news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

perlindungan konsumen

Lantaran isinya tidak jelas dan menyesatkan <a href="https://www.inilah.com/aturan-ojk-debt-collector-mengancam-dan-pakai-kekerasan-kena-pidana">konsumen</a>, <a href="https://www.ojk.go.id/Default.aspx">Otoritas Jasa Keuangan</a> (OJK) menutup 244 iklan jasa keuangan, dari 6.684 iklan yang dipantau sepanjang 1 Januari 2022 hingga 31 Maret 2022."Kita sudah menutup iklan banyak sekali, periode 1 Januari 2022 hingga 31 Maret saja itu sekitar 244 iklan yang ditemukan melanggar dari total 6.684 iklan yang kita lakukan pemantauan, ini biasanya menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal dan sebagainya," kata Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam OJK Virtual Innovation Day (OVID) 2022 di Jakarta, Senin (10/10/2022).Friderica menyampaikan, berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh iklan itu meliputi iklan tidak jelas sebanyak 95,0 persen, iklan menyesatkan sebanyak 3,69 persen, dan iklan tidak akurat sebanyak 0,41 persen. "Jadi kita bisa mengelompokkan iklan yang menyesatkan, iklan yang tidak akurat, tidak jelas, yang berpotensi merugikan konsumen. Itu akan kita tutup, kita panggil untuk menghentikan iklan tersebut," kata Friderica.Dikatakan, pelanggaran yang dilakukan iklan dari sektor perbankan sebanyak 2,63 persen dari 5.544 iklan. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebanyak 8,18 persen dari 1.088 iklan, dan pasar modal 17,31 persen dari 52 iklan. "Ini sudah kita sampaikan, dan kemudian mereka melakukan penyesuaian, atau bahkan (kita) menghentikan iklan tersebut," kata Friderica.Sementara, OJK mencatat persentase iklan yang mematuhi peraturan meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.Tercatat, persentase iklan sektor jasa keuangan yang mematuhi peraturan sebanyak 96 persen pada triwulan I-2022, atau meningkat signifikan dari yang hanya sebesar 36 persen pada triwulan I-2019. "Kita lihat tren kepatuhan iklan semakin meningkat ya. Dengan OJK melakukan pengawasan, iklan ini terus meningkat," kata Friderica.Dengan itu, ada triwulan I-2022, tercatat, sebanyak 6440 iklan mematuhi peraturan yang berlaku dan sebanyak 244 tidak mematuhi peraturan. Sebagai informasi, pemantauan terhadap iklan sektor jasa keuangan didominasi dilakukan melalui media sosial.

Isinya Menyesatkan Konsumen, OJK Tutup 244 Iklan Jasa Keuangan dalam 3 Bulan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (<a href="https://www.bpkn.go.id">BPKN</a>) mendukung lahirnya regulasi berbasis kajian ilmiah untuk produk <a href="https://www.bpkn.go.id">tembakau</a> alternatif guna melindungi konsumen sekaligus menurunkan prevalensi perokok di Indonesia.Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Arief Safari menjelaskan, regulasi berbasis kajian ilmiah itu akan melengkapi strategi pengurangan angka perokok yang sudah ada yakni kawasan bebas rokok, gambar peringatan kesehatan, larangan iklan, dan berbagai promosi kesehatan."Oleh karena itu perlu adanya pendekatan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan produk tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan sebagainya,” kata Arief di Jakarta, Rabu (16/3/2022).Ia menjelaskan, apabila hasil kajian ilmiah terbukti efektif mengurangi risiko bagi perokok, pemerintah dapat menyusun regulasi sesuai hasil temuan tersebut. Hal itu bertujuan untuk memberi perlindungan bagi konsumen.Dalam perumusan regulasi, Arief menyarankan pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan lainnya atau membentuk tim satuan tugas di tingkat kementerian yang lintas sektoral sesuai kebutuhannya."Tim itu akan terus bekerja sampai regulasi tersebut sesuai dan diterbitkan,” ujarnya.Selain itu, melalui kajian ilmiah, ia berharap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait penggunaan produk tembakau alternatif yang berbeda dengan rokok konvensional."Penggunaan dari produk-produk alternatif ini harus diperkuat regulasi yang sesuai dengan kajian ilmiah sebagai basis. Jadi harus dilakukan dulu uji profil risiko melalui sebuah penelitian," ujar Arief.Ia melanjutkan, aturan tersebut nantinya turut mencakup hak-hak konsumen. Kehadiran regulasi juga akan mencegah terjadinya penyalahgunaan produk ini."Dengan hadirnya regulasi berbasis ilmiah, prevalensi merokok di Indonesia dapat ditekan. Perlu diakui produk ini tidak sepenuhnya bebas risiko, namun dapat dikedepankan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut karena memiliki risiko lebih rendah hingga 95 persen daripada rokok (konvensional)," ujarnya.Sebagai langkah awal, kata Arief, pemerintah dapat menggunakan hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan di berbagai negara, seperti riset yang dilakukan Public Health England dari Inggris, sebagai landasan dalam perumusan regulasi.Meski demikian, pemerintah diminta untuk juga melakukan riset tersendiri guna membandingkan risiko antara produk tembakau alternatif dan rokok. Sebab, kondisi perokok di Indonesia berbeda dengan negara lain.“Penelitian ini penting agar tidak timbul rumor yang beredar tanpa dasar ilmiah yang akhirnya dianggap sesuatu kebenaran sehingga bisa jadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi dampak rokok,” katanya.Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, mendukung peraturan khusus bagi produk tembakau alternatif untuk mendorong peralihan yang didukung bukti ilmiah bahwa produk alternatif memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok.Hadirnya regulasi, menurut Satria, juga mempermudah pemerintah untuk mengoptimalkan potensi produk tersebut dalam menangani masalah rokok di Indonesia."Regulasi harus segera diformulasikan berdasarkan pada data lapangan terkait bagaimana perilaku orang merokok, bagaimana hasil kajian terhadap pengurangan risikonya, dan sebagainya. Dalam prosesnya, pemerintah perlu mempertimbangkan masukan semua pihak, termasuk dari kalangan konsumen," ujarnya.

Lindungi Konsumen, BPKN Dukung Lahirnya Regulasi Produk Tembakau Alternatif

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (<a href="https://bpkn.go.id/">BPKN</a>) bakal membuka posko aduan untuk korban <a href="https://www.inilah.com/blak-blakan-menkes-kasus-penyebab-gagal-ginjal-akut-turun-drastis">gagal ginjal akut</a>.Kepala BPKN Rizal Edy Halim memastikan pihaknya akan mengakomodir kepentingan korban dalam proses pengaduan ke posko BPKN."Kita akan perluas diseminasi informasi, BPKN akan (melakukan) pembukaan posko pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan posko aduan," kata Rizal saat ditemui di Gedung Nusantara I pada Kamis (3/11/2022).Tak hanya sebatas pengaduan, di posko yang nantinya akan dibuka secara daring dan offline itu, BPKN bakal menjelaskan hak korban dalam mendapat perawatan penyakit gagal ginjal akut."Hak-hak apa saja yang dilindungi Undang-Undang (UU), yang diberikan UU bagi warga negara kita, yang dalam hal ini korban ya," ungkapnya."Apakah korban yang masih dalam perawatan ataukah Korban meninggal. Nah ini yang akan kita masifkan nanti dalam, besok pagi ya kita akan sampaikan ke publik," sambungnya.Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 BPKN akan melakukan pendampingan kepada korban pada bidang perlindungan konsumen."Kita akan mendampingi masyarakat atau konsumen yang ingin melakukan clash action tentunya karena ini hak konstitusional, kita BPKN akan melakukan pendampingan pada sisi bidang perlindungan konsumennya. Kalau kemudian nanti ada gugatan-gugatan pidana Kita akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, advokat kejaksaan atau kepolisian," kata Rizal.Merujuk pada UU tersebut, hanya terdapat proses ganti rugi. Namun, tentu tidak menutup kemungkinan bagi keluarga korban jika ingin menaikkan kasus ini ke tingkat pidana."Karena tentu kalau dalam UU Nomor 8 Tahun 99, hanya ada proses ganti rugi. Tetapi proses pidana mungkin kalau konsumen atau warga masyarakat ingin meningkatkan itu menjadi proses pidana ya, tidak tertutup kemungkinan dan hak itu dilindungi oleh undang-undang," tegasnya.Nantinya posko pengaduan ini akan dibuka baik secara daring maupun luring oleh BPKN."Kalau offline (luring) sementara ada di kantor BPKN di Jalan Jambu nomor 32. Kalau online (daring), kita akan buka di seluruh media sosial yang kita miliki ada instagram, twitter, facebook, ada tiktok. Kita akan buka disitu untuk posko pengaduan, khusus untuk kasus gagal ginjal akut," tandasnya.

Korban Gagal Ginjal Akut Punya Keluhan? Silahkan Lapor ke Sini

Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengungkapkan semakin banyak modus baru penipuan online di sektor jasa keuangan yang memakan banyak korban.Modus yang teranyar saat ini adalah dengan menawarkan kerja paruh waktu dengan imbal hasil tinggi kepada korbannya.“Terbaru misalnya tawaran kerja paruh waktu dengan janji mendapatkan imbal hasil yang tinggi, diikuti dengan ajakan penempatan dana ini banyak terjadi dan banyak korbannya juga,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi seperti dikutip dalam Konpres RDK, Jumat (4/8/2023).Kemudian, penawaran produk dengan imbal hasil tinggi oleh entitas yang melakukukan pemasaran produk melalui sarana elektronik tanpa izin dan juga dilakukan dengan modus skema piramida.Selanjutnya, replikasi situs dari POJK yang legal dengan memodifikasi vitual account atau nomor rekening resmi untuk mengelabui korban, dengan menawarkan produk seolah-olah produk resmi dari situs yang legal.“Ini banyak korban juga karena sangat mirip, dan juga komunikais yang dilakukan dari WhatsApp dan lain lain sepertinya mirip. Makanya kita harus berhati-hati,” imbuh Friderica.Di samping itu, tambah Friderica, banyaknya pengaduan kepada OJK, di mana adanya modus dari pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap menyasar kepada korban yang tidak mengajukan pinjaman. Namun, sejumlah uang masuk ke dalam rekening korban.“Tren pengaduan pinjol ilegal adalah korban tidak mengajukan pinjaman pada pinjol ilegal, tapi tiba-tiba ada uang masuk di rekeningnya dan nggak lama kemudian muncul penagihan dengan bunga yang sangat tinggi. Ini juga sering kita dengar, dan juga sering dilaprokan juga,” ungkapnya.Sebagai informasi, sejak Januari hingga 31 Juli 2023, OJK telah menerima 169.601 permintaan layanan, termasuk 12.175 pengaduan, 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 1.187 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.656 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.913 merupakan pengaduan industri financial technology, 2.379 merupakan pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 1.008 merupakan pengaduan industri asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya.Terkait dengan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran.Terkait hal tersebut, terdapat 9.956 pengaduan atau 81,77 persen yang terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK, dan sebanyak 2.219 pengaduan atau 18,23 persen sedang dalam proses penyelesaian.Di sisi pemberantasan pinjol ilegal dan investasi ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Waspada Investasi/SWI) dari 12 Kementerian/Lembaga meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online illegal.Sejak 2017 sampai dengan 31 Juli 2023 SWI telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

Banyak Korban, OJK Ingatkan Modus Penipuan Online Sektor Keuangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian <a href="https://www.inilah.com/menko-airlangga-sebut-3-alasan-percepat-kerja-sama-bimp-eaga">Airlangga Hartarto</a> mendorong peningkatan mutu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penetapan standarisasi produk.Seiring dengan peningkatan kebutuhan dan pemahaman masyarakat mengenai kualitas produk, produsen dituntut agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi sehingga standarisasi produk menjadi salah satu elemen agar pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing serta memperluas akses pemasaran.“Standardisasi juga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup," katanya dalam Penganugerahan SNI Award 2022, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu (30/11/2022).Untuk itu, dukungan infrastruktur mutu nasional dibutuhkan untuk meningkatkan penerapan standar di Indonesia.Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan pembinaan kepada UMKM terkait standarisasi dan peningkatan daya saing.Standardisasi bagi UMKM tersebut harus terus didorong karena UMKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan menjadi penopang perekonomian nasional.Selain itu, standarisasi juga dapat memudahkan produk UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja diprioritaskan untuk produk UMKM.Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juga mengamanatkan agar Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat memberikan fasilitas non-fiskal kepada UMKM seperti pembiayaan dalam rangka sertifikasi SNI yang bersifat wajib.Airlangga juga menekankan pentingnya kolaborasi dan terobosan program fasilitasi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk mendorong produk UMKM agar dapat memiliki SNI mengingat jumlah UMKM bersertifikasi saat ini masih di bawah 10 persen dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia."Sebagai apresiasi bagi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kinerja yang luar biasa dan unggul, Pemerintah melalui BSN juga memberikan penghargaan SNI Award. Melalui SNI Award ini diharapkan produsen, konsumen, dan masyarakat umum semakin menghargai aspek mutu," pungkasnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar perlindungan konsumen

Banyak Korban, OJK Ingatkan Modus Penipuan Online Sektor Keuangan

Lindungi Konsumen, Kemendag Dorong Peningkatan Keamanan Pangan

Airlangga: Standarisasi Produk Tingkatkan Perlindungan ke Konsumen

Korban Gagal Ginjal Akut Punya Keluhan? Silahkan Lapor ke Sini

Isinya Menyesatkan Konsumen, OJK Tutup 244 Iklan Jasa Keuangan dalam 3 Bulan

Komitmen Lindungi Konsumen, Mendag Zulhas Beri Penghargaan 6 Provinsi

Langgar Perlindungan Konsumen, OJK Siap Cabut Izin Usaha Jasa Keuangan

Aturan Baru OJK Soal Perlindungan Konsumen, Penawaran Jasa Keuangan Wajib Direkam

Lindungi Konsumen, BPKN Dukung Lahirnya Regulasi Produk Tembakau Alternatif

Pengamat: Perdagangan Uang Kripto, OJK dan Bappebti Belum Kompak

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA