news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Gelombang <a href="https://www.inilah.com/menaker-ingatkan-pengusaha-jangan-tunggangi-isu-resesi-untuk-phk">Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK </a>akan kembali berlanjut pada 2023. Sebab tahun depan prediksinya akan banyak industri yang terkena dampak dari ketidakpastian global yang berimbas terhadap turunnya permintaan.Sebelumnya, sektor padat karya seperti sepatu dan tekstil terancam akan banyak melakukan PHK terhadap pekerjanya di 2022. Namun nasib serupa juga akan terjadi pada sektor lainnya seperti industri elektronik dan otomotif. Kedua sektor tersebut terancam bakal banyak melakukan PHK karena turunnya permintaan pasar.Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Darwoto sejumlah sektor industri manufaktur menghadapi tantangan ekonomi di 2023. Sebab sektor ini prediksinya akan mengalami penurunan permintaan sebanyak 10 persen dari 2022 ini."Karena 2022 ini ada booming permintaan dua sektor itu untuk 2023 mereka memprediksi ada penurunan 10 persen, ini terkonfirmasi tadi pagi pada beberapa industri elektronik di tempat kami," kata Dawoto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, dikutip Rabu (9/11/2022).Dia menambahkan, nasib yang sama juga akan terjadi pada industri makanan dan minuman yang prediksinya akan menurunkan sejumlah produksinya pada 2023. Penurunan produksi ini dampak dari beberapa kebijakan yang sudah mulai berlaku di 2023 seperti penetapan cukai minuman berpemanis."Mamin (makanan dan minuman) juga mengkhawatirkan penetapan sugar tax, yang berlaku di tahun 2023. Memang ini upaya mengurangi konsumsi gula karena ada kaitannya dampak gula pada penyakit diabetes," kata Darwoto.<h2>Gelombang PHK Terjadi Akibat Turunnya Permintaan</h2>Dia memprediksi akan ada penurunan 20 persen hingga 30 persen dari sisi permintaan akibat pemberlakuan kebijakan tersebut. Dampak dari penurunan pemintaan ini berujung kepada pengurangan jumlah pekerja oleh beberapa perusahaan."Kalau diterapkan 2023 berdampak 20 persen - 30 persen terhadap permintaan atau produksi itu, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan ini diterapkan bakal ada pengurangan tenaga kerja dalam 2 - 3 bulan setelah penerapan sugar tax ini," tambahnya.Darwoto mengatakan penurunan produksi akibat turunnya permintaan pasar ini sebagai langkah perusahaan mengantisipasi ancaman resesi global.Sebelumnya, gelombang PHK mengancam sektor industri padat karya seperti persepatuan dan tekstil/garmen. Pasalnya gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global membuat sejumlah industri mengalami menurunan permintaan.Berdasarkan data Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Januari 2022, gelombang PHK telah tejadi dan per September ini sudah mencapai 10.765 orang yang terkena PHK.

Pengusaha Beri Sinyal Soal Ancaman Gelombang PHK di 2023, Ini Penyebabnya

Beberapa sektor industri terutama yang bersifat padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki mulai dibayangi ancaman resesi. Pemutusan Hubungan Kerja (<a href="https://www.inilah.com/tag/phk">PHK</a>) pun mulai terjadi. Pengusaha mengusulkan sistem kerja 'no work no pay' sebagai solusi. Sikap buruh? Jelas menolaknya mentah-mentah.Usul menggunakan sistem kerja 'no work no pay' (tidak bekerja tidak dibayar) ini muncul dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit. Ia mendesak pemerintah membantu meminimalisir risiko PHK dengan mengatur fleksibilitas jam kerja sesuai prinsip 'no work no pay'.Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan. "Masalah PHK ini menurut kami itu sangat serius, jadi harus antisipasi. Oleh karena itu bisa nggak dipertimbangkan, yaitu harapan kami agar ada satu Permenaker yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip 'no work no pay'," kata Anton saat Rapat Kerja Kemnaker bersama Komisi IX DPR, Selasa (8/11/2022).Seperti diketahui, sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki mulai terpengaruh dengan penurunan order hingga 50 persen. "Dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen kita nggak bisa menahan, 1-2 bulan masih oke, tetapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun saya kira pilihannya ya memang harus PHK massal," ujar Anton.Beberapa perusahaan pun telah melaporkan adanya PHK. <a href="https://kemnaker.go.id/">Kementerian Ketenagakerjaan</a> (Kemnaker) mencatat selama periode Januari-September 2022, terdapat 10.765 buruh yang terkena PHK.<h2>Asas 'no work no pay'</h2>Asas 'no work no pay' sebenarnya sudah sejak lama menjadi asas yang berlaku di dunia ketenagakerjaan. Asas ini termaktub pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa "upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan".Hanya saja asas ini sering dijadikan 'senjata' bagi pengusaha untuk tidak membayar upah kepada karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai yang disepakati dalam perjanjian kerja. Namun, sebenarnya asas ini tidak berlaku secara mutlak. Karena terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Pengusaha tetap berkewajiban untuk membayar upah jika karyawan berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya atau bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.Karyawan yang dirumahkan memang tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu pengecualian dari asas tersebut. Namun, 'karyawan yang dirumahkan' termasuk pada kondisi bahwa karyawan tersebut sebenarnya bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kehendak pengusaha.Hal ini mengingat bahwa keputusan untuk merumahkan karyawan adalah kebijakan dari pengusaha itu sendiri, yang lebih memilih untuk 'meliburkan atau membebaskan' karyawan dari pekerjaannya. Sehingga gagalnya pelaksanaan pekerjaan tersebut 'bukan karena kesalahan' dari pihak karyawan, dan oleh karenanya asas 'no work no pay' dapat dikecualikan.Terlebih lagi, karyawan yang dirumahkan pada prinsipnya tetap mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan tidak dalam upaya pemutusan hubungan kerja. Sehingga apabila pengusaha tidak membayar upah kepada karyawan yang dirumahkan maka hal tersebut akan berpotensi menimbulkan perselisihan hak, yang dapat diajukan oleh karyawan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.Sementara itu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Ayunita Nur Rohanawati SH, MH mengungkapkan, hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengenal asas 'no work no pay' yang bermakna jika pekerja tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah.Hal ini juga sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada Pasal 40 ayat (1). Pasal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pekerja atas amanah pekerjaan yang dimilikinya di tempat kerja.Ia melanjutkan, ketentuan tersebut harus dipahami lebih lanjut sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal-pasal lanjutan tentang adanya pengecualian kondisi terkait pemberlakuan 'no work no pay' ini. Pada Pasal 40 ayat (2) dan (3) PP No 36 Tahun 2021 disebutkan bahwasanya pengecualian atas 'no work no pay' tersebut salah satunya dalam kondisi pekerja berhalangan melaksanakan pekerjaan karena sakit sehingga menyebabkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan.“Pengecualian tersebut bermakna, pekerja tetap memperoleh haknya berupa upah walaupun tidak melaksanakan pekerjaan misalnya karena kondisi sakit,” kata Ayunita, mengutip situs Fakultas Hukum UII.<h2>Sikap pekerja</h2>Pekerja pun menolak dengan tegas usulan pengusaha soal 'no work no pay' ini. Jika pemerintah mengamini permintaan dari pengusaha ini berarti melegalkan upaya pengusaha yang enggan membayar upah pekerja yang dirumahkan.Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menekankan bahwa 'no work no pay' telah diatur dalam pasal 93 ayat 1 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. "Bunyinya, upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan. Jadi poinnya 'no work no pay' kalau pekerja tidak mau kerja. Di luar ketentuan tersebut pekerja yang tidak boleh kerja harus tetap dibayar," ujar Timboel, Kamis (10/11/2022).Dalam ketentuan tersebut, contoh pekerja yang tidak boleh bekerja, tapi tetap dibayar seperti pekerja/ buruh yang sakit, melaksanakan hak istirahat, sakit pada hari pertama dan kedua haid. Selain itu, pekerja/ buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha juga tetap harus dibayar.Menurut Timboel, apabila dalam kondisi ancaman resesi saat ini dan pengusaha mau merumahkan, maka sesuai ketentuan perusahaan tetap membayar upah dan iuran seluruh program jaminan sosial agar pekerja tetap terlindungi.Sekalipun jalan terakhir harus melakukan PHK dan terjadi perselisihan, menurut pasal 157A UU Cipta Kerja, maka perusahaan pun harus tetap membayar upah sampai adanya putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap."Selama ini pengusaha yang merumahkan pekerja tanpa dibayar upah adalah sebuah pelanggaran dan ini dibiarkan pemerintah. Saya kira permintaan adanya permenaker tentang 'no work no pay' oleh pengusaha adalah agar upaya merumahkan tanpa membayar upah menjadi legal," ujarnya.Bagaimana sikap Pemerintah? Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, Pemerintah tengah membicarakan usulan dari pengusaha mengenai sistem 'no work no pay'. Ia menyebut, perlu banyak pertimbangan untuk membuat aturan ini karena melibatkan banyak pihak seperti pengusaha dan buruh atau pekerja."Ya artinya kalau permintaan mereka tentunya kita sedang godok, kita juga sedang pertimbangkan semuanya karena kan kalau kita berbicara masalah terkait ketenagakerjaan itu kan dari dua sisi harus kita perhatikan dari sisi pekerja, dari sisi pengusaha tentunya kita carikan solusi yang terbaik," ujar Anwar kepada media di Jakarta, Kamis (10/11/2022).Oleh karena itu, lanjutnya, Kemnaker melakukan adanya dialog sosial bipartit untuk menghindari PHK di tengah dinamika perekonomian. Pihaknya juga siap untuk mendampingi semua pihak tersebut dalam mencari win-win solution."Apapun lah, mudah-mudahan kita bisa tentunya mengantisipasi apapun dengan kebijakan sebaik-baiknya," jelas Anwar. [ikh]

Pengusaha dan Buruh Tak Sepakat, Apa Itu Sistem 'No Work No Pay'?

Setelah ditimpa isu tak sedap soal utang segunung, kali ini Garuda Indonesia mengumumkan telah merumahkan ribuan karyawan sejak dihantam pandemi COVID-19."Jadi mulai Januari 2020 sampai November 2021 kita sudah menurunkan jumlah pegawai sebesar 30,56 persen dari 7.861 pegawai menjadi 5.400-an pegawai," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).Pemangkasan karyawan sebesar 30,56 persen itu terjadi sepanjang Januari 2020 hingga November 2021. Jumlahnya mencapai 2.400 karyawanDalam melakukan efesiensi dari sisi sumber daya manusia (SDM), perusahaan pelat merah itu mengklaim melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."Kami lakukan itu dengan cara-cara yang sangat santun, menekan jumlah pegawai tetapi juga tentu saja taat terhadap peraturan yang ada di negara ini, sambil tentunya punya empati terhadap karyawan," ujarnya.Sebagai informasi, Garuda Indonesia saat ini juga tengah terlilit utang sebesar USD 9,8 miliar atau Rp 141,06 triliun (kurs Rp14.393) kepada total 800 kreditur.

Garuda PHK Ribuan Karyawan

Dikenal memiliki sosok yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama, Jhon LBF dituding memiliki sifat yang sangat berbeda di kehidupan nyata.Sebelumnya, Jhon LBF sempat <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">viral</a> karena sering menawarkan pekerjaan kepada netizen yang sedang kesusahan. Salah satunya, Jhon sempat merekrut karyawan minimarket yang viral di media sosial karena ditegur atasan. Lantas, benarkah isu sosok Jhon LBF berbanding terbalik di kehidupan nyata?<h2>Profil Jhon LBF</h2>Berdasarkan akun Instagram resmi @jhonlbf, pengusaha berdarah Jawa-Chinese yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 1985 ini memiliki nama asli Henry Kurniadi Sutikno.Jhon LBF merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dikabarkan, Jhon dan kedua saudaranya telah menjadi mualaf, sedangkan orang tuanya masih beragama Kristen.Jhon menikah dengan Kiki Ulandari pada November 2019 dan sudah dikaruniai seorang putra.<figure class="image"><img class="size-full wp-image-153934" src="https://c.inilah.com/2023/01/0127_050531_090a_inilah.com_.jpg" alt="profil fakta pekerjaan jhon lbf" width="700" height="477" /><figcaption>Jhon LBF (kiri) bersama vokalis band Gigi Armand Maulana (kanan). Foto: Instagram @jhonlbf</figcaption></figure><h2>Pekerjaan dan Bisnis Jhon LBF</h2>Sebelum menjadi bos, Jhon LBF hanyalah seorang pekerja kantoran biasa yang merantau ke Jakarta pada 2007 dan bekerja sebagai sales.Selama meniti karir, Jhon juga mengaku sempat bekerja serabutan sampai menjadi MC perlombaan burung. sampai akhirnya, di tahun 2019 dia menjadi seorang pengangguran karena dipecat dari perusahaan lamanya.Di tahun 2020, Jhon mulai bergabung di Hive Five sebagai tim marketing. Selama berkarir disana, Jhon mulai mengembangkan usaha dan menjadi mitra bisnis Hive Five.Setelah itu, Jhon akhirnya mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Lima sekawan Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengaturan pelunasan perusahaan. Sekarang, Jhon LBF telah memiliki banyak perusahaan di berbagai industri, diantaranya ada:<h2>1. Jhontraktor</h2>Sebuah perusahaan yang dibangun oleh Jhon LBF untuk memberikan solusi pembangunan. Bisnis ini melayani berbagai macam pembangunan, mulai dari kantor, tempat tinggal, pabrik, pembuatan tangki besar, dan konstruksi lainnya.<h2>2. Jhontax</h2>Perusahaan yang dikenal sebagai solusi untuk masalah perpajakan dan keuangan masyarakat. <h2>3. Jhonskin</h2>Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia paket usaha bisnis. Layanan yang diberikan meliputi kantor virtual, legalitas izin usaha, BPOM, sampai produk kecantikan siap pasar.<h2>4. Hive Five</h2>Perusahaan bidang konsultan bisnis, pendirian usaha, perpajakan, laporan keuangan, sampai branding perusahaan.<h2>5. Mevol</h2>Perusahaan Jhon LBF yang fokus pada penjualan online di e-commerce. Perusahaan ini menjual rokok elektrik dengan varian rasa.<h2>6. Jhontainment</h2>Perusahaan industri hiburan, seperti studio recording, pembuatan lagu, kelas musik, sampai café dan coffee shop.<h2>Kontroversi Jhon LBF</h2>Jhon LBF sempat viral di media sosial TikTok karena sempat menawarkan pekerjaan kepada Tiko, seorang pemuda yang merawat ibunya di rumah tanpa memiliki aliran listrik dan air bersih.Tidak hanya itu, Jhon LBF sempat terlihat menawarkan pekerjaan kepada seorang konten kreator, Sultan Akhyar yang sering mengajak lansia mandi lumpur secara live di media sosial TikTok.Sosok Jhon LBF yang penuh kasih seolah-olah menghilang sekejap sejak isu tentang perilaku aslinya yang kurang baik.Isu tersebut pertama kali viral di media sosial Twitter akun @Askrelfess yang memposting sebuah gambar yang bertuliskan "Siapa disini yang ingin punya atasan seperti Pak Jhon?"Melihat cuitan tersebut, seorang netizen membalas cuitan tersebut dengan "Nggak mau ah, karena suka potong gaji, tapi waktu potong gaji nggak pernah dibuat konten. dan memecat karyawan tetapi haknya nggak diberikan. Slip gaji pun nggak pernah ada" sahut netizen yang mengaku mantan karyawan Jhon LBF.Jhon LBF dituding sering melakukan <a href="https://www.inilah.com/tag/phk">PHK</a> (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak tanpa melalui SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas.Bahkan, dia juga mengaku bahwa pengusaha itu seiring memotong gaji karyawan dan berperilaku kasar.Menanggapi cuitan tersebut, Jhon LBF segera mengklarifikasi di media sosial bahwa dia kecewa lantaran dia sangat mengenal baik sosok netizen tersebut.Jhon LBF juga mengatakan bahwa mantan karyawannya lah yang memutuskan resign.Meski mendapat perlakuan tidak baik, Jhon bersedia menerima karyawan kembali di kantornya.

Profil Jhon LBF: Pekerjaan, Kontroversi, hingga Biodata

<a href="https://apindo.or.id/">Asosiasi Pengusaha Indonesia</a> (Apindo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meminta bantuan pemerintah untuk membendung gelombang <a href="https://www.inilah.com/64-ribu-pekerja-jadi-korban-phk-sri-mulyani-beri-perhatian-khusus">pemutusan hubungan kerja</a> (PHK). Bogor menempati urutan kedua terbesar se-Jawa Barat."Ini memerlukan perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasinya karena ini kan juga menyangkut tenaga kerja yang harus dilindungi," kata Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Alexander Frans di Cibinong, Bogor, Jumat (4/11/2022).Menurutnya, angka PHK di Kabupaten Bogor sudah mengkhawatirkan. Selama 2022, sedikitnya 18 ribu pekerja di 13 perusahaan mengalami PHK. Baik pengurangan tenaga kerja, ataupun perusahaannya tutup alias gulung tikar. "Angka PHK di Kabupaten Bogor masuk urutan kedua terbesar di Jawa Barat. Sepanjang 2022, PHK di Provinsi Jawa Barat mencapai 62 ribu pegawai, dari 109 perusahaan mengalami pengurangan tenaga kerja," ungkapnya.Kemudian sekitar 11 ribu pegawai dari 17 perusahaan kehilangan pekerjaan karena tempat kerjanya tak beroperasi lagi. "Perlu perhatian Pemerintah untuk mendorong perusahaan dengan berbagai insentif misalnya dan mengurangi birokrasi perijinan dan investasi baru di Jawa Barat," kata Alex.Menurutnya, gelombang PHK ini terjadi karena tidak ada aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang dapat mengakomodir kesulitan bagi perusahaan padat karya dalam membayar upah pegawai sesuai upah minimum kabupaten (UMK)."Semakin hari gap (jarak) antara UMK dengan kemampuan perusahaan padat karya untuk membayar upah semakin besar apalagi begitu banyak kepentingan yang berbeda di antara tiga unsur Tripartit di daerah maupun di pusat (pemerintah, serikat pekerja dan perusahaan) terkait pengupahan ini," paparnya.Ia mengatakan, Apindo mewakili perusahaan tetap berharap agar semua pihak konsisten dalam menjalankan UUCK tahun 2020 dan PP 36 tahun 2021. Hal itu menurutnya perlu dilakukan untuk menyelamatkan kegiatan usaha perusahaan dan kesinambungan kerja para pekerja.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar PHK

PHK Sepihak 100 Pekerja Smartfren, Serikat Pekerja Minta Menaker Ida Turun Tangan

Waskita Karya Tak Kuat Bayar Utang, Anak Usahanya Gagal Bayar Gaji Karyawan

Gaji Tak Dibayar, 35 Mantan Karyawan Gugat Pertamina EP Rp17 Miliar

JPMorgan Berencana PHK 63 Karyawan di AS

Perum PPD Melebur ke Damri, Awas PHK Besar-besaran

Goldman Sachs Kembali Akan PHK Ratusan Karyawan

Serikat Pekerja Kritisi PHK Massal Toko Buku Gunung Agung

Pendapatan Anjlok, LinkedIn Bakal PHK 716 Karyawan

General Motors Akan Kembali PHK Ratusan Pekerja Pekan Ini

4 Tahun Menunggu Janji Jokowi Selesaikan PHK 8.300 Buruh Freeport

Ekonomi AS Babak Belur, Awas PHK Besar-besaran di Indonesia

Alami Kesulitan Keuangan, Meta PHK Bertahap 10 Ribu Karyawan

Surutnya Bisnis Startup, Sayurbox Kembali PHK Tim B2C

Honorer Dihapus, Menpan RB Jamin Tak Ada PHK Massal hingga Potong Gaji

PHK Besar Meta, Akibat Mentalitas Kawanan di Sektor Teknologi

Pemerintah Andalkan Program JKP Lindungi Pekerja Kena PHK

Perppu Ciptaker Lindungi Pekerja, Perusahaan Tak Bisa PHK Seenak Jidat

Perppu Cipta Kerja Perjelas Aspek Ketenagakerjaan dan Ekonomi

Ekonom Wanti-Wanti Jokowi Soal PHK Lantaran Digitalisasi

Turki Larang PHK, Pemerintah Tanggung Sebagian Gaji di Area Gempa

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA