menyebutkan tentang komitmen Israel untuk menghentikan diskusi tentang unit pemukiman baru selama empat bulan dan untuk menghentikan otorisasi pos terdepan selama enam bulan.Pertemuan di Kota Aqaba diadakan oleh AS, Mesir dan Yordania untuk membahas cara meredakan ketegangan antara delegasi Palestina dan Israel.Pertemuan Aqaba adalah pertemuan pertama semacam itu sejak pembicaraan perdamaian yang disponsori AS antara delegasi gagal pada 2014 akibat Israel menolak menghentikan pembangunan pemukiman serta membebaskan warga Palestina yang ditahan sebelum 1993.Pertemuan dilaksanakan di tengah ketegangan di wilayah pendudukan menyusul serangan Israel ke kota-kota Palestina.Setidaknya 62 warga Palestina tewas dalam serangan militer Israel di Tepi Barat sejak awal tahun ini, menurut perhitungan pihak Palestina.

Netanyahu: Israel Tidak Akan Berhenti Bangun Pemukiman di Tepi Barat

Jerman mengkritik pemerintah Israel atas undang-undang baru yang dianggap bisa membuka jalan bagi munculnya permukiman ilegal di bagian utara wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina."Pemerintah Jerman sangat prihatin akan hal ini," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency, Kamis (23/3/2023).Berlin memperingatkan bahwa langkah berbahaya itu berpotensi memperburuk situasi keamanan yang sudah tegang di wilayah tersebut.Sebelumnya ada Selasa (21/3/2023), parlemen Israel mengesahkan UU, yang memungkinkan warga Israel bermukim kembali di empat pos terdepan yang dikosongkan pada 2005 berdasarkan UU Pelepasan (disengagement law) semasa pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon."Keputusan itu bertentangan dengan maksud dari kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Palestina, di mana mereka berkomitmen untuk menahan diri dari langkah sepihak," kata Kemlu Jerman."UU Pelepasan 2005 juga merupakan bagian dari negosiasi internasional yang lebih besar serta jaminan penarikan dari Gaza dan sebagian Tepi Barat. Menjaga komitmen setelah dibuat juga merupakan masalah keandalan kontrak," lanjut pernyataan itu.Kemlu Jerman juga menegaskan kembali posisi negara Eropa itu terhadap perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki."Posisi pemerintah Jerman terhadap pembangunan permukiman Israel tetap tidak berubah. Itu ilegal menurut hukum internasional, dan itu membahayakan negosiasi masa depan untuk perdamaian, serta kehidupan yang aman dan bermartabat baik, bagi Israel dan Palestina," kata Kemlu Jerman.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar pemukiman ilegal

Palestina Kecam Keras Pembangunan Pemukiman Baru Yahudi

Jerman Kritik Israel atas UU Baru Terkait Permukiman di Tepi Barat

Netanyahu: Israel Tidak Akan Berhenti Bangun Pemukiman di Tepi Barat

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA