news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Perludem

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) <a href="https://www.inilah.com/said-abdullah-tebar-amplop-di-masjid-perludem-sarankan-ini-ke-bawaslu">Fadli Ramadhanil</a> mengatakan putusan <a href="http://inilah.com/tag/hukum">Pengadilan Tinggi</a> (PT) DKI Jakarta yang menerima banding <a href="http://inilah.com/tag/politik">KPU</a> terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, telah mengurangi tingkat kontroversi pelaksanaan <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">pemilu</a>.“Paling tidak, putusan PT DKI Jakarta itu sementara ini mengurangi kontroversi pelaksanaan pemilu, dan memberi kepastian jalannya tahapan pemilu,” ucap Fadli saat dihubungi inilah.com, Jakarta, Rabu (12/4/2023).Ia menuturkan, pengabulan upaya banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tertanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan oleh KPU, adalah putusan yang tepat. “Saya kira putusan PT DKI sudah tepat. Putusan PN Jakarta Pusat memang secara terang bermasalah dalam kompetensi absolut, dan itu yang dikoreksi oleh PT DKI,” jelas dia.Fadli berharap tahapan pemilu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh para penyelenggara pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Sekaran jalankan saja tahapan pemilu sebaik-baiknya. Bekerja profesional, transparan dan akuntabel,” tutup Fadli.Sebelumnya, PT DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan banding dari KPU atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.“Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat,” ujar Hakim Ketua Sugeng Riyono dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).Dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut, PT DKI Jakarta pun menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat tertanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding oleh KPU.Berikutnya, PT DKI Jakarta mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Partai Prima itu.

Perludem: Putusan PT DKI Jakarta Meredam Kontroversi Pemilu

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tidak malu lagi untuk membuat kebijakan yang kontraproduktif dalam menjaga proses Pemilihan Umum (Pemilu 2024)."Mulai tadi dari persoalan pengaturan soal dihapusnya masa jeda bagi mantan terpidana, bagaimana ketua KPU itu mengutip putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Kotak Pandora Kebijakan KPU RI: Menggelar Karpet Merah untuk Napi Korupsi dan Menghapus Pelaporan Dana Kampanye' yang digelar secara virtual pada Minggu (11/6/2023).Itu pun, tambah Fadli, adalah sebuah putusan yang menguji UU Pilkada berkaitan dengan bagaimana rangkaian pertimbangan MK terkait dengan menilai konstitusionalitas ketentuan mantan terpidana yang hendak maju kembali menjadi peserta pemilu."Nah itu kemudian tiba-tiba dipelintir oleh Ketua KPU, dia ambil satu potong bagian dari pertimbangan (terkait) UU (Pilkada dalam putusan) MK itu, kemudian dijadikan kesimpulan dalam norma PKPU. Nah ini kan keliru sekali, alasan yang mengada-ada dan menurut saya, diduga ini membohongi publik," tegasnya.Tak hanya itu, mengenai dihapuskannya aturan mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), menurut Fadli juga sungguh memalukan.Apalagi, ungkap dia, hampir seluruh komisioner KPU itu adalah mereka yang juga sudah jadi mantan penyelenggara pemilu, bahkan mungkin ada yang sudah menjadi penyelenggara pemilu sejak Pemilu 2009, 2014, dan 2019, sehingga tentunya mereka lebih mengetahui manfaat adanya LPSDK ini."Jadi sebetulnya kalau sekarang mereka mengatakan dan mencari-cari alasan, LPSDK itu sebetulnya terdapat di dalam laporan awal penerimaan dan pengeluaran dana kampanya, ya itu juga dapat diduga sih kalau menurut saya tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," terang Fadli.Ia menyebutkan bahwa esensi dari LPSDK adalah untuk mengetahui dari mana saja peserta pemilu mendapatkan dana sumbangan kampanye selama jalannya tahapan kampanye."Nah, kenapa itu menjadi penting, karena di dalam UU Pemilu itu ada beberapa kualifikasi baik orang yang boleh menyumbang dana kampanye, sumber dana yang boleh diberikan, dan konsekuensi hukum kalau ada penerima atau sumber dana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.Sehingga, dengan adanya LPSDK tentu dapat dipastikan siapa orang yang menyumbang kepada peserta pemilu dan berapa besaran sumbangannya. "Nah, kalau hanya mengandalkan laporan di awal dan di akhir apa yang mau diawasi. Toh kampanyenya juga sudah selesai," ucap Fadli.Dengan begitu ia menyimpulkan dengan dihapuskannya berbagai aturan oleh KPU, justru bukan menjaga pemilu melainkan merusak kerangka hukum jelang Pemilu 2024."Dihapuskannya LPSDK di tengah tahapan pemilu yang mesti dilaporkan oleh peserta pemilu, dihapuskannya syarat LHKPN bagi caleg, dan kemudian juga dirusaknya ketentuan soal keterwakilan perempuan di dalam pendaftaran caleg, menunjukkan pendaftaran pemilu kita sedang merusak kerangka hukum Pemilu 2024," tegasnya.Oleh karena itu, Fadli menekankan bahwa jangankan berharap agar KPU menambah inovasi yang baik untuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemilu, beberapa aturan yang sudah diterapkan pada pemilu sebelum-sebelumnya saja justru dirusak."Ini malah ketentuan yang sudah baik, sudah mapan, sudah dijalankan berulang-ulang kali dalam pemilu malah dirusak. Nah, ini yang kemudian sangat mengkhawatirkan menurut saya, menuju penyelenggaraan pemilu 2024 ini," kata Fadli menegaskan kembali.

Perludem: KPU Tak Lagi Malu Rusak Kerangka Hukum Pemilu 2024

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (<a href="https://www.inilah.com/beri-kesimpulan-ke-mk-perludem-sistem-proporsional-tertutup-bahayakan-demokrasi">Perludem</a>) memaparkan dampak yang ditimbulkan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem yang harus digunakan dalam pemilu. Menurut Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz, jika MK memutuskan hal itu artinya menutup peluang diskusi untuk mengevaluasi <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">sistem pemilu</a> yang sudah diterapkan di Indonesia."Misalnya ada satu sistem pemilu yang dianggap konstitusional. Ini bisa ditafsirkan juga bahwa sistem-sistem pemilu lainnya tidak konstitusional. Dan akhirnya tidak memiliki peluang untuk dibahas juga di dalam diskursus-diskursus sistem pemilu yang ada di Indonesia. Padahal kita sendiri sebetulnya kan ingin agar tentu kita mendukung bahwa harus ada evaluasi sistem Pemilu yang sudah kita terapkan," ujar kata Kahfi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).Pernyataan Kahfi terkait kontroversi yang mengiringi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan gugatan uji materi mengenai ketentutan sistem pemilu proporsional terbuka yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, sistem pemungutan suara dalam Pemilu 2024 diubah menjadi sistem proporsional tertutup sehingga pemilih mencoblos logo partai, bukan lagi nama calon legislatif (caleg).Kahfi menjelaskan, evaluasi menyangkut sistem pemilu sepatutnya dilakukan di tingkat legislatif yakni DPR, bukan MK."Yang ingin kita dorong adalah bahwa evaluasi pembenahan, perbaikan, dam diskusi-diskusi soal sistem pemilu yang sudah kita terapkan ini, ini pembahasannya di forum legislasi, pembahasannya antara para pembentuk undang-undang," ucap dia."Karena kita tidak melihat isu konstitusionalitas di sini, di pilihan sistem pemilu. Karena di dalam UUD 1945 misalnya tidak di-mention sistem pemilu mana yang harus kita pilih untuk memilih anggota DPR maupun DPRD kita," ujar Kahfi menambahkan.Sebelumnya, Kahfi mewakili Perludem menyerahkan berkas kesimpulan sebagai pihak terkait ke MK. Penyerahan kesimpulan ini menyangkut uji materi mengenai ketentutan sistem pemilu proporsional terbuka yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Kahfi menjelaskan, Perludem menyerahkan berkas tersebut sesuai instruksi hakim pada sidang pembacaan penyampaian pendapat dari pihak terkait, Selasa lalu (23/5/2023). Ia mengungkapkan, dalam kesimpulannya Perludem menilai sistem proposional tertutup sangat membahayakan bagi jalannya pemilu dan demokrasi.

Perludem: Evaluasi Sistem Pemilu Seharusnya di DPR, Bukan MK

Pemerintah dan DPR diminta membuat aturan yang tegas soal masa jabatan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang Pemilukada serentak 2024. Organisasi riset dan pengawas pemilu, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai aturan yang ada dalam Undang-undang Pilkada masih belum menjelaskan secara spesifik tentang waktu masa jabatan Plt kepala daerah. "Penjabat itu kan orang yang mengisi jabatan sementara saja sampai terpilihnya pejabat definitive. Nah kalau sekarang itu penjabat itu bisa menjabat lebih dari 2 tahun bahkan lebih dari 2,5 tahun," ujar Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil kepada Inilah.com, Selasa (26/10/2021). Dia mengatakan, kekosongan jabatan kepala daerah akan lama karena proses Pemilukada serentak baru akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Padahal beberapa daerah masa jabatan kepala daerah ada yang sudah habis pada 2022. Fadli menilai berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jika masa jabatan kepala daerah sudah dihitung satu periode jika pejabat tersebut telah menjabat selama 2,5 tahun. "Nah, itu bahaya menurut saya kalau kemudian kepemimpinan politik daerah memegang satu periode masa jabatan tapi tidak dipilih melalui mekanisme yang demokratis dan disebebkan karena ketidakcermatan pembetuk undang-undang dalam melihat sebuah persoalan yang ada di dalam UU Pilkada. Ini kan soal jadwal pilkada sebetulnya yang jadi masaslah," katanya. Selain masa jabatan Plt yang belum jelas diatur, hal yang dianggap cukup berisiko adalah wacana penunjukkan anggota TNI/Polri aktif sebagai Plt kepala daerah. Karena dengan begitu, anggota TNI/Polri sudah masuk dalam politik praktis. "Karena perlu diingat Pemilu 2024 itu sanagat sulit untuk menghindari tarik menarik kepentingan politik yang itu akan punya irisan dengan kepala daerah. Nah kalau penjabat daerahnya dijabat TNI/Polri aktif berarti membiarkan TNI/Polri aktif dalam kepentingan politik praktis itu bahaya menurt saya," katanya. Sebelumnya, Pemerintah dan DPR hingga kini masih belum sepakat soal pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Hal ini menjadi polemik karena dalam 2024 nanti akan menjadi agenda politik yang padat dan rawan memicu konflik jika tidak bisa diatur dengan baik. Namun, wacana yang sudah muncul pelaksanaan Pemilu akan dilakukan terlebih dahulu dilanjutkan dengan Pilpres dan Pilkada Serentak.

Aturan Belum Jelas, Plt Kepala Daerah Bisa Menjabat Satu Periode

Lembaga riset, advokasi dan pemantau Pemilu, Perludem mengkhawatirkan adanya unsur kesengajaan dalam penentuan penjabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk mengkondisikan pelaksanaan Pemilukada  Serentak 2024. Kecurigaan ini didasari karena jadwal pelaksaan Pemilukada Serentak nanti dilakukan diakhir tahun setelah Pemilu dan Pilpres 2024. "Jadi sebetulnya yang dipastikan adalah bagaimana proses pengisian penjabat itu sesuai dengan hakikat dari nomentratur penjabat itu sendiri. Penjabat itu kan orang yang mengisi jabatan sementara saja sampai terpilihnya pejabat definitif,"  kata Program Manajer Perludem, Fadli Ramadhanil kepada Inilah.com, Senin (25/10/2021). Fadli mengatakan selain jadwal yang paling akhir, posisi pelaksana tugas (Plt) juga masih meragukan, karena belakangan muncul wacana penempatan Anggota TNI/Polri aktif sebagai Plt kepala daerah. Wacana ini justru dinilai Fadli tidak sejalan dengan perundang-undangan yang menyebutkan TNI/Polri aktif tidak boleh terjun atau ikut dalam politik praktis. "Nah rencana penunjukkan TNI/Pori aktif sebagai penjabat kepala daerah menurut saya itu dapat menggeser supremasi sipil dalam kepemimpinan politik. Karena TNI/Polri aktif ya mereka kan sebetulnya tidak boleh berpolitik," katanya. Fadli menjelaskan, kekosongan jabatan yang akan diisi oleh Plt sangat lama dan tidak sesuai dengan undang-undang Pilkada. Sebab dalam ketentuannya, Plt bisa menjabat kekosongan kepala daerah paling lama atau maksimal 2 tahun. "Coba bayangkan di tahun 2022 itu ada 200 lebih daerah yang akan diisi oleh penjabat dan penjabat itu akan memegang jabatan dua tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun. Itu sangat tidak ideal menurut saya, apalagi diwacanankan akan diisi oleh TNI/Polri yang aktif," katanya. Untuk itu, Perludem meminta kepada Pemerinta dan DPR bisa segera mengambil sikap terkait polemik ini. Sehingga nantinya masyarakat merasa tenang dan nyaman dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2024 nanti.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Perludem

Perludem Nilai Bawaslu Salah Alamat Laporkan KPU ke DKPP

Boleh Kampanye Lewat Baksos, PKPU 15/2023 Buka Celah Politik Uang

Perludem: Pj Kepala Daerah Tak Punya Tanggung Jawab Moral ke Masyarakat

Perludem Sebut Keberadaan PT Hambat Eksistensi Parpol

Perludem: Gunakan Hak Pilih Pakai KK Dorong Pemilu Lebih Inklusif

Demi Keadilan dan Transparansi, Aktivitas Sosilisasi Bacapres Mesti Diatur KPU

Perludem: KPU Perlu Wajibkan Penggunaan Akun Resmi untuk Kampanye di Medsos

Rawan Disusupi, KPU Diminta Buat Panduan Teknis Iklan Politik di Media Sosial

Perludem Ingatkan Bawaslu Susun Kode Etik Kampanye di Medsos

Rawan Kecurangan, Perludem Minta Masyarakat Awasi DPT Pemilu 2024

Yakin Ditolak, Perludem: MK Akan Serahkan Perubahan Sistem Pemilu ke Pembuat UU

Hilangkan LPSDK, Perludem: KPU Arahkan Pemilu ke Jurang Tak Berintegritas

Perludem: KPU Kerja Serampangan, Bawaslu Tukang Ngeluh

Bawaslu Punya Kewenangan Panggil KPU, Jangan Sering Mengeluh ke Publik

Perludem: Perkuat Afirmasi Keterwakilan Perempuan Melalui Sistem Zipper

Perludem Nilai Gesekan Bawaslu-KPU Menggerus Kepercayaan Publik

Sangsi Sidakam KPU Terbuka, Perludem: Bawaslu saja Ngemis Sipol dan Silon

Perludem: KPU Tak Lagi Malu Rusak Kerangka Hukum Pemilu 2024

Revisi PKPU 10/2023 Batal, Perludem: Masyarakat Sudah Dibohongi KPU

Perludem: Evaluasi Sistem Pemilu Seharusnya di DPR, Bukan MK

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA